cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 509   510   511   512   513 
BATASAN PENGHAPUSAN PECATATAN (DELISTING) KOIN KRIPTO DI BURSA BERJANGKA OLEH SATGAS WASPADA INVESTASI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN INVESTOR ASET KRIPTO Astrid Alicia Azzahra
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Astrid Alicia Azzahra, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: astrid.alicia2000@gmail.com ABSTRAK Aset Kripto telah menjadi salah satu instrumen investasi sesuai dengan Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018. Regulasi mengenai Aset Kripto terus mengalami perkembangan. Namun, penulis menemukan permasalahan bahwa tidak adanya pengaturan mengenai batasan penghapusan pencatatan (delisting). Dimana, lembaga pemerintah terkhusus Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, tidak mengatur batasan delisting bagi koin kripto. Oleh sebab itu, pentingnya batasan tersebut guna menjamin perlindungan hukum terhadap investor Aset Kripto terutama bagi yang terdampak oleh tindakan delisting. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang fokus kepada studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Batasan delisting dalam Aset Kripto belum diatur dalam hukum positif Indonesia, namun mengenai batasan delisting Aset Kripto dapat dibentuk dengan mengacu kepada Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 terkait Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham di Bursa. Kemudian, perlindungan hukum secara represif terhadap investor Aset Kripto yang terkena delisting belum diatur. Oleh sebab itu, perlu dibentuk regulasi yang dapat mengacu kepada mekanisme buy back yang ada pada saham berdasarkan POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Kebijakan mengenai Aset Kripto dapat mengacu kepada kebijakan Saham dikarenakan, Aset Kripto telah dianggap sebagai instrumen investasi. Kata Kunci: Batasan Delisting, Koin Kripto, Perlindungan Investor Aset Kripto ABSTRACT Crypto assets have been one of the paramount instruments in investment according to the Statement of the Ministry of Economics Number S-302/M.EKON/09/2018. The regulation governing crypto assets has always been developing. However, this research has found that there is no regulation concerning the limitation of delisting, and the Commodity Futures Trading Regulatory Agency does not govern this matter for cryptocurrency. Thus, setting the limit of delisting is considered important to guarantee the protection of crypto asset investors especially those affected by delisting. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches focusing on library research. Legal materials were analyzed based on primary, secondary, and tertiary data using grammatical and systematic interpretations. The research results show that limiting the delisting of crypto assets is not governed by positive law in Indonesia. Nevertheless, this limitation can be established by referring to the Decree of the Direction of PT. Bursa Efek Jakarta Number Kep-308/BEJ/07-2004 concerning Delisting of Stock in Stock Exchange, but the legal protection of investors affected by delisting is absent, making it necessary to make a regulation that refers to buyback mechanism in the shares according to the Regulation of Financial Services Authority Number 30/POJK.04/2017 concerning Share Buyback issued by public companies. The policy regarding crypto assets can refer to the policy of shares because crypto assets are deemed to be investment instruments. Keywords: delisting limitation, cryptocurrency, protection of investors in crypto assets
ANALISIS YURIDIS UPAYA PENGGAGALAN PENGAMBILALIHAN OLEH PERUSAHAAN SASARAN DALAM HAL AKUISISI MELALUI PENAWARAN TENDER SUKARELA OLEH PENGAMBILALIH Qiyamullail Nuzhul Islam
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Qiyamullail Nuzhul Islam, Sihabudin, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: qiyaislam@student.ub.ac.id ABSTRAK Upaya penggagalan pengambilalihan perusahaan atau Takeover Defense di Indonesia belum diatur secara jelas. Pengaturan yang ada yaitu pada POJK 54/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela belum dapat menciptakan kepastian hukum. Berdasarkan aturan yang berlaku, Perusahaan Sasaran dilarang melakukan upaya penggagalan pengambilalihan secara sepenuhnya, namun perumusan pasal yang kurang jelas dapat menyebabkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah menganalisis upaya penggagalan pengambilalihan perusahaan di Indonesia secara mendalam dan komprehensif, serta menganalisis perumusan pasal yang dapat digunakan untuk menciptakan kepastian hukum mengenai upaya penggagalan pengambilalihan perusahaan. Kata Kunci: Penggagalan Pengambilalihan, Hukum Perusahaan, Takeover Defense, Penawaran Tender Sukarela ABSTRACT An effort of takeover defense in Indonesia is not clearly regulated in the Regulation of Financial Services Authority concerning Voluntary Tender, which does not give any legal certainty. According to the current regulation, the company as an acquiree is not allowed to entirely defend the takeover of the company, while the unclear formulation of a regulatory provision may lead to multi-interpretations and legal uncertainty. this research employed the normative-legal method, aiming to comprehensively analyze the effort to defend the takeover of a company in Indonesia and the formulation of the article used to assure legal certainty regarding the effort to defend the takeover. Keywords: takeover defense, corporate law, voluntary tender
ANALISA HUKUM PEROLEHAN HAK ATAS TANAH TERKAIT BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Teuku Ahmad Sunan Nasa
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teuku Ahmad Sunan Nasa, Lutfie Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sunannasa20@gmail.com ABSTRAK Hak atas Tanah adalah hak yang di peroleh dari hubungan antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang diatas tanah, ruang bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang diatas tanah dan atau ruang dibawah tanah. Dalam setiap peralihan hak atas tanah, maka tanah tersebut dikenakan pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan atau biasa disebut dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penelitian ini akan menganalisis terkait dengan kekaburan hukum mengenai penafsiran perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikenakan BPHTB, dimana dalam KUHPerdata menyebutkan perolehan hak atas tanah tersebut ketika terjadi nya balik nama, sedangkan menurut pajak terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut ketika terjadinya jual beli. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini bersifat yuridis-normatif dengan harapan nantinya dapat dijadikan bahan rujukan terkait Penafsiran Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut. Kata Kunci: Bea Perolehan Hak atas Tanah, Hak atas tanah, KUHPerdata ABSTRACT Right to land arises from the connection between a right holder and the land, including a room above it or under it. This right allows the person to whom it is attached to control, own, use, utilize, and take care of the land, the room aboveground and underground. Transfer of land right will incur a fee for the right transfer together with its building on or under it. This research analyzes the vagueness of the law regarding the interpretation of obtaining land and building right charged with this fee. The Civil Code implies that the right to land is obtained after the title transfer takes place. On the contrary, the provision of taxation states that the right is obtained following sale and purchase. This research employed normative-juridical methods. Keywords: land and building title acquisition fee, right to land, civil code
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA GUGATAN GANTI RUGI ATAS PELANGGARAN HAK SIAR (STUDI KASUS HAK SIAR FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014 MILIK PT INTER SPORTS MARKETING) Mikhael Petric Domula
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mikhael Petric Domula, Afifah Kusumadara, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mikhaelpetric@gmail.com ABSTRAK Semakin berkembangnya teknologi membuat pelanggaran hak cipta khususnya hak siar semakin marak terjadi, ha ini disebabkan oleh banyaknya media yang menunjang pelanggaran tersebut. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan Gugatan Ganti Rugi atas Pelanggaran Hak Siar. Unsur-unsur yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus nominal ganti rugi harus dipertimbangkan dan diperhitungkan secara jelas agar tercipta kepastian dan keadilan. Berdasarkan studi komparasi dengan pengaturan hak cipta di Korea Selatan yaitu Copyright Act 1957 Republic of Korea, Korea Selatan mengatur mengenai penetapan batasan maksimal dalam mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak siar. Pengaturan tersebut dapat juga diterapkan di Indonesia sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi, juga sesuai dengan prinsip keadilan dalam HKI yaitu memberikan perlindungan terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sudah sewajarnya mendapatkan imbalan atas hasil karyanya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak siar. Kata Kunci : Ganti Rugi, Nominal, Hak Siar, Penghitungan ABSTRACT The development of technology leaves room for more copyright infringement, coupled with the growing number of media strengthening this issue. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright implies that creators or copyright holders can file a charge requesting compensation over broadcasting right infringement. The aspects that the judges refer to for consideration in deciding the amount of compensation must be clearly made for the sake of legal certainty and justice. South Korea, to compare, governs copyrights under the Copyright Act 1957 of the Republic of Korea. Specifically, this state governs the maximum limit of the amount of compensation requested regarding broadcasting right infringement. Such regulation can also be implemented in Indonesia as appreciation or reward and to stay in line with the justice principle in Intellectual Property Rights by protecting creators and copyright holders who deserve rewards for their creations. This research employed normative juridical methods aiming to analyze the basic consideration of judges in deciding the case regarding compensation over broadcasting right infringement. Keywords: compensation, amount, broadcasting right, calculation
REFORMULASI PENGATURAN TERHADAP PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DARI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI PANCASILA Averos Aulia Ananta Nur
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Averos Aulia Ananta Nur, Tunggul Anshari, Ria Casmi Arrsa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: averosananta07@gmail.com ABSTRAK Sejak disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2015, Indonesia menyelenggarakan Pilkada secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Implikasinya adalah daerah yang telah habis masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya tidak dapat langsung melaksanakan Pilkada sehingga mengalami kekosongan jabatan kepala daerah sampai dengan pelantikan kepala daerah yang dipilih melalui Pilkada. UU Pilkada memberikan solusi dengan mengangkat seorang Penjabat Kepala Daerah dari kalangan ASN. Namun, hingga sampai saat ini pemerintah belum menerbitkan peraturan pelaksana untuk melengkapi aturan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. MK dalam Putusan Nomor 167/PUU-XIX/2021 yang ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 15/PUU-XX/2022 telah memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana supaya pengangkatan Penjabat Kepala Daerah tidak mengabaikan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, peraturan pelaksana yang berbentuk peraturan pemerintah dan mengatur dari tahap pengusulan, penyeleksian, pengangkatan, hingga pertanggungjawaban dengan berdasar pada prinsip demokrasi pancasila adalah sangat diperlukan untuk melengkapi landasan yuridis dalam pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Kata Kunci: reformulasi pengaturan, Penjabat Kepala Daerah, demokrasi pancasila ABSTRACT Following the promulgation of Law Number 1 of 2015, Indonesia conducts regional head elections (Pilkada) concurrently all across Indonesia. The regional areas led by regional heads and vice-heads with expired tenure will not be able to immediately conduct another election, leading to idle seats of official positions until the inauguration of the elected regional heads takes place. The Law concerning Regional Head Elections offers a solution where the member of state civil apparatuses could be appointed as an official. On the contrary, the government has not issued any delegated regulation supplementary to the rule governing the appointment of a regional head. The Constitutional Court with its Decision Number 167/PUU-XIX/2021, re-declared in Decision Number 15/PUU-XX/2022, has urged the government to issue a delegated regulation to ensure that the appointment of a regional head does not overlook the principles of democracy and sovereignty. Therefore, a government regulation serving as a delegated regulation should govern the matter, ranging from recommendation, selection, and appointment, to responsibilities according to the principle of the democracy of Pancasila. This principle is considered essential to complete the juridical foundation in the appointment of a regional head. Keywords: regulation reformulation, regional head as an official, democracy of Pancasila
IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING PAJAK DAERAH (STUDI KASUS KEBERATAN PAJAK PBB P2 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN) Nurdalila Armita Dewi
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nurdalila Armita Dewi, Lutfi Effendi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nurdalilaarmita@gmail.com ABSTRAK Penulis karya tulis ini membahas tentang Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak Daerah. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh studi kasus atas wajib pajak yang mengajukan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan wajib pajak yang kurang memahami bahkan tidak tahu bagaimana prosedur pengajuan permohonan keberatan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil observasi kemudian dianalisis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Keberatan Pajak adalah hak dari wajib pajak yang berisi surat atau pernyataan dari wajib pajak tentang ketidaksetujuannya terhadap jumlah yang menjadi dasar pengenaan Pajak. Wajib pajak diberikan kesempatan selama 3 (tiga) bulan untuk melengkapi persyaratan, terhitung sejak diiterimanya surat permohonan. Jika dalam waktu tiga bulan wajib pajak belum memenuhi persyaratan yang ada, maka permohonan dinyatakan gugur demi hukum atau ditolak. Jika wajib pajak memenuhi persyaratan maka permohonannya akan di proses. Dalam pemberian keputusan adapun yang berwenang adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Sekretaris Daerah. Kata Kunci: keberatan Pajak, PBB P2, Implementasi Pasal ABSTRACT This research studies the implementation of Article 4 paragraph (1) of Regent Regulation of Lamongan Number 11 of 2016 concerning the Procedures of submitting an Objection and Appeal regarding Regional Tax. This research topic departs from an event where a taxpayer filed an objection on land and building tax in villages and cities (PBB P2) to the Regional Revenue Agency in the Regency of Lamongan. A lot of taxpayers, however, do not have a full understanding of the procedures for filing an objection to the agency. This research employed empirical-juridical and socio-juridical methods. Primary and secondary data were analyzed using a descriptive analysis technique which elaborates the data obtained from observation, followed by an analysis to give a conclusion. The research results discover that filing an objection is the right of every taxpayer. This objection bears disagreement with the amount of tax charged. The taxpayer has three months to complete the requirements needed from the day the objection was received. If within three months the taxpayer fails to fulfill the requirements, the objection is deemed null and void and denied. The decision is made under the authority of the Head of the Regional Revenue Agency and Regional Secretary. Keywords: Tax Objection, PBB P2, Implementation of article
PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN ANTARA PEMAIN DAN KLUB SEPAKBOLA DI INDONESIA Rafli Arafat Zulkifli
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rafli Arafat Zulkifli, Syahrul Sajidin, Zora Febriena Dwithia Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email: raflizulkifli59@gmail.com Abstrak Penelitian ini memiliki tujuan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan antara pemain dan klub sepakbola di Indonesia mengingat sengketa tersebut bersinggungan dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait Ketenagakerjaan, Keolahragaan, dan Sistem Hukum Lex Sportiva. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menemukan bahwa Hubungan Hukum antara Pemain Sepakbola Profesional dan klub di Indonesia adalah Hubungan Kerja dengan ketundukkan utama terhadap Statuta FIFA, diikuti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dan terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu, kontrak yang berlingkup internasional wewenang penyelesaian sengketanya dipegang oleh FIFA Dispute Resolution Chamber kecuali dalam kontrak dengan jelas dinyatakan sebuah lembaga arbitrase yang memenuhi syarat keterwakilan dan menjamin acara yang adil atau Pengadilan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan negara tersebut, sedangkan dalam lingkup nasional secara umum penyelesaiannya diselesaikan sesuai prosedur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kecuali dalam kontrak ada klausul khusus yang memberikan kuasa kepada NDRC sebagai badan penyelesaian sengketa. Kata kunci: hukum olahraga, hukum ketenagakerjaan, penyelesaian sengketa Abstract This research aims to establish a forum where a settlement of a dispute between football players and football clubs in Indonesia takes place, considering that this conflict contravenes the legislation concerning labor, sports, and the Lex sportive legal system. This research employed normative-juridical methods and statutory, case, conceptual, and comparative approaches, discovering that the relation between the two parties mentioned is based on labor relation and contract under an international purview of dispute settlement authority held by FIFA Dispute Resolution Chamber unless the contract mentions an arbitral tribunal that appropriately represents and guarantees fair and general judgment according to the legislation that applies in the state concerned. On the contrary, within a national purview, the dispute concerned should be resolved per the procedures set forth in UU PPHI unless the contract mentions a clause concerning the delegation of authority to NDRC as an institution responsible to resolve the dispute. Keywords: sports law, labor law, dispute resolution
RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYARIAH DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NO: 1/JN.ANAK/2022/MS.BPD DAN PUTUSAN NO: 1/JN.ANAK/2022/MS.BNA) Diana Nur Alisa
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diana Nur Alisa, Fachrizal Afandi, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email: diananuralisa@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini mengangkat masalah adanya perbedaan putusan pemerkosaan terhadap anak di Aceh. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi adanya kasus serupa namun dengan putusan yang berbeda juga adanya kekhususan hukum pidana di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah ada pertentangan pengaturan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Aceh dengan peraturan yang lebih tinggi. Serta menganalisa dasar pertimbangan hakim dan faktor yang menjadi pembeda penjatuhan putusan pada perkara permerkosaan terhadap anak dalam Putusan Nomor : 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd dan Putusan Nomor No : 1/JN.Anak/2022/MS.Bna. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan dan Kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh Penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran gramatikal dan sistematis.Dari penelitian dengan metode diatas, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 60 P/Hum/2015 Qanun jinayat bersifat lex specialis sehingga Pengaturan jarimah pemerkosaan di Aceh tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu dalam pertimbangan, hakim pada Putusan Nomor : 1/JN.anak/2022/MS.Bpd mengabaikan alat bukti sehingga memutus bebas tedakwa sedangkan pada Putusan Nomor : 1/JN.anak/2022/MS.Bna hakim tidak mengabaikan satupun alat bukti sehingga dapat memutus bersalah terdakwa. Faktor penyebab terjadinya perbedaan penjatuhan pidana pada kedua putusan tersebut adalah adanya perbedaan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti petunjuk dan alat bukti visum et repertum. Kata kunci: pemerkosaan, anak, aceh Abstract This research studies the court decision over the case of rape against a child in Aceh. This research topic departed from a similar case but under two different decisions and specifications of the criminal law in Aceh. This research aims to study and analyze the conflict probably arising between a regulation and a higher law regarding rape against a child in Aceh and the considerations made by the judge and the factors giving rise to these two dissenting decisions of 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd and 1/JN.Anak/2022/MS.Bna. This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical and systematic techniques. The research results discover that Supreme Court Decision Number 60/P/Hum/2015 of Qanun Jinayat is lex specialis, indicating that the regulation of rape as a jarimah in Aceh contravenes the higher law. Furthermore, Decision Number 1/JN.anak/2022/MS.Bpd overlooked existing proof, leading to the acquittal of the defendant. Decision Number 1/JN.anak/2022/MS.Bna, on the contrary, took into account all proof as the basis of declaring the defendant guilty. These two dissenting decisions resulted from different attitudes toward considering evidence and proof of visum et repertum. Keywords: rape, child, Aceh
EFEKTIVITAS PASAL 16 AYAT (2) PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 29 TAHUN 2016 MENGENAI TUGAS DINAS SOSIAL TERHADAP PELAYANAN BAGI ANAK TERLANTAR DAN ANAK JALANAN DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO Rifqy
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rifqy, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: kikyrifqy11@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap isu efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2016 Mengenai Tugas Dinas Sosial Terhadap Pelayanan Bagi Anak Terlantar dan Anak Jalanan yang ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto. Jenis penulisan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yuridis dengan metode pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai obyek yang akan diteliti. Analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran gramatikal. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa banyaknya anak terlantar dan anak jalanan khususnya di Kota Malang yang harus menjadi perhatian khusus bagi Dinas Sosial Kota Malang. Ketidakharmonisan keluarga serta ekonomi merupakan faktor paling banyak yang membuat menjadi seorang anak jalanan dan anak terlantar. Hasil dari analisis yaitu implementasi perlindungan dan pelayanan anak terlantar dan anak jalanan di Kota Malang oleh Dinas Sosial ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dapat dikatakan telah efektif namun tidak dilakukan secara berkala sehingga pelaksanaan program dapat dikatakan masih kurang optimal. Menurut faktor hukum, Dinas Sosial masih terkendala dengan adanya peraturan yang selalu berubah-ubah sehingga Dinas Sosial selalu berusaha menyesuaikannya. Kata kunci: Kota Malang, Anak Jalanan, Anak Terlantar Abstract This research aims to analyze the effectiveness of Article 16 Paragraph (2) of Mayor Regulation of Malang Number 29 of 2016 concerning The Tasks of Social Agency in Providing Services to Abandoned and Street Children seen from the Theory of Effectiveness of Law introduced by Soerjono Soekanto. This research refers to empirical juridical methods and a descriptive approach, aiming to clearly and systematically describe the object studied. The legal materials were analyzed based on a grammatical technique. The research discovers that abandoned and street children are common to see in Malang city, indicating that this issue should receive attention from the Social Agency of Malang. Disharmony in families and poor economic conditions seem to be the factors contributing to this issue. This research also reveals that protection and services given to the children concerned in Malang by the Social Agency, according to the theory of effectiveness of law by Soerjono Soekanto, have been effectively implemented, but it is not regularly given, making it less optimal. According to the factor of law, the Social Agency is facing inconsistent regulations, and this condition forces the social service to keep adjusting to this inconsistency. Keywords: Malang city, street children, abandoned children
IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (3) HURUF (e) PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 103 TAHUN 2021 TERHADAP PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG Aulia Rahmatika Mawardani
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aulia Rahmatika Mawardani, Shinta Hadiyantina, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: auliarahmatk01@gmail.com ABSTRAK Pada persoalan hukum tentang implementasi atau penerapan kebijakan Pemerintahan Daerah terkait pembatasan kegiatan masyarakat. Spesifik pada implementasi Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level2Coronavirus Disease 2019 di Kota Bandung. Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditegaskan dalam Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2021 juga memiliki dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Dimana ketika terjadi pembatasan kegiatan masyarakat, tentu terjadi pengurangan nilai produksi maupun konsumsi, padahal sejauh ini masyarakat dalam menunjang kebutuhan hidup harus beraktivitas diluar rumah seperti berdagang, dan lain sebagainya yang menuntut masyarakat untuk berinteraksi secara langsung. Mengingat sejak 2019 akhir hingga hari ini, virus Corona masih melingkupi kehidupan masyarakat dimungkinkan terjadinya penyebaran virus kembali yang menuntut masyarakat agar mampu beradaptasi pada situasi tersebut, sehingga penulis mengangkat persoalan tentang Peraturan Wali Kota Bandung sebab Peraturan Daerah juga memegang peran besar dalam ketertiban masyarakat dalam membatasi aktivitas diluar rumah, akibat pembatasan tersebut berdampak pada penurunan ekonomi masyarakat sehingga penerapan Peraturan Walikota tepat atau tidak. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Walikota, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ABSTRACT This research studies level 2 social restrictions enforced in Bandung city following the outbreak of Coronavirus Disease 2019 as implemented according to Mayor Regulation of Bandung Number 103 of 2021. However, this implementation also leaves negative impacts on the economic development of the area. These restrictions also reduce the quantity of production and consumption. Conversely, most activities are spent outside such as trading, and such an activity requires them to establish direct interaction with others. Since the early outbreak in late 2019, people have been required to adapt to this situation as the virus keeps spreading. This research links this issue to the social order restricting people’s activities outside and these restrictions, as implied earlier, lead further to the plummeting economy of the people. This issue directs this research to the question of whether this Mayor Regulation is properly applied. Keywords: implementation, mayor regulation, enforcement of social restrictions

Page 511 of 563 | Total Record : 5629

 509   510   511   512   513 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue