cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 511   512   513   514   515 
ANALISIS PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 (STUDI DI BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) Eva Lidia Sidabutar
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eva Lidia Sidabutar, Lutfi Effendi, Amalia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: evalidia@student.ub.ac.id Abstrak Pada penulisan skripsi ini, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi D.I.Yogyakarta pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020. Penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa masih ditemukannya pelanggaran netralitas yang dilakukan secara sadar dan terang-terangan oleh Aparatur Sipil Negara sebelum, pada saat dan sesudah pelaksaan pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencegah terjadinya hal serupa pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang akan datang, dan juga untuk meningkatkan kesadararan Aparatur Sipil Negara akan pentingnya bersikap Netral demi terselenggaranya kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka penulis menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini yaitu metode penelitian empiris atau sosio legal dengan pendekatan yuridis sosiologis dan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diambil atau dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukan bahwa masih ditemukannya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu mentalitas birokrasi yang jauh dari semangat reformasi, adanya kepentingan politik partisan Aparatur Sipil Negara yang memiliki hubungan kekerabatan dengan calon, adanya intimidasi atau tekanan dari berbagai pihak dan penegakan hukum yang masih birokratis serta adanya politisasi birokrasi yang dilakukan oleh calon peserta pemilihan Kepala Daerah. Kata Kunci: netralitas, aparatur sipil negara, pemilihan kepala daerah Abstract This research aims to analyze the settlement of the violations of the neutrality of State Civil Apparatuses conducted by the General Election Supervisory Body (henceforth referred to as Bawaslu) in the Province of Yogyakarta for Regional Head election in the Regency of Gunungkidul 2020. This research topic departed from the fact that neutrality violations were blatantly committed by state civil apparatuses during and after regional head elections. From this issue, this research aims to prevent such unfair acts and to emphasize how important it is to be neutral to support the policy and the management of state civil apparatuses according to the current legislation. This research employed empirical and socio-legal methods and socio-juridical and statutory approaches. The research was conducted based on a normative-juridical scheme. Primary and secondary data were garnered from library research and a field study. The research results indicate that violations of neutrality were quite common in such electoral events in the Regency of Gunungkidul in 2020. This could happen because the bureaucratic mentality was not even close to the reform spirit. Moreover, there had been some political interests of partisans from state civil apparatuses having a kinship connection to candidates. Other contributing factors also involve intimidation or force coming from other parties, bureaucratic law enforcement, and bureaucratic politicization done by candidates of the elections. Keywords: neutrality, state civil apparatuses, regional head election
URGENSI PENGATURAN STANDAR AKSESIBILITAS DIGITAL PADA PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT BAGI PENYANDANG DISABILITAS GUNA MEWUJUDKAN INCLUSIVE GOVERNANCE Febrina Putri
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Febrina Putri, Muktiono, Muhammad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: febrinaputri@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketidaklengkapan hukum pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atas pedoman dalam penyelenggaraan e-government sehingga menimbulkan hambatan akses bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut berimplikasi pada keterbatasan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi di masyarakat, termasuk mendapatkan pelayanan publik sehingga berpotensi menyebabkan inclusive governance tidak tercapai. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana keterpaduan antara standar aksesibilitas digital pada penyelenggaraan e-government bagi penyandang disabilitas dengan pelaksanaan inclusive governance? (2) Bagaimana urgensi dan upaya pengaturan standar aksesibilitas digital pada penyelenggaraan e-government bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan inclusive governance? Penelitian ini bermetode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan-bahan hukum dianalisis dengan teknik penafsiran sistematis dan gramatikal. Setelah dilaksanakan penelitian, diperoleh jawaban bahwa pengaturan aksesibilitas digital pada e-government masih diatur secara umum dan tidak terdapat pedoman atau SOP yang berimplikasi pada hambatan aksesibilitas penyandang disabilitas. Dengan tingkat digital inklusi yang rendah, masih banyaknya kesulitan dalam mengakses e-government, dan belum terdapat standar aksesibilitas digital penyandang disabilitas, maka berdampak pada penyelenggaraan e-government yang belum inklusif. Aksesibilitas digital terjadi ketika media digital seperti website, aplikasi, atau alat elektronik dapat dipahami oleh penyandang disabilitas. Ekosistem digital yang inklusif mampu memberdayakan masyarakat melalui kemudahan mengakses layanan yang dibutuhkan, terlibat aktif di masyarakat, dan mengejar ketertinggalan. Dengan demikian, perlu kerangka peraturan dan strategi yang tegas untuk aksesibilitas e-government. Kewajiban perancangan dan pengembangan platform e-government dapat disesuaikan dengan pedoman yang diadopsi melalui WCAG sebagaimana dilaksanakan oleh Uni Eropa serta mengatur keterlibatan penyandang disabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan e-government. Kata kunci: aksesibilitas digital, sistem pemerintahan berbasis elektronik, penyandang disabilitas, tata kelola pemerintahan inklusif Abstract This research departed from the incompleteness of law in Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Governmental System regarding the guidelines of e-government administration that raises hindrances to accessibility for people with disabilities. This issue certainly restricts people with disabilities from participating in society and accessing public services, making inclusive governance impossible to reach. From this issue, this research aims to investigate: (1) how should digital accessibility standards and e-government be integrated for people with disabilities to realize inclusive governance? (2) what urgency exists for people with disabilities to realize inclusive governance? This research was based on normative law with statutory, conceptual, and comparative approaches. Research materials were analyzed using systematic and grammatical interpretation. The results discovered that digital accessibility on e-government is generally regulated without any guidelines or SOP available, giving rise to the impeding issues in the accessibility for people with disabilities. This also affects the administration of e-government which is not inclusive. Digital accessibility may take place when digital media such as websites, applications, or electronic devices can be comprehended by people with disabilities. Inclusive digital ecosystems allow people to access services as they need, actively participate in society, and be at the forefront. To achieve all these expectations, strict regulatory frameworks and strategies are required to allow for accessibility to e-government. The obligation of both designers and developers of e-government platforms can be adjusted to the guidelines adopted from WCAG as applied in the European Union regulating the participation of people with disabilities in each process of e-government administration. Keywords: digital accessibility, electronic-based governmental system, people with disabilities, inclusive governance
IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF C PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU) Dewa Ayu Putu Tarisha Prima Dewi
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewa Ayu Putu Tarisha Prima Dewi, Istislam, Triya Indra Rahmwan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: tarishaprimadewi@gmail.com Abstrak Lingkungan hidup yang bersih dan sehat secara sederhana dapat dilihat dari mekanisme dan tata cara pengelolaan sampah. sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun makhluk hidup. Pengolahan sampah harus dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari sumber timbulan sampah hingga pada pemrosesan akhir sampah, agar dapat memberikan dampak yang baik bagi kesehatan, lingkungan maupun ekonomi. Penelitian ini mengkaji penerapan suatu hukum di masyarakat berdasarkan kenyataannya dan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kota Batu dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan salah satunya dengan memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah terdapat kendala serta pelaksanaannya belum optimal. Kata kunci: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu; Memfasilitasi, Mengembangkan, Melaksanakan Upaya Pengurangan, Penanganan dan Pemanfaatan Sampah, Pengelolaan Sampah Abstract A healthy and clean environment relies on the mechanism and the procedures of how waste is managed. Waste may result from domestic waste dumped on a daily basis and or solid waste coming from the natural process, all of which may raise negative impacts on the environment unless they are appropriately managed. Waste management must be conducted thoroughly, ranging from waste generation to end process to allow for good results for health, environment, and economy. This research studies the application of law to describe, study, and analyze the task of the local government of Batu City in enviro-friendly waste management by developing, performing, reducing, handling, and using waste. The research results conclude that this task has not been optimally performed. Keywords: Environmental Services of Batu City, facilitating, developing, reducing, handling, using waste, waste management.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 47 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK Devicky Zistama Hepy Raya
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Devicky Zistama Hepy Raya, Shinta Hadiyantina, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT.Haryono No.169 Malang e-mail: devickyzstmaaa@student.ub.ac.id Abstrak Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan masih banyaknya pelanggaran Pasal 47 yaitu setiap tahunnya masih banyak ditemukan warung, cafe kuliner menerima dan melayani konsumen anak pada jam-jam sekolah. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak dan (2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dan upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Dari hasil penelitian dengan metode sosio legal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja guna menanggulangi adanya pelanggaran dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil karena belum mampu menekan masalah yang timbul akibat dari penyelenggaraan kegiatan usaha yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Terkait dengan pemberian sanksi, belum sepenuhnya mengacu kepada Pasal 51 karena pada kenyataannya penerapan sanksi hanya berupa pemberian teguran secara lisan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, Kota Kediri, Satuan Polisi Pamong Praja Abstract This research topic departed from the violations of Article 47, where cafes and food centers are found to serve children during school hours. From this issue, this research aims to investigate (1) the law enforcement over the violations of Article 47 of Regional Regulation of Kedir City Number 6 of 2016 concerning the Development of a Child-Friendly City and (2) the impeding factors and measures taken by Civil Service Police Unit of Kediri City in enforcing the law regarding this matter. With socio-legal methods and socio-juridical approaches, this research discovered that the law enforcement performed by the Civil Service Police Unit has not been quite effective, considering that the issue concerned often happens, and it certainly interrupts the growth of the children. Moreover, the imposition of sanctions has not fully referred to Article 51 simply because it only involves a direct warning. Keywords: law enforcement, Regional Regulation of Kediri City Number 6 of 2016 concerning the Development of Child-Friendly City, Kediri City, Civil Service Police Unit
FORMULASI PENGATURAN KONSEP GREEN LENDING DALAM MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN OLEH BANK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN Nurzaskia Ernita Puspa Dewi
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nurzaskia Ernita Puspa Dewi, Reka Dewantara, Moh. Hamidi Masykur Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nurzaskiaernita@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan dan mencari urgensi pengaturan mengenai konsep green lending kepada perusahaan Pertambangan dan mengetahui serta menemukan formulasi pengaturan konsep green lending kepada perusahaan pertambangan yang berkepastian hukum. Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik (POJK Keuangan Berkelanjutan) yang telah diterbitkan oleh OJK sebelumnya telah mengatur beberapa hal yaitu terkait Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, TJSL, dan Laporan Keberlanjutan. Dalam hal ini, Peraturan Keuangan Berkelanjutan belum mengatur secara spesifik terkait green lending pada perusahaan pertambangan, yang dapat menghambat Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi dan berdampak pada perekonomian Indonesia, sehingga mengenai ketidaklengkapan aturan dan aturan pelaksanaannya perlu diteliti lebih lanjut. Sementara banyak Negara yang mengatur lebih lanjut mengenai green lending memiliki pengaturan yang jelas, seperti Uni Eropa. Formulasi pengaturan yang didapat penulis didasarkan pada perbandingan dengan regulasi Taxonomy Regulation di Uni Eropa dan beberapa negara lainnya mengenai pengaturan terkait green lending dan keuangan berkelanjutan seperti Cina, Bangladesh, Vietnam dan Colombia yang dibuat untuk mengklasifikasi investasi mana yang ramah lingkungan dan untuk mencegah greenwashing (tipuan praktik pemasaran hijau) atau dan membantu bank umum dan investor membuat pilihan yang lebih hijau. Kata Kunci: Pembiayaan Berkelanjutan, Perusahaan Pertambangan, Green Lending Abstract This research aims to analyze, describe, and study the urgency of regulation regarding the green lending concept for mining companies and to find the formulation of the regulation of this concept in mining companies with legal certainty. The Regulation of Financial Services Authority Number 51/POJK.03/2017 concerning the implementation of sustainable financing provided by lending services, issuers, and public companies (regarding the regulation of financial services authority concerning sustainable finance) was enacted by Financial Services Authority previously governing some matters regarding sustainable financing, social and environmental responsibilities, and sustainable reports. Sustainable financing regulation does not specifically regulate green lending in mining companies, and this weakness could hamper Indonesia from achieving the target of emission reduction affecting the Indonesian economy. This incompleteness, therefore, requires further investigation. On the other hand, several countries have already governed green lending with clear provisions, and one of them is European Union. The formulation of the regulation obtained is based on the comparison between Taxonomy Regulation in European Union and several other countries governing green lending and sustainable financing such as China, Bangladesh, Vietnam, and Colombia. This regulation was made to classify which investment is enviro-friendly and to stymie greenwashing (green market frauds) or/and to help public banks and investors make green choices. Keywords: sustainable financing, mining companies, green lending
KONSEP PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN CONSTITUTIONAL DISOBEDIENCE SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 91/PUU-XVIII/2020) Syofina Dwi Putri Aritonang
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Syofina Dwi Putri Aritonang, Indah Dwi Qurbani, Riana Susmayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: syofinaartng@student.ub.ac.id Abstrak Terjadinya tindakan constitutional disobedience yang dilakukan oleh Presiden terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 pada akhirnya menyebabkan terlanggarnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) UU MK yang menentukan putusan MK bersifat final. Sifat tersebut merupakan implementasi asas erga omnes yang bermakna bahwa putusan MK mengikat bagi seluruh pihak. Namun, masih terdapat tindakan constitution disobedience yang terjadi pada putusan MK. Akhirnya, tindakan tersebut akan menimbulkan kondisi constitutional justice delay, ketidakpastian hukum bagi pemohon. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi tindakan constitutional disobedience yang dilakukan oleh Presiden terhadap Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 32 hari pasca pengucapan putusan amar putusan. Mengenai hal ini, Presiden dapat mencabut aturan tersebut. Selanjutnya penulis menyarankan pemerintah untuk melakukan perubahan pada UU MK dengan menambahkan pasal, yakni Pasal 10A sebagai dasar pengaturan pembangkangan konstitusi serta membentuk lembaga penindak yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dengan teknik penelusuran bahan hukum studi pustaka, teknik analisis bahan hukum berupa metode hermeneutika, argumentatif. Kata kunci: constitutional disobedience, mahkamah konstitusi, ketidakpastian hukum Abstract Constitutional disobedience committed by the president against Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 violates Article 24 C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and Article 10 paragraph (1) of the Constitutional Court, declaring that this decision was final. This tendency represents the implementation of the erga omnes principle, meaning that Constitutional Court Decision is binding to all parties. However, it left constitutional disobedience, triggering constitutional justice delay that affects applicants. The research results discovered that constitutional disobedience committed by the presidents against the constitutional court decision was proven by the publication of Presidential Regulation Number 113 of 2021 32 days after the declaration of the indictment. In this case, the president could still revoke this regulation. This research suggests that the government make amendments to the Constitutional Court Law by adding to Article 10A as the fundamental provision concerning constitutional disobedience and establish an institution with the authority to impose a sanction on parties violating the rule. This research employed normative-juridical methods and statutory, case, and conceptual approaches. The research materials consisted of primary and secondary data garnered from library research. The data were analyzed based on hermeneutical and argumentative methods. Keywords: constitutional disobedience, constitutional court, legal uncertainty
URGENSI SERTIFIKASI KEANDALAN OLEH PENYELENGGARA TELEMEDICINE SEBAGAI UPAYA MEMAKSIMALKAN PERLINDUNGAN DATA KESEHATAN Alma Chesya Jasmine
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alma Chesya Jasmine, Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alma_chesya@yahoo.com Abstrak Penelitian ini mengkaji permasalahan pada aspek perlindungan data kesehatan sebagai data pribadi spesifik yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan kesehatan berbasis sistem elektronik. Dimana, salah satu upaya hukum yang dapat mengakomodir perlindungan atas data kesehatan tersebut adalah dengan pencantuman Sertifikat Keandalan atau Trustmark pada laman layanan. Namun, hal tersebut belum dapat dilakukan akibat lemahnya regulasi yang mengatur dan ketiadaan Lembaga Sertifikasi Keandalan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, serta pendekatan konseptual. Setelah melakukan studi komparisi dengan Uni Eropa, pada akhirnya diperoleh hasil kajian bahwa sehubungan dengan transformasi digital kesehatan yang berkaitan erat dengan pemrosesan data kesehatan, maka Indonesia masih membutuhkan pengaturan mengenai standarisasi sertifikat keandalan kategori kebijakan privasi untuk dapat menciptakan keseragaman dan memaksimalkan perlindungan data kesehatan dalam penyelenggaraan Telemedicine. Kemudian, model pengaturan yang tepat bagi Lembaga Sertifikasi Keandalan di Indonesia dalam mewujudkan perlindungan data kesehatan ialah dengan menambahkan pengaturan mengenai sertifikat keandalan kategori kebijakan privasi atau ketentuan Data Protection Certification pada tatanan UU PDP. Kemudian, mengacu pada skema sertifikasi keandalan Uni Eropa yakni, Europrivacy, maka Indonesia perlu membentuk peraturan teknis pada tingkat Peraturan Menteri melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk lebih lanjut menyusun kriteria dalam memberikan asesmen atau audit dalam mengeluarkan Sertifikat Keandalan yang terfokus pada bidang layanan tertentu, yang dalam penelitian ini ialah layanan kesehatan. Kata Kunci : Sertifikat Keandalan, Perlindungan Data Kesehatan, Telemedicine Abstract This research studies the issues regarding the aspect of health data protection as specific personal data in electronic system-based health services. Certification of reliability and Trustmark on the service page should be one of the legal measures that accommodate the protection of health data. However, this cannot be performed accordingly due to weak regulations and the absence of a reliability certification body in Indonesia. This research employed normative-juridical methods and statutory, comparative, and conceptual approaches. With the comparative study that took into account European Union, this research concludes that with the digital transformation of health closely related to the process of health data, Indonesia still requires regulatory provisions concerning the standardization of a reliability certificate in the category of the privacy policy in order to create uniformity and to maximize health data protection in Telemedicine. Furthermore, it is considered necessary to add a regulatory provision regarding the reliability certificate in the category of a privacy policy or the provision of Data Protection Certification in the structure of UU PDP. In terms of Europrivacy, Indonesia needs to initiate a technical regulation of the Minister of Communication and Information Technology concerning the Reliability Certification Body to further establish the criteria for performing an assessment or audit to issue the certificate of particular services, such as health services. Keywords: reliability certification, health data protection, telemedicine
PENEGAKAN HUKUM TILANG ELEKTRONIK MENGGUNAKAN KAMERA PENGAWAS (STUDI DI KEPOLISIAN SATUAN LALU LINTAS KOTA BATU) Muhammad Albert Devara
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Albert Devara, Prija Djatmika, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: devara21@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan penegakan hukum tilang elektronik menggunakan kamera pengawas di Kota Batu. Dalam Pasal xx Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa alat bantu lain dalam lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat digunakan adalah alat elektronik. Namun dalam penerapan Pasal xx Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat ketentuan-ketentuan yuridis yang tidak dituliskan pada peraturan tersebut dan menetapkan dengan suatu diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerapan penegakan hukum tilang elektronik di wilayah Kota Batu tidak berjalan dengan lancar karena adanya permasalahan-permasalahan yang timbul, salah satunya tilang elektronik tidak dapat berfungsi aktif pada saat listrik padam. Jadi untuk penerapan tilang elektronik disesuaikan dengan keadaan yang berada di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode sosio legal yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai penegakan hukum pelaksanaan tilang elektronik menggunakan kamera pengawas di Kota Batu. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara anggota Satlantas Kepolisian Resor Kota Batu. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif merupakan uraian dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penerapan Penegakan hukum tilang elektronik menggunakan kamera pegnawas di Kota Batu belum berjalan baik karena terhambat oleh beberapa faktor. Kata Kunci: Penegakan, Penerapan Pasal, Tilang Elektronik, Pelanggaran. ABSTRACT This research aims to find out the enforcement of electronic tickets for traffic offenses under CCTV in Batu. Article xx of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport highlights electronic devices as instruments to assist in Traffic and Road transport. However, this Article also sets forth several juridical provisions and stipulates the discretion set by the Indonesian National Police. The enforcement of the law concerning electronic traffic offenses tickets in Batu is not appropriately implemented since electronic tickets stop working during a blackout. This situation triggers immediate adjustment when the electricity is not working. This research employed an empirical method and socio-legal approach, involving direct observation to get the data regarding the enforcement of the law of electronic tickets for traffic offenses under CCTV in Batu. A field study was performed by conducting interviews with the staff of the Traffic Unit of the Sub-Regional Police Department of Batu. The data were analyzed based on descriptive-qualitative methods that elaborate sentences in logical and structural order and effectively. The research results reveal that the enforcement of the law concerning electronic tickets of traffic offenses under CCTV in Batu has not been performed accordingly due to some impeding factors. Keywords: enforcement, article implementation, electronic ticket, traffic offenses.
PELAKSANAAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS (STUDI PADA SHOWROOM MOBIL BEKAS DI KOTA DAN KABUPATEN MALANG) Moch. Azis Salman
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Moch. Azis Salman, Yenny Eta Widyanti, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aziizmochamad@student.ub.ac.id Abstrak Pada penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pelaku usaha showroom mobil bekas tidak jujur saat memberikan informasi kondisi mobil bekas kepada konsumen. Banyaknya pihak konsumen yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta pelaku usaha showroom mobil bekas menghiraukan hak konsumen, menyebabkan adanya kesenjangan antara peraturan yang telah tertulis serta diatur dengan jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat sebuah rumusan masalah yakni: (1) Apa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pasal 4 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 pada perjanjian jual beli mobil bekas pada showroom di Kota dan Kabupaten Malang? (2) Apa saja upaya yang ditempuh pemilik showroom mobil bekas di Kota dan Kabupaten Malang dalam mempertanggungjawabkan komplain dari konsumen? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan meneliti secara langsung kepada objek yang diteliti. Dari hasil penelitian bahwa terdapat hambatan dikarenakan konsumen yang dirugikan tidak mengetahui hak konsumen pada UUPK. Disisi lain para pemilik serta pegawai showroom mobil bekas di Kota Malang juga masih banyak yang tidak mengetahui UUPK dan lebih memilih untuk tidak mengganti rugi dan menghiraukan tanggungjawabnya untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Upaya yang ditempuh pemilik showroom apabila ada perselisihan dalam jual beli mobil bekas di Kota Malang, yaitu dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak, namun dari hasil penelitian hal tersebut tidak terlaksanakan dengan baik. Faktanya masih banyak pelaku usaha yang menghiraukan tanggungjawab dan merasa tidak bersalah akan kesalahannya. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Showroom, Mobil Bekas Abstract This research delves into dishonesty and false information given on used cars to customers in used car showrooms. A lack of knowledge of Consumer Protection Law among buyers and bad will of not abiding by the provisions of the law by violating the rights of the buyers have led to a gap or conflict between the written regulatory provision in Article 4 of Consumer Protection Law Number 8 of 1999 and what really takes place in real life. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) what factors hamper the implementation of Article 4 of Consumer Protection Law Number 8 of 1999 in used car sale and purchase agreements in showrooms in both Malang City and Regency and (2) what measures have been taken by showroom owners in Malang city and Regency to hold the responsibility for grievances raised by consumers. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches, aiming to garner legal information by directly observing research objects. The research results reveal that the impeding factors in this practice involve the lack of knowledge among buyers not knowing that their rights are violated. On the other hand, the showrooms concerned overlook the responsibility to pay redress to the affected customers and to give the correct information about the used cars sold to buyers. Deliberations have always been the solution between the two parties, albeit rather unsuccessful since most business owners do not take it as their fault. Keywords: Consumer Protection, Showrooms, Used Car
TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK PADA PERJANJIAN PENYIMPANAN PROGRAM KODE SUMBER (ESCROW AGREEMENT) DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI OLEH PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI DAN/ATAU PIHAK KETIGA INDEPENDEN Alisha Maera Jasmin
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alisha Maera Jasmin, Reka Dewantara, Cyndiarnis Cahyaning Putri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alishaajasmin@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan Perjanjian Penyimpanan Program Kode Sumber (Escrow Agreement), batasan tanggung jawab hukum Bank pada perjanjian tersebut dalam hal terjadi wanprestasi oleh Penyedia Jasa Teknologi Informasi dan/atau Pihak Ketiga Independen. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 hingga Januari 2023. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan internet untuk mengakses e-book, artikel-artikel hukum dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum yang digunakan merupakan penafsiran gramatikal, sistematikal dan teleologikal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian Penyimpanan Program Kode Sumber (Escrow Agreement) adalah sah secara hukum berdasarkan aspek hukum perjanjian Indonesia, bahwa tanggung jawab hukum Bank terhadap perjanjian tersebut adalah tanggung jawab mutlak dan belum ada sanksi administratif bagi Bank jika Bank tidak atau lalai memastikan versi Kode Sumber selama masa penyimpanan pada Pihak Ketiga Independen. Kata kunci: perjanjian penyimpanan program kode sumber (escrow agreement), bank, wanprestasi, kode sumber Abstract This research aims to investigate the validity of the Escrow Agreement and the scope of liability held by the bank concerned in the agreement in case of a breach of contract committed by an information and technology service provider and/or an independent third party. This research took place from August 2022 to January 2023 as normative legal research. The statutory and conceptual approaches were used, and research data were explored by conducting library research and taking information from the Internet by accessing relevant e-books, articles, and scientific reading materials on the law. The materials obtained were further analyzed using grammatical, systematic, and teleological interpretations, revealing that the Escrow Agreement is lawful according to the legal aspect of agreements in Indonesia. Moreover, the liability held by the bank is considered absolute but there is no administrative sanction that can be imposed on the bank over the negligence to assure the version of the source code and the saving period by the independent third party. Keywords: escrow agreement, bank, breach of contract, source code

Page 513 of 563 | Total Record : 5629

 511   512   513   514   515 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue