cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 488   489   490   491   492 
KEABSAHAN JUAL BELI HAK GARAP OLEH PENGGARAP KEPADA PIHAK KETIGA (STUDI KASUS ROCKY GERUNG MELAWAN PT. SENTUL CITY) Rizki Savira Firdaus
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rizki Savira Firdaus, Imam Koeswahyono, Herlindah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: rizkisavirafrd@gmail.com ABSTRAK Tahun 1960 masyarakat Bojong Koneng menerima surat garap dari negara setelah HGU PTPN XI habis masa. Sejak 1960 banyak masyarakat Bojong Koneng yang melakukan jual beli lahan eks HGU PTPN dengan surat oper alih garap. Salah satu jual beli yang terjadi adalah jual beli Rocky Gerung dengan Andi Junaedi pada tahun 2009. Tahun 2021, PT. Sentul City melakukan somasi dengan dasar kepemilikan SHGB kepada beberapa warga yang diduga menempati lahan milik PT. Sentul City. Somasi tersebut meminta masyarakat untuk segera mengosongkan lahan dalam kurun waktu 7 x 24 jam. Masyarakat yang menerima somasi merasa dirinya juga berhak atas tanah tersebut, karena telah menguasai secara fisik sejak tahun 1960. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, serta pendekatan undang-undang (statur approach) dan pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan skunder. Dari kedua bahan hukum tersebut akan digabungkan dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan memeparkan hasil analisis secara rinci dengan menggunakan kalimat deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli antara pemegang hak garap (penjual) dengan Rocky Gerung (pembeli) adalah sah. Hal ini dikarenakan berdasarkan hukum kebiasaan setempat, memperbolehkan hal tersebut. Peralihan hak garap tersebut memiliki bukti berupa surat pernyataan oper alih. Selain itu, proses peralihan hak dilakukan di hadapan kepala desa dan saksi. Namun, surat perrnyataan oper alih garapan tidak dapat dijadikan sebagai bukti peralihan hak atas tanah. Sementara itu, bukti milik PT. Sentul City, berupa sertifikat tanah, dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Tetapi, secara prosedural sertifikat tanah tersebut dapat diajukan gugatan pembatalan sertifikat. Gugatan tersebut, harus memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kata kunci: Jual beli, Hak garap, Rocky gerung ABSTRACT In 1960, the locals of Bojong Koneng received a tenure letter from the state after the Right-to-Cultivate of PTPN (henceforth referred to as HGU PTPN) was overdue. Since then, a lot of locals of Bojong Koneng did the sale and purchase of the lands previously owned by HGU PTPN under the statement of tenure transfer. The case of Rocky Gerung and Andi Junaedi is one of these cases happening in 2009. In 2021, PT. Sentul City sent somatie (legal notice) on the ground of the ownership of the Building Right Title Certificate (SHGB) to some locals allegedly residing on the lands of PT. Sentul City. This somatie required the people concerned to leave the lands within 7 x 24 hours. The people receiving this somatie also believed that they had the rights to the lands, considering that they physically have had these lands since 1960. This research used normative-juridical methods and statutory, case, and conceptual approaches with both primary and secondary data. These two types of data were combined based on descriptive analysis by elaborating analysis results with deductive sentences. The research results show that the sale and purchase between the tenure right holder (seller) and Rocky Gerung (buyer) is legal simply because the local law allows this practice. The transfer of tenure right also adheres to the proof of transfer statement, and the process of transfer took place in the presence of the Village Head and witnesses. On the other hand, the transfer statement of this tenure right cannot serve as proof of transfer of the land right, while PT. Sentul City holds the freehold title of the land that has legal force, as in line with Article 32 Paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. In a procedural scope, however, one can request for the revocation of this freehold title as long as the lawsuit filed concerning this case complies with the provision of Article 32 Paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Keywords: sale and purchase, tenure right, Rocky Gerung
KAJIAN YURIDIS VALIDITAS PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN PASAL 245 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (ANALISA TERHADAP PUTUSAN NOMOR 214 K/PDT.SUS-PAILIT/2013 DAN PUTUSAN NOMOR 03/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST) Saras Maulinita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saras Maulinita, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati Fakultas Hukum, Brawijaya University e-mail: smaulinita@gmail.com ABSTRAK Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis batasan makna “selama berlangsungnya PKPU” dalam menentukan validitas pembayaran utang oleh debitor berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, mengetahui dan menganalisis apakah Pasal 245 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah memenuhi ketentuan asas kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis merupakan penelitian yuridis normatif, metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dan teknik analisis preskriptif, interpretasi gramatikal dan sistematis. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Batasan makna “selama berlangsungnya PKPU” dalam menentukan validitas pembayaran oleh debitor berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merujuk pada pembayaran tersebut dilakukan ketika sebelum diberlakukan atau diputusnya debitor dalam keadaan PKPU Sementara sehingga terhadap pembayaran tersebut masih dapat diperhitungkan menjadi pembayaran yang valid atau sah dan Pasal 245 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam penerapannya belum secara penuh memenuhi ketentuan kepastian hukum karena Pasal 245 ini belum secara penuh mencapai tujuan atau cita hukum itu sendiri karena dalam penerapannya Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU menjadi kabur sehingga tidak mencerminkan kepastian di dalamnya yang mana hal ini telah tampak dalam Putusan Nomor 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 dan Putusan No.03/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN. Niaga Jkt.Pst. Kata Kunci: Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU, Validitas Pembayaran Utang, Asas Kepastian Hukum ABSTRACT This research aims to find out and analyze the scope of the definition of “during the period of Suspension of Debt Payment Obligation” (henceforth referred to as PKPU)) to determine the validity of debt payment by a debtor according to Article 245 of Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment O
PENGATURAN MENGENAI PENEMPATAN NARAPIDANA TRANSGENDER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN INGGRIS) Yasmin Farah Azizah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yasmin Farah Azizah, I Nyoman Nurjaya, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: yasminfarah@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa Indonesia belum mempunyai peraturan mengenai penempatan narapidana transgender di dalam Lembaga Pemasyarakatannya, terlepas dari kenyataan bahwa narapidana transgender ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sejauh ini, peraturan mengenai penempatan narapidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, yang mana narapidana hanya digolongkan sebagai laki-laki dan perempuan saja. Hal ini berbeda dengan Inggris, yang pada tahun 2020 kemarin mengeluarkan peraturan yang berjudul The Care and Management of Individuals who are Transgender, yang mengatur mengenai prosedur penempatan narapidana transgender di dalam Penjaranya. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah: (1) Apa urgensi peraturan penempatan khusus untuk narapidana transgender di Indonesia? dan (2) Bagaimana pengaturan penempatan narapidana transgender di Inggris? Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dianalisis dengan teknik penafsiran sistematis dan penafsiran komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh jawaban bahwa urgensi pengaturan mengenai penempatan narapidana transgender di dalam Lembaga Pemasyarakatan Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan mencegah serta menghindari diskriminasi dan pelecehan seksual terhadap narapidana transgender, untuk keamanan narapidana lain, untuk memelihara kesehatan psikis narapidana transgender, dan mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, narapidana transgender di Inggris pada awalnya memang ditempatkan sesuai berdasarkan jenis kelamin yang diakui oleh hukum, namun narapidana transgender memiliki kesempatan seluas-luasnya dan tidak harus diakui oleh hukum terlebih dahulu untuk dapat mengakui statusnya sebagai seorang transgender kepada petugas Penjara. Narapidana transgender diharuskan untuk menunjukkan dan menyediakan bukti yang dapat membuktikan status transgendernya sebelum dilakukan Local Transgender Case Board, yang merupakan sebuah pertemuan untuk merencanakan perawatan dan pengelolaan narapidana transgender di Penjara yang ditempatinya sekarang. Namun, jika dipandang perlu untuk memindahkan narapidana transgender ke Penjara yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang diakui oleh hukum, maka harus diadakan Complex Transgender Case Board, yang dalam pertemuannya melibatkan pihak-pihak di Penjara yang akan ditempati oleh narapidana transgender serta merencanakan perawatan dan pengelolaan narapidana transgender di Penjara yang baru. Terhadap perkembangan narapidana transgender, akan dilaksanakan Local Transgender Review Board. Atas hasil keputusan case board-case board ini, narapidana transgender dapat mengajukan keluhan apabila tidak setuju. Kata Kunci: Penempatan Narapidana Transgender, Urgensi, Perbandingan, Undang-Undang Pemasyarakatan, The Care and Management of Individuals who are Transgender ABSTRACT This research departs from the absence of chambers in correctional departments in Indonesia to house transgender inmates. So far, according to the regulations concerning inmate placement, inmates are often placed based on whether they are male or female. Unlike Indonesia, England enforced the Regulation called The Care and Management of Individuals who are Transgender, governing the procedures of placing transgender inmates in prisons. Departing from this background, this thesis aims to investigate: (1) what is the urgency in placing transgender inmates in separate chambers in Indonesia? And (2) how is this specific placement of transgender inmates regulated in England? This is normative legal research employing statutory and comparative approaches. The legal materials were analyzed based on systematic and comparative interpretations. The research results conclude that the urgency of the regulation regarding the placement of transgender inmates in correctional departments in Indonesia is intended to give legal protection and to prevent any likelihood of discrimination and sexual harassment against transgender convicts, guarantee the safety of other inmates, maintain the psychological health of transgender inmates, and foster training program in the departments. Moreover, transgender inmates still have unlimited freedom to get their status as transgender recognized by prison wardens although their status is not specified in the law. In this case, the transgender inmates have to show proof of their transgender status to allow the Local Transgender Case Board to take place. This board is intended to plan care and management for transgender inmates in prisons. However, if it is deemed necessary to transfer transgender inmates to the chamber not representing their status, Complex Transgender Case Board needs to be taken into account, where there are some questions raised. This case board requires the meeting of the parties in the prisons concerned and planning of care and management of transgender people in a new prison. Furthermore, the Local Transgender Review Board will have to take place to supervise the development happening among transgender inmates. Following the decision of these case boards, transgender inmates could raise grievances for their disagreement. Keywords: Transgender inmate placement, Urgency, Comparison, Corrections Law, Care and Management of Individuals who are Transgender
ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN BIG DATA SEBAGAI PARAMETER PENILAIAN TERHADAP TRANSAKSI MERGER PADA PASAR DIGITAL DI INDONESIA Yola Vitany Purba
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yola Vitany Purba, Hanif Nur Widhiyanti, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: yolavitany@student.ub.ac.id ABSTRAK Salah satu fitur utama dalam persaingan pasar digital adalah kepemilikan Big data oleh suatu perusahaan digital yang mampu meningkatkan market power perusahaan tersebut sehingga berpotensi untuk menimbulkan hambatan masuk pasar dan perilaku anti persaingan. Salah satu upaya perusahaan untuk memperoleh akses terhadap kepemilikan Big data yang lebih besar adalah dengan melakukan transaksi merger. Di Indonesia pada Pasal 13 ayat (3) Perkom Nomor 3 Tahun 2019 terkait parameter dalam penilaian transaksi merger oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum mengatur kepemilikan Big data sebagai parameter dalam penilaian transaksi merger pada pasar digital. Sehingga penulis dalam penelitiannya akan membahas terkait bagaimana relevansi pengaturan kepemilikan Big data sebagai parameter penilaian dalam transaksi merger pada pasar digital di Indonesia serta bagaimana penerapan kepemilikan Big data sebagai parameter penilaian dalam transaksi merger pada pasar digital pada kasus Facebook’s data collection practices dalam transaksi merger antara Facebook, Instagram, dan Whatsapp di Jerman. Penelitian ini adalah penelitian hukum yurudis normatif dengan melakukan pengkajian dan pendekatan terhadap berbagai aturan hukum yang mengatur terkait penilaian transaksi merger dengan pendekatan kasus Facebook’s data collection practices di Jerman. Kepemilikan Big data adalah relevan sebagai parameter penilaian transaksi merger pada pasar digital ditinjau dari Pasal 13 ayat (3) Perkom Nomor 3 Tahun 2019 karena dapat meningkatkan market power suatu perusahaan digital yang berpotensi menimbulkan hambatan masuk pasar, memfasilitasi kolusi, memfasilitasi diskriminasi harga, dan mengeksploitasi data konsumen. Jerman sudah mengakui relevansi tersebut melalui ketentuan Article 18 Para.3(a) No.4 GWB yang sudah diterapkan dalam melakukan penilaian terhadap dalam kasus Facebook’s data collection practices di Jerman. Bundeskartellamt yang merupakan komisi persaingan usaha Jerman melakukan penilaian terhadap kepemilikan Big data Facebook dengan melakukan penilaian terkait dari mana saja sumber Big data Facebook, apakah kemudian Big data tersebut merupakan data yang relevan terhadap persaingan, dan apakah kemudian kepemilikan Big data tersebut dapat menimbulkan hambatan masuk. Kata Kunci: Transaksi Merger, Big data, Pasar Digital, KPPU, Hukum Kompetisi Jerman (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung-GWB) ABSTRACT One of the main features of digital market competition is the ownership of big data by digital companies, which can boost the market power of the company. This likelihood can interrupt the market and raise an anti-competition attitude. One of the attempts a company can do to gain access to big data ownership is by doing a merger. In Indonesia, Article 13 Paragraph (3) of Communication Regulation Number 3 of 2019 concerning the parameter of the assessment of a merger transaction by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) does not regulate big data ownership as the parameter of the assessment in the digital market. Based on this issue, this research aims to discuss the relevance of the regulation of big data ownership as the parameter of the assessment of a merger transaction in the digital market in Indonesia and the implementation of big data ownership as a parameter for the assessment of merger transaction in the digital market, especially Facebook’s data collection practices in a merger transaction between Facebook, Instagram, and Whatsapp in Germany. This is normative-juridical research, studying and implementing approaches of several laws and regulations governing merger transaction assessment and an approach to the cases of Facebook’s data collection practices in Germany. Big data ownership is considered relevant as the parameter of the assessment concerned if seen from Article 13 Paragraph (3) of Communication Regulation Number 3 of 2019 since it can boost the power market of a digital company, which may interrupt the market, raise the likelihood of collusion, facilitate price discrimination, and exploit customer data. Germany recognizes this relevance, as set forth in Article 18 Paragraph 3(a) No. 4 GWB implemented in the assessment of Facebook’s data collection practice case in Germany. Bundeskartellamt, a business competition commission in Germany, conducts an assessment of the big data ownership of Facebook by investigating what sources the big data of Facebook come from, whether those big data are relevant to the competition, and whether big data ownership can cause interruption. Keywords: merger transaction, big data, digital market, KPPU, competition law in Germany (Gesetz geen Wettbewerbsbeschränkung-GWB)
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI DENDA OLEH KPPU DALAM KETERLAMBATAN NOTIFIKASI PENGAMBILALIHAN SAHAM Zakiyah Hanafi Puteri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zakiyah Hanafi Puteri, Sihabudin, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: zakiyah.hanafi@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi denda administratif yang diberikan oleh KPPU kepada Pelaku Usaha yang melanggar dalam keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham serta mengetahui perbandingan hukum notifikasi merger di Korea Selatan dengan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuiridis Normatif. Dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya, Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Perbandingan. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis yuridis dalam penerapan pengenaan sanksi denda administratif dalam keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham oleh KPPU. (2) Bagaimana perbandingan hukum notifikasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham di Korea Selatan dengan di Indonesia. Majelis Komisi dalam memberikan jumlah besaran denda tidak hanya semata-mata melihat ketentuan peraturan perundang-undangan saja, namun juga melihat dari pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Salah satu pertimbangan yang biasanya digunakan oleh Majelis Komisi adalah dengan melihat jumlah besaran aset yang dimiliki oleh terlapor. Besaran aset yang menjadi acuan Majelis Komisi dalam memberikan sanksi denda sebisa mungkin ingin menerapkan asas keadilan, karena melihat jumlah aset yang dimiliki oleh terlapor dapat mencegah Majelis Komisi dalam menjatuhkan besaran sanksi denda yang sekiranya dapat melebihi dari jumlah aset yang ada. Di Korea Selatan sistem notifikasi yang diterapkan sama dengan Indonesia, namun walaupun sistem yang digunakan sama, terdapat perbedaan diantara kedua peraturan yang diterapkan dalam kedua negara tersebut dimana menimbulkan perbedaan akibat hukum dengan Indonesia, seperti ditemukan dalam ketentuan jumlah besaran batas nilai aset bagi pelaku usaha yang wajib melakukan post notification, serta terdapat pula perbedaan dari jumlah sanksi denda administratif yang diberikan bagi para pelaku usaha yang telat atau tidak melakukan notifikasi. Kata kunci: Sanksi Denda, Pengambilalihan Saham, Notifikasi, KPPU ABSTRACT This research aims to find out how a fine is imposed as a sanction by Business Competition Supervisory Commission (henceforth referred to as KPPU) on a business person committing a violation regarding stock acquisition notification and to find out the legal differences between the merger notification in South Korea and Indonesia. With normative-juridical methods and statutory and comparative approaches, this research aims to find out (1) the juridical analysis of the imposition of a fine as an administrative sanction by the KPPU in the case of delayed stock acquisition notification and (2) the legal comparisons between the notification of merger, amalgamation, and acquisition of stock in South Korea and those in Indonesia. The amount of fine imposed is not only determined by the KPPU from the perspective of laws but it is also considered based on non-juridical and juridical aspects. For example, the asset also becomes the consideration for the KPPU to determine the amount of fine imposed. Considering the asset of the reported person concerned is essential for the sake of justice and to avoid the likelihood of imposing the fine with the amount exceeding the value of the asset owned. Korea applies a similar notification system to that in Indonesia, but these two systems also show some differences in legal consequences between the two in terms of the limit of the values of assets of the business person who is required to give post n
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SEBAGAI DASAR PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN Yusuf Mustofa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yusuf Mustofa, Istislam, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono Nomor 169 Malang e-mail: ysfmustofa@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang legalitas Memorandum of Understanding sebagai Dasar Dalam Izin Usaha Pertambangan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya kesepakatan bersama pada tahun 2018 antara pihak pemerintah Kabupaten Pacitan, pihak perusahaan tambang, dan pihak masyarakat desa Cokrokembang dan Kluweh terkait uji coba pengoperasian kembali perusahaan tambang. Tanpa adanya surat pencabutan atas penghentian sementara tersebut, kesepakatan bersama disertai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya tahun 2015 dijadikan dasar untuk melakukan kembali operasional tambang yang berjalan sampai saat ini. Penelitian ini bertujuan menganalisa Memorandum of Understanding sah secara hukum sebagai dasar pemberian izin usaha pertambangan mineral dan logam serta menganalisa akibat hukum dari Memorandum of Understanding tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendeketan kasus (case approach). Hasil penelitian yang didapat, bahwa dalam kesepakatan bersama tentang uji coba operasional pertambangan selama tiga bulan, yang melibatkan pihak perusahaan tambang, masyarakat dan pihak pemerintah kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan pemerintah Kabupaten Pacitan melalui kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding tentang uji coba operasional pertambangan PT.GLI selama tiga bulan dinilai sebagai diskresi. Hal tersebut dianalisa melalui aspek substansi, kewenangan, dan prosedur, selain itu juga dengan asas umum pemerintahan yang baik. Jika dianalisa dan ditinjau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan asas umum pemerintahan yang baik Memorandum of Understanding atau kesepakatan bersama sebagai dasar dalam pemberian izin usaha pertambangan merupakan suatu tindakan pemerintah yang sah karena bagian dari diskresi. Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Memorandum of Understanding, asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), Diskresi ABSTRACT This research studies the legality of a Memorandum of Understanding as the basis of mining business permit issuance. Back in 2018, an agreement between the local government of the Regency of Pacitan, a mining company, and the locals of Cokrokembang and Kluweh village took place concerning the reopening of the mining company without any statement highlighting the temporary closure of the industry. This agreement also came with the work plan and budget plan of 2015 as the basis to reopen the mining business that has been running to date. This research aims to analyse the valid Memorandum of Understanding as the basis to issue a permit for running mineral and metal mining and to analyse the legal consequence of the Memorandum of Understanding. With juridical-normative methods and statutory and case approaches, this research has found that the agreement made complies with the legislation. The measures taken by the local authorities regarding this Memorandum of Understanding concerning the operation of PT GLI as the company mining for three months are seen as discretion from the perspective of the analysis of the substance, authority, procedures, and the general principle of good governance. Seen from the perspective of the legislation, this memorandum of understanding is considered valid since it is seen as discretion. Keywords: mining business permit, memorandum of understanding, the general principle of good governance, discretion
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (2) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang) Krista Yoga
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Krista Yoga, Lutfie Effendi, Indah Dwi QurbaniFakultas Hukum Brawijaya university Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: kristayoga12@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Malang, pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya permasalahan di dalam penerapan perpres nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional dimana dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten Malang masih terdapat beberapa ketentuan yang mempersulit pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu pihak badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Malang dan data sekunder yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan internet. Data yang sudah di dapatkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang sudah diperoleh dari penelitian selanjutnya di analisis guna dapat, menjawab permasalahan hukum yang telah di rumuskan. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode yang sudah dijelaskan diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada pada Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Malang terdapat ketentuan yang mempersulit dalam pengelolaan keuangan Daerah di Kabupaten Malang yaitu penetapan uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam, karena masing- masing Daerah berbeda-beda kondisniya seperti luas wilayah, kondisi geografis, sosial masyarakat, ketersediaan infrastruktur dan lain-lain. Kata Kunci: Implementasi, Standar Harga Satuan Regional, Keuangan daerah ABSTRACT This research studies the issue of financial management at the regional level in the Regency of Malang. This topic departed from the issue in the implementation of Presidential Regulation Number 33 of 2020 concerning Regional Unit Price Standards with several provisions that tend to present difficulties for regional governments in financial management at a regional level. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches with primary data obtained from direct interviews represented by the representatives of the Regional Finance and Asset Agency of the Regency of Malang, while the secondary data involves legislation, official documents, books, and the Internet. The data were further analysed using qualitative-descriptive methods. The research reveals that some provisions in Article 2 Paragraph (2) of Presidential Regulation Number 33 of 2020 concerning Regional Unit Price Standards are found to have presented difficulties in the financial management in the Regency of Malang, one of which is related to the time given to business trips requiring 8 hours for every business trip, while each destination certainly has different geographical, social, and infrastructure conditions and other obstacles. Keywords: implementation, regional unit price standards, regional finance
IMPLEMENTASI PASAL 15 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (STUDI PADA PELAKU USAHA MIKRO KOTA MALANG KELURAHAN GADINGKASRI KECAMATAN KLOJEN) Natalia Yehuda Gaghana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Natalia Yehuda Gaghana, Siti Hamidah, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: liagaghana@gmail.com ABSTRAK Seiring perkembang teknologi di Indonesia saat ini, perlu adanya pemberlakuan aturan dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengenai kewajiban setiap pelaku usaha mendaftarkan usahanya melalui online. Hal ini dilakukan karena adanya kesenjangan pembayaran pajak antara pendaftaran online dan offline. Keberadaan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 diharapkan dapat membantu menanggulangi dan menghindari kerugian yang akan datang kepada pihak pihak terkait, pihak pelaku usaha dagang yang melakukan usaha nya melalui sistem elektronik maupun pihak pemerintah dan para penegak hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sosio-legal dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Subjek penelitian yaitu pelaku usaha mikro yang menjalankan kegiatan usahanya melalui sistem elektronik yang berada di Kecamatan Klojen Kelurahan Gadingkasri Kota Malang dan terdaftar dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Malang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya pelaksanaan daripada pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 terkait wajib izin usaha dalam sudut substansi (pelaku penegak hukumnya dan kultur masyarakat) dalam hal ini terkait dengan beberapa kebijakan yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling). Faktor yang menjadi penyebab para pelaku usaha mikro yang melakukan usaha dagang melalui sistem elektronik tidak melakukan izin atas kegiatan usahanya yaitu adanya usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin, waktu penyelesaian izin tidak satu hari, adanya usaha yang fiktif dan kurangnya sosialisasi yang menjadikan pemilik usaha tidak memiliki izin dengan alasan karena tidak tahu tentang IUMK. Upaya penegakan hukum terhadap pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 terkait wajib izin usaha yaitu secara preventif dan secara represif menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Kata Kunci: Sistem Elektronik, Penerapan Pasal, Pelaku Usaha Mikro ABSTRACT To keep up with the development of technology in Indonesia, it is necessary to enforce Article 15 of Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade with Electronic Systems regarding the obligation requiring every entrepreneur to register online. This is because there has been a gap in tax payments between those registering online and offline. Article 15 of this regulation is expected to resolve the issue and to prevent any loss that may affect certain parties, entrepreneurs doing trades with the electronic system, the government, or law enforcers. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. the research subjects involved micro-entrepreneurs doing their business using electronic systems in the District of Klojen, the Sub-District of Gadingkasri in Malang city. Their businesses are also registered in One-Stop Integrated Services and Capital Investment Agency or DPMPTSP in Malang city. The research results reveal that Article 15 of Government Regulation Number 80 of 2019 regarding business permit issuance in terms of the substance (law enforcers and the culture of the society) and planning, organizing, actuating, and controlling is implemented. Some micro and small entrepreneurs do not have any business permits since it requires more than a day to process the permit issuance. Moreover, there are some fake businesses and a lack of introduction to permit issuance, giving some entrepreneursinadequate information on the business permit. The law enforcement of Article 15 can involve preventive and repressive measures studied with qualitative-descriptive approaches. Keywords: electronic system, implementation of article, micro-businesses
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (4) HURUF C PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 77 TAHUN 2016 (SUATU ANALISA TERHADAP ISU MASYARAKAT YANG MENOLAK DISUNTIK VAKSIN COVID-19) Jefrian Fachruddin Amin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jefrian Fachruddin Amin, Agus Yulianto, Arif Zainudin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono Nomor 169 Malang e-mail: jefrianf0@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap isu penolakan masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi Covid-19 dengan implementasi Pasal 2 Ayat (4) Huruf C Peraturan Walikota Batu Nomor 77 Tahun 2016. Jenis penulisan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosio legal (sosio legal research) dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran gramatikal. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa banyaknya pengaruh serta kemajuan akses informasi yang sangat cepat membuat dampak positif sekaligus negatif terhadap masyarakat khususnya di Kota Batu. Dimana penolakan program vaksinasi oleh masyarakat yang dipengaruhi oleh pionir-pionir yang menyuarakan penolakan seperti dari kalangan musisi dan dokter yang kemudian membuat masyarakat memandang buruk terhadap program vaksinasi. Kemudian tersebarnya kabar hoaks atau palsu mengenai kandungan dari Vaksin Covid-19 yang dianggap haram oleh agama Islam serta kandungannya yang berbahaya untuk tubuh juga memperburuk stigma masyarakat terhadap program vaksinasi khususnya di Kota Batu. Dengan banyaknya kabar miring mengenai vaksinasi Dinkes Kota Batu tetap mengambil langkah berupa sosialisasi hingga lapisan paling bawah, menerapkan peraturan wajib vaksin serta edukasi di sosial media. Kata Kunci: Kota Batu, Vaksinasi, Pandemi Covid-19 ABSTRACT This research aims to find out and analyze the issue regarding the refusal to get vaccinated against covid 19 from the public in connection with the implementation of Article 2 Paragraph (4) Letter C of the Mayor Regulation of Batu Number 77 of 2016. This is socio-legal research employing socio-juridical methods. The legal data obtained were analyzed based on grammatical interpretation. The research result concludes that the advancement of accessibility to information is unbelievably fast, giving positive and negative impacts, especially on the people in Batu. Some have refused to be vaccinated against Covid 19, and their decision to stand against the vaccination
TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA PEMBINAAN OLEH HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn) Artha Asih Margaretha Pardede
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artha Asih Margaretha Pardede, Nurini Aprilianda, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: arthapardede@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen pada tahun 2020 dimana Anak sebagai pelaku pembunuhan seorang begal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana pembinaan terhadap anak pelaku pembunuhan serta untuk mengetahui pemenuhan asas-asas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dari putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Terdapat 3 bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Bahan tersebut adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa dasar pertimbangan hakim dalam pemberian pidana pembinaan dalam lembaga terhadap Anak karena Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pertimbangan hakim juga didasarkan dengan norma hukum (norma hukum tertulis maupun tidak tertulis) serta teori kepastian hukum. Oleh karena itu Anak harus diberikan sanksi pidana namun bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak. Terdapat asas yang tidak terpenuhi dalam putusan hakim nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn, asas tersebut adalah asas keadilan. Kata Kunci: Anak, pembunuhan, pidana pembinaan ABSTRACT This research aims to observe a murder case that involved a child as the murderer. The case is archived in the District Court of Kepanjen and this case took place in 2020, in which a child killed a robber. This research investigates the consideration made by the judges in sentencing the murderer and the principles of Law concerning the Judicial System of Juvenile Crime, and this investigation departed from Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn. With normative-juridical methods and statutory and case approaches, this research studied the primary, secondary, and tertiary materials, which were further analyzed using grammatical interpretation. The correctional sanction imposed by the judges is based on the consideration that sees that the child was proven guilty of committing persecution that caused the death of a person. The decision was also based on both written and unwritten legal norms and a legal certainty theory. Thus, the criminal sanction had to be imposed on the child concerned, but this sanction should not be seen as a retaliation to the child. The justice principle, however, is not met in Decision number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn. Keywords: child, murder, correctional sanction

Page 490 of 563 | Total Record : 5629

 488   489   490   491   492 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue