cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 490   491   492   493   494 
PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT (2) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA MALANG (Studi di Kanwil DJP Jawa Timur III) Fat-hi Nu’man Barik
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fat-hi Nu’man Barik, Sudarsono, Lutfi Effendi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: fathinumanbarik@student.ub.ac.id ABSTRAK Salah satu permasalahan di masa pandemi Corona Virus Disease atau Covid-19 ialah turunnya roda perekonomian di Indonesia, dampak dari pandemi tersebut mengakibatkan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan nya dikarenakan regulasi atau peraturan yang dikeluarkan dari pemerintah untuk bekerja di dalam rumah atau work from home untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Akibat dari regulasi itu, banyaknya suatu perusahaan yang usahanya tidak maksimal sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk membayar atau memberi penghasilan kepada pegawainya, maka dari itu suatu perusahaan tersebut terpaksa mengurangi jumlah atau memutus hubungan kerja pegawainya. Hal menyulitkan juga di alami oleh pihak pegawainya, yang mana jika suatu perusahaan yang usahanya tidak maksimal maka perusahan terpaksa juga mengurangi penghasilan pegawainya, penghasilan yang menurun tersebut juga belum dikurangi untuk membayar pajak penghasilan. Hal tersebut mengakibatkan pegawai merasa kesulitan di masa pandemi Covid-19 ini. Dari permasalahan yang di akibatkan oleh pandemi Covid-19, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan tentang pemberian fasilitas insentif pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah atau disingkat PPH 21 (DTP). Dari fasilitas tersebut Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJP di kota Malang melakukan suatu sosialisasi untuk menggencarkan fasilitas tersebut kepada wajib pajak yang akan mengajukan insentif PPH 21 tersebut. Namun, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 mengatur bahwasanya insentif tersebut diperuntukkan oleh wajib pajak yang memiliki kriteria tertentu agar untuk bisa mendapatkan insentif PPH 21 (DTP). Maka dari itu judul dari penelitian penulis ialah “Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kota Malang (Studi Di Kanwil DJP Jawa Timur III)”. Penulis ingin menyampaikan bahwa bagaimana dengan proses dari pelaksanaaan insentif PPH 21 (DTP) tersebut melalui PMKRI Nomor 9 Tahun 2021, serta apa saja hambatan-hambatan dalam mengajukan insentif PPH 21 (DTP) tersebut. Kata Kunci: Insentif, Pajak Penghasilan pasal 21 (DTP), Covid-19 ABSTRACT Covid-19 has affected the economy of Indonesia and lots of people have lost their job or at least most of them have been forced to work from home to hamper the spread of the virus. Following this regulation, lots of companies have also suffered, struggling to pay their employees and resulting in layoffs. In a more lenient impact, employees have to have their salary cut, so they only receive smaller amounts of their salaries and they have to get their salaries even smaller after being deducted for tax. Departing from all these issues, the government made and has enforced the policy regarding income tax incentive of Article 21 that is covered by the government; it is commonly known as PPH 21 (DTP). With this facility, the regional office of the Directorate General of Taxation in Malang city has introduced this program to all taxpayers planning to apply for the incentive of PPH 21. However, the Regulation of Finance Minister Number 9 of 2021 concerning Tax Incentives for Taxpayers only applies to certain taxpayers, and from this point the topic of this research departs. Specifically, this research aims to investigate how the process of the implementation of the incentive of PPH 21 (DTP) takes place under the Regulation of Finance Minister Number 9 of 2021 and what impeding factors exist in the process of the application of the incentive PPH 21 (DTP). Keywords: Incentive, Income Tax Article 21 (DTP) , Covid-19
TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn) Kristiyana Febriyanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kristiyana Febriyanti, Setiawan Noerdayasakti, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: tyana.febriyanti98@gmail.com ABSTRAK Putusan yang menarik dianalisa mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak adalah Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn. Pada putusan tersebut, Muda Batubara (terdakwa) terbukti melakukan pelanggaran pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang melarang penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis Shabi bagi diri sendiri. Peneliti merasa tertarik dalam melakukan analisa putusan tersebut dikarenakan putusan hakim yang memberikan putusan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun tanpa melakukan pertimbangan mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga peneliti melakukan pembagian 2 rumusan masalah yaitu, apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap anak yang menjadi penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Mdn telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? dan apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap anak yang menjadi penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2012 adalah kurang tepat. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim anak tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak yang secara jelas telah diatur dalam Pasal 2 huruf b, d, f dan i, dan Pasal 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata Kunci: Anak, Narkotika, Pertimbangan Hakim ABSTRACT Court Decision Number 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn is found intriguing, where Muda Batubara as the defendant was proven guilty of violating Article 127 Paragraph (1) letter a of Law concerning Narcotics, especially regarding the abuse of shabi categorized as class 1 narcotic that could harm oneself. This research decision is considered interesting to investigate further, recalling that the decision of sentencing the child as the defendant to one-year imprisonment did not take any further consideration of the best interest of the child. Departing from this issue, this research investigates two problems: does the consideration of the judge in sentencing the defendant committing narcotic abuse as in Court Decision Number 44/Pid.Sus[1]Anak/2019/PN.Mdn comply with Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime? and does the main consideration of the judge in issuing Decision Number 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn comply with the 1945 Constitution of Indonesia? This research employed normative-juridical methods with a statutory, case, and conceptual approaches. The research results reveal that the decision highlighted in this research is considered inappropriate if it is linked to Law Number 11 of 2012 since this decision does not represent the best interest of the child, while this priority for the child is regulated in Article 2, point b, d, f, and I, and Article 7 of Law concerning Judicial System of Juvenile Crime. Keywords: child, narcotics, judge’s consideration
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN SYARAT DAN KETENTUAN MARKETPLACE USER GENERATED CONTENT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Lisa Mega Yuniar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lisa Mega Yuniar, Ranitya Ganindha, Shanti Riskawati Faculty of Law Universitas Brawijaya e-mail: lisamegayuniar@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Syarat Dan Ketentuan Marketplace User Generated Content Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Latar belakang penulisan penelitian ini diawali dengan adanya pencantuman klausula pengecualian dan batasan tanggung jawab oleh marketplace selaku pelaku usaha yang dicantumkan dalam perjanjian syarat dan ketentuan yang merupakan perjanjian baku. Klausula pengecualian dan batasan tanggung jawab tersebut merupakan bentuk dari klausula eksonerasi yang dilarang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Permasalahan tersebut muncul karena dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan pengaturan secara spesifik terkait hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dialihkan tanggung jawab menurut Undang-Undang. Permasalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan kekaburan norma dalam pasal 18 ayat (1) huruf a yang kemudian dilakukan perbandingan dengan Unfair Contract Terms Act Singapura berkaitan dengan ketentuan kontrak tidak adil yang memuat pengaturan sejauh mana batasan pengecualian tanggung jawab dalam kontrak. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih belum memberikan perlindungan yang maksimal terhadap konsumen. Seharusnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama dalam pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 supaya lebih spesifik untuk memberikan batasan pengalihan tanggung jawab yang dapat dicantumkan oleh pelaku usaha pada perjanjian baku. Kata Kunci: Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi, Perlindungan Konsumen ABSTRACT This research conducted the juridical analysis regarding the clause of exoneration regarding terms and conditions set in marketplace user generated content seen from the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Specifically, the clause concerned highlights the exemption and the scope of responsibilities held by the marketplace as the business actor set forth in the terms and conditions as standard agreement, and this exemption is part of the exoneration prohibited by Consumer Protection Law since it causes loss for the consumers. This problem arises because Article 18 Paragraph (1) point a of the Law concerning Consumer Protection does not set forth any specific scope of regulation regarding matters that are or are not allowed in the transfer of responsibilities according to the law. The problem studied is related to the vagueness of the norm of Article 18 Paragraph (1) letter a, which further takes the comparison of Unfair Contract Terms Act Singapore regarding unfair contract provisions setting forth the regulations governing to what extent the scope of the exemption of responsibilities in the contract is. This research employed normative-juridical methods, statutory and comparative approaches, revealing that Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection does not give any maximum protection to consumers. The government, in this case, should evaluate this law, especially Article 18 Paragraph (1) letter a for a more specific scope of the transfer of responsibilities that can be set forth by businesses on the standard agreement. Keywords: standard agreement, a clause of exoneration, consumer protection
IMPLEMENTASI PASAL 10 HURUF H UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TERKAIT KEBIJAKAN ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN SIDOARJO (studi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sidoarjo) Masagung Fintaraymart
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masagung Fintaraymart, Iwan Permadi, Lutfi Efendi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: rraymart03@gmail.com ABSTRAK Pada tulisan ini, penulis mengangkat sebuah permasalahan terkait Implementasi Pada Pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai asas umum pelayanan yang baik melalui kebijakan online single submission. Pemilihan tema dilatarbelakangi adanya perkembangan teknologi pada Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang menerapkan asas pemerintahan yang baik. Namun pada prakteknya masih banyak terjadi kendala. Berdasarkan hal tersebut, penulisan skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan asas-asas pelayanan yang baik pada pelayanan perizinan berusaha melalui kebijakan online single submission di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo? (2) Apa saja kendala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo terkait pelayanan perizinan melalui kebijakan OSS?. (3) Bagaimana langkah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi kendala terkait kendala perizinan melalui kebijakan OSS?. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian Sosio Legal dengan pendekatan penelitian deskriptif. Bahan hukum primer didapatkan melalui wawancara responden. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban yaitu untuk menanggulangi kendala tersebut, dinas melakukan beberapa langkah positif melakukan pendampingan khusus. Kata Kunci: AUPB, Online Single Submission , Perizinan ABSTRACT This research studies the issue regarding the implementation of Article 10 of Law Number 30 of 2014 concerning the General Principles of Good Governance in the Online Single Submission Policy. This research topic departs from technology development in business permit issuance electronically integrated, commonly called online single submission with the principles of good governance. However, this implementation has been facing some problems which may set the fundamental of the research problems studied: (1) how are the principles of good service set in business permit issuance through online single submission policy in One-Stop Capital Investment and Licensing Office in the Regency of Sidoarjo? (2) what impeding factors are faced by the office regarding this permit issuance service through online single submission? (3) what measures are taken by the one-stop capital investment and licensing office in the Regency of Sidoarjo regarding the problems faced? This is socio-legal research employing a descriptive method to analyze the data. Primary data were obtained from interviews. The research results reveal that a particular mentoring service should be taken into account as one of the solutions to the problems.. Keywords: general principles of good governance, online single submission, permit
PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DI KABUPATEN KEDIRI DALAM MEWUJUDKAN ASAS KEADILAN HUKUM (STUDI SATLANTAS POLRES KEDIRI PADA TAHUN 2021/2022) Megantara Bima Aji
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Megantara Bima Aji, Prija Djatmika, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: megantarabimaaji@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat melalui penerapan elektronik tilang terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Kediri dan menganalisis faktor dan kendala tindakan kepolisian dalam hal penegakan hukum terhadap penerapan tilang elektronik yang menjamin asas keadilan hukum. Dalam hal penegakan Lalu Lintas atau penindakan tilang merupakan kewenangan dari kepolisian lalu lintas. Kepolisian telah melakukan terobosan dalam tilang yaitu tilang elektronik yang bertujuan mempermudah masyarakat yang dianggap melakukan pelanggaran ketertiban lalu lintas untuk dapat tidak hadir dalam persidangan, serta dalam melakukan transaksi pembayaran tilang lantaran pembayaran dapat dilakukan melalui bank. Dalam penerapannya tilang elektronik tidak efektif dalam mewujudkan asas keadilan hukum, penilaian tidak efektif merujuk pada beberapa faktor yaitu undang-undang, penegakan hukum, fasilitas, masyarakat dan kebudayaan sehingga tidak terwujudnya keadilan korektif yaitu keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil, dalam hal ini hubungan antara satu orang dengan orang lain yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima. Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, tersier, teknik memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara, dokumentasi, internet. Kata Kunci: Penerapan, Penegakan Hukum, Elektronik Tilang, Keadilan Hukum ABSTRACT This research aims to analyze the awareness and compliance of the people through the implementation of e-tickets for traffic and road transport in the Regency of Kediri and impeding factors of the action taken by the police in law enforcement regarding electronic ticket over traffic offenses to assure the principle of legal justice. Issuing traffic offense tickets is within the authority of the police, and e-ticket is a breakthrough aiming to ease the offenders over the traffic violations they commit, where they are not required to be present in court. Moreover, e-tickets allow offenders to pay the fines via bank transfer. However, e-tickets are seen as ineffective in enforcing the law in terms of several factors such as laws, law enforcement, facilities, the members of the public, and culture, and this inappropriateness fails to enforce corrective justice intended to correct unfair conduct that affects the balance between what to give and what to receive between two parties. This research employed socio-juridical methods with primary, secondary, and tertiary data obtained from observation, interviews, documentation, and the Internet. Keywords: implementation, law enforcement, electronic ticket, legal justice
UPAYA PERLINDUNGAN TANAH PERTANIAN TERDAMPAK GANTI RUGI AKIBAT PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus: Yogyakarta International Airport) Gitta Sabilla Aiska
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gitta Sabilla Aiska, Imam Koeswahyono, Prawatya Ido Nurhayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: gittasabilla@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap tanah pertanian dalam pengadaan tanah dan pembangunan bandara yang sudah berjalan dengan adanya surat keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tanggal 31 Maret 2015. Hal ini memberikan dampak pada berbagai kalangan petani terutama pemilik tanah, penggarap, dan buruh tani. Meskipun dalam pasal 36 undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menyatakan bahwa pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. uang; b. tanah pengganti; c. permukiman kembali; d. kepemilikan saham; atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut tidak menjamin pemegang hak dapat memilih bentuk ganti rugi yang dibutuhkan. Dengan metode penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai kendala, dampak dan upaya dalam perlindungan lahan pertanian. Metode pengambilan pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada Dispertaru, ATR/BPN, Kalurahan, dan masyarakat petani terdampak. Analisis data yang digunakan peneliti Deskriptif Kualitatif sehingga dalam penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan lahan pertanian dalam ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum belum berjalan dengan baik karena adanya dampak yang dirasakan masyarakat petani hingga skripsi ini selesai dibuat. Kata Kunci: Ganti Rugi, Kepentingan Umum, Pertanian ABSTRACT This research aims to study the protection of agricultural lands regarding land procurement and airport development that has taken place since the issuance of the Decree of the Governor of Yogyakarta Number 68/KEP/2015 on 31 March 2015. This has left impacts on some farmers who have lands, sharecroppers, and peasants. On the other hand, Article 36 of Law Number 2 of 2012 concerning land procurement for the development of public facilities states that compensation can be given in the form of a. money, b. substituting land; c. substituting residence; d, share ownership; or e, another form of compensation agreed by the two parties. This does not ensure that the right holders can freely choose the form of compensation needed. This research employed empirical and socio-juridical methods involving direct observation to gain data that revealed the impacts and measures of protecting agricultural lands. The data were obtained by conducting interviews with Regional Land and Spatial Planning Agency, National Land Agency, the sub-district office, and affected farmers. The data were analyzed based on descriptive qualitative methods, revealing that the measures taken to protect agricultural lands in the case of giving compensation in land procurement for public facilities are not appropriately implemented. This is obvious in the observation results, reporting that the compensation given still leaves impacts on the farming community. Keywords: Compensation, Public Interest, Agricultural
URGENSI PENGATURAN UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Muhammad Fadhil Marzuqi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Fadhil Marzuqi, Nurini Aprilianda, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: marzuqi@student.ub.ac.id ABSTRAK Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya formulasi hukum dalam Pasal 67 KUHAP dimana putusan bebas menjadi salah satu konteks persoalan yang tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Maka dengan adanya ketentuan dalam Pasal 67 KUHAP ini tentunya berpotensi membuka ruang persoalan dalam masalah keadilan dan kepastian hukum dalam substansi setiap putusan bebas dalam putusan hukum pidana. Karena kalau dipertentangkan dari sudut kepentingan hukum dan keadilan dalam mewujudkan kebenaran yang hakiki, barangkali ketentuan ini terlampau berat sebelah melindungi kepentingan terdakwa, sehingga dirasakan kurang bernapas keselarasan dan keseimbangan dengan perlindungan ketertiban masyarakat. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah, Legislatif, penegak hukum, dan masyarakat dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya mengenai urgensi dan konsep ideal perihal pengaturan upaya hukum banding terhadap putusan bebas khususnya rumusan dalam Pasal 67 KUHAP memiliki kekurangan dalam konteks putusan bebas yang tidak dimungkinkan secara hukum untuk dilakukan upaya hukum banding, hal ini tentunya menimbulkan persoalan dalam keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum dalam putusan pidana. Kata Kunci: Putusan Bebas, Upaya Hukum, Banding, Sistem Peradilan Pidana ABSTRACT This research departed from the formulation of law as in Article 67 of Penal Code Procedure, where acquitting court decision sets the context of this issue that does not allow for legal remedies at appeal. In other words, Article 67 of the Penal Code Procedure potentially opens a loophole for such an issue that may spoil both justice and legal certainty in every court decision that declares free from all charges in a criminal case. This decision is probably seen as unfair in protecting the interest of the defendant concerned, lacking both relevance and balance in the protection of social order. This research takes into account theoretical aspects that are expected to set the standard for the government, legislative, law enforcers, and the members of the public in the development of legal science and judicial system of criminal cases in Indonesia, especially regarding the urgency and the ideal concept in legal remedies taken at appeal level over acquitting court decisions. Article 67 of the Penal Code Procedure has weaknesses in the context of the decisions that acquit defendants that cannot take further legal remedies of appeal. This certainly presents an issue in justice, certainty, and legal merit in criminal case decisions. Keywords: acquitting verdict, legal remedies, appeal, the judicial system of criminal cases
PERISTIWA DIVERSION LANDING PESAWAT RYANAIR NOMOR PENERBANGAN 4978 BERKEBANGSAAN POLANDIA OLEH BELARUS BERDASARKAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL Muhammad Ridhwan Pohan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Ridhwan Pohan, Adi Kusumaningrum, Dony Aditya Prasetyo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: ridhwan_pohan@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu peristiwa yang terjadi di dunia penerbangan sipil melalui perspektif hukum udara internasional. Peristiwa ini merupakan pengalihan pendaratan (diversion landing) pesawat Ryanair dengan nomor penerbangan 4978 berkebangsaan Polandia yang diperintahkan oleh Belarus dengan penerbangan dari Athena (Yunani) menuju Vilnius (Lituania). Pesawat tersebut diinstruksikan oleh air traffic controller untuk mendarat di bandar udara nasional Minsk di Belarus setelah sebelumnya Belarus menyampaikan bahwa terdapat ancaman bom yang terdapat pada penerbangan Ryanair 4978. Setelah pesawat mendarat, diketahui bahwa tidak ditemukannya alat peledak atau bom. Sementara itu, pihak Belarus melakukan penangkapan terhadap Roman Protasevich beserta pasangannya yang merupakan jurnalis dari Nexta, yaitu kanal berita yang aktif mengkritik pemerintah Belarus. Setelah beberapa jam ditahan di bandar udara nasional Minsk, akhirnya pesawat tersebut diizinkan untuk melanjutkan kembali penerbangan ke kota tujuan yaitu Vilnius (Lituania). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: 1. Apakah Belarus memiliki Kewenangan untuk mengalihkan pendaratan penerbangan Ryanair dengan nomor penerbangan 4978 dengan menggunakan pesawat militer, dari Athena (Yunani) menuju Vilnius (Lituania) menjadi ke Minsk (Belarus)? 2. Apakah pengalihan pendaratan penerbangan Ryanair dengan nomor penerbangan 4978 yang diperintahkan oleh Belarus dengan tujuan melakukan penangkapan Roman Protasevich merupakan pelanggaran Hukum Udara Internasional? Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, historis dan konseptual. Hasil penelitian ini memperoleh pemahaman bagi penulis bahwa setiap negara memiliki kewenangan untuk mengalihkan pendaratan dalam hal ini melalui intersepsi sesuai dengan amandemen konvensi Chicago 1944, namun harus menjadi perhatian bahwa intersepsi khususnya yang menggunakan pesawat militer adalah upaya terakhir (last resort). Diketahui juga bahwa penangkapan Roman Prostasevih beserta pasangannya tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengalihan pendaratan terhadap pesawat yang sedang ditumpanginya yaitu Ryanair dengan nomor penerbangan 4978 oleh Belarus, dikarenakan tidak dapat dilakukan penangkapan atas penumpang suatu penerbangan jika suatu pelanggaran atau tindak pidana tidak terjadi pada penerbangan tersebut (in flight dan on board) Kata kunci: Hukum Udara Internasional, Diversion Landing, Chicago Convention 1944, Intersepsi, Pesawat Sipil ABSTRACT This research aims to study an event taking place in civil aviation seen from the perspective of international civil aviation law regarding the diversion of Ryanair with flight number 4978 of Poland. This diversion was instructed by Belarus with the route from Athens (Greece) to Vilnius (Lithuania). The aircraft was instructed by Air Traffic Control to land at Minsk national airport in Belarus, while previously Belarus had announced that there was a bomb terror inside Ryanair 4978. Upon landing, there was no bomb found inside the aircraft. Belarusian Authorities, on the other hand, captured Roman Protasevich and his girlfriend, journalists from Nexta, a news channel actively criticizing the Belarusian government. After being held up at Minsk international airport, the plane was allowed to proceed to V
UPAYA HUKUM DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PASCA PUTUSAN MK NOMOR 23/PUU-XIX/2021 Muhammad Rosa Sya’roni
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammadr Rosa Sya’Roni, Sihabudin, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ronidozer5@student.ub.ac.id ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini adalah, terdapat kekosongan regulasi mengenai tata cara upaya kasasi hukum terhadap putusan PKPU pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021. Berdasarkan Permohonan atas Putusan MK Nomor 23/PUU- XIX/2021 yang diajukan oleh PT Yoeman Sarana Sembada dilatar belakangi adanya kerugian hak Pemohon akibat tidak dibukanya upaya hukum terhadap Putusan PKPU yang mengalami kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum oleh hakim dalam UU Kepailitan dan PKPU. Pertimbangan hukum hakim menilai bahwa perlu dibuka upaya hukum yakni upaya hukum kasasi atas Putusan PKPU ke pengadilan tingkat lebih tinggi, hal ini bertujuan agar setiap kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Akibatnya terdapat kekosongan aturan mengenai tata cara upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU. Putusan MK 23/PUU-XIX/2021 mengamanatkan MA segera membuat regulasi tentang tata cara upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU. Penelitian bertujuan menganalisis dan mengidentifikasi produk hukum MA yang perlu dibentuk sebagai pengisi kekosongan hukum tersebut. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk melakukan pengkajian prinsip-prinsip dan norma dalam penerapan hukum Kepailitan dan PKPU. Bentuk produk hukum MA yang sesuai untuk mengisi kekosongan regulasi tata cara upaya hukum kasasi adalah membentuk sebuah Peraturan Mahkamah Agung dengan mengatur syarat dan berkas yang perlu dipenuhi, batasan kewenangan hakim, tahap persidangan. Kata Kunci: PKPU, Upaya Hukum, Kasasi ABSTRACT This research studies the legal loophole regarding the procedures taken in the settlement of a case at the cassation level regarding the decision of the Suspension of Debt Payment Obligation (henceforth referred to as PKPU) upon Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 as requested by PT Yoeman Sarana Sembada concerning the loss spoiling the right of the applicants due to no chance for legal remedies to take place following the Decision of PKPU that inappropriately implemented the law by the Judge as in Bankruptcy law and PKPU. The consideration made by the judge implies that the legal remedies at the cassation level need to be given at a higher court to fix the errors or negligence. This issue, however, has left a legal loophole regarding the procedures of the legal remedies at the cassation level upon the PKPU decision. The Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 mandated that Supreme Court should immediately make the regulations concerning the procedures of case settlement at the cassation level following the decision of PKPU. This research aims to analyze and identify the legal product of the Supreme Court required to fill the loophole. With normative-juridical methods, statutory, and conceptual approaches, this research suggests that the relevant legal product made by the Supreme Court to fill the loophole of the regulation mentioned above is by making Supreme Court Regulation and organizing the requirements and files that need to be submitted, the scope of the authority of the judge, and trial. Keywords: suspension of debt payment obligation (PKPU), legal remedies, cassation
PENGATURAN DAN PENERAPAN SURAT IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI KOTA BALIKPAPAN Nur Auliya Rahmatika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nur Auliya Rahmatika, Indah Dwi Qurbani, Dewi Cahyandari Faculty of Law Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nrauliyar198@gmail.com ABSTRAK Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara yang mengatur terkait surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) sebagai surat bukti kepemilikan tanah untuk pendaftaran hak atas tanah di Kota Balikpapan. Kendati demikian dalam penerapan aturan tersebut, terdapat surat segel tanah yang juga dapat digunakan sebagai surat bukti kepemilikan tanah untuk pendaftaran hak atas tanah di Kota Balikpapan. Berdasarkan hal di atas maka penulis mengangkat rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pengaturan terkait ketentuan tentang surat Izin Membuka Tanah Negara sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah di Kota Balikpapan (2) Bagaimana penerapan terkait peraturan surat Izin Membuka Tanah Negara sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah di Kota Balikpapan. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kota Balikpapan sebagai kota pertama yang menetapkan peraturan surat IMTN sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah dalam Peraturan Daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Balikpapan memiliki kewenangan untuk menerapkan peraturan tersebut sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penerapan surat IMTN sebagai salah satu bukti kepemilikan tanah untuk syarat pendaftaran hak atas tanah di Kota Balikpapan berjalan kurang efisien. Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan surat segel tanah untuk menggantikan surat IMTN tersebut. Oleh karena hal tersebut, penulis menyarankan agar dilakukan penyelarasan terkait peraturan tersebut agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Kota Balikpapan. Kata Kunci: Penerapan, Izin Membuka Tanah Negara, Pendaftaran Hak Atas Tanah ABSTRACT This research departs from the Regional Regulation of Balikpapan City Number 1 of 2014 concerning the Permit to open a State Land while the permit is required as proof of land ownership to register the right to land in Balikpapan city. A stamp statement of the land concerned can be used as proof of land ownership for the registration mentioned above. Based on the above issue, this research aims to investigate the problems regarding (1) the regulation of the provision of the permit used to open a state land as a requirement to register the right to land in Balikpapan city and (2) the implementation of the permit used to open a state land as a requirement to register the right to land in Balikpapan city. This research employed socio-legal and socio-juridical methods and took place in Balikpapan as the first city to put the regulation in place regarding the permit mentioned above as a requirement to register the right to land as governed in a Regional Regulation. His research reveals that the Regional Government of Balikpapan City holds the authority to enforce this regulation according to Law Number 23 of 2014 concerning the Regional Government. The implementation of this permit to open a state land as the proof of land ownership in the registration of the right to land in Balikpapan has not been efficient, while people can still refer to the stamp statement to replace this permit document. Therefore, this research suggests that adjustments regarding the regulation be made to assure legal certainty for the people of Balikpapan. Keywords: implementation, permit to open a state land, re

Page 492 of 563 | Total Record : 5629

 490   491   492   493   494 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue