cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 501   502   503   504   505 
PERSPEKTIF HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI DALAM PROSES MEDIASI PERCERAIAN (STUDI PADA KASUS PERCERAIAN SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SUKOHARJO) Devi Febriyanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Devi Febriyanti, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: devifebriyanti@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif hakim mediator Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian sebelum dan selama Pandemi Covid-19 untuk menekan kasus perceraian di Kabupaten Sukoharjo dan apa saja kendala yang dihadapi oleh hakim mediator dalam melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Sukoharjo di masa Pandemi Covid-19. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mengidentifikasi hukum dan melihat bagaimana hukum dan efektifitas hukum yang bekerja di masyarakat. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa hakim mediator Pengadilan Negeri berpandangan mediasi perceraian yang dilakukan hanya memenuhi syarat legalitas formal karena pasangan yang datang telah memiliki tekat yang bulat sejak mereka gagal melakukan mediasi yang dilaksanakan oleh gereja. Sedangkan hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa mediasi dilakukan demi kesepakatan perdamaian dan jika tidak menemukan titik temu maka kaukus dapat dilakukan. Adapun, kendala yang dihadapi hakim mediator Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam melakukan mediasi perceraian sebelum pandemi Covid-19, yakni di beberapa kasus kehadiran para pihak sangat sulit untuk secara bersamaan melakukan proses mediasi, sehingga untuk menemukan titik temu antara para pihak sangat sulit jika tidak ada kehadiran para pihak secara bersamaan alasan demikian bertambah sejak adanya Pandemi Covid-19 . Kendala dari faktor internal, bagi Pengadilan Agama Sukoharjo masih kurangnya jumlah hakim mediator serta belum adanya kerjasama dengan pihak dari luar lainnya, dan bagi Pengadilan Negeri belum melakukan mediasi secara optimal. Kata Kunci: mediasi, perceraian, pandemi ABSTRACT This research aims to study the correlation between the Covid-19 pandemic and the rising trend of divorce and the perspective of mediating judges of Religious Court and District Court in the mediation process of divorce before and during the pandemic to help reduce the number of divorce cases and to find out the impeding factors faced by mediating judges of both courts in the case of divorce mediation during the pandemic. This research employed normative-juridical methods and socio-juridical approaches. Primary and secondary data were used, and the primary data were obtained from interviews based on purposive sampling from the literature. The research results reveal that the mediating judges of the District Court argued that the mediation performed to tackle the divorce was only to fulfill the procedural legality since the spouses concerned were quite determined since they failed in the mediation facilitated by the church. On the other hand, the Religious Court argued that the mediation was given for the sake of peace, and if it fails to reach an agreement, a caucus can be taken into account. Prior to the outbreak, mediation was not as easy as it is these days, where physical meetings between the parties concerned in divorce cases were almost impossible to perform, and the absence of their physical presence hindered the resolution of the cases, and this problem grew. The internal problem faced by the Religious Court of Sukoharjo was that there was a lack of mediating judges and the absence of collaborations with external parties. Moreover, the District Court did not optimally carry out the mediation. Keywords: divorce, mediation, pandemic
RATIO DECIDENDI PUTUSAN KPPU DALAM MENENTUKAN PRAKTIK DISKRIMINASI TERKAIT PENYEDIAAN LAYANAN AKSES INTERNET PROVIDER (Studi Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020) Dika Yudhata Pasogi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dika Yudhata Pasogi, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dikapasogi@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait Ratio Decidendi Putusan Kppu Dalam Menentukan Praktik Diskriminasi Terkait Penyediaan Layanan Akses Internet Provider, dalam amar putusan Majelis Komisi Pengawasan Persaingan Usaha menyatakan bahwa bahwa Telkom group tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999. Namun dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Komisi menyebutkan bahwa pihak Telkom Group telah melakukan perbuatan diskriminasi kepada Netflix (melakukan pemblokiran terhadap akses internet Netflix) dan tidak memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan dalih Telkom dan Telkomsel telah melakukan tindakan sesuai dengan UU Pornografi dan UU ITE. Pada pasal 50 huruf uu nomer 1 tahun 1999 mengatur mengenai hal-hal apa saja yang bisa menjadi suatu perbuatan pengecualian. Sehingga apakah perbuatan pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom group itu merupakan perbuatan yang dikecualikan?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif karena menganalisis hasil putusan KPPU dengan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk mencari apakah putusan tersebut sesuai dengan norma yang ada. Pendekatan yang digunakan,1) pendekatan kasus sebagaimana penggunaan putusan KPPU Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020;2)pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan bahwa putusan Majelis KPPU tidak sesuai dengan pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Tindakan yang dilakukan Telkom dan Telkomsel memblokir tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Pemblokiran terhadap situs internet merupakan kewenangan Kominfo sesuai dengan Permen Kominfo Nomor 19 Tahun 2014. Kata Kunci : Ratio Decidendi, Putusan KPPU, Diskriminasi, Pemblokiran Netflix ABSTRACT This research studies the issue of Ratio Decidendi of the Decision of the Business Competition Supervisory Commission in deciding the practice of discrimination regarding the provision of internet access by internet providers. The dictum of the commission council declares that Telkom group is not proven guilty of violating Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999, while, in terms of the consideration of law, the council of the commission mentions that Telkom Group has demonstrated discrimination against Netflix by blocking access to Netflix. This discrimination fails to meet the criterion of unfair business competition as in Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999 with the statement showing that both Telkom and Telkomsel have done something not according to Pornography and Electronic Information and Transactions Law Article 50 letter UU Number 1 of 1999 concerning the matters that exempt conduct. The problem studied is whether this discrimination is deemed to be an exemption. This research employed normative-juridical methods analyzing the Decision of the Business Competition Supervisory Commission according to the legislation to find out whether this decision is congruent with the existing norms. This research also referred to a case approach according to the Decision mentioned above and a statutory approach that studies the related law. The research results reveal that the Decision of the commission council is not relevant to Article 50 letter a of Law Number 5 of 1999. The access blocking done by Telkom and Telkomsel does not comply with current terms and conditions since blocking should be under the authority of the Ministry of Communication and Information Technology according to the Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology Number 19 of 2014. Keywords: Ratio Decidendi, Decision of Business Competition Supervisory Agency, Netflix Blockade
URGENSI PENGATURAN LARANGAN MONETISASI DATA PRIBADI OLEH PEMERINTAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Gavrila Rohani Gultom
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gavrila Rohani Gultom, Hanif Nur Widhiyanti, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: gavrilarg@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah monetisasi data pribadi kependudukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, termasuk dalam pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, menganalisis urgensi pengaturan larangan monetisasi data pribadi oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan membuktikan bahwa monetisasi data pribadi kependudukan oleh Kemendagri dengan dalih guna verifikasi administrasi kependudukan, bukanlah merupakan bentuk dari “demi kepentingan umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PDP. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran futuristik. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa monetisasi data pribadi oleh Pemerintah yang tidak diatur di dalam UU PDP merupakan tindakan yang termasuk ke dalam Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU PDP dan pemrosesan data pribadi kependudukan oleh Kemendagri bukanlah demi kepentingan umum, melainkan sebuah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, Pemerintah sudah semestinya menjadi wajib untuk tunduk kepada persyaratan yang berlaku, terutama pemberitahuan dan persetujuan dari Pemilik Data Pribadi. Kata Kunci: data pribadi, monetisasi, pemrosesan data pribadi, kepentingan umum, persetujuan, perbuatan melawan hukum ABSTRACT This research aims to analyze whether the monetization of personal data by the Ministry of Home Affairs is categorized as data processing as governed in Article 16 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, analyze the urgency of the regulation regarding the proscription of monetization of personal data by the government concerned as in Law Number 27 of 2022 concerning the Protection of Personal Data, and prove that monetizing personal data by the government for verification of population administrative data is not for public interest as governed in Article 15 of Law concerning Personal Data Use. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and analytical approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, systematic, and futuristic interpretations. The research results reveal that monetization in this context as governed by Personal Data Use Law is categorized as an act of data processing specifically set forth in Article 16 of the Law concerned. Data processing as done by the Ministry of Home Affairs is not for the public interest, but it is rather deemed to be a tort as governed in Article 1365 of the Civil Code. Therefore, the government, in this case, must comply with current terms and conditions, especially in terms of the notification and the consent of data owners. Keywords: personal data, monetization, personal data processing, public interest, agreement, tort
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN MEREK YANG TIDAK SESUAI DENGAN ETIKET MEREK YANG DIDAFTARKAN (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby) Kevin Syah Abdul Azis
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kevin Syah Abdul Azis, M. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: kevinnasution25@student.ub.ac.id ABSTRAK Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan terhadap penggunaan merek yang tidak sesuai dengan etiket merek yang didaftarkan. Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan mengenai merek yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Namun, peraturan tersebut belum mampu memberikan jawaban mengenai pentingnya penggunaan merek yang sesuai dengan etiket yang didaftarkan. Pada mulanya banyak terdapatnya kasus merek yang dimana merek yang digunakan oleh pemilik merek tidak sesuai dengan etiket yang mereka daftarkan. Penulis mengambil salah satu contohnya adalah pada kasus antara MS Glow dan PS Glow. Dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, dimana pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dimana Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menjadi undang-undang yang diteliti, kemudian pendekatan yang kedua yakni pendekatan perbandingan (comparative approach) dimana dalam penelitian ini melakukan perbandingan terhadap peraturan yang berhubungan dengan etiket merek dan yang terakhir adalah pendekatan kasus (case approach) dimana penelitian ini menggunakan contoh kasus antara MS Glow dan PS Glow. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut menghasilkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terdapat ketidaklengkapan norma, karena tidak terdapat pengaturan tentang kewajiban menggunakan merek yang sesuai dengan etiket merek yang didaftarkan. Kata Kunci : Penggunaan Merek, Etiket Merek, Merek ABSTRACT This research aims to find out and compare the use of a trademark not according to the trademark etiquette for the trademark registered. Law Number 20 of 2016 concerning Trademark and Geographical Indications is intended to regulate trademarks in Indonesia. However, this law cannot fully guarantee that the people concerned will refer to the use of trademarks according to trademark etiquette. Several cases indicate that trademarks registered often contravene the trademark etiquette, such as the case of MS Glow and PS Glow. Departing from this issue, this research aims to use normative-juridical methods, statutory, comparative, and case approaches. The statutory approach took the study of Law Number 20 of 2016 concerning Trademark and Geographical Indications, the comparative approach compared the rules regarding the trademark etiquette, and the case approach referred to the case study of MS Glow and PS Glow. The research results show that Law Number 20 of 2016 has a flaw, considering that this law does not set forth the regulation regarding trademarks that should comply with trademark etiquette for the marks registered. Keywords: use of trademark, trademark etiquette, trademark
ANALISIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SAHAM ATAS DIBERLAKUKANNYA FORCED DELISTING EMITEN Nabila Islamiati Pasha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nabila Islamiati Pasha, Sihabudin, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawjaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nabilaipasha@gmail.com ABSTRAK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 mewajibkan emiten yang forced delistin di BEI untuk buyback saham yang beredar di publik yang mana hal tersebut pada peraturan sebelumnya yakni keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004, hanya diwajibkan bagi emiten yang akan melakukan voluntary delisting. Dengan adanya faktor eksternal seperti pandemi yang mempengaruhi keuangan perusahaan, kewajiban buyback tidak benar-benar dapat dilakukan karena perusahaan tersebut tidak memiliki dana. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, penulis memiliki 2 rumusan masalah, yaitu Bagaimana analisis Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep- 308/BEJ/07-2004 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 terkait kewajiban Pembelian Kembali (buyback) saham oleh emiten yang diberlakukan forced delisting? Dan Bagaimanakah pengaturan yang tepat terkait kewajiban pembelian kembali (buyback) saham akibat forced delisting yang mencerminkan keseimbangan kepentingan investor dengan emiten?. Metode penilitian yang digunakan penulis adala penelitian yuridis-normatif karena fokus penelitian ini adalah menganalisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan di bidang pasar modal. Dari hasil analisa, penulis mendapatkan hasil bahwa kewajiban buyback dalam forced delisting emiten tidak benar-benar dapat dilakukan karena banyak emiten yang tidak memiliki saldo kasnya lagi dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) UUPT yang mengatur terkait kebolehan perusahaan untuk melakukan buyback. OJK dapat meninjau kembali Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04.2021 khususnya terkait kewajiban buyback saham dalam mekanisme forced delisting emiten sehingga menjadi peraturan yang mencerminkan keseimbangan bagi pihak investor dan emiten. Kata Kunci: forced delisting, buyback, investor, emiten ABSTRACT The Regulation of Financial Services Authority (henceforth referred to as OJK) requires forced delisting issuers to buy back shares circulated in public, while, formerly, the Director of Jakarta Stock Exchange Number Kep308/BEJ/07-2004 imposed this rule only on issuers who were about to perform voluntary delisting. Due to the pandemic as an external factor, the buyback cannot be performed because the companies concerned do not have funds. Departing from this problem, this research aims to investigate these two research problems regarding the analysis of the Decree of the Director of Jakarta Stock Exchange Number kep- 308/BEJ/07-2004 and the Regulation of OJK Number 3/POJK.04/2021 regarding share buyback by forced delisting issuers, and the regulation regarding buyback requirement due to forced delisting state that represents the harmony between the interest of investors and that of issuers. This research employed normative-juridical methods to investigate the Regulation of OJK Number 3/POJK.04/2021 concerning Administration in the Capital Market. The research results conclude that buyback for forced delisting issuers cannot be performed since issuers often do not have any cash balance, and this condition contravenes Article 37 paragraph (1) of Limited Liability Law that governs the possibility of a company to do a buyback. The OJK can review the Regulation of OJK, especially regarding the requirement to buy back shares in the mechanism of forced delisting issuers, so that it can assure a regulation that fosters the harmony between investors and issuers. Keywords: forced delisting, buyback, investors, issuer
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN STANDAR PRODUKSI YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DITINJAU PP NOMOR. 109 TAHUN 2012 (Studi Kasus Rokok Sehat Tentram) Nisrina Nur Ayda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nisrina Nur Ayda, Yuliati, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aydanisrina@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perlindungan Konsumen Rokok Sehat Tentram Dari Pelanggaran Standaer Produksi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Rokok Sehat Tentram Ditinjau PP No. 109 Tahun 2012 dan Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Proses Implementasi Perlindungan Konsumen Rokok Sehat Tentram Dari Pelanggaran Standar Produksi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Rokok Sehat Tentrem. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah memberikan Analisa dari implementasi perlindungan hukum yang ditujukan kepada konsumen rokok sehat tentrem dari pelanggaran standar produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha rokok sehat tentrem ditinjau dari PP Nomor. 109 Tahun 2012 dan untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses implementasi perlindungan konsumen rokok sehat tentrem dari pelanggaran standar produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha rokok sehat tentrem. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang mempergunakan teknik analisis berupa deskriptif analisis untuk merangkai data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa literatur-literatur yang menunjang data primer guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa pelaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap larangan untuk membuat pernyataan yang tidak benar mengenai bahaya penggunaan barang. Upaya yang dilakukan oleh konsumen adalah dengan melakukan perundingan. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Implementasi, Standar produksi ABSTRACT This research investigates the implementation of consumer protection from the violation of production standards committed by Sehat Tentram Cigarette Producer from the Perspective of Government Regulation Number 109 of 2012 and the measures taken to tackle the impeding factors in the process of the implementation of consumer protection from the violation of the production standards committed by the industry. This research aims to provide an analysis of the implementation of legal protection for cigarette consumers from the violation committed by the industry according to the Government Regulation and the measures taken to overcome the hindrances in the process of the implementation of the protection of consumers. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches according to the analytical technique based on descriptive analysis to structure primary data obtained from interviews and secondary from literature supplementary to the primary data. The research results reveal that the business concerned has committed a violation by providing a false statement regarding the harm that can be caused by the use of a material. Mediation with consumers has been taken as a measure. Keywords: legal protection, implementation, production standard
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP STATE ACTION DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Muhammad Syahrisal Fikri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Syahrisal Fikri, Hanif Nur Widhiyanti, Moch Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: syahrisal@student.ub.ac.id ABSTRAK Penyelesaian hukum terkait dengan pemasalahan hukum penelitian yaitu terhadap penerapan prinsip State Action dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia khususnya pada pasal 50 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena dalam pengaturan tersebut belum diatur mengenai parameter atau indikator ketentuan prinsip State Action dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Maka dari itu penulis mengangkat isu hukum mengenai ketidaklengkapan hukum (uncomplete norm) atau urgensi agar ada pengaturan secara khusus mengenai parameter atau indikator untuk menilai ketentuan prinsip State Action itu sendiri. Kata Kunci: Prinsip State Action, Pengecualian, Monopoli ABSTRACT This research studies the legal settlement in the case of the application of state action principle in business competition law in Indonesia, specifically in Article 50 letter a of Law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, recalling that this law does not regulate the parameters or indicators of the provision of state action principle in business competition law in Indonesia. Departing from this issue, this research aims to delve into the uncomplete norm or the urgency that leads to the regulation-making regarding the parameters and indicators to assess the state action principle. Keywords: state action principle, exception, monopoly
KARAKTERISTIK HEWAN TERNAK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Analisis Menurut Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan) Tiara Aninda Vitari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tiara Aninda Vitari, Rachmi Sulistyarini, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: tiaraaninda@student.ub.ac.id ABSTRAK Hasil Penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah kekaburan norma terjadi pada Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai objek jaminan fidusia benda bergerak karena kekaburan peraturan yang mengatur apakah hewan ternak dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, menurut hasil penelitian dengan menggunakan metodologi tersebut di atas. Hewan ternak dianggap sebagai benda bergerak karena sifat Karena sifatnya dan dapat digunakan sebagai produk inventaris, maka hewan ternak memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Kemudian, terdapat beberapa perbedaan di Indonesia dan Amerika dari berbagai aspek mengenai praktik hewan ternak yang dijadikan sebagai jaminan fidusia. Lalu, cara pembebanan hewan ternak berbeda dengan cara pembebanan objek jaminan lainnya. Ketika hewan ternak yang dijadikan jaminan fidusia mati maka hewan ternak harus di eksekusi sesuai dengan aturan yang ada. Dalam upaya mencegah terjadinya wanprestasi maka pihak bank dan koperasi selalu mengawasi pihak debitur untuk tidak membayar kredit dengan lunas. Kata Kunci : Karakteristik, Objek Jaminan Fidusia ABSTRACT This research investigates the vagueness of norm found in Article 1 point 2 of Law Number 42 of 1999 concerning Moveable Fiduciary Security in terms of whether livestock can be used as fiduciary security. The animal as livestock is categorized as a moveable object since it can be used in inventory, and, thus, livestock meets the criterion to be used as a fiduciary security. However, there are some differences between Indonesia and the US in terms of aspects of setting an object as a fiduciary security, and setting livestock as a fiduciary security is different from setting other objects as fiduciary security. When the livestock set as the security is dead, the execution of the security should be performed according to the existing regulation. To avert any likelihood of breach of contract, banks and cooperatives should always conduct supervision of debtors failing to pay off their debts. Keywords: characteristics, fiduciary security
EFEKTIVITAS PENGGABUNGAN DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG Vito Steven Batarnas Sinaga
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Vito Steven Batarnas Sinaga, Riana Susmayanti, Dhia Al Uyun Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: vitostevenbb88@gmail.com ABSTRAK Pemerintah Kota Malang menggabungkan beberapa dinas menjadi satu sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu Kota Malang pada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Peraturan Walikota Malang No 67 Tahun 2019 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Berdasarkan hal terserbut diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan menilai efektivitas tugas dan fungsi penggabungan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan fungsi dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang, terjadi penyesuaian dimana tugas dan fungsi dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang yang terdiri dari 5 poin dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang terdiri dari 24 poin berubah menjadi 27 poin. Sistem pelayanan juga berubah dari 27 poin SOP Dinas Ketenagakerjaan menjadi 14 poin SOP Bidang Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja,Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Efektivitas dari penggabungan dapat dikatakan efektif dengan pemahaman mengenai optimasi tujuan, efektivitas dapat dinilai dengan melihat seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai yang dalam penelitian ini tertuang dalam IKU dan Prosedur Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kota Malang kemudian Prespektif sistematika, yaitu dapat mengikuti suatu siklus dalam organisasi yang dalam penelitian ini tertuang dalam penjelasan perubahan bentuk struktur organisasi, fungsi dan pelayanan dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang serta tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi, tentang bagaimana tingkah laku individu dan kelompok dalam membantu atau menghambat tercapainya tujuan dari organisasi itu sendiri yang dalam penelitian ini tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Dalam aspek hukum, seseorang maupun lembaga dalam bersikap atau berperilaku sesuai dengan tujuan dari pembentuk undang-undang bahwa pengaruh hukum terhadap sikap atau perilaku dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (compliance) terhadap hukum. Kata Kunci: Efektivitas Organisasi, Penggabungan Dinas, Dinas TKPMPTSP Kota Malang ABSTRACT The local government of Malang merged One-Stop and Integrated labor and service agency as one to improve the quality of services in Malang according to the Mayor Regulation of Malang Number 67 of 2019 concerning the Position, Organizational Structure, Tasks, Function, and Work Scheme of One-Stop and Integrated Labor Agency, Capital Investment, and service agency in Malang City. Departing from this condition, this research aims to analyze the implementation and assessment of the effectiveness of tasks and functions of the merger of the Labor Agency, Capital Investment Agency, and Service Agency as an integrated agency in Malang city according to Article 18 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatuses. Research results show that the tasks and functions of the labor agency of Malang city consist of five points and the 24 points of functions of capital investment and one-stop integrated services have changed to 27 points. The 27 points of service system have also changed to 14 points of SOP of Labor Affairs in Labor, Capital Investment, and One-Stop Integrated Service of Malang city. The effectiveness of this merger is deemed to be effective in terms of the optimization of objectives. The effectiveness can be seen by figuring out to what extent an organization manages to achieve objectives as outlined in the Performance Indicator and Performance Assessment Procedure of One-Stop and Integrated Labor, Capital Investment, and Service Agency in Malang city. The systematic perspective deals with a cycle in an organization as outlined in the elucidation of the changed organizational structure, functions, and services of the integrated agencies concerned and the pressure of human behavior in the organizational structure regarding the attitude of individuals and groups in supporting or hindering the objectives of the organization concerned, as set forth in performance agreement 2020 of One-Stop and Integrated Labor, Capital Investment, and Service Agency of Malang city. In terms of legal perspective, both individuals or institutions behave according to the objectives of the formation of law, implying that legal influences on behavior can be classified as compliance with the law. Keywords: organizational effectiveness, merger of agencies, one-stop and integrated labor, capital investment, and service agency of Malang city
REFORMULASI PRASYARAT ANCAMAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Rifqy Satrio Gumelar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rifqy Satrio Gumelar, Setiawan Nurdayasakti, Ladito Risang Bagaskoro Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rifqysatrio@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada tulisan ini, penulis membahas isu hukum prasyarat ancaman pidana mati yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana menurut penulis ada kelemahan formulasi yang menyebabkan infleksibilitas dalam penerapan normanya sehingga dibutuhkan upaya rekonseptualisasi yang mampu menjembatani antara substansi ancaman pidana mati dengan penerapannya dalam konteks terjadinya tindak pidana korupsi. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa, rumusan ancaman pidana mati pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia memiliki kelemahan dalam formulasinya yang mensyaratkan adanya unsur “keadaan tertentu” yang harus terpenuhi dan ancaman pidana mati yang bersifat tidak imperatif sehingga menghambat pemberdayaan pidana mati dalam konteks tindak pidana korupsi tingkat tinggi atau yang sifatnya sistemik. Sehingga perlu dilakukannya rekonseptualisasi dengan memasukan variabel kuantitatif kerugian negara atau akumulasi uang yang dikorupsi sehingga lebih mampu memberikan efisiensi dan fleksibilitas penerapan pasal pidana mati dalam konteks tindak pidana korupsi. Sehungga dibutuhkannya reformulasi prasyarat ancaman pidana mati dalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dengan perumusan “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu dan/atau kerugian keuangan negara mencapai Rp. 100.000.000.000,00(seratus miliar) pidana mati dapat dijatuhkan dan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) undang-undang ini dijatuhkan atau kerugian keuangan negara negara mencapai Rp. 1.000.000.000.000,00 (1 Triliun) pidana mati dijatuhkan dan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) undang-undang ini dijatuhkan”. Hal ini perlu diupayakan untuk menjawab aspek kebutuhan penanggulangan tindak pidana korupsi yang menjamin adanya keberdayaannya dalam keadilan dan kepastian hukum. Kata Kunci: Reformulasi, Prasyarat Ancaman Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi ABSTRACT This research discusses the legal problem concerning a death sentence as outlined in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication, implying that there is a flaw in the formulation, leading further to the inflexibility of the implementation of the norm concerned. This flaw certainly needs reconceptualization that is capable of connecting the substance of the death sentence to the application within the context of corruption as a crime. The research concludes that the formulation of the death sentence in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication in Indonesia is weak in terms of the formulation, which sets the phrase of “particular circumstances” that has to be met and the death sentence is not imperative. This situation stymies the power of the death sentence within the context of extraordinary corruption that is systemic. Thus, reconceptualization is considered necessary by including quantitative variables of the loss of the state or the accumulation of the corrupted money to allow for efficiency and flexibility of the implementation of the Article regulating a death sentence in this context. The prerequisite reformulation of a death sentence in Article 2 paragraph (2) of Corruption Law is required with the formulation “in corruption as a crime as intended in Article 2 paragraph (1) committed under particular circumstances and/or the loss of the state reaching Rp. 100,000,000,000 (one hundred billion), a death sentence can be imposed or additional punishment as intended in Article 18 paragraph (1) of this Law can be imposed or when the state loss reaches Rp. 1,000,000,000,000 (1 trillion), a death sentence can be imposed or additional punishment as intended in Article 18 paragraph (1) of this Law can be imposed”. This matter is considered necessary to respond to the aspect of the need for corruption eradication that guarantees the power of justice and legal certainty. Keywords: Reconceptualization, Death Sentence, Corruption

Page 503 of 563 | Total Record : 5629

 501   502   503   504   505 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue