cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 489   490   491   492   493 
PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG BELUM TERDAFTAR SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBERIAN PINJAMAN DI KOPERASI Caecilia Noventia Hari Suriyono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Caecilia Noventia Hari Suriyono, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: noventiaharison@student.ub.ac.id ABSTRAK Penulis mengkaji mengenai pembebanan hak tanggungan atas tanah yang belum terdaftar sebagai objek jaminan pemberian pinjaman di Koperasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan Pasal 15 ayat (4) UUHT menyebutkan bahwa SKMHT mengenai hak atas tanah yang belum didaftarkan harus diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan jangka waktu tiga bulan. Namun pada prakteknya hal tersebut tidak dapat dilakukan seperti yang terjadi pada Koperasi Kredit Kolese Santo Yusup yang terdapat 84 kasus pembebanan hak tanggungan dengan tanah yang belum terdaftar sebagai objek jaminan. Jangka waktu tiga bulan tersebut tidak cukup karena proses pendaftaran tanah memerlukan waktu lebih dari tiga bulan disertai dengan kendala yang memperlambat proses penerbitan sertipikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan pembebanan hak tanggungan terhadap tanah yang belum terdaftar sebagai objek jaminan pemberian pinjaman dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum yang diperoleh termasuk bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif guna menghasilkan jawaban atas permasalahan untuk memperoleh kesimpulan. Penulis memperoleh jawaban bahwa pelaksanan pembebanan hak tanggungan dengan jaminan berupa objek tanah yang belum terdaftar di Koperasi Kredit Kolese Santo Yusup tidak berjalan sesuai dengan norma. Hambatan yang terjadi dalam proses pembebanan hak tanggungan dengan tanah yang belum terdaftar sebagai objek jaminan dikelompokan menjadi dua yakni hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Upaya yang dilakukan adalah menghadirkan kembali debitor dihadapan Notaris untuk memperbaharui SKMHT yang sudah jatuh tempo. Kata Kunci: Hak Tanggungan, SKMHT, Tanah Belum Terdaftar ABSTRACT This research studies the imposition of the responsibility of unregistered mortgage right of land as an object of security for a loan provided by a cooperative. This research departed from the provision of Article 15 Paragraph (4) of the Mortgage Right Law, implying that the Authorization of Mortgage Right regarding the right to land registered must be followed by the issuance of a mortgage right deed within three months. However, it cannot be done in Kolese Santo Yusup Credit Cooperative, where there are 84 cases of imposition of responsibility of mortgage right not registered as an object of security. The three-month period is not adequate recalling that land registration takes more than three months and there are probably some other impeding factors in the process. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. The research materials consisted of primary and secondary data analyzed descriptively and qualitatively. The research results reveal that the imposition of this responsibility as elaborated above is not implemented based on the norm in Kolese Santo Yusup Credit Cooperative. The impeding factors include both juridical and non-juridical aspects. The possible solution is by setting a meeting between the debtor concerned and a notary to renew the overdue Authorization of Mortgage Rights. Keywords: mortgage right, authorization of mortgage right (SKMHT) unregistered land
LIABILITIES FOR CONSTITUTIONAL DISOBEDIENCE TO THE DECISION OF JUDICIAL REVIEW IN THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Nysrina Falaqa Nafiza
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nysrina Falaqa Nafiza, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169, Malang e-mail: nysrinafn@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai tindakan pembangkangan (constitutional disobedience) terhadap putusan Pengujian Undang-Undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi (MK) dan pertanggungjawabannya bagi pembentuk Undang-Undang (DPR). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban atas tindakan constitutional disobedience terhadap putusan PUU MK oleh DPR, dan bagaimana landasan yuridis pertanggungjawaban tersebut. Putusan PUU MK memang masih menjumpai banyak hambatan dalam implementasinya. Tidak adanya ketentuan normatif yang secara tegas menyatakan bahwa DPR adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti putusan MK sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasinya, membuka kemungkinan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengabaikan putusan PUU MK mengingat adanya proses legislasi yang panjang yang harus dilalui untuk membuat suatu Undang-Undang perubahan. Maka dari itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh MK untuk menambah daya paksa atas putusannya sendiri adalah dengan memberikan tenggang waktu kepada pembentuk Undang-Undang untuk menindaklanjuti putusan PUU sebagaimana mestinya, sehingga akan ada tolak ukur jelas terkait apakah tindakan pengabaian terhadap putusan PUU MK dapat dikatakan sebagai pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience) atau tidak. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Lanjut, Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ABSTRACT This research studies constitutional disobedience to the Decision of Judicial Review issued by the Constitutional Court and the liabilities held by lawmakers (DPR). This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and case approaches to investigate the liabilities for constitutional disobedience by the DPR to the Decision concerning judicial review issued by the Constitutional Court and
URGENSI PENGATURAN PEMASANGAN TIANG PENYANGGA FIBER OPTIK (ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM DI KOTA MALANG) Verell Indrajaya Wiryanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Verell Indrajaya Wiryanto, Shinta Hadiyantina, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: indrajayaverell@gmail.com ABSTRAK Kasus dengan pemasangan tiang penyangga fiber optik terjadi di Kota Malang. Belum adanya regulasi yang jelas yang dapat memberikan payung hukum terkait aturan pemasangan tiang penyangga fiber optik dalam bidang telekomunikasi tersebut menjadikan timbulnya kekosongan hukum, sehingga masih banyaknya oknum-oknum tertentu yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, di Kota Malang masih sangat membutuhkan suatu aturan yang jelas terkait pemasangan tiang penyangga fiber optik dalam bidang telekomunikasi agar dapat mempunyai regulasi yang jelas seperti dengan peraturan yang telah ada di Kota lain seperti yang terdapat di Kota Tangerang Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pengaturan pemasangan tiang penyangga fiber optik di Kota Tangerang Selatan dan di Kota Malang dan urgensi dari pengaturan pemasangan tiang penyangga fiber optik di Kota Malang. Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute-approach) dan pendekatan komparatif (comparative-approach). Teknik penelusuran bahan hukum dengan cara studi dokumentasi (document research) serta dengan studi kepustakaan (library research) dan penelusuran bahan dari situs di internet. Teknik analisis bahan hukum menggunakan Interpretasi Sistematis dan interpretasi gramatikal. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan pengaturan terkait pemasangan tiang penyangga fiber optic di Kota Tangerang Selatan dan di Kota Malang bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki pengaturan pemasangan tiang penyangga fiber optik melalui saluran udara telah secara spesifik dan rinci termuat dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi. Sedangkan di Kota Malang Pengaturan pemasangan tiang penyangga fiber optik melalui saluran udara hanya diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Urgensi dari Pengaturan Pemasangan Tiang Penyangga Fiber Optik di Kota Malang saat ini membutuhkan adanya payung hukum apabila mereka ingin melakukan kegiatan usaha, tujuan dan fungsinya sangat jelas terhadap pemerintah dan masyarakat itu sendiri agar dapat berimbang. Kata Kunci: Urgensi, Tiang penyangga, Fiber Optik ABSTRACT The absence of proper regulations regarding fibre optic pole issues has led to legal loopholes, raising the likelihood of violations of the law by irresponsible parties. Due to these issues, Malang city requires proper regulations regarding fibre optic pole issues within the scope of telecommunication, compared to South Tangerang city with its more proper regulation regarding the same matter. This research investigates and analyses the difference between the regulatory provisions regarding fibre optic poles in South Tangerang and those in Malang city and the urgency in the regulation concerned. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches, and the legal materials were obtained from documentation, library research, and online sources. The legal materials were analyzed based on systematic and grammatical interpretation. The research results show that there are differences in the regulations regarding fibre optic pole issues between South Tangerang and Malang, where this matter has been spec
EFEKTIVITAS PASAL 22 AYAT (1) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BERKAITAN MENGENAI JANGKA WAKTU PENERBITAN PASPOR BIASA (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta) Anastasya Putri Asmandanu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anastasya Putri Asmandanu, Herlin Wijayati, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169, Malang e-mail: anastasyaputri2601@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Efektivitas Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Berkaitan Mengenai Jangka Waktu Penerbitan Paspor Biasa namun dalam Efektivitas Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, masih didapati adanya pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai peraturan yang berlaku karena adanya beberapa faktor yang menghambat, yaitu Sistem Jaringan, Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), Faktor Sarana dan Fasilitas. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode sosio-legal, dengan pendekatan case approach. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dan juga studi lapangan. Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah dalam bentuk analisis preskriptif dengan dasar analisis kualitatif. Teknik analisis preskriptif dengan dasar analisis kualitatif digunakan dengan cara melihat ketentuan peraturan keimigrasian dan data kualitatif dаri mаsаlаh yаng timbul аkаn diаnаlisis mendаlаm dengаn berdаsаr pаdа perаturаn perundаng-undаngаn dаn teori-teori kepustаkааn hinggа diperoleh kesimpulаn аkhir. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa mengenai Efektivitas Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Berkaitan Mengenai Jangka Waktu Penerbitan Paspor Biasa di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta masih didapati adanya ketidaksesuaian dengan peraturannya karena terhambat oleh beberapa faktor hambatan. Kata Kunci: Efektivitas, Jangka waktu Penerbitan Paspor, Keimigrasian ABSTRACT This research aims to investigate the effectiveness of Article 22 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights regarding the time taken to issue an ordinary passport, While the implementation was found not relevant to Article 22 Paragraph (1) of the Regulation of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 8 of 2014 concerning Ordinary Passport and Travel Document in Lieu of Passport due to several hampering factors in a networking system, the lack of human resources, and facilities and infrastructure. This research employed socio-legal and case approaches. Data were collected from library research and field observation. The data were analyzed based on a qualitative analysis-based prescriptive analysis that looks at the regulatory provisions of immigration and the qualitative arising from the problems that are profoundly analyzed according to the legislation and literature theories to reach a conclusion. The research reveals that is the irrelevance of the implementation linked to the effectiveness of Article 22 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights regarding the time taken to issue an ordinary passport in immigration office class I of Soekarno-Hatta due to several impeding factors. Keywords: effectiveness, time taken to issue a passport, immigration
PENANGANAN KASUS PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA ERA PANDEMI COVID-19 DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO (Studi Kasus di Kabupaten Mojokerto) Bibit Nurjayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bibit Nurjayanti, Budi Santoso, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: bibitjayantigm@student.ub.ac.id ABSTRAK Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat), secara garis besar terurai dalam konstitusi pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia sebagai negara hukum tentunya mempunyai konsekuensi yang logis, konsekuensinya ialah segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum serta untuk menjaga dan mengawasi hukum agar berjalan secara efektif maka dibentuklah lembaga peradilan. Dalam pokok bahasan skripsi ini adalah membahas mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang dimana dalam pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan sesuai prosedur yang ada oleh suatu perusahaan. Perusahaan tersebut berada di Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto merupakan kabupaten yang padat dengan industri, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Terdapat 934 Perusahaan dan Badan Usaha. Dari banyaknya perusahaan yang ada di kabupaten Mojokerto ada beberapa perusahaan yang melakukan Pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada pekerja/buruhnya sehingga terjadinya perselisihan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu serikat pekerja PT.Pakerin menjelaskan bahwa dengan adanya pandemi covid-19 menjadikan perusahaan tersebut mengalami penurunan omset, akan tetapi pekerja juga membutuhkan penjelasan yang tepat dalam pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha tersebut dan ingin meminta haknya seperti uang kompensasi maupun gaji selama pengakhiran hubungan kerja tersebut sehingga terjadi perselisihan. Kata Kunci: Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan Pemutusan hubungan Kerja Sepihak, Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja di era pandemi covid-19 ABSTRACT Indonesia is a state of law (rechtstaat) as asserted in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 Paragraph (3). This status has also brought logical consequences where all matters must comply with the law, and judicial bodies exist to monitor whether the law is enforced effectively. This research mainly discusses disputes arising in a layoff that is performed not according to procedures by companies. One of the companies observed in this research is located in Mojokerto Regency. This regency is home to industries, and the data collected from the labor agency of the regency reported that there were 934 companies and legal entities in the area. Some of the companies have dismissed some of their employees arbitrarily, and this has sparked disputes between the two parties. Interviews once conducted with the members of the labor union of PT. Pakerin indicate that the company has experienced falling income since the pandemic. On the other hand, its employees demanded compensation due to the layoff. Keywords: Industrial Relations Disputes, Unilateral Termination Disputes, Termination Disputes in the Pandemic Covid-19
MEDIASI PENAL SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Brian Bagus Wiyan Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Brian Bagus Wiyan Putra, Prija Djatmika, Ladito Risang Bagaskoro Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169 Malang e-mail: brianbwp@student.ub.ac.id ABSTRAK Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalis implikasi hukum pengaturan ganti kerugian korban tindak pidana penipuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta memberikan saran terhadap pengaturan untuk ganti kerugian korban tindak pidana penipuan di Indonesia ke depan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, pengaturan penyelesaian tindak pidana penipuan dengan ganti kerugian menggunakan mekanisme keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini memiliki beberapa catatan permasalahan khususnya mengenai tidak adanya payung hukum yang mengupayakan adanya ganti kerugian korban tindak pidana penipuan. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini perlu membuat payung hukum mengenai penyelesaian tindak pidana penipuan dengan ganti kerugian yang diatur dalam peraturan per-Undang-Undangan. Dalam hal ini pemerintah dapat menggunakan mediasi penal dengan dasar kebiasaan masyarakat Indonesia menggunakan musyawarah dalam penyelesaian suatu perkara. Penggunakan mediasi penal selanjutnya dengan tinjauan komparasi terhadap pengaturan diversi dalam UU SPPA dan pengaturan mediasi penal serta kompensasi dalam French Code de Procedure de Penale. Dimana berdasarkan tinjauan komparasi tersebut selanjutnya mediasi penal di Indonesia dapat dirumuskan lebih lanjut dalam bab tersendiri mengenai mediasi penal dalam KUHAP. Sehingga hal ini diharapkan dapat menjadi win-win solution bagi korban dan juga pelaku tindak pidana penipuan. Kata Kunci: Mediasi Penal, Ganti Kerugian, Korban, Penipuan ABSTRACT This research identifies and analyzes the legal implication of the regulations concerning compensation of the victims of fraud as a criminal offense within the judicial system of criminal law in Indonesia and gives recommendations to the regulations regarding compensation of the victims of fraud in the future. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results reveal that settling the case of fraud by providing compensation according to the mechanism of restorative justice in the judicial system of criminal law in Indonesia has some issues, especially regarding the absence of legal protection that encourages compensation to be provided for the victims concerned. Departing from this problem, the judicial system of criminal law over fraud should set legal protection regarding fraud and compensation in the legislation. In such a case, the government could refer to penal mediation. Moreover, the comparison of the diversion as in Law concerning the Judicial System of Juvenile Crime and the regulatory provisions of penal mediation and the compensation as in the French Code de Procedure de Penale is required. The penal mediation can be further formulated in a separate section concerning penal mediation in Criminal Code Procedure. This approach is expected to provide a win-win solution for both the victims and the offenders of the fraud. Keywords: penal mediation, compensation, victim, fraud
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERKAIT PELAKU PERTUNJUKAN DITINJAU DARI HUKUM HAK CIPTA SENGKETA KASUS WARKOPI VS WARKOP DKI Danang Sudrajat Chairu Zaman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Danang Sudrajat Chairu Zaman, Afifah Kusumadara, Yenny Eta Widiyanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: danangscz@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh penulis menemukan adanya kekaburan norma pada suatu peraturan perundang undangan di Indonesia yang mengatur tentang Hukum Hak Kekayaan Intlelektual khusunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang Hak Cipta, pada dasarnya dalam Undang Undang Hak Cipta tidak hanya mengatur tentang Hak Cipta saja akan tetapi terdapat juga yang dinamakan dengan Hak Terkait (Neighbouring Rights) yang mana merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh Pelaku Pertunjukan Produser Fonogram, atau lembaga penyiaran, pada penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai Hak Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan Pelaku Pertunjukan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Disini penulis merasa adanya kekaburan norma mengenai batasan mempertunjukkan suatu ciptaan bahwasannya terhadap hal hal yang dikategorikan atau termasuk dalam suatu pertunjukkan yang dapat diberikan perlindungan Hak Terkait (Neighbouring Rights) tidak terumuskan secara jelas sehingga penulis merumuskan dua rumusan masalah yang pertama 1) Bagaimanakah pengaturan batasan perlindungan hukum terhadap Hak Terkait (Neighbouring Rights) Pelaku Pertunjukan jika ditinjau dari Undang Undang Hak Cipta? 2) Bagaimana pelaksanaan terbaik terhadap pengaturan Neighbouring Rights Hak Terkait berdasarkan Konvensi Internasional dan peraturan luar negeri yakni Negara Singapura dan Inggris? Penelitan ini merupakan peneltian yuridis normatif yang mana merupakan penelitian dengan cara menelaah suatu peraturan perundang undangan kemudian pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan perundang undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). data data dan sumber bahan hukum yang didapatkan penulis dalam penelitian ini adalah hasil analisis dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mana dalam hal ini peraturan yang berkaitan dengan hak cipta dan hak terkait (Neighbouring Rights) antara lain 1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang Undang Hak Cipta) 2) Copyright Act 1988 (Inggris) 3) Copyright Act (Chapter 63, 1999 Revised edition (Singapura) Kata kunci: Hak Cipta, Hak Terkait, Pelaku Pertunjukan ABSTRACT This research departs from the vagueness of norms regarding Intellectual Property Rights (IPRs) in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Specifically, this law governs not only copyright but also neighboring rights as exclusive rights held by performers, specifically the phonogram producers or broadcast corporations. This research further studies this right according to Article 1 Paragraph (6) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, defining performers as a person or several persons independently or jointly showing a creation. In this case, this research observes that there is a vagueness of the norm regarding the scope of showing a creation since there are several matters that can be categorized as or included in a performance that can be given the protection of neighboring rights, while this matter is not highlighted. Departing from this issue, this research aims to investigate 1) how is the scope of the legal protection regarding neighboring rights of performers regulated according to the perspective of Copyright Law? 2) what is the best implementation regarding the regulation of neighboring rights according to International Convention and the regulations applied in other countries such as Singapore and UK? This research employed normative-juridical methods intended to study the legislation and statutory and comparative approaches. The data analyzed consisted of primary, secondary, and tertiary data regarding copyright and neighboring rights, including 1) Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, 2) Copyright Act 1998 (UK) 3) Copyright Act (Chapter 63, 1999 revised edition (Singapore)). The research results reveal that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright does not have any comprehensive regulatory provisions and fails to give a comprehensive understanding to performers and this lack may lead to the absence of legal certainty for people working in entertainment industries, like in the case between Warkopi and Warkop DKI. Moreover, the existence of performers cannot be guaranteed. Keywords: Copyright, Neighbouring Right, Artist Performance
PENGGUNAAN SATELIT MATA-MATA OLEH NEGARA BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA Dave Wiryawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dave Wiryawan, Adi Kusumaningrum, Dony Aditya Prasetyo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: wiryawandave99@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait kekaburan pengaturan penggunaan satelit mata-mata dalam hukum ruang angkasa. Satelit mata-mata merupakan sebuah teknologi yang digunakan khusus untuk kepentingan militer dan digunakan untuk meningkatkan efektivitas operasi-operasi militer di bumi. Penggunaan satelit mata-mata ini menimbulkan sebuah perdebatan di dalam komunitas internasional, di mana satelit mata-mata belum memiliki kedudukan hukum yang jelas dan tujuan pemakaiannya belum bisa diidentifikasikan sebagai sebuah kegiatan agresif maupun non-agresif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif, yang mempelajari dan mengkaji asas-asas dan kaidah hukum positif melalui studi kepustakaan dan literatur. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap prinsip hukum internasional, pendekatan peraturan perundang-undangan, serta perbandingan hukum internasional. Dari penelitian ini, Penulis mendapatkan jawaban yakni bahwa : (1) Penggunaan satelit mata-mata saat ini belum memiliki pengaturan hukum yang jelas, asas-asas hukum yang berlaku saat ini juga tidak cukup untuk memberikan kepastian hukum, seperti asas peaceful purposes di dalam Outer Space Treaty 1967 yang memiliki multi tafsir. Jika tidak diberikan pengaturan hukum yang jelas, maka penggunaan satelit mata-mata dapat mengancam hak kedaulatan dan privasi negara dan menimbulkan perlombaan senjata di ruang angkasa. (2) Untuk mengatasi permasalahan hukum ini, maka Outer Space Treaty 1967 sebagai sumber hukum ruang angkasa harus diamendemen agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Melalui amendemen, Outer Space Treaty 1967 memberikan kepastian hukum yang jelas bagi asas-asas yang dapat ditemukan di dalamnya dan bagi penggunaan satelit mata-mata di ruang angkasa. Kata kunci: satelit mata-mata, hukum ruang angkasa, Outer Space Treaty 1967, peaceful purposes ABSTRACT This research studies the issue of the vagueness of regulatory provisions over the use of a reconnaissance satellite according to space law. A reconnaissance satellite is a technology specifically used in military services and increasing the effectiveness of military operations on earth. However, its use has sparked debate in the international community, where this satellite does not have any settled legal standing and the goal of its use cannot be identified as an aggressive or non-aggressive act. This research employed normative-juridical methods, studying the principles of positive law from literature. This research also takes into account the studies of international law principles, and statutory and comparative approaches comparing international laws. The research reveals that (1) the use of a reconnaissance satellite does not have any clear regulatory provisions and the current legal principles, including peaceful purposes in Outer Space Treaty 1967, do not adequately give legal certainty, and it even sparks multi-interpretation. The use of a reconnaissance satellite can threaten the sovereignty and privacy rights of a state, leading to weapon battles in space unless strict regulatory provisions are made, and (2) to tackle this issue, the Outer Space Treaty 1967 as the source of space law must be amended to adjust it to the current development of technology. With the amendment, Outer Space Treaty 1967 can give legal certainty to the principles therein and reconnaissance satellite users in space. Keywords: reconnaissance satellite, space law, Outer Space Treaty 1967, peaceful purposes
ANALISIS YURIDIS JAMINAN RAHN TASJILY PADA PEGADAIAN SYARIAH Devina Talitha Amalia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Devina Talitha Amalia, Siti Hamidah, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: devinatalitha@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum Rahn Tasjily Tanah pada Pegadaian Syariah serta menganalisa akibat hukum Rahn Tasjily Tanah dalam perspektif hukum jaminan di Indonesia. Rahn Tasjily Tanah adalah jaminan atas suatu utang berupa sertifikat tanah SHM/HGB. Adapun benda jaminan dalam Rahn maupun Rahn Tasjily adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dikeluarkannya Rahn Tasjily Tanah sebagai produk pembiayaan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara akad Rahn Tasjily Tanah dengan Pasal 1150 KUHPerdata yang dapat menimbulkan konflik hukum. Sementara itu, hak tanggungan merupakan lembaga jaminan hak atas tanah yang berkedudukan kuat menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer diperoleh dari Akad Rahn Tasjily Pegadaian Syariah dengan teknik analisis interpretasi. Hasil dari penelitian ini adalah status hukum Rahn Tasjily Tanah pada pegadaian syariah adalah tidak sah karena hukum benda bersifat tertutup. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menegaskan bahwa hak tanggungan adalah satu-satunya lembaga jaminan hak atas tanah. Akad Rahn Tasjily Tanah tidak memenuhi syarat sah kausa yang halal karena isi dan tujuan dari akad tersebut adalah untuk mengikat benda sebagai jaminan atas utang dengan hak tanggungan yang bertentangan dengan Pasal 1150 KUHPerdata yang menegaskan bahwa gadai adalah jaminan benda bergerak, sehingga akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Kata Kunci: Hak Tanggungan, Rahn Tasjily, Pegadaian Syariah ABSTRACT This research aims to find out the legal standing of Rahn Tasjily Security in the sharia pawnshop and to analyze the legal consequences of the law of Rahn Tasjily according to the perspective of security law in Indonesia. Rahn Tasjily for land in Rahn or Rahn Tasjily refers to moveable or immoveable objects. The issuance of Rahn Tasjily of land shows that there is
JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN BAGI PEKERJA/BURUH DI BIDANG INFORMAL Gara Srilangka
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gara Srilangka, Abdul Rachmad Budiono, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: garasrilangka88@gmail.com ABSTRAK Jaminan sosial merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja/buruh. Indonesia sendiri telah memiliki beberapa jaminan sosial seperti jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan Kesehatan. Akan tetapi, saat dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja muncul jaminan sosial baru yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan baru ini merupakan angin segar bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Namun permasalahan baru justru timbul pada jaminan kehilangan pekerjaan ini. Yaitu pada kepesertaan jaminan kehilangan pekerjaan ini yang mana hanya pekerja/buruh yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha saja yang dapat menikmati jaminan kehilangan pekerjaan ini atau bisa disebut dengan pekerja/buruh formal saja. Luputnya pekerja/buruh informal dalam jaminan kehilangan pekerjaan ini menambah masalah yang cukup serius melihat bahwa sistem jaminan nasional ini diselenggarakan berdasarkan asas kemanusian, asas manfaat, dan asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. sehingga dimasa yang akan dating, Indonesia diharapkan untuk memformulasikan ketentuan hukum mengenai kepesertaan peekrja/buruh informal pada jaminan kehilangan pekerjaan ini. Kata Kunci: formulasi hukum, jaminan kehilangan pekerjaan, kepesertaan jaminan kehilangan pekerjaan, pekerja/buruh informal ABSTRACT Social security is provided by the government to give protection to workers/laborers in Indonesia. Other types of security such as old-age benefits, death security, insurance for work accident, and health insurance are available in Indonesia. Furthermore, new security given to those losing their job is also provided following the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This security brings fresh air to workers/laborers losing their jobs. This security is only restricted to workers/laborers connected to the companies they work for, or those working in formal sectors. This restriction that does not cover informal workers/laborers is a serious issue because national security is conducted according to the principles of humanity, benefits, and justice for all the people of Indonesia. Indonesia is expected to formulate the provision of the law regarding the security provided for informal workers/laborers when they have to lose their job. Keywords: formulation of the law, job-loss insurance, the membership of job-loss insurance, informal workers/laborers

Page 491 of 563 | Total Record : 5629

 489   490   491   492   493 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue