cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 500   501   502   503   504 
URGENSI PENGATURAN PENYALAHGUNAAN POSISI TAWAR DOMINAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (ANALISIS POSISI TAWAR DOMINAN PLATFORM DIGITAL TERHADAP PERUSAHAAN PERS) Kemas Mochamad Nafis Aldiansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemas Mochamad Nafis Aldiansyah, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: kemasmochnafis@gmail.com ABSTRAK Kemas Mochamad Nafis Aldiansyah, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2022, URGENSI PENGATURAN PENYALAHGUNAAN POSISI TAWAR DOMINAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (ANALISIS POSISI TAWAR DOMINAN PLATFORM DIGITAL TERHADAP PERUSAHAAN PERS), Moch. Zairul Alam, S.H., M.H., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang potensi terjadinya penyalahgunaan persaingan usaha tidak sehat di dalam bisnis berita digital yang dilatarbelakangi oleh platform digital dengan posisi tawar dominan ketika berhadapan dengan perusahaan pers di dalam perjanjian mengenai bisnis berita. Perbedaan posisi tawar inilah yang menyebabkan platform digital dengan posisi tawar lebih tinggi dapat berpotensi untuk menetapkan klausa perjanjian yang menguntungkan secara sepihak terhadap perusahaan pers yang tidak memiliki pilihan lain selain menerima perjanjian tersebut karena memiliki posisi tawar lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah keterkaitan potensi penyalahgunaan posisi tawar dominan oleh platform digital terhadap perusahaan pers ditinjau menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? (2)“Apa urgensi pengaturan mengenai posisi tawar dominan platform digital terhadap pers di dalam hukum persaingan usaha di indonesia?” Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode metode interpretasi sistematis dan komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi. Bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia masih memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan penyalahgunaan posisi tawar dominan dikarenakan adanya kekosongan norma mengenai posisi tawar dominan. Sehingga perlu dilakukan pengesahan terhadap pengaturan mengenai penyalahgunaan posisi tawar dominan di dalam hukum persaingan usaha sebagai salah satu bentuk praktik anti persaingan atau tindakan persaingan usaha tidak sehat, serta perlu dibentuk juga peraturan turunan yang secara khusus mengatur mengenai posisi tawar dominan yang dimiliki oleh pihak platform digital terhadap perusahaan pers sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan posisi tawar dominan oleh platform digital terhadap perusahaan pers serta dapat menyeimbangkan perbedaan posisi tawar yang terjadi diantara kedua belah pihak untuk melindungi perusahaan pers dengan posisi tawar yang lebih rendah ketika melakukan perjanjian di dalam bisnis berita digital dengan platform digital. Kata Kunci: Penyalahgunaan Posisi Tawar Dominan, Hukum Persaingan Usaha, Bisnis Berita Digital ABSTRACT Kemas Mochamad Nafis Aldiansyah, Economic and Business Law, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, September 2022, the Urgency in the Regulation of Abuse of Dominant Bargaining Positions in Business Competition Law in Indonesia (Analysis of Dominant Bargaining Position in Digital Platform towards a Printing Press), Moch. Zairul Alam, S.H., M.H., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. This research studies the problem that leads to the likelihood of the abuse of unfair business competition in the digital news publication business. This research topic departs from the existence of a digital platform with a dominant bargaining position facing a printing press in an agreement regarding news publication-related business. The differences in bargaining positions indicate that the digital platform holds a higher bargaining position, meaning that this situation tends to set a clause of an agreement that only benefits one party. That is, it gives no more options to the printing press concerned but to take the agreement as it is simply because it holds a lower bargaining position. Departing from the above issue, this research investigates: (1) the connectedness of the potential of the abuse of dominant bargaining position by a digital platform against a printing press according to Article 25 of Law Number 5 of 1999 concerning the Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and (2) the urgency in the regulation concerning dominant bargaining position of a digital platform towards a printing press according to business competition law in Indonesia. This research employed normative-juridical methods and conceptual and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using systematic and comparative interpretations. The research has found that the law governing business competition in Indonesia is not quite extensive when it comes to the case of the abuse of the dominant bargaining position due to the legal loophole in the dominant bargaining position. Thus, the validation of the regulation regarding the abuse of dominant bargaining positions must be taken into account to assure that anti-competition and unfair business competition will not happen. Moreover, successor regulations also need to be considered to regulate the dominant bargaining position that comes with a digital platform related to the printing press. This measure is intended to balance two different bargaining positions between the two parties concerned in order to protect the printing press with a lower bargaining position when it is involved in an agreement in the digital news business with a digital platform. Keywords: Abuse of Superior Bargaining Position, Competition Law, Digital News Business
KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK Luluah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Luluah, Fitri Hidayat, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: lulabwz@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan ketidaklengkapan norma mengenai pembatalan pengangkatan anak sehingga menimbulkan persoalan hukum mengenai kepastian hukum adanya pembatalan pengangkatan anak. Berdasarkan uraian diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana pengaturan pembatalan pengangkatan anak pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007? Dan (2) Bagaimana kepastian hukum pembatalan pengangkatan anak pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pembatalan, Pengangkatan Anak ABSTRACT This research studies the issue regarding incomplete norms over the case of child adoption, triggering a legal problem that affects legal certainty in the cancellation of child adoption. Departing from this problem, this research investigates (1) the regulation of the cancellation of child adoption in Government Regulation Number 54 of 2007 and (2) the legal certainty of child adoption in Government Regulation Number 54 of 2007. Keywords: legal certainty, cancellation, child adoption
ORIENTASI SEKSUAL KEPADA SESAMA JENIS SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR 2723/PDT.G/2019/PA.JS) Muhamad Irsyad Imtichani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhamad Irsyad Imtichani, Rachmi Sulistyarini, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: irsyadimtichani@student.ub.ac.id ABSTRAK Pengadilan dapat membatalkan perkawinan dengan dasar karena para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Terdapat kasus dimana seorang istri memohonkan pembatalan perkawinan karena suami memiliki orientasi seksual kepada sesama jenis. Hakim mengabulkan permohonan tersebut atas dasar adanya salah sangka mengenai keadaan diri suami. Namun perkawinan dapat dibatalkan jika syarat perkawinan tidak terpenuhi sedangkan orientasi seksual kepada sesama jenis tidak diatur secara jelas sebagai alasan pembatalan perkawinan. Peneliti menganalisis dari segi konsep maupun regulasi mengenai keadaan orientasi seksual kepada sesama jenis sebagai alasan pembatalan perkawinan mengingat keadaan diri seseorang yang dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan tidak disebutkan secara rinci dalam undang-undang perkawinan, selanjutnya peneliti menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan pada Putusan No. 2723/Pdt.G/2019.PA.JS dimana peneliti menilai apakah dasar pertimbangan oleh hakim dalam memberikan putusan tersebut sudah tepat. Peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa keadaan orientasi seksual kepada sesama jenis tidak tepat jika menjadi alasan utama dalam pembatalan perkawinan. Keadaan orientasi seksual tidak termasuk alasan yang dapat membatalkan perkawinan, selain itu peneliti menilai bahwa gugatan perceraian lebih tepat untuk diajukan mengingat akibat dari keadaan orientasi seksual kepada sesama jenis dapat memenuhi alasan pengajuan gugatan perceraian. Pada Putusan No. 2723/Pdt.G/2019.PA.JS, hakim tidak tepat dalam memberikan dasar pertimbangan untuk membatalkan perkawinan tersebut. Pertimbangan hukum dapat sesuai jika didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat perkawinan pada Pasal 6 undang-undang perkawinan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adapun dalam pengumpulan bahan hukum peneliti melakukan studi kepustakaan. Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Orientasi Seksual, Homoseksual ABSTRACT A court can annul a marriage simply because the parties concerned fail to meet the requirements of marriage. A wife submitted a request for annulment of marriage because the husband was found to have been interested in the same sex. As long as one of the requirements is not met, a marriage can be annulled, but, in such a case, the ground of same-sex interest is not strictly regulated as the ground of marriage annulment, considering that the state of an individual that can cause marriage annulment is not elaborated in marriage law. This research analyzes the consideration of the judges in granting marriage annulment in Decision Number 2723/Pdt.G/2019.PA.JS. In this case, this research assesses whether the judges have made an appropriate decision. The research results reveal that the decision of marriage annulment due to the ground of same-sex orientation is deemed to be inappropriate since this tendency is not governed by the law concerned, but for this case, a divorce can be filed. That is, the decision issued by the judges is not acceptable. The legal consideration is acceptable if marriage requirements as stated in Article 6 of Marriage Law are not fulfilled. This research employed normative-juridical methods with statutory, conceptual, and case approaches. The research data were obtained from the literature. Keywords: marriage annulment, sexual orientation, homosexual
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF PEMEGANG PATEN DALAM PRAKTIK IMPOR PARALEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN Muhammad Daffa Aditya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Daffa Aditya, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: daffadtyy@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak eksklusif pemegang paten dalam praktik impor paralel berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan yang sesuai terkait dengan perlindungan hak eksklusif pemegang paten dalam praktik impor paralel berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum atau norma dimana tidak ditemukan aturan yang jelas mengenai legalitas impor paralel produk paten. Pengaturan yang sesuai terkait dengan perlindungan hak eksklusif pemegang paten dalam praktik impor paralel adalah dengan memperbaharui Pasal 160 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten agar mencakup mengenai legalitas praktik impor paralel selama dilakukan secara sah dan barang yang beredar di pasar domestik harus terbukti relatif lebih mahal dibanding produk serupa yang dijual di pasar internasional, serta Negara pengekspor setidaknya menerapkan doktrin regional exhaustion dalam satu regional dengan Indonesia atau international exhaustion. Kata Kunci: paten, impor paralel, exhaustion, kekosongan hukum ABSTRACT This research aims to analyze the protection of an exclusive right held by patent holders in the practice of parallel import according to Law Number 13 of 2016 concerning Patent and to find out and analyze the proper regulation for the protection of this exclusive right according to Article 160 of Law Number 13 of 2016 concerning Patent. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. primary, secondary, and tertiary data were analyzed according to grammatical, systematic, and comparative interpretations. The research results conclude that there is a legal loophole with the absence of unclear regulatory provisions regarding the parallel import legality of patent products. The recommendation may involve the revision of Article 160 of Law Number 13 of 2016 concerning Patent to cover the legality of parallel import practices regulating that the patent must be given legally and the products distributed across domestic markets must be relatively more costly than similar products sold at an international market. Moreover, exporting countries should at least implement a regional exhaustion doctrine within one regional area of Indonesia or international exhaustion. Keywords: patent, parallel import, exhaustion, a legal loophole
FUNGSI INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DESA (Studi di Kejaksaan Negeri Situbondo) Muhammad Rizqy Fammi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Rizqy Fammi, Prija Djatmika, Fachrizal Afandi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rizqyfammi@student.ub.ac.id ABSTRAK Proses pembangunan berkembang pesat begitu pula dengan kemajuan kehidupan masyarakat. Namun ada pula dampak negatif yang ditimbulkan salah satunya tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara adalah korupsi. Didalam tahapan penyelidikan, tugas tersebut dilaksanakan oleh Seksi Bidang Intelijen yang berada di tiap-tiap tingkatan kejaksaan. Penulis memilih lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Situbondo dikarenakan pada tahun 2021, melalui berita online Faktual News, memberitakan bahwa tiap tahunnya, dari tahun 2017 hingga tahun 2021 selalu ada Kepala Desa di Situbondo masuk penjara, karena terjerat kasus Korupsi Dana Desa (DD). Penulis ingin mengetahui apakah intelijen kejaksaan berperan aktif dalam penyelamatan uang negara tersebut khususnya dalam pengungkapan tindak pidana korupsi atau terdapat kendala yang terjadi sehingga menghambat kinerja dari intelijen kejaksaan. Rumusan masalah adalah bagaimana fungsi intelijen kejaksaan negeri situbondo dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan bagaimana hubungan intelijen kejaksaan dengan jaksa penyidik pidana khusus kejaksaan negeri situbondo saat menangani kasus tindak pidana korupsi. Metode penelitian yaitu Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Bahan primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan seksi intelijen Kejaksaan Negeri Situbondo. Bahan sekunder diperoleh dengan menganalisis kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa fungsi Intelijen Kejaksaan Negeri Situbondo Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pemerintah Desa adalah Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, hubungan Intelijen Kejaksaan Dengan Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Situbondo Saat Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi, Intelijen Kejaksaan berfungsi dalam penyelidikan, sedangkan Jaksa Penyidik Pidana Khusus berfungsi dalam penyidikan. Kata Kunci: Fungsi Intelijen Kejaksaan, Pengungkapan, Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Desa ABSTRACT Society grows along with a vast development process. However, this tendency also leaves negative impacts, such as criminal corruption. This crime has a devastating effect affecting the state. The inquiry process over criminal corruption is carried out by the Intelligence Department existing at every level of the Attorney General's Office. Online factual news reported in 2021 that a village head was jailed every year from 2017 to 2021 over the corruption of village funds. This research aims to find out whether the intelligence of public prosecutors is actively involved in securing state funds in terms of solving criminal corruption or whether there are some factors hindering the performance of the intelligence. Within the scope of the research problems, this research aims to study the function of the intelligence of public prosecutors in Situbondo in solving the case of corruption committed by the village governments and the relationship between the intelligence agency of general prosecutors and the enquiring prosecutors in the District Attorney General in Situbondo in dealing with the corruption case. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. The primary data were obtained from an interview with an intelligence agency of public prosecutors of the district attorney general office of Situbondo. The secondary data were obtained by analyzing the literature. The research results reveal that regarding the case discussed, the function of the intelligence agency concerned is to hold an investigation, while the intelligence agency of public prosecutors is responsible for the investigation and the prosecutors assigned for inquiry of particular cases of the District Attorney General Office in Situbondo serve as enquirers in the inquiry process. Keywords: function of the intelligence of General Prosecutors, solving the case, criminal corruption, village government
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PEMBERIAN MORATORIUM PEMBAYARAN UTANG KEPADA DEBITOR OLEH PENGADILAN ASING (Studi Kasus Putusan Nomor: 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.) Rossa Sakina Yasmin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rossa Sakina Yasmin, Reka Dewantara, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sakinarossa@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan berkenaan dengan perlindungan hukum yang didapatkan oleh kreditor apabila debitor diberikan moratorium oleh pengadilan asing, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian kasus yang telah terjadi adalah antara PT. Pan Brothers Tbk. (PBRX) dan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII), dalam kasus tersebut PT. Pan Brothers Tbk. (PBRX) selaku debitor atau termohon PKPU digugat oleh PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) yang berperan sebagai kreditor atau pemohon PKPU. Kasus tersebut sudah diputus secara inkracht oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2021 yang tertuang dalam Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Hal tersebut menyebabkan pihak kreditor mengalami kerugian akibat tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan kembali piutangnya. Urgensi dibuatnya pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal adanya masa moratorium yang diberikan kepada debitor dirasa sangat diperlukan untuk mencegah kerugian yang dialami kreditor. Kata Kunci: kreditor, moratorium, debitor ABSTRACT This research aims to analyze the regulation regarding legal protection for a creditor when a debtor is given a moratorium by a foreign court. With normative-juridical methods, this research delved into the case of PT. Pan Brothers Tbk (PBRX) as the debtor for which suspension of debt payment obligation (henceforth referred to as the suspension) is requested and PT. Maybank Indonesia Tbk. (BNII) as a creditor by which the suspension is requested. The case between these two companies was judged in inkracht by the Commercial Court of Central Jakarta on 26 July 2021, and the judgment released Decision Number 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. This decision states that the request regarding the suspension submitted by PT. Maybank Indonesia was rejected by the Panel of Judges. This caused a loss to the creditor since the creditor failed to get the right to get the money back. Thus, the moratorium is the policy that should be given to the creditor to avert any likelihood of loss affecting creditors. Keywords: creditor, moratorium, a debtor
URGENSI PENGATURAN TERKAIT LARANGAN PEMINDAHAN KEPEMILIKAN EFEK ATAS TERJADINYA GAGAL SERAH DALAM TRANSAKSI PERJANJIAN JUAL-BELI KEMBALI (REPURCHASE AGREEMENT) Sere Viona Debora
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sere Viona Debora, Sihabudin, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sereviona15@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan dari Transaksi Repurchase Agreement yang ada di Indonesia terkait terjadinya gagal serah efek kepada pemilik semula dikarenakan adanya perubahan kepemelikan yang diberikan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement. Kewenangan yang diberikan hak kepemilikan secara beralih menimbulkan permasalahan salah satunya ada pada sengketa terkait saham dari PT Hanson Internasional. Pasal 3 POJK Tentang Repurchase Agreement ini hanya mengatur mengenai beralihnya seluruh hak bersamaan dengan kepemilikan efek sehingga masih kurangnya perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak khususnya kepada pihak ketiga. Peraturan dari Repurchase Agreement di Indonesia perlu menjadi pertimbangan untuk diadakan pengaturan lebih lanjut dengan mengadakan peraturan baru atau dengan cara mempertimbangkan larangan atau pembatasan mengenai peraturan mengenai pembatasan transaksi jual-beli objek dari Repurchase Agreement diperjualbelikan selama masa perjanjian masih berlangsung sehingga hal ini dapat menjadi salah satu upaya dalam pengaturan baru yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Kata Kunci: Repurchase Agreement, Gagal Serah, Efek ABSTRACT This research aims to analyze the regulation of repurchase agreement transactions in Indonesia regarding failure to transfer the share to a former owner due to the change of ownership given under the Regulation of Financial Services Authority Number 9/POJK.04/2015 concerning Repurchase Agreement Transaction Guidelines. The authority regarding the ownership right given in a transferable method triggers a dispute as in the case of PT Hanson International. Article 3 of the Regulation of Financial Services Authority concerning the Repurchase Agreement only regulates the transfer of all rights along with security ownership, indicating that there is still a lack of legal protection given to the parties concerned, especially the third party. The regulation concerning repurchase agreement in Indonesia could serve as the basis for consideration for further regulation-making in which a new regulation needs to be set up by considering restrictions regarding the purchase of an object of the repurchase agreement put in a transaction when the agreement is still effective. Thus, this matter can still serve as a measure for a new regulation intended to give protection to the third party. Keywords: Repurchase Agreement, Failure to Transfer, Security
EFEKTIVITAS PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PELAKU USAHA AKIBAT WANPRESTASI OLEH KONSUMEN DENGAN PRAKTIK HIT AND RUN (Studi Kasus Pelaku Usaha dan Konsumen di Carousell Indonesia) Shafadilla Ramadhini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Shafadilla Ramadhini, Djumikasih, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: shafadilla@sudent.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan efektivitas Pasal 6 Huruf (a) dan (b) Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dengan praktik hit and run di Carousell. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penilitian dalam pelaksanaannya hak-hak pelaku usaha masih belum terlaksana secara efektif masih banyaknya konsumen yang melakukan hit and run di Carousell serta kurangnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Pasal 6 Huruf (a) dan (b) Undang-undang Perlindungan Konsumen belum efektif terlaksana akibat faktor penghambat, yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan fasilitas. Upaya yang dapat dilakukan dengan menciptakan peraturan yang efektif untuk melindungi hak-hak pelaku usaha akibat kerugian dari konsumen serta sosialisasi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha untuk beritikad baik serta melakukan prestasi sebagaimana dalam perjanjian yang sudah disepakati. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Pelaku Usaha, Hit and Run ABSTRACT This research aims to analyze the implementation of the protection of business people and the effectiveness of Article 6 letter (a) and (b) of Law concerning Consumer Protection giving protection to business people due to breach of contract with hit and run in Carousell. This research employed empirical juridical methods with primary and secondary data resources. The research results show that the rights of business people have not been effectively accommodated and consumers are found to do hit and run in Carousell. Moreover, the protection given to business people is inadequate. Article 6 letter (a) and (b) of Law concerning Consumer Protection is not effectively implemented due to several impeding factors in terms of law, legal structure, legal culture, infrastructure, and facilities. This research recommends some measures taken to tackle the issue and raise the effectiveness in the protection of the rights of the business people due to the loss affecting the consumers. Moreover, disseminating information aiming to raise awareness of the importance of the rights and obligations of the consumers and business people is also essential to encourage them to demonstrate good faith and to perform the contract as agreed. Keywords: Legal protection, breach of contract, business people, hit and run
AKIBAT HUKUM PERUBAHAN KEDUDUKAN DAN TUGAS KPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI Taufany Ikmal Billah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Taufany Ikmal Billah, Aan Eko Widiarto, Dhia Al Uyun Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Taufanyikmal@student.ub.ac.id ABSTRAK Perubahan yang terjadi dalam akibat hukum perubahan kedudukan dan tugas KPK berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari pengesahan undang-undang nomor 19 tahun 2019, bahwa telah terjadi perubahan terkait dengan kedudukan dan tugas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Jika ditelaah lebih jauh, hal ini sebagai bentuk harmonisasi kelembagaan di Indonesia. Dengan masuknya KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif, pengaturan mengenai tugas supervisi KPK diatur di dalam PERPRES, adanya dewan pengawas yang kemudian disebut dewas dalam struktur internal KPK, KPK menjadi objek hak angket dari lembaga legislatif yaitu DPR, KPK memiliki tugas supervise terhadap POLRI dan KEJARI, kriteria perkara yang bisa ditangani KPK dikurangi. Kata Kunci: KPK, Korupsi, Tindak Pidana Korupsi ABSTRACT This research studies the legal consequences of the change in both the standing and tasks of the Corruption Eradication Commission (henceforth referred to as the commission) according to Law Number 19 of 2019 concerning The Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Following the validation of Law Number 19 of 2019, there has been a change in the standing and the tasks of the commission as in Law Number 19 of 2019. This change has been aimed for institutional harmonization in Indonesia. With the presence of the commission within the executive scope, the regulatory provisions regarding the supervisory task of the commission are governed by Presidential Regulation with the presence of a supervisory council in the internal structure of the commission. The commission serves as an object of inquiry right of the House of Representatives as a legislative body, and the commission is required to conduct supervision over the Indonesian Police and General Prosecutor Office of Indonesia, and the cases handled by the commission should be reduced. Keywords: corruption eradication commission, corruption
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM HAL TAGIHAN PIUTANGNYA TERTOLAK PADA TAHAP VERIFIKASI PIUTANG DALAM PROSES PKPU Edo Adithama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Edo Adithama, Shihabudin, Ranitya Ghaninda Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: edoadithama@student.ub.ac.id ABSTRAK Risiko terbesar bagi kreditor pada saat proses verifikasi piutang yang dilakukan oleh pengurus debitor PKPU adalah hanya diakuinya separuh kecil dari seluruh jumlah klaim piutang yang dimiliki kreditor. Penyelesaian mengenai cara yang dapat ditempuh apabila tagihan kreditor tertolak pada tahap verifikasi piutang tidak diatur secara khusus didalam peraturan ataupun Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan adanya penjelasan tersebut, penelitian ini akan mengangkat rumusan masalah antara lain adalah: (1) Apa Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Tagihan Piutangnya yang Tertolak Pada Tahap Verifikasi Piutang Dalam Proses PKPU? dan (2) Bagaimana Analisis Terhadap Adanya Putusan Kasasi 707 K/Pdt.Sus-Pailit/2015? Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis (analytical approach). Bahan-bahan hukum yang didapatkan penulis kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu berupa metode analisis bahan hukum dengan cara menentukan isi atau makna aturan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Kepailitan dan PKPU atau segala pendapat ahli mengenai isu yang akan penulis angkat pada penulisan skripsi ini. Hasil penelitian dengan menggunakan metodelogi diatas penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa perlindungan hukum terhadap tagihan kreditor yang tertolak pada tahap verifikasi piutang secara spesifik tidak diatur didalam Undang-Undang No.37 Tahun 2008 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mengacu kepada teori perlindungan hukum maka bentuk perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara prefentif dan perlindungan secara represif. Seharusnya dalam proses PKPU khususnya pada tahap pencocokan/verifikasi piutang terdapat sebuah bentuk perlindungan hukum baik itu melalui perlindungan preventif maupun represif. Tidak adanya bentuk perlindungan hukum yang deberikan menyebabkan kreditor akan menjadi pihak yang rentan akan adanya kecurangan ataupun tindakan yang dapat merugikan kreditor itu sendiri. Kerugian yang dialami kreditor dapat berupa berkurangnya nilai tagihan piutang kreditor ataupun berkurangnya kekuatan suara kreditor pada saat pelaksanaan voting perdamaian dalam PKPU. Kata Kunci: Perlindugan, Tagihan Kreditor, PKPU ABSTRACT This research studies the legal protection of creditors in the case of a rejected receivables bill at the stage of receivables verification in the process of suspension of debt payment obligations (henceforth referred to as the suspension). This research topic departed from the risk arising in the process of the suspension before reconciliation that affects the creditors. The biggest risk for the creditors at the receivables verification stage is that the recognition only goes to a small part of the number of claims or the receivables bill proposed by creditors. However, the case of this rejected bill is not further regulated in any regulations or the Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Based on the above elaboration, this research aims to find out: (1) what legal protection can be given to the creditors regarding the rejected bill of receivables at the sta

Page 502 of 563 | Total Record : 5629

 500   501   502   503   504 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue