cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 504   505   506   507   508 
PENGUATAN KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN POLITIK HUKUM MELALUI PERUBAHAN UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Irqi Sheva Maulana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Irqi Sheva Maulana, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: irqisheva_@student.ub.ac.id ABSTRAK Menelaah politik hukum mengenai DPD yang menyebabkan adanya permasalahan ketimpangan di dalam kelembagaan DPD dan ketidakproporsionalan komposisi yang sama dalam anggota DPD di setiap provinsi.. Hal tersebut dibuktikan dengan bunyi pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menafsirkan bahwasannya jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR dan anggota DPD di setiap provinsi memiliki jumlah yang sama. Dalam hal ini dapat menimbulkan konflik kelembagaan di dalamnya dikarenakan kedua lembaga tersebut sama-sama dipilih oleh rakyat melalui sistem yang sama yakni pemilihan umum. Dan kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari MPR berdasarkan pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945. Kemudian terkait dengan komposisi anggota DPD di setiap provinsi yang sama dinilai tidak proporsional dikarenakan masing-masing daerah berbeda kebutuhannya yang didasari atas luas wilayah dan jumlah penduduknya. penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis dan pendekatan konsep. Adapun hasil dari penelitian ini yakni politik hukum DPD bersifat dinamis dimulai dari adanya senat hingga utusan daerah. Kemudian terjadi reformasi yang menyebabkan lahirnya DPD sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI dan merepresentasikan daerah hingga saat ini. Kemudian setelah mengetahui politik hukum DPD terdapat bentuk penguatan kelembagaannya. Hal tersebut dilihat dari adanya ketimpangan keanggotaan maupun ketidakproporsional komposisi DPD disetiap provinsi. Maka dari itu dilakukan perubahan UUD NRI 1945 untuk menambah jumlah anggota DPD agar sama dengan DPR, kemudian mengenai komposisi anggota di setiap provinsinya tidak sama, melainkan ditentukan berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Kata Kunci: DPD, Kelembagaan, Politik Hukum, dan Penguatan ABSTRACT Delving into the legal politics regarding Regional Representative Council may cause overlapping problems in the council and an imbalance of composition in the council in every province. This is obvious in Article 22C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (henceforth referred to as the Constitution), interpreting that the number of the members of the council should not exceed one-third of the total number of the council’s members, and each council in every province has the same number. This situation can spark institutional conflicts in both councils, considering that these two councils are voted by the members of the public through general elections, and these two councils represent part of the People’s Consultative Assembly according to Article 2 paragraph (1) of the Constitution. The composition of the members of the Regional Council in each province is considered not proportional since every province has its own different needs, area, and population. This research employed normative-juridical methods and historical and conceptual approaches, revealing that the legal politics of the Regional Council is dynamic, and this is represented by the presence of the senate and regional representative members. The reform lies in the fact that the Regional Representative Councils exist to protect the Unitary State of Indonesia and represent regional areas. Institutional reinforcement can be performed after the legal politics of the council is figured out. This is obvious in the disproportional number of the numbers of members and the composition of the council in each province. Thus, the amendments to the Constitution took place in order to add the number of members of the council to reach the same portion of the members in the council. The composition of the members in each province is not equal since it should adjust the area and population. Keywords: regional council, institutional, legal politics, reinforcement
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN WAKTU ISTIRAHAT BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DI INDONESIA Isma Hanifa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isma Hanifa, Syahrul Sajidi, Zora Febriane Dwithia Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ismaah24@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan waktu istirahat yang ideal bagi pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia. Saat ini pengaturan mengenai waktu istirahat bagi pekerja rumah tangga belum diatur. Pada Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa sektor usaha atau pekerjaan tertentu pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat diatur tersendiri di dalam Keputusan Menteri. Pekerja rumah tangga termasuk dalam sektor usaha atau pekerja tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan khusus mengenai pekerja rumah tangga sendiri sudah dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, namun belum bisa untuk melindungi hak pekerja rumah tangga khususnya waktu istirahat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pekerja rumah tangga,bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji berasal dari buku, surat kabar, pendapat ahli hukum, dari segi kepustakaan, jurnal penelitian dan artikel internet, bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, kamus bahasa inggris-bahasa indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum digunakan melalui studi kepustakaan dan akses internet. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis interpretatif gramatikal digunakan dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dari segi bahasa yang digunakan, interpretatif sistematif penafsiran terhadap hubungan antara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantungan. Berdasarkan hasil penelitian ini maka akan didapatkan waktu istirahat yang idel bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Waktu Istirahat, Waktu Ideal ABSTRACT This research aims to investigate the ideal break time for housemaids in Indonesia. Breaktime for housemaids is not regulated in regulations. Article 77 Paragraph (4) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower elucidates that the business sectors or particular jobs in terms of working hours and break time are independently governed by a Ministerial Decree. Housemaid is a job categorized as a business sector or a particular kind of job mentioned in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Particular regulation regarding housemaids is governed in Ministerial Regulation Number 2 of 2015 concerning Protection for Housemaids, but this provision cannot protect housemaids, especially within break time scope. This research employed a normative method with a primary approach involving data from relevant laws concerning housemaids; a secondary approach involving books relevant to the issue studied, newspapers, legal experts’ notions, library research, research journals, and articles from the Internet; tertiary data obtained from Indonesian dictionary, law dictionary, Indonesian-English dictionary. The data were analyzed based on grammatical interpretative techniques by interpreting legislation in terms of the language used. A systematic interpretation was also used to investigate the connection between laws and regulations. This research is conducted to answer the issue regarding the break time of housemaids. Keywords: housemaids, break time, ideal time
IMPLIKASI HUKUM PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENYESUAIAN BATAS ANTARA FIR JAKARTA DAN SINGAPURA Joeliano Jeremies Waraney Wuisang
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Joeliano Jeremies Waraney Wuisang, Adi Kusumaningrum, Dony Aditya Prasetyo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: wuisangjojo@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi Implikasi Hukum dari Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang penyesuaian batas antara FIR Jakarta dan Singapura serta untuk menganalisis proses pengesahan dari Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang penyesuaian batas antara FIR Jakarta dan Singapura yang telah dilakukan menggunakan istrumen Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan metode pendekatan Statuta, Pendekatan Kesejarahan, dan Pendekatan Konseptual. Jenis data primer dan sekunder yang diperoleh penulis telah dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa implikasi hukum setelah meratifikasi perjanjian penyesuaian batas FIR, yaitu bertambahnya luasan Total FIR Indonesia dan pendelegasian beberapa wilayah ruang udara Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Republik Singapura. Serta dapat ditarik kesimpulan bahwa pengesahan perjanjian tersebut masih dianggap belum tepat, karena masih belum sesuai dengan amanat dari Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta tidak sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. Kata Kunci: Implikasi, perjanjian, pendelegasian, ruang udara, FIR Singapura ABSTRACT This research aims to identify the legal implication of the treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore regarding the border adjustment between FIR Jakarta and Singapore and analyze the process of the validation of the treaty between both governments. This validation refers to Presidential regulation Number 109 of 2022. This research employed normative-juridical methods and historical and conceptual approaches. Both primary and secondary data were analyzed based on descriptive-qualitative methods. The research results reveal that this treaty between the two governments has added an area of 249,575 km2 of FIR Jakarta. The total area of FIR Jakarta was previously 2,593,150 km2. This area was extended in size by 245.575 km2. However, within the airspace area where adjustments have been made, there are several airspace areas whose air navigation should be delegated by the Government of the Republic of Indonesia to the Government of the Republic of Singapore. In this treaty, the Government of the Republic of Indonesia has been committed to setting coordination with the Government of the Republic of Singapore to provide appropriate navigation service, and guarantee the safety, order, and air traffic according to the regulation set by ICAO. The validation of the treaty between the two governments regarding the border adjustments of the FIR of both countries according to the ratification of the Government of the Republic of Indonesia is not yet appropriate since it refers to Article 10 of Law Number 24 of 2000 concerning International Treaties, elucidated by the Constitutional Court Decision Number 24 of 2000 concerning International Treaties. The treaty should be validated by using the instrument of the validation of Law. Keywords: implication, treaty, delegation, airspace, FIR Singapore
URGENSI PENGATURAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KOMPENSASI BAGI PEMILIK CAGAR BUDAYA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Kadek Feby Sri Pratiwi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kadek Feby Sri Pratiwi, Shinta Hadiyantina, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: febyprtw@student.ub.ac.id ABSTRAK Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis terkait kekosongan hukum dalam pengaturan secara teknis berupa Peraturan Walikota terkait pemberian insentif dan kompensasi cagar budaya di Kota Denpasar. Penelitian dengan jenis yuridis normatif ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan dianalisis melalui interpretasi gramatikal, ekstensif, dan sosiologis untuk dapat mengkaji sistem hukum yang berlaku, baik secara normatif dan empiris, serta dapat melakukan pemecahan masalah atas isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menghasilkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dapat mengakomodir secara optimal ketentuan terkait pemenuhan hak insentif dan kompensasi yang dimiliki pemilik cagar budaya. Kemudian, Pemerintah Daerah Kota Denpasar memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan sesuai kompetensi daerahnya, yaitu melalui pembentukan Peraturan Walikota terkait tata cara pemberian insentif dan kompensasi bagi pemilik cagar budaya di Kota Denpasar untuk mengatasi kekosongan hukum yang terjadi. Sehingga, tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai dan terlaksana bagi seluruh pihak, baik bagi masyarakat dan juga Pemerintah Kota Denpasar. Kata Kunci: Kekosongan Hukum, Insentif dan Kompensasi Cagar Budaya, Peraturan Walikota ABSTRACT This research aims to analyze the legal loophole in Mayor Regulation concerning the provision of incentives and compensation of cultural heritage in Denpasar city with normative juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. Research data were analyzed based on grammatical, extensive, and sociological interpretation techniques to study the current legal systems both normatively and empirically. It is expected that the problems studied could be resolved. The research results reveal that the current legislation has not been able to optimally accommodate the provision regarding the provision of incentives and compensation as the rights of cultural heritage owners. The local government of Denpasar city has the authority to set a regulation that fits the regional competence according to the Mayor Regulation concerning the procedures of providing incentives and compensation for cultural heritage owners in Denpasar city to fill the legal loophole. This is all intended to allow for reaching the objectives of legal certainty, justice, and legal significance for the sake of all parties, including the members of the public and the local government of Denpasar city. Keywords: Legal Loophole, Incentive and Compensation Given to Cultural Heritage, The Mayor Regulation
PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMBUANGAN AIR LIMBAH PEMURNIAN PASIR KABUPATEN PONOROGO Maula Wahyu Sejati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maula Wahyu Sejati, Istislam, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: maulawahyu@student.ub.ac.id ABSTRAK Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pembuangan Air Limbah oleh Usaha Pemurnian Air tekasit kasus tersumbatnya aliran irigasi sawah oleh limbah usaha pemurnian pasir di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Hal ini dilatarbelakangi bahwa di Kabupaten Ponorogo khususnya di Kecamatan Jenangan telah ditemukan permasalahan mengenai tersumbatnya irigasi sawah oleh limbah usaha pemurnian pasir. Sawah warga yang terletak di Kecamatan Jenangan khususnya di Desa Sraten, Desa Sedah, Desa Panjeng memang terdapat beberapa usaha pemurnian pasir yang terletak tidak jauh dari sawah warga. Permasalahan inilah yang diangkat penulis untuk penelitian pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pembuangan air limbah oleh usaha pemurnian pasir. Dalam upaya pendekatan ini yang digunakan yaitu metode yuridis sosiologis dimana penulis mengamati objek yang diteliti dan melihat fakta yang ada di lapangan. Penulis juga menggunakan data primer dimana diperoleh dari wawancara langsung. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terkait Limbah Usaha Pemurnian Pasir yaitu meliputi peninjauan lapangan, peninjauan izin, prasarana, pengambilan sampel limbah dan pemeriksaan kolam pemurnian belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, dikarenakan terdapat hal-hal yang belum dilaksanakan oleh Aparatur Dinas Lingkungan Hidup yaitu data usaha dari Dinas Lingkungan hidup dengan dilapangan berbeda, pelaksanaan pengawasan belum dilaksanakan di seluruh usaha pemurnian pasir, belum adanya Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan pengawasan, laporan usaha pemurnian pasir setiap 6 bulan sekali yang belum sepenuhnya terlaksana, dan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan pengecekan rutin terhadap usaha-usaha yang pernah melakukan pelanggaran. Kata Kunci: Pengawasan, Limbah Air, Usaha Pemurnian Pasir ABSTRACT This research discusses the control conducted by the Environment Agency regarding sand purification wastewater following the issue of irrigation canals clogged by sand purification waste in the Sub-District of Jenangan, the Regency of Ponorogo. This research topic departed from the fact that the Regency of Ponorogo, especially in the Sub-District of Jenangan in Sraten, Sedah, and Pajeng villages has been home to sand purification industries located not far from rice fields. This research employed socio-juridical approaches intended to observe the object studied and to find out the facts in society. Research data consist of primary materials obtained from direct interviews. The research result reveals that the control over this wastewater coming from sand purification involving field observation, permit, infrastructure, waste sampling, and purification pond assessment does not comply with the existing regulations due to missed agenda that should be performed by the apparatuses of the Environment Agency. Moreover, the data in the agency and that in the field are different, the control does not touch all purification industries in this context, the Standard Operating Procedure is absent in the control, and the apparatuses of the Environment Agency do not regularly check the related industries committing violations. Keywords: control, wastewater, sand purification industries
KAJIAN YURIDIS MENGENAI BARANG RAMPASAN NEGARA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN PENIPUAN PERUSAHAAN PENYEDIA LAYANAN UMRAH (FIRST TRAVEL) Muti’ah Yustikasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muti’ah Yustikasari, Lucky Endrawati, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mutiayustikasari98@gmail.com ABSTRAK Pada kasus First Travel ini terjadi kesalahan penangananan terhadap aset sitaan. Menurut Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Aset-aset tersebut menjadi barang rampasan negara yang artinya tidak dikembalikan kepada jemaah melainkan jadi rampasan negara. Aset First Travel yang tersisa sudah selayaknya menjadi hak jamaah First Travel yang tertipu dari promo umrah bodong tersebut. Pada perkara ini, negara tidak mengalami kerugian sehingga putusan tersebut dinilai salah jalur. Pada perkara ini seharusnya dalam memutus suatu putusan hakim melihat dari sisi korban. Perlindungan hukum kepada korban atas kerugian yang terjadi khususnya dalam perkara penipuan sudah selayaknya harus menjadi pertimbangan hakim, hal ini yang menarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan aset rampasan negara yang dapat memenuhi perlindungan hukum terhadap korban khususnya dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh agen penyedia layanan umrah. Penulis hendak mengkaji terkait dengan kedudukan aset sitaan yang menjadi barang ranpasan negara dalam hukum positif Indonesia, serta perlindungan hukum terhadap korban penipuan khususnya dalam perkara first travel yang dapat menjamin rasa keadilan bagi korban. Sehingga penulis merumuskannya dalam judul penelitian yakni Kajian Yuridis Mengenai Barang Rampasan Negara Dalam Upaya Perlindungan Korban Penipuan Perusahaan Penyedia Layanan Umrah (First Travel). Kata Kunci: Barang rampasan Negara, Perlindungan korban penipuan, Perusahaan penyedia layanan umrah, First Travel ABSTRACT Court Decision Number 3096 K/Pid.Sus/2018 declares that asset confiscated by the state is under the control of the state and not returned to the affected customers. Specifically, the customers using the services provided by First Travel to organize their Umrah Program became the victims of the fraud committed by First Travel, and they lost their money due to the fraud, while the asset of First Travel was confiscated by the state but not returned to the customers regarding the loss they experienced. This is viewed as an inappropriate court decision since the position of the victims did not receive enough attention. The legal protection for the victims should have been taken into account by the judges. Departing from the issue above, this research aims to delve into the position of the confiscated asset according to the positive law in Indonesia and study the legal protection for the victims that can assure justice for the victims. Keywords: State booty, Fraud victim protection, Umrah service provider companies, First Travel
ANALISIS KRITERIA DAN TOLAK UKUR PERLINDUNGAN EASTER EGG SEBAGAI HOMAGE DAN PELANGGARAN HAK CIPTA (STUDI PERBANDINGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 28 TAHUN 2014 INDONESIA, BEIJING TREATY ON AUDIOVISUAL PERFORMANCES, DAN COPYRIGHT ACT OF 1976 AMERIKA SERIKAT) Nadia Putri Nabella
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nadia Putri Nabella, Yenny Eta Widyanti, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nadiaptr211@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria dan tolak ukur hukum hak cipta terhadap tindakan easter egg. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Di dalam sebuah karya cipta audiovisual, seperti permainan video, didalamnya seringkali disisipkan rujukan terhadap karya lain, sebagai bentuk homage terhadap karya cipta yang dirujuk. Hal tersebut biasa disebut dengan easter egg, yang dapat bersifat komedi ataupun kritik. Kriteria dan tolak ukur hukum hak cipta Indonesia terhadap bagaimana easter egg dapat termasuk sebagai sesuatu yang dilindungi dan termasuk pelanggaran hak cipta masih kurang jelas dan lengkap. Hal ini dapat dilihat dengan adanya permainan video di Indonesia yang mengambil bagian dari karya lain tanpa izin dari pencipta asli untuk dijadikan sebuah easter egg. Dengan adanya masalah tersebut maka akan membuat pencipta enggan untuk membuat sebuah karya baru. Dari hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa di Indonesia terkait easter egg dapat dikategorikan sebagai fair use berdasarkan UU No.28 Tahun 2014. Jika dilihat dari Pasal 44 ayat (1) huruf a, pengambilan karya orang lain dengan tujuan kritik diperbolehkan selama tidak merugikan kepentingan yang wajar, namun pasal tersebut tidak memiliki kriteria dan tolak ukur yang jelas terkait indikator kepentingan sewajarnya. Jika dibandingkan dengan pengaturan di Amerika Serikat, mereka memiliki faktor tegas berupa empat indikator untuk menentukan batasan penggunaan wajar yang terdapat di dalam U.S.C Section 107. Kata Kunci: Analisis Kriteria dan Tolak Ukur, Perlindungan, Easter Egg, Pelanggaran Hak Cipta ABSTRACT This research aims to study the criteria and the standards of copyright law in the case of the easter egg. This research was conducted based on normative-juridical methods, and statutory, comparative, and conceptual approaches. In audiovisual work such as video games, there are often references to other creative works therein, serving as homage to the creative works referred to; this is known as an easter egg usually presented in a humorous way or as criticism. However, the criteria and standards in copyright law in Indonesia concerning how an easter egg could be categorized as something protected or as a copyright infringement are not elucidated. This is obvious in video games adopted from other creative works as easter egg without the consent of the owners. This unfair conduct will raise reluctance among creators to create more creative work. The research results have found that the easter egg in Indonesia can be categorized as fair use according to Law Number 28 of 2014. Viewed from Article 44 paragraph (1) letter a, using another party’s creative work is acceptable as long as it does not spoil the fair use principle. However, this article does not elaborate on the criteria and standards of the indicators of fair use. As a comparison, the US has strict factors indicated in four indicators to set the scope of fair use as outlined in U.S.C Section 107. Keywords: analysis of criteria and standards, protection, easter egg, copyright infringement
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SMART CONTRACT DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN MODAL MELALUI EQUITY CROWDFUNDING Sabilla Salsabilla
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sabilla Salsabilla, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sabillasal@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penggunaan smart contract dalam kegiatan penghimpunan modal melalui equity crowdfunding di Indonesia. Meskipun secara terminologi smart contract dapat diartikan sebagai “kontrak pintar”, namun kedudukannya dalam transaksi jual-beli efek pada platform equity crowdfunding bukan benar-benar berfungsi sebagai “kontrak”. Adapun hingga saat ini, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur penggunaan Smart Contract, baik secara umum maupun bagi kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang di analisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Adapun didapatkan hasil penelitian yaitu, bahwa kedudukan hukum smart contract dalam kegiatan penghimpunan modal melaui equity crowdfunding lebih merujuk kepada definisinya sebagai suatu kode, karena dalam penyelenggaraannya smart contract telah dikodekan terlebih dahulu untuk menjalankan perintah atau transaksi jual-beli efek pada platform secara otomatis. Kedudukan hukum smart contract dalam penyelenggaraan equity crowdfunding ini sendiri dapat mengacu kepada definisi Agen Elektronik yang diatur dalam UU ITE. Selanjutnya, penggunaan smart contract untuk penyelenggaraan equity crowdfunding yang tertuang dalam Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 hanya diatur sedikit yaitu sebagai “penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi”, adapun pengaturan tersebut memberikan implikasi atau akibat hukum penggunaan Smart Contract yang tunduk pada ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik yang diatur dalam UU ITE serta peraturan pelaksananya. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Smart Contract, Penghimpunan Modal, Equity Crowdfunding ABSTRACT This research aims to juridically analyze the use of smart a contract in crowdfunding through equity crowdfunding in Indonesia. Although a smart contract is so-called, its position in a stock transaction in an equity crowdfunding platform does not serve as a contract. To date, there have not been any provisions regulating the use of smart contracts in a general scope and smaller scope restricted to financial service activities in Indonesia. This research employed normative juridical methods and statutory, analytical, and conceptual approaches. The materials involve primary, secondary, and tertiary data analyzed according to grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that smart contract in equity crowdfunding is more identified as a code, considering that smart contract is decoded to do a command or stock transaction in an automated platform. The legal standing of a smart contract in equity crowdfunding can refer to the definition of an electronic agent as regulated in Electronic Information and Transactions. Furthermore, smart contract in equity crowdfunding outlined in the Regulation of Financial Services Authority Number 57/POJK.04/2020 is not proportionately regulated as “the administrator of technology and information-based supplementary services. This regulation leaves an implication or a legal consequence regarding the use of smart contract that complies with the provision governing the administration of electronic systems outlined in Law concerning Electronic Information and Transactions and delegated laws. Keywords: legal standing, smart contract, capital funding, equity crowdfunding
ANALISIS YURIDIS SISTEM UPAH BERDASARKAN SATUAN HASIL DAN WAKTU DITINJAU DARI PERSPEKTIF KETENAGAKERJAAN Sylvi Ade Anggraini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sylvi Ade Anggraini, Budi santoso, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: sylvianggraini4361@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang “Analisis Yuridis Sistem Upah Berdasarkan Satuan Hasil dan Waktu Ditinjau dari Perspektif Ketenagakerjaan.” Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan penelitian historis dan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik interpretasi. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan skunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal, pendapat ahli hingga penelitian-penelitian terkait yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan yuridis tentang sistem upah berdasarkan satuan hasil dan waktu ditinjau dari perspektif ketenagakerjaan, berdasarkan Peraturan Turunan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2022, bahwa upah berdasarkan satuan waktu ditetapkan berdasarkan per jam, per harian, atau bulanan. Sedangkan upah berdasarkan hasil ditetapkan sesuai hasil pekerjaan yang telah disepakati. Sistem upah berdasarkan hasil diperuntukkan kepada pekerja paruh waktu. Penetapan besarnya dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Pekerja yang bekerja minimum 8 jam/hari atau 40 jam per minggu akan mendapatkan upah bulanan. Adapun pekerja yang bekerja di bawah 35 jam/minggu akan menggunakan pengaturan pengupahan per jam dan dapat bekerja di lebih dari 1 perusahaan. Namun perlu digarisbawahi bahwa upah per jam tidak menggantikan upah bulanan. Upah per jam diberlakukan untuk mengakomodir pekerjaan yang bersifat jasa seperti konsultan atau pekerja paruh waktu dengan tetap memberikan perlindungan pekerjaan (job security). Penentuan upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Kata Kunci: Upah, Tenaga Kerja, Satuan Waktu, Hasil ABSTRACT This research aims to study the juridical wage scheme according to completed tasks and time seen from the perspective of employment. With normative-juridical approaches and historical and statutory approaches, this research analyzed data based on interpretation techniques. The legal materials involved primary and secondary data obtained from laws, journals, experts’ notions, and related studies as references. The research results show that the juridical method regarding wage scheme according to completed tasks and time from the perspective of employment and according to Job Creation Law Number 11 of 2022 as a delegated law, wage according to the time unit is calculated per hour, per day, or per month, while according to the task completion unit, the wage follows the portion of the completed task as agreed upon. The wage scheme according to the portion of tasks completed is for workers working part-time. The amount of wage is set by a company according to the agreement between labourers/workers and their employer. Workers working at least 8 hours/day or 40 hours per week have the right to monthly wages. Those working under 35 hours/week refer to a per-hour scheme and they are allowed to work in more than one company. However, it is important to highlight that per-hour wage does not replace monthly wage. Hourly wage applies to accommodate jobs that provide services like consultants or part-time workers where job security is still taken into account. The minimum wage is set according to the economic condition and labour affairs. Keywords: wage, manpower, time unit, completed task
POLITIK HUKUM PELEMBAGAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM LEMBAGA HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Idris Yazid Prayugo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Idris Yazid Prayugo, Ibnu Sam Widodo, Ria Casmi Arrsa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: idrisprayugo@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini berfokus pada permasalahan terkait Politik Hukum Pelembagaan Pemilihan Kepala Desa dalam Lembaga Hukum Pemilihan Umum di Indonesia. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi problematika krusial yang tidak diatur secara jelas dan selesai (in complete norm) dalam peraturan perundang-undangan yang membahas pemilihan kepala desa. Permasalahan terdapat pada kelembagaan Pilkades yang berimplikasi terhadap penyelenggara dan pelaksanaannya sehingga berpengaruh pada out put dari Pilkades itu sendiri. Dari permasalahan tersebut, penulis kemudian melakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa politik hukum pelembagaan pemilihan kepala desa dalam lembaga hukum pemilihan umum di Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa dasar pertimbangan terhadap politik hukum pelembagaan pemilihan kepala desa. Yaitu, berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Serta keraguan atas eksistensi kelembagaan pemilihan kepala desa. Masalah ini bisa muncul karena unsur-unsur organisasi yang dibutuhkan dalam pemilihan kepala desa tidak terintegrasi dan atau yang terbentuk tidak memiliki kewenangan dan kedudukan untuk mengeksekusi secara efektif. Penulis menganggap perlu diaturnya KPU untuk menyelenggarakan dan Bawaslu untuk mengawasi pemilihan kepala desa. Demi tujuan hukum yang lebih mulia, yaitu ketertiban dalam sistem pemilihan kepala desa, dengan menunjuk lembaga yang berkompeten dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif pilkades. Pemberian wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa hasil pilkades menjadi penting sebab ketertiban menjadi sangat penting karena akan memberikan kebahagiaan bagi masyarakat dengan terselenggaranya pemilihan kepala desa yang baik. Kata Kunci: politik hukum, pemilihan kepala desa, pemilihan umum, tujuan hukum ABSTRACT This research focuses on the problems of legal politics in the Institutionalization of Village Head Elections in a Legal Institution of General Elections in Indonesia. The topic departed from the crucial problems that are not governed appropriately in regulation and are not set forth as a complete norm in the law concerning village head elections. This issue lies in the institutionalization of village head elections, leaving implications on the administration of general elections and the outputs of the village head general elections per se. From this perspective, this research aims to find out and analyze the legal politics of the institutionalization of village head elections within a legal institution of general elections in Indonesia. From the research conducted, some considerations were made regarding the legal politics of the institutionalization of village head elections. According to philosophical, sociological, and juridical principles, and the doubt over the existence of the institutionalization concerned, these problems could emerge because the organizational elements needed in the elections are not integrated, or the established institution does not hold any authority and position to carry out effective execution. Thus, it is necessary to regulate General Election Commission to hold and General Election Supervisory Body to supervise village head general elections. This is all intended to realize the noble objectives of law by creating good order in the system of village head elections by appointing competent and reliable institutions in executive, legislative, and judicative village head general elections. The delegation of the authority to the District Court to judge the disputes of the results of village head elections is crucial simply because social order is paramount in society. Keywords: legal politics, village head elections, general elections, legal objectives

Page 506 of 563 | Total Record : 5629

 504   505   506   507   508 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue