cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 503   504   505   506   507 
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG NOMOR 188.45/0010.2/35.73.406/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (Studi di wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang) Cintya Anggraini Junsaputri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cintya Anggraini Junsaputri, Istislam, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Cintyaanggraini99@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan surat keputusan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang nomor 188.45/0010.2/35.73.406/2020 tentang standar operasional prosedur terkait pemberian izin mendirikan bangunan lantai 3 keatas di Kota Malang. Namun ternyata dalam implementasini surat keputusan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang nomor 188.45/0010.2/35.73.406/2020 tentang standar operasional prosedur pada pemberian izin mendirikan bangunan 3 (tiga) lantai keatas di Kota Malang, tidak berjalan sesuai yang diharapkan dalam surat keputusan tersebut. Masih banyak terjadi kelalaian ataupun kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang bertugas memproses Izin Mendirikan Bangunan lantai 3 keatas . Menurut Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan kesalahan prosedur dapat mengakibatkan dibatalkannya izin mendirikan bangunan sebagai tindakan hukum pemerintah yang cacat prosedur. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data hukum primer dan data hukum primer yang diperoleh oleh penulis dan dianalisa menggunakan Teknik deskriptif kualitatif. Yaitu salah satu metode analisis data dengan cara mengungkapkan melalui fakta yang terjadi pada kondisi sebenarnya di masyarakat melalui wawancara secara mendalam dan tertulis, observasi dan dokumentasi. Dalam peneliatian ini akan dijabarkan faktor pendukung implementasi, serta kendala yang menjadi penghambat implementasi surat keputusan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang nomor 188.45/0010.2/35.73.406/2020 tentang standar operasional prosedur terkait pemberian izin mendirikan bangunan lantai 3 keatas beserta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Kata Kunci: Standar Operasional Prosedur, Implementasi, Izin Mendirikan Bangunan ABSTRACT This research aims to find out the implementation of the Decree of the Head of Labor, Investment, and One-Stop Services in Malang city Number 188.45/0010.2/35.73.406/2020 concerning the standard operating procedure in granting a permit to build a three-floor-or-more building in Malang city. However, this implementation did not go as expected as in the decree. The staff in charge of the agency were found to have performed inappropriate procedures. Article 71 paragraph (1) of the Law concerning State Administration implies that inappropriate procedures can lead to the revocation of the permit concerned, and this act can be deemed as an inappropriate legal action. This research employed empirical-juridical and socio-juridical approaches. The primary data were analyzed using descriptive-qualitative techniques which reveal the facts and conditions in society, and these techniques required in-depth interviews, observation, and documentation. This research will also elaborate on contributing factors to the implementation and the impeding issues hampering the implementation of the decree, followed by the presentation of solutions. Keywords: standard operating procedure, implementation, building permit
PENGUATAN WEWENANG KPPU SEBAGAI MEKANISME PENCARIAN ALAT BUKTI DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Clara Fadhila Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Clara Fadhila Putri, Hanif Nur Widhiyanti, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: Clarafdhl@student.ub.ac.id ABSTRAK Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait penguatan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memperoleh alat bukti. Saat melakukan pemeriksaan dan penyelidikan, KPPU tidak memiliki upaya paksa, KPPU membutuhkan penguatan dalam hal penyidikan berupa pemberian wewenang penggeledahan dan penyitaan, dengan tujuan mempermudah KPPU mendapatkan bukti langsung (direct evidence) serta menciptakan penegakan hukum persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Dalam Pasal 36 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai wewenang KPPU, memang sudah tercantum bahwa KPPU berwenang mendapatkan alat bukti dengan cara meneliti dan menilai, namun hal tersebut tidak didukung dengan adanya wewenang penggeledahan dan penyitaan, yang menyebabkan KPPU kesulitan dalam mencari alat bukti, terkhusus dalam perkara kartel. Dengan tidak dimilikinya wewenang penggeledahan dan penyitaan, KPPU harus mencari bukti secara memutar yang sangat memakan waktu KPPU. Dengan ketidaklengkapan wewenang yang dimiliki KPPU dalam menangani perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, penulis melakukan perbandingan dengan kewenangan penegak hukum persaingan usaha di negara lain yaitu Singapura. Singapura merupakan negara maju di Asia Tenggara dan memiliki predikat negara dengan ekonomi paling kompetitif. Singapura memiliki lembaga seperti KPPU yang bernama Competition Commission of Singapore (CCS) CCS dalam melakukan investigasi memiliki wewenang penggeledahan dan penyitaan yang tercantum dalam Pasal 64 dan 65 Competition Act 2004 . Terdapat 2 jenis penggeledahan bagi CCS yaitu penggeledahan dengan surat perintah dan tanpa surat perintah. Penyitaan yang dapat dilakukan CCS yaitu menyita dokumen-dokumen terkait serta alat elektronik yang berhubungan dengan pelanggaran. KPPU dapat mencontoh wewenang CCS yang belum dimiliki KPPU demi kelancaran dan kemudahan KPPU dalam mengatasi permasalahan persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penulis melakukan studi kepustakaan dalam menelaah permasalahan hukum yang ada. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis dan diwujudkan dalam kalimat yang sistematis. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, problematika pembuktian perkara persaingan usaha harus lebih ditegaskan, terkhusus mengenai indirect evidence yang dimana dapat dijadikan bukti petunjuk. Kedua, upaya penguatan kewenangan sita geledah dapat dilakukan dengan cara mempekerjakan penyidik Polri di KPPU agar dapat langsung melakukan penyidikan tanpa kerjasama dengan lembaga lain. Kata Kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kewenangan, Alat Bukti, Penggeledahan, Penyitaan ABSTRACT This research studies the reinforcement of the authority of the Business Competition Supervisory Commission (henceforth referred to as KPPU) to get evidence. At the stage of investigation and inquiry, the KPPU does not hold the position of giving coercion, meaning that it should be authorized to search and confiscate items to allow the commission to get direct evidence and to ensure that the law concerning fair business competition is appropriately enforced. Article 36 letter i of Law Number 5 of 1999 concerning the Authority of KPPU implies that KPPU is authorized to get evidence by investigating and assessing, but this authority is not supported by the authority to search and confiscate assets. Thus, it is still difficult for KPPU to get evidence, especially in cartel cases. With the absence of the authority to search and confiscate, it takes a long for the KKPU to reach evidence, which is time-consuming. With such an incomplete authority to deal with the issues of monopolistic practices and unfair business competition, comparisons are made regarding the authority of law enforcers in business competition in Singapore. Singapore is a developed country in Southeast Asia with a competitive economy. Singapore has an agency similar to KPPU, the Competition Commission of Singapore (CCS). This commission holds the authority to search and confiscate assets as outlined in Article 64 and 65 of the Competition Act 2004. The search by CCS consists of a search with a search warrant and a search without a search warrant. The confiscation by CCS is restricted only to related documents and electronic devices. The CCS can be an example for KPPU Indonesia for easier ways of tackling business competition issues. This research employed a normative method and statutory and comparative approaches. Research data were obtained from library research where the existing issues were analyzed. The data were further analyzed and presented in systematic sentences. The research results reveal that the problems of presenting evidence in business competition cases must be made stricter, especially regarding indirect evidence that can be presented as a clue. Moreover, the measures aimed to reinforce the authority to search and confiscate assets can be conducted by hiring enquirers from Indonesian National Police (POLRI) in KPPU, while the inquiry can be conducted independently without the involvement of other agencies. Keywords: Business Competition Supervisory Commission (KPPU), authority, evidence, search, confiscation
IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KABUPATEN GARUT (STUDI KASUS PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GARUT) TAHUN ANGGARAN 2020 Dito Afako
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dito Afako, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dito97@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait implementasi peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah nomor 6 tahun 2020 tentang bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Garut pada tahun anggaran 2020 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut kepada para pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Garut dengan berdasarkan pada Pasal peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah nomor 6 tahun 2020 tentang bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dengan cara meneliti kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, serta meneliti bagaimana pelaksanaan dari pembagian dana bantuan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Garut. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah:1) Bagaimana implementasi Permenkukm Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Garut?, 2) Apa kendala yuridis dan non-yuridis dalam implementasi Permenkukm Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Garut?, dan 3) Bagaimana upaya serta solusi untuk mengatasi kendala yuridis dan non-yuridis implementasi Permenkukm Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Garut? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode sosio legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, teknik ini penulis gunakan agar memudahkan pembaca dan penulis untuk memahami serta menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut memiliki beberapa strategi untuk mewujudkan efektivitas hukum Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro dengan melibatkan dinas-dinas lain yang ada di Pemerintah Kabupaten Garut seperti dinas sosial dan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk membantu dinas koperasi dan UKM dalam urusan pendataan masyarakat. Faktor yang menghambat efektivitas dari peraturan tersebut juga terletak pada persyaratan calon penerima Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) adalah tidak adanya persyaratan dalam Petunjuk Pelaksanaan melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Nomor Izin Berusaha (NIB) merupakan bukti legalitas sebagai pelaku usaha mikro keabsahan dalam memperoleh BPUM. Disamping itu, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) pendaftaran peserta BPUM hanya ada/diatur di Tingkat Pemerintah Provinsi. Kata Kunci: BPUM, Usaha Mikro, COVID-19 ABSTRACT This research investigates the implementation of the regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (henceforth referred to as ministerial regulation) Number 6 of 2020 concerning Government Aid for micro-businesses in the Regency of Garut in 2020 by Cooperative Agency and small and medium enterprises in the Regency of Garut to micro businesses in the regency according to the Ministerial Regulation Number 6 of 2020 concerning Government Aid for micro-businesses by observing the performance of the cooperative and small and medium enterprises in the Regency of Garut, and to find out how this government aid is provided for the micro businesses in the regency. Departing from this issue, this research investigates 1) how is Ministerial Regulation Number 6 of 2020 concerning Government Aid for micro-businesses in the Regency of Garut implemented? 2) what are the juridical and non-juridical methods in the implementation of the Ministerial Regulation Number 6 of 2020? 3) what are the measures and solutions to cope with the juridical and non-juridical implementation of the Ministerial Regulation Number 6 of 2020 concerning Government Aid for micro-businesses in the Regency of Garut? This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. Primary and secondary data were analyzed based on descriptive-qualitative methods to allow for easier understanding and conclusion of the research. The research results reveal that the cooperative agency and small and medium enterprises in the Regency of Garut have some strategies to bring about the effectiveness of law article 7 of the Ministerial Regulation Number 6 of 2020 concerning Government Aid to micro businesses by involving other agencies in the Regency of Garut, including social agency and population and civil registration agency to help the cooperative agency and small and medium enterprises in collecting data of the people. What interrupts the effectiveness of this regulation is the requirement that the micro businesses have to fulfill before they receive government aid. In this case, no requirement has been set regarding the guidelines that require the persons concerned to attach a business written statement or Business Registration Number, while these should be present as legal proof that micro businesses must provide. Moreover, this legality allows the businesses to get Productive Aid from the President for Micro Businesses (BPUM). In addition, the formation of a work team responsible for the registration of the applicants of BPUM only exists/is only governed at a provincial level. Keywords: BPUM, Micro Entrepreneurs, COVID-19
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN MEREK TERKENAL SEBAGAI META TAG PADA HALAMAN WEB DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Emma Helena Abigail
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Emma Helena Abigail, Afifah Kusumadara, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: ehabigail@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis tinjauan yuridis penggunaan merek terkenal sebagai meta tag pada halaman web ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia serta memberikan saran terhadap pengaturan batasan pelanggaran merek, hal-hal yang dilarang undang-undang, serta gugatan merek. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan perndekatan perundang-undangan, perndekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Dari hasi penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Jika penggunaan merek terkenal sebagai meta tag pada halaman web merupakan pelanggaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum. Hal ini didasari dengan adanya dilusi merek dan initial interest confusion. Sementara dari segi perlindungan hukum terkait hal ini di Indonesia dirasa belum terlalu memumpuni sehingga diperlukannya pengaturan lebih melanjut lagi. Kata Kunci: Merek Terkenal, Meta Tag, Web, Initial Interest Confusion, Dilusi ABSTRACT This research aims to identify and analyze the juridical review of the use of a well-known mark as a meta tag on a web page seen from the perspective of positive law in Indonesia and to give suggestions to the regulations concerning trademark violations, prohibitions set forth by Law, and a lawsuit over trademarks. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and legal comparative approaches. The research results reveal that using a well-known mark as a meta tag is deemed to be a violation according to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, and Law Number 8 of 1999 concerning Legal Protection. This issue is based on mark dilution and initial interest confusion. In terms of legal protection, Indonesia does not have the capacity. Thus, further relevant regulations are required. Keywords: well-known mark, meta tag, web, initial interest confusion, dilution
EFEKTIVITAS PASAL 30 AYAT (2) HURUF B PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018 TERHADAP TANAH ABSENTEE DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN MALANG Harya Rifa Ridwana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harya Rifa Ridwana, Iwan Permadi, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: haryarifa@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini mengangkat tentang pelarangan pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah Absentee berdasarkan pada Pasal 30 Ayat (2) Huruf B Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018, Kantor Pertanahan kini memiliki alasan untuk dapat menerbitkan Sertipikat Hak atas Tanah Absentee melalui Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022, penerbitan itu dilakukan dengan melalui syarat bahwa sang pemohon Hak atas Tanah Absentee menyetujui bahwa dalam waktu 6 bulan akan menempati kecamatan tanah pertanian tersebut atau mengalihkan Hak atas Tanah kepada orang yang berada di kecamatan tanah pertanian tersebut melalui Surat Pernyataan Tanah Absentee. Dalam penelitian ini menggunakan metode sosio legal dengan pendekatan yuridis sosilogis, dalam penelitian ini dapat menemukan bagaimana ketidakefektivan sebuah peraturan tentang pelarangan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah Absentee program Pendaftaran Sistematis Lengkap yang terjadi di masyakarat atau lapangan dan penulis dapat menyimpulkan hambatan dan solusi dari peraturan tersebut melalui Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Malang. Kata Kunci: Sertipikat, Tanah Absentee, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kantor Pertanahan ABSTRACT This research discusses the prohibition of bookkeeping and issuance of an absentee land certificate according to Article 30 Paragraph (2) letter B of the Regulation of Agrarian and Spatial Planning Minister/the Head of National Land Agency Number 6 of 2018. The land agency can issue an absentee land certificate according to technical guidelines of systematic and comprehensive land registration 2022. This issuance must follow the requirements that require the applicant to reside in the farming land of the district area within 6 months of the issuance or to transfer the right to another person residing in the district concerned, and this approach needs to be made in a written statement regarding absentee land. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. This research aims to find out more about the matters regarding the prohibition of the issuance of an absentee land certificate in systematic and comprehensive land registration and concludes that there are factors and solutions regarding this regulation existing in the national land agency in the Regency of Malang. Keywords: absentee land certificate, systematic and comprehensive land registration, land agency
KONFLIK KEWENANGAN ANTARA TNI DAN POLRI DALAM PENINDAKAN AKSI TERORISME Fichry Ikhlasul Prabas
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fichry Ikhlasul Prabas, Muktiono, Triya Indra Rahmawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Hayono No.169 Malang e-mail: Fichryeky@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat isu terkait konflik asas dan pasal dalam tugas perbantuan pada kewenangan antara TNI dan Polri dalam penindakan aksi terorisme, penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi konflik asas dan pasal yang terjadi dalam kewenangan antara TNI dan Polri dalam penindakan aksi terorisme sekaligus merumuskan pembagian kewenangan yang ideal antar kedua institusi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Apa konflik yang terjadi antara TNI dan Polri dalam kewenangan terkait penindakan aksi terorisme? 2. Bagaimana pembagian kewenangan yang ideal dan proporsional antara TNI dan Polri dalam penindakan aksi terorisme?. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan dengan sejarah (historical approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh peneliti dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dan interpretatif yaitu menggunakan interpretasi dengan penafsiran gramatikal dan menggunakan penafsiran sistematis. Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan jawaban atas rumusan masalah. terdapat beberapa konflik dalam kewenangan antara TNI dan Polri dalam penindakan aksi terorisme yang menjadi penyebab adanya pertentangan atau konflik dengan asas kepastian hukum serta adanya konflik antar pasal pada kewenangan antara TNI dan Polri dalam penindakan aksi terorisme. Dihasilkan juga jawaban atas pembagian kewenangan yang ideal dan proporsional antara TNI dan Polri dalam penindakan aksi terorisme yaitu adanya beberapa opsi dalam melakukan pembagian kewenangan yang ideal dan proporsional untuk TNI dan Polri dalam menindak aksi terorisme. Kata Kunci: Konflik, Kewenangan, TNI, Polri, Terorisme ABSTRACT This research aims to identify the conflict between principles and articles over assistance deployment within the authorities of the Indonesian Armed Forces (henceforth referred to as TNI) and Indonesian National Police (henceforth referred to as Polri) in response to terrorism and formulate ideal authority distribution between these two institutions. Departing from the above issue, this research aims to investigate: 1. What conflict takes place between TNI and Polri regarding the authority to act against terrorism and 2 How ideal and proportional authority distribution between TNI and Polri to act against terrorism can be performed. This research employed normative juridical methods, and statutory, historical, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using descriptive and interpretative techniques in the form of grammatical and systematic interpretations. The research results conclude that the conflict between the principle and article of the two institutions contravenes the principle of legal certainty. Similarly, the conflict between the article and the authority of these two institutions can be understood in a way that the TNI has the authority to take action to fight against terrorism while TNI, in this case, is positioned as a supplementary element assisting Polri. Approaches need to be taken into account for ideal and proportional authority distribution between the two institutions to fight against terrorism. Keywords: Conflict, Authority, TNI, Polri, Terrorism
PENGATURAN KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN (STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA) Firda Amalia Salsabila
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firda Amalia Salsabila, Shinta Hadiyantina, Triya Indra Rahmawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Salsabilasyy@student.ub.ac.id ABSTRAK Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perbandingan pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Indonesia dan Malaysia serta mengidentifikasi pengaturan pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia untuk menemukan pengaturan dan konsep yang ideal terkait pencatatan perkawinan bagi Hukum Administrasi di Indonesia. Dimana penelitian ini memberikan pendapat bagi konsep ideal pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini dilakukan karena masih terdapat permasalahan hukum dikarenakan disebutkan bahwa penduduk wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan, karena dalam pasal sebelumnya disebutkan wajib melaporkan dan juga tidak terdapat sanksi administrasi yang diatur apabila masyarakat tidak melakukan pencatatan perkawinan ataupun tidak melakukan pelaporan pencatatan perkawinan. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya terdapat pengaturan sanksi administrasi apabila masyarakat melampaui batas waktu pelaporan pencatatan penting. Dengan maraknya isu perkawinan tidak tercatat dan akibat hukum yang terjadi bagi istri maupun anak yang terikat dalam perkawinan tidak tercatat, maka perlu pengkajian ulang terkait pencatatan perkawinan dalam ranah Administrasi Kependudukan, bukan hanya dalam aspek perdata. Dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dimana perbandingan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang akan diteliti, kemudian pendekatan perundang-undangan dan perbandingan mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut menghasilkan bahwa masih terdapat ketidaklengkapan hukum dikarenakan disebutkan bahwa penduduk wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan, karena dalam pasal sebelumnya disebutkan wajib melaporkan dan juga tidak terdapat sanksi administrasi yang diatur apabila masyarakat tidak melakukan pencatatan perkawinan ataupun tidak melakukan pelaporan pencatatan perkawinan. Kata Kunci : Pengaturan, Kewajiban, Pencatatan Perkawinan ABSTRACT This research aims to identify the comparison between the regulatory provisions of marriage registration according to population Administration Law in Indonesia and Malaysia and find the ideal concept and regulation of marriage registration for the administrative law in Indonesia. This research gives a notion for the ideal concept of marriage registration in Indonesia according to what is mentioned in Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration recalling that there are some issues where people are required to register their marriage as mandated by the Article. The previous article mentioned this requirement but not the sanctions imposed on those not reporting and registering their marriage. Population Administration Law only regulates administrative sanctions in case of the expiry period of important registration. Amidst the growing trend of unregistered marriage and the legal consequences affecting wives or children from an unregistered marriage, there should be reviews of studies on marriage registration within the scope of population administration and it should go beyond civil aspects. This research employed normative-juridical methods that took the comparison of the law concerning population administration according to the comparative approach and statutory approach, aiming to figure out the comparison between the law governing marriage registration in Indonesia and that of Malaysia. The research results reveal that there is a legal loophole in the matter since the previous article only mentioned the obligation to report and register marriage but without mentioning the sanctions imposed in case of failure to register a marriage. Keywords: regulation, obligation, marriage registration
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PUBLIK ATAS PENERAPAN KLASIFIKASI SAHAM HAK SUARA MULTIPEL OLEH EMITEN STRUKTUR SAHAM KELAS GANDA DI INDONESIA Teddy Jeremy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teddy Jeremy, Sihabudin, M. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: teddyjeremy21@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari penerapan klasifikasi saham hak suara multipel oleh perusahaan struktur saham kelas ganda di Indonesia dan perlindungan hukum bagi pemegang saham publik atas penerapan klasifikasi saham hak suara multipel. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dual Class Shares (DCS) merupakan sebuah struktur pembagian modal perusahaan dalam rangka penerbitan saham perusahaan yang dibagi atas beberapa kelas saham. Kelas saham yang terdiri dari Saham Kelas A, dan Saham KelasBdibagi berdasarkan perbedaan hak dari setiap pemilik saham sesuai dengan Anggaran Dasar sebuah Perusahaan. Sedangkan saham dengan hak suara multipel atau multiple voting shares (MVS) adalah klasifikasi saham di mana 1 (satu) saham memberikan lebih dari 1 (satu) hak suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratan. Namun yang jadi permasalahan ketika pemegang MVS yang memiliki hak suara mayoritas dari total keseluruhan hak suara yang ada di perusahaan, dan kemudian menyalahgunakan hak suara pemegang MVS dalam mengambil sebuah keputusan yang hanya menguntungkan pemegang MVS saja tanpa mengikut sertakan hak dan kepentingan dari pemegang saham publik. Akibat dari hal tersebut, maka timbul pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham publik atas penyalahgunaan hak suara pemegang MVS di perusahaan yang menerapkan struktur saham kelas ganda. Setelah dianalisis ternyata POJK No. 22 Tahun 2021 tidak memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham publik. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham publik atas dampak penyalahgunaan saham hak suara multipel di perusahaan yang menerapkan struktur Dual Class Shares dengan klasifikasi saham hak suara multipel di Indonesia. Kata Kunci: saham kelas ganda, saham hak suara multipel, pemegang saham, emiten ABSTRACT This research aims to find out and analyze the impact of the implementation of share classification of multiple voting shares by dual-class share companies in Indonesia and the legal protection for shareholders regarding this implementation. This research employed normative juridical methods and statutory and conceptual approaches. the dual-class share is a structure of capital split of companies to issue company shares divided into several share classes, including class A. this share is divided according to different rights of every shareholder according to the articles of association of a company. Multiple voting shares (MVS) are share classifications in which one share gives more than one voting right to shareholders that meet the requirement. The problem is that when the MVS hold the majority of the total rights in a company and these voting rights are misused in decision-making that only benefits the MVS holders without taking into account the rights and the interest of public shareholders. This research reveals that the Regulation of Financial Services Authority Number 22 of 2021 does not give any legal certainty and protection for public shareholders. Therefore, it is essential to find out how the legal protection for public shareholders is given following the effects caused by the misuse of multiple voting shares in companies applying the structure of dual-class shares with the classification of multiple voting rights in Indonesia. Keywords: dual-class shares, multiple voting shares, shareholders, issuers
REINTEGRASI SOSIAL SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Hamitha Puji Esjihara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hamitha Puji Esjihara, Nurini Aprilianda, Ladito Risang B. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang e-mail: hamithapuji10@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan terkait Reintegrasi Sosial sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pemulihan Korban Kekerasan Seksual. Pemilihan tema bahasan ini dilatarbelakangi oleh adanya kekaburan hukum tentang Reintegrasi Sosial di Dalam pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Padahal, Reintegrasi Sosial merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk memenuhi hak pemulihan yang dimiliki korban kekerasan seksual. Sebagai Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah: 1. Apakah makna reintegrasi sosial sebagai upaya pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual dalam UU TPKS? 2. Bagaimana pengaturan reintegrasi sosial sebagai upaya pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual yang berkeadilan di masa mendatang?. Hasil penelitian pada skripsi ini, peneliti melakukan pemaknaan terhadap kata reintegrasi sosial yang disebutkan dalam pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta melakukan perbandingan dengan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban Negara Republik Korea Selatan yang mana didapatkan jawaban bahwasanya dengan adanya kekaburan hukum terhadap makna reintegrasi sosial di pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu diadakannya penambahan definisi di bagian bab penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS serta Dibentuk Peraturan Pemerintah terkait tata cara pelaksanaan reintegrasi sosial sebagai upaya pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual agar pelaksanaan reintegrasi sosial memiliki kepastian hukum dan dapat dijalankan demi mengembalikan korban kekerasan seksual ke keadaan semula. Kata Kunci: Reintegrasi Sosial, Hak Pemulihan, Korban kekerasan Seksual ABSTRACT This research studies the issue of social reintegration as a measure to fulfill the rights to recovery of the victims of sexual violence. This research topic departed from the vagueness of norms regarding social reintegration as in Article 70 paragraph (1) of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence as a Crime. social reintegration is a measure that must be taken to fulfill the rights to recovery for the victims of sexual violence. Departing from this issue, this research investigates two problems: 1. What is the definition of social integration as a measure to fulfill the rights to recovery for the victims of sexual violence? 2, how is social reintegration in this context regulated in a just way in the time to come? This research principally gives a definition of social reintegration as mentioned in Article 70 paragraph (1) of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence as a Crime and the protection for the victims in the Republic of South Korea. The research results reveal that amidst the vagueness of norm, the meaning of social reintegration in Article 70 paragraph 1 of Law Number 12 of 2022 needs to be added with another definition in the elucidation chapter of Law Number 12 of 2022. Moreover, Government Regulation concerning the procedures of social reintegration as a measure to fulfill the rights to recovery for the victims of sexual violence needs to be made to assure legal certainty and to recover the conditions experienced by the victims. Keywords: social reintegration, rights to recovery, victims of sexual violence
EFEKTIVITAS PASAL 106 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP PENERAPAN IZIN EDAR KOSMETIK DI BANDAR LAMPUNG (Studi di BBPOM di Bandar Lampung) Hana Septialyza
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hana Septialyza, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT.HaryonoNo.169Malang e-mail: hanaseptialyza@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai efektivitas hukum dari pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dikaitkan dengan tingkat keberhasilan penerapan izin edar kosmetik. Berdasarkan fakta, bahwa produsen/pelaku usaha kosmetik belum sepenuhnya mematuhi peraturan hukum mengenai izin edar kosmetik, peredaran kosmetik tanpa izin edar masih sering terjadi dan mengakibatkan penerapan hukum mengenai izin edar kosmetik belum dapat terimplementasi dengan efektif. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur mengenai kewajiban izin edar belum terealisasikan dengan baik dalam lingkungan masyarakat dikarenakan peningkatan peredaran produk kosmetik tanpa izin edar yang menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran dan ketaatan produsen/pelaku usaha kosmetik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: efektivitas, kosmetik, izin edar ABSTRACT This research aims to analyze the effectiveness of Article 106 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health regarding the success of the implementation of a permit for cosmetic product distribution. The producers of cosmetic products do not fully comply with the law regarding the permit allowing for cosmetic product distribution since some are found to have no permit supporting their businesses and, thus, the implementation is not effective. This research employed an empirical method with socio-juridical approaches. The research results reveal that Article 106 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health regulating the requirement of a permit allowing for cosmetic product distribution is not effectively implemented in society due to a lack of awareness of people and cosmetic business owners regarding the current law. Keywords: effectiveness, cosmetic, distribution permit

Page 505 of 563 | Total Record : 5629

 503   504   505   506   507 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue