cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 502   503   504   505   506 
URGENSI PENGATURAN MENGENAI HAK UNTUK DILUPAKAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KORBAN PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI Jihan Sadika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jihan Sadika, Faizin Sulistio, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169 Malang e-mail: jihansadika@student.ub.ac.id ABSTRAK Hasil Penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah peraturan mengenai hak untuk dilupakan harus segera dilengkapi karena adanya kekosongan hukum pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Hak Untuk Dilupakan merupakan salah satu produk hukum yang dapat melindungi korban penyebarluasan pornografi dengan menghapus segala bentuk dokumen elektronik yang menyangkut dokumen elektroniknya yang mengandung unsur pornografi. Peraturan mengenai hak untuk dilupakan dapat segera diterbitkan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Australia. Kata Kunci: Hak Untuk Dilupakan, Perlindungan Korban, Pornografi ABSTRACT This research learns that the regulation regarding the right to be forgotten should be fixed due to the legal loophole in the current Law. The right to be forgotten is one of the legal products intended to protect victims of pornography publication by erasing all electronic documents that contain aspects of pornography. The regulation of this matter should be issued by considering the law that applies in Australia. Keywords: the right to be forgotten, protection of victim, pornography
IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF A UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA LIQUID KADALUARSA ROKOK ELEKTRIK DI KOTA MALANG Herda Agung Dwi Christanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Herda Agung Dwi Christanto, Yenni Eta Widyanti, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: gugumputrapradana@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai kekaburan hukum pada kegiatan jual beli suatu produk khususnya pada kegiatan jual beli produk rokok elektrik di Kota Malang, yang dimana masih belum terimplementasi pasal 4 huruf a undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan masih ditemukannya pelaku usaha toko rokok elektrik yang masih menjual liquid lawas ke konsumen dan masih belum adanya upaya yang konkret dari pihak Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Penelitian ini dilaksanakan peneliti di Kota Malang dengan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris dan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis serta didukung adanya bahan hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian, maka jawaban atas permasalahan diatas yakni masih belum terlaksananya pasal 4 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena masih banyak pelaku usaha yang masih menjual liquid lawas kepada konsumen, dengan tidak terlaksananya pasal tersebut pihak dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kota malang dikarenakan adanya beberapa hambatan dan masih belum adanya upaya secara kongkret dari pihak dinas untuk mengawasi secara khusus. Kata Kunci: Rokok Elektrik, Liquid Rokok Elektrik, Perlindungan Konsumen ABSTRACT This research studies the vagueness of norms in the marketing of electronic cigarettes in Malang city, where Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection has not been implemented and some shops still sell outdated electronic cigarette liquid to consumers. There have not been any obvious measures taken by the Agency of Cooperatives, Industries, and Trades of Malang city. This research took place in Malang city using an empirical method and socio-juridical approaches. The data sources were taken from both primary and secondary materials. The research results reveal that the sale of expiring liquid for electronic cigarettes represents the lack of the implementation of Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This presents problems for the related agency in Malang and there have not been any concrete measures taken by the agency to conduct supervision. Keywords: electronic cigarettes, electronic cigarette liquid, consumer protection
Kriteria Kebaruan Objek Desain Industri Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Untuk Pendaftaran Desain Industri Di Indonesia. (Berdasarkan Analisis Putusan 594 K/Pdt.Sus-Hki/2017, Putusan 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021, Putusan Nomor 30 Pk/Pdt.Sus-Hki/2017) Ahmad Hilmy Farras
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ahmad Hilmy Farras, Yenni Eta Widyanti, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ahmadhilmyf@student.ub.ac.id ABSTRAK Permasalahan yang terjadi didalam Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain industri, pada khususnya dalam Pasal 2 ayat 2 yang belum menjelaskan definisi secara jelas pada kata “tidak sama”. Kekaburan norma menjadi faktor timbulnya masalah menyebabkan adanya disparitas dalam putusan sengketa desain industri oleh hakim. Rumusan penelitian adalah bagaimana pengaturan mengenai kriteria kebaruan, menurut Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan Perjanjian Trips? lalu, Bagaimana konseptualisasi kriteria kebaruan yang ideal, dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, berdasarkan analisis putusan 594 k/pdt.sus-hki/2017, putusan 583 k/pdt.sus-hki/2021, putusan nomor 30 pk/Pdt.Sus-HKI/2017, dan dalam Perjanjian Trips. Untuk menentukan kriteria baru dalam desain industri di Indonesia?” Penelitian adalah normatif-yuridis, dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), (Conseptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pertama, mengenai pengaturan dari kriteria kebaruan didalam UUDI dan Trips. kedua, adanya perbedaan mengenai pertimbangan hakim terkait bagaimana menentukan penilaian kebaruan dalam kata “tidak sama” dalam Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri sebagai “significantly differ” sesuai Pasal 25 ayat (1) TRIPs. dalam melaksanakan penilaian kemiripan (similiarity) sebuah desain industri berkaitan dengan kesan estetis melihat sifat dari desain industri itu sendiri yang didalamnya terdapat nilai seni dan penelusuran suatu desain industri dengan ditentukannya suatu fitur-fitur umum (common points), dan fitur-fitur berbeda (different points). dalam perbandingan dua produk dapat dinilai dari angka 1 sampai dengan 10 dengan keterangan dari tidak sama sampai dengan identik. juga dapat ditentukan sesuai dengan standar khusus yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan Desain Industri yang dibuat oleh DJKI pada tahun 2004. Kata Kunci : Kriteria Kebaruan, Desain Industri, Pendaftaran Desain Industri ABSTRACT Article 2 paragraph 2 of Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design does not elucidate the definition of the phrase “tidak sama” (differing). Such vagueness of a norm serves as one of the contributing factors causing dissenting decisions issued by judges regarding industrial design disputes. Departing from this issue, this research aims to investigate the regulation regarding novelty criterion according to Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design and Trips Agreement and the conceptualization of novelty criterion as in Law Number 31` of 2000 concerning Industrial Design when it is linked to the analysis of the Decision Number 594 K/pdt.sus-hki/2017, Decision Number 583 k/pdt.sus-hki/2021, Decision Number 30 pk/pdt.sus-HKI/2017, and Trips Agreement to set a new criterion in an industrial design in Indonesia. This research employed normative-juridical methods, and statutory, conceptual, and case approaches. The research results reveal the matters related to the regulation and the criterion of novelty concerning Industrial Design and Trips and the dissenting court decisions on how to determine novelty value in the phrase “tidak sama” in Article 2 paragraph (2) of Industrial Design Law as “significantly differ” according to Article 25 paragraph (1) of TRIPs. In terms of assessing the aspect of similarity, industrial design is related to aesthetic look, considering that art is the nature of industrial design. In addition, an industrial design can be discovered more based on common points and different points. The comparison of two products involves the assessment according to a scale of 1 to 10 with the categories of “the same” and “identical”, but it can also be determined according to particular standards governed in technical instructions of industrial design made by the Directorate General of Intellectual Property 2004. Keywords: Novelty Criterion, Industrial Design, Industrial Design Registration
DUALISME KEWENANGAN ABSOLUT DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PKPU BERDASARKAN AKAD SYARIAH Ivone Mauli Christy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ivone Mauli Christy, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: ivonemaulic@ub.ac.id ABSTRAK Dualisme kewenangan absolut antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah mengakibatkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan aturan yang berkaku, segala sengketa ekonomi syariah diadili oleh Pengadilan Agama, tetapi tidak adanya aturan mengenai perkara kepailitan dan PKPU syariah pada praktiknya seringkali sengketa kepailitan dan PKPU diadili oleh Pengadilan Niaga dan hanya didasarkan oleh undang undang kepailitan dan PKPU. Konflik terjadi sebab undang undang kepailitan hanya berlaku aturan konvensional yang tidak mengenal asas asas syariah. Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Tujuan penulisan jurnal ini adalah menganalisis pemenuhan asas kepastian hukum terkait dualisme kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga dalam mengadili perkara kepailitan dan PKPU syariah pada Lembaga Keungan Syariah. Kata Kunci: Dualisme, Kepailitan, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga ABSTRACT The dualism of absolute authorities between the Religious Court and Commercial Court over Cases of bankruptcy and suspension of debt payment obligations (henceforth referred to as suspension) according to the sharia contract sparks legal uncertainty. The current law mentions that all sharia economy-related disputes are to be judged by the religious court. On the contrary, cases of bankruptcy and suspension are often settled by a commercial court with Bankruptcy and Suspension Law as the reference simply because no regulation highlights the authority of a religious court to handle the cases. Bankruptcy Law only governs conventional rules that do not touch any sharia aspect. This research was conducted based on normative law, aiming to analyze the fulfillment of the principle of legal certainty regarding the dualism of authorities of religious court and commercial court in the judgment of the cases of sharia bankruptcy and suspension in sharia finances. Keywords: Dualism, Bankcruptcy, Religious Court, Commercial Court
IMPLEMENTASI PASAL 53 AYAT 10 HURUF A PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM HAL KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN HIJAU DI KABUPATEN PASURUAN Mochammad Hasyim Muzadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mochammad Hasyim Muzadi, Istislam, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: hasyimmuzadi28@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas perihal Implementasi Pasal 53 Ayat 10 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Hal Kesesuaian Penggunaan Lahan Hijau Di Kabupaten Pasuruan. Implementasi ini khususnya dikaji dalam hal kesesuaian penggunaan lahan hijau di Kabupaten Pasuruan, yang minimal ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% yang terdapat pada Pasal 53 ayat 10 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Maka dalam penelitian ini bagaimana implementasi pasal 53 ayat 10 huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 12 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah dalam hal kesesuaian penggunaan lahan hijau di Kabupaten Pasuruan dan apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pasal 53 ayat 10 huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 12 tahun 2010. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan cara studi lapangan serta menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis terkait dengan pelaksanaan aturan hukum yang berada di tengah masyarakat secara nyata, serta dilakukan dengan menggunakan Teknik analisis data deskriptif analisis. Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabuptaen Pasuruan dan Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang sesuai tugas dan fungsinya dalam hal melakukan pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan. Dari hasil penelitian yang berdasarkan rumusan masalah diatas diperoleh hasil bahwa pelaksanaan Peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 masih belum terlaksana, dimana ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) masih belum mencapai 30%. Tidak tercapainya minimal ketersediaan tersebut berasal dari beberapa kendala seperti minimnya lahan baru, Sumber daya manusia, dan mahalnya harga lahan baru. Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau, Implementasi, Lahan Hijau ABSTRACT This research discusses the implementation of Article 53 Paragraph 10 letter A of Regional Regulation of the Regency of Pasuruan Number 12 of 2010 concerning Regional Spatial Planning in terms of the appropriateness of the utilization of green space in the Regency of Pasuruan. This implementation is studied based on the appropriateness of green space utilization in the area, which should provide at least 30% of green space as governed in Article 53 paragraph 10 letter A of Regional Regulation Number 12 of 2010 concerning Regional Spatial Planning. Therefore, this research investigates how Article 53 paragraph 10 letter A of the Regional Regulation Number 12 of 2010 of the Regency of Pasuruan is implemented and what risks and solutions can exist regarding the implementation of Article 53 paragraph 10 letter A of Regional Regulation of Pasuruan Regency Number 12 of 2010. This research employed normative juridical methods requiring field observation and socio-juridical approaches concerning the implementation of the rule of law in society. The data were analyzed based on descriptive analysis. The research took place in the Environment Agency of the Regency of Pasuruan and Water Resource and Spatial Planning Agency in the area which perform their tasks in spatial planning in the area. The research results reveal that Article 12 of 2010 has not been appropriately implemented and the availability of green space is still below 30%. This low availability is caused by the lack of new space, human resources, and pricy land. Keywords : green open space, Implementation, green space
KEABSAHAN SMART CONTRACT BERDASARKAN UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE (Studi Komparatif Ketentuan Hukum di Indonesia dan Singapura) Afina Azzahra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Afina Azzahra, Patricia Audrey, Hikmatul Ula Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: afinaazzahra@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini mengkaji mengenai keabsahan penggunaan smart contract dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) yang mana peneliti mengangkat UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce sebagai sumber hukum utama penelitian dan acuan isu hukum kekaburan validitas karakteristik self-executing dalam Article 11. Akan tetapi, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce sebagai soft law memberikan kebebasan bagi negara untuk memberlakukan undang-undang sendiri mengenai keabsahan smart contract. Mengambil dari dua contoh negara, yaitu Indonesia dan Singapura, peneliti melakukan studi komparatif mengenai ketentuan kontrak elektronik pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan membandingkannya dengan Electronic Transactions Act 2010. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pendekatan perbandingan norma, perundang-undangan, dan konseptual, penulis mengumpulkan data yang kemudian menggunakan Teknik penafsiran interpretasi gramatikal dan sistematis untuk memecahkan isu hukum. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban yaitu solusi identifikasi ketidakjelasan pengakuan validitas karakteristik self-executing smart contract dalam Article 11 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce dapat terjawab apabila adanya paragraf baru yang mengakui validitasnya. Akan tetapi, para pihak yang menggunakan smart contract dalam transaksi e-commerce dapat merujuk kepada hukum nasional apabila para pihak menggunakannya dalam cakupan nasional. Sedangkan, apabila smart contract digunakan dalam transaksi lintas batas, maka suatu klausula choice of law dan choice of jurisdiction wajib dibubuhkan bersama dengan smart contract. Kata Kunci: Smart Contract, E-commerce, Blockchain, UU ITE, PP PMSE, Electronic Transactions Act 2010, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, Singapura, Indonesia ABSTRACT This research studies the validity of the use of a smart contract in an electronic commerce transaction (e-commerce) based on UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce as the main legal source of the research to find out more about the vagueness of validity of a self-executing characteristic in Article 11. However, UNCITRAL Model Law on e-commerce as a soft law gives the authority to states to set their own laws concerning smart contracts. With the comparison between Indonesia and Singapore, this research compared the provisions regarding e-contracts as in Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Electronic System-based Trade and Electronic Transactions Act 2010. With normative juridical methods, and normative, statutory, and conceptual approaches, this research collected data based on grammatical and systematic interpretations to solve the issue. The research results have found that there should be a new paragraph in Article 11 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce to recognize the validity of self-executing characteristics in a smart contract. Those using a smart contract, however, can refer to national laws within a national scope, while the use at the international level requires the parties concerned to refer to the choice of law and choice of jurisdiction for a smart contract. Keywords: Smart Contract, E-commerce, Blockchain, UU ITE, PP PMSE, Electronic Transactions Act 2010, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, Singapore, Indonesia
IMPLIKASI YURIDIS PASAL 10 AYAT (1) DAN PASAL 27 PERMENKEU NO.68/PMK.03/2022 TENTANG PPN DAN PPH ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO BAGI EXCHANGER GLOBAL YANG TIDAK DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK (STUDI KASUS BINANCE EXCHANGE) Alza Ramandha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alza Ramandha, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alzaramandha@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap pasal 10 ayat (1) dan pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan No.68/PMK.03/2022 tentang PPn dan PPh atas transaksi aset kripto bagi exchanger global yang tidak ditunjuk sebagai pemungut pajak serta menganalisis pemungutan pajak terhadap binance exchange selaku PPMSE yang berada diluar daerah pabean dan tidak ditunjuk sebagai pemungut pajak. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Adapun mengenai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisa dengan menggunakan 2 (dua) metode penafsiran interpretasi yakni interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan dengan metode penelitian tersebut diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang penulis angkat yakni Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak harus segera melakukan penerapan pasal 10 ayat (1) dan pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 mengenai penunjukkan pemungut pajak dari luar daerah pabean khususnya binance exchange agar tidak ada celah hukum untuk melakukan penghindaran pajak bagi pelaku transaksi aset kripto di Indonesia melalui binance exchange serta terciptanya kepastian hukum didalam sistem pemungutan pajak terhadap pelaku transaksi aset kripto melalui binance exchange. Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Transaksi Aset Kripto, Exchanger Global ABSTRACT This research aims to analyze the juridical implication of Article 10 Paragraph (1) and Article 27 of the Regulation of the Finance Minister Number 68/pmk.03/2022 concerning Value-Added Tax and Income Tax imposed on the transaction of crypto assets for global exchangers not appointed by tax collectors and to analyze the collection of tax in Binance exchange as the PPMSE located outside customs area not appointed by the tax collector concerned. This research employed normative juridical method, statutory, analytical, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using 2 interpretation methods such as grammatical and systematic interpretations. The research reveals that the Ministry of Finance represented by the Directorate General of Taxation should immediately implement Article 10 paragraph (1) and Article 27 of Finance Minister Number 68/PMK.03/2022 regarding the appointment of tax collectors outside the customs region, especially the Binance exchange. This measure is intended to prevent legal loopholes in tax avoidance for those involved in the transaction of crypto assets in Indonesia with the Binance exchange and to foster legal certainty of tax collection systems for the parties concerned. Keywords: Juridical Implications, Crypto Asset Transactions, Global Exchange
RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN KEBIRI KIMIA PADA PUTUSAN NOMOR 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk Anugrah Sudrajat Novianto Widya Utama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anugrah Sudrajat Novianto Widya Utama, Prija Djatmika, Faizin Sulistio Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: anugrahutama05@gmail.com ABSTRAK Penegakan hukum pidana nasional berusaha mengoptimalkan sanksi pidana berupa pidana tambahan kebiri kimia. Penambahan ini sebagai upaya untuk menekan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Ratio decidendi yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjkt dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg adalah di dalam Putusan Pengadilan Mojokerto, Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa dapat diaktegorikan sebagai predator seksual terhadap anak, oleh karena itu kepada Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap Anak. Sedangkan pertimbangan Hakim yang tidak menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia adalah karena tindakan kebiri kimia baru dapat diterapkan segera setelah Terpidana menjalani pidana pokok. Apabila Terdakwa dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tidak memungkinkan tindakan kebiri dapat dilaksanakan. Teknis pelaksanaan eksekusi pidana kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP No. 70 Tahun 2020 disebutkan bahwa Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 70 Tahun 2020 dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Kata Kunci: Disparitas, Ratio Decidendi, Putusan Hakim, Kebiri Kimia ABSTRACT Criminal law enforcers at a national level are attempting to optimize criminal sanctions by adding chemical castration as a sanction. This addition is intended to minimize sexual violence against underage children. The ratio decidendi in the District Court Decision of Mojokerto Number 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjkt and District Court Decision of Bandung Number 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg is that in the former court decision, chemical castration was imposed as a sanction simply because the defendant was categorized as a sexual predator to the child. Thus, this castration was intended to isolate the lust of the defendant and stop him from committing sex crimes against a child. Another reason that stops judges from implementing this sanction is that castration can be given after the primary sanction is imposed. If, for example, a defendant is sentenced to death or life imprisonment, chemical castration is impossible to apply. The imposition of chemical castration is regulated in Article 6 of Government Regulation Number 70 of 2020, mentioning that chemical castration involves clinical examination, conclusion, and execution. The execution of the court decision as intended in Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of Government Regulation Number 70 of 2020 is based on the order of prosecutors after the coordination with a ministry responsible for the administration of health, the ministry responsible for legal affairs, and the ministry responsible for social governmental affairs. Keywords : disparity, ratio decidendi, court decision, chemical castration
EKSEKUSI PUTUSAN SENGKETA PERTANAHAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) Arfad Faddilah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arfad Faddilah, Istislam, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Arfad_faddilah@student.ub.ac.id ABSTRAK Praktek Eksekusi di PTUN Jakarta mengalami permasalahan terkait eksekusi putusan sengketa pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan PTUN sengketa pertanahan yang berbelit-belit mengakibatkan Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak kunjung terealisasikan. Pemilihan topik ini dilatar belakangi Pasal 116 Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dipimpin langsung oleh ketua PTUN. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan sengketa pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap di PTUN Jakarta?; dan (2) Apa hambatan dan solusi dari pelaksanaan eksekusi putusan sengketa pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap di PTUN Jakarta? Penelitian ini menggunakan metodologi Yuridis Empiris, yaitu penelitian menggunakan bantuan ilmu sosial dengan maksud untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat (das sein dan das sollen). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada para pihak terkait di PTUN Jakarta dan didukung oleh data sekunder yang meliputi Peraturan perundang-undangan, dokumen, buku literatur dan artikel jurnal. Penulis berkesimpulan bahwa eksekusi Putusan Sengketa Pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap di lingkungan PTUN Jakarta masih terhambat yang disebabkan oleh terhalangnya pelaksanaan putusan PTUN karena sengketa yang sama sedang berjalan di pengadilan lain, permasalahan eksekusi melalui presiden, rendahnya kesadaran tergugat dalam eksekusi putusan PTUN, PTUN Jakarta tidak mengenakan uang paksa, pembebanan biaya eksekusi dalam mekanisme eksekusi melalui media massa, dan PTUN Jakarta belum mengintegrasikan pelaksanaan putusan. Upaya dalam optimalisasi eksekusi putusan PTUN perlu dibentuknya Komisi penjamin keberhasilan pelaksanaan putusan PTUN, Ketua PTUN Jakarta harus proaktif dalam upaya pengawasan pelaksanaan putusan PTUN, dan pemerintah bertanggung jawab dalam pembinaan pejabat TUN. Kata Kunci: Eksekusi, Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, Sengketa Pertanahan ABSTRACT Land execution following a land dispute with permanent legal force at the State Administrative Court of Jakarta faced an issue. This time-consuming execution slowed down the execution of the decision. This research topic referred to Article 116 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court that is intended to effectuate the execution of the decision concerned.Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) how is the land dispute decision with permanent legal force executed in the State Administrative Court of Jakarta?; and (2) what are the impeding factors in and solutions to the problem of this execution? This research employed empirical juridical approaches with social science to study the provision that applies and to find out the reality in society (dassein and das sollen). This research used primary data from direct interviews with the parties concerned in State Administrative Court Jakarta while the secondary data involved laws, documents, literature, and journal articles. This research concludes that the execution of the decision regarding a land dispute with permanent legal force within the scope of the State Administrative Court of Jakarta was hampered because a similar issue is also judged in another court. Other factors affecting this problem are execution issues involving the president and low awareness of the defendant in the execution of the Decision of the State Administrative Court ofJakarta. The State Administrative Court did not impose dwangsom (penalty charge), an execution fee in the mechanism of the execution on mass media, and the State Administrative Court of Jakarta has not integrated the implementation of the decision. To optimize this, it is necessary to form a commission guaranteeing the success of the execution of the decision of the State Administrative Court. The Chairperson of the State Administrative Court should be proactive in supervising the execution of the Court Decision, and the government is responsible for the mentorship of the officials of state administration. Keywords: execution, decision with permanent legal force, land dispute
ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM MENGABULKAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA MELALUI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby) Aria Arganata
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aria Arganata, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ariaarganata98@gmai.com ABSTRAK Peneliti membahas permasalahan mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan melalui penetapan pengadilan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh tidak adanya pengaturan secara spesifik mengenai perkawinan beda agama dalam pengaturan perkawinan sehingga menyebabkan konflik hukum antara izin yang didapat melalui penetapan pengadilan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan keabsahan dalam suatu perkawinan beda agama. Permohonan yang dilakukan oleh pemohon dalam penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby untuk dapat melakukan perkawinan beda agama dengan status Pemohon I atau Rizal Ardika adalah seorang pria beragam Islam melangsungkan perkawinan dengan pemohon II atau Eka Debora Sidauruk seorang wanita beragama Kristen melalui penetapan pengadilan Surabaya perkawinan tersebut dikabulkan oleh hakim, maka berdasarkan kasus tersebut, peneliti lebih memperhatikan terhadap batasan izin yang diberikan pada amar putusan hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama yang dilakukan melalui penetapan pengadilan serta keabsahan dalam perkawinan beda agama yang dilakukan melalui penetapan pengadilan. Kata Kunci: Perkawinan beda agama, Penetapan Pengadilan, Keabsahan Perkawinan beda agama ABSTRACT This research discusses the issue regarding interfaith marriage with a court decision. This topic departs from the absence of specific regulation regarding the marriage of a couple of different religions, which sparks the legal conflict between the permit granted under the court decision to get married to a person of a different religion and the legality of interfaith marriage. The decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby regarding cross-religion marriage with the status of applicant I, Rizal Ardika who is a Moslem proposing marriage with Eka Debora Sidauruk as applicant II who is a Christian under the court decision of Surabaya. This marriage was granted by the judges. This research focused on the indictment in setting the decree of interfaith marriage and the legality of this marriage settled at court. Keywords: interfaith marriage, court decision, the legality of interfaith marriage

Page 504 of 563 | Total Record : 5629

 502   503   504   505   506 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue