cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 513   514   515   516   517 
URGENSI PENGATURAN MENGENAI LEMBAGA PENILAIAN VALUASI DALAM JAMINAN KREDIT BERBASIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI PERBANKAN Wahyuningtyas Gayatri Maharani
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wahyuningtyas Gayatri Maharani, Ranitya Ganindha, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: gayatrimhrn07@student.ub.ac.id Abstrak Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait pengaturan mengenai lembaga penilaian valuasi dalam jaminan kredit berbasis hak kekayaan intelektual di perbankan. Bank selaku pihak kreditur memerlukan kepastian serta pengamanan dalam pengembalian pelunasan utang kredit dalam waktu yang tepat dengan objek kebendaan sebagai agunan yang mudah untuk dieksekusi. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 9 mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit, mengingat hak kekayaan intelektual merupakan aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Namun, bank dalam mempertimbangkan hak kekayaan intelektual sebagai agunan kredit kesulitan untuk menilai hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kebendaan tidak berwujud apabila debitur wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penulis melakukan studi kepustakaan dalam menelaah permasalahan hukum yang ada. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis dan diwujudkan dalam kalimat yang sistematis. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, diperoleh dua kesimpulan. pertama, urgensi pengaturan mengenai lembaga penilaian valuasi dalam jaminan kredit berbasis hak kekayaan intelektual diperlukan untuk menghitung nilai suatu aset hak kekayaan intelektual, sehingga bank meyakini aset tersebut layak menjadi jaminan kredit. Kedua, dalam melakukan penilaian valuasi, perbankan di Indonesia dapat menerapkan mekanisme due diligence sebagaimana yang diterapkan oleh Singapura. Kata Kunci: Lembaga Penilaian Valuasi, Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Kredit, Perbankan Abstract This research discusses the issue regarding valuation assessment in intellectual property right-based loan security in banking. Banks as creditors require the presence of security to ensure that debt full payment is made on time with an object set as an executable security. The government issued Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Creative Economy, Article 9 regarding Funding Scheme based on intellectual property as loan security, considering that intellectual property is an intangible object with economic value. However, in considering intellectual property right as an object of security, a bank may face difficulty assessing the intellectual property right presented as a security object following a breach of contract committed by a debtor. This research employed a normative method and statutory and comparative approaches. The analysis of the legal problems was conducted based on library research. The data were presented in systematic sentences. The research results in two conclusions; first, the presence of a valuation assessment agency is required to calculate the value of an asset of intellectual property right, allowing the bank to ensure that an asset qualifies as an object of security. Second, in terms of conducting valuation assessments, Indonesian banks can apply the due diligence mechanism as implemented in Singapore. Keywords: valuation assessment agency, intellectual property right, loan security, banking
PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI OLEH LEMBAGA JASA KEUANGAN TERBUKA YANG BERADA DALAM SATU GRUP KONGLOMERASI KEUANGAN Raden Maheswara Rikza Adityawarman
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Raden Maheswara Rikza Adityawarman, Yenni Eta Widyanti, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: maheswararikza@gmail.com Abstrak Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum mengenai penerapan prinsip keterbukaan informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Terbuka dalam satu Konglomerasi Keuangan yang sama dan secara khusus mengkaji: (1) prinsip keterbukaan informasi yang diterapkan dalam Lembaga Jasa Keuangan Terbuka dalam satu Konglomerasi Keuangan yang sama. dan (2) pencegahan kebocoran informasi mengenai praktik konglomerasi keuangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dan analisis dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa prinsip keterbukaan informasi dimaksud tidak dilaksanakan dengan baik karena Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Konglomerasi Keuangan tidak mengatur syarat keterbukaan baik entitas induk maupun entitas anak. Perlu ada harmonisasi antara UU Pasar Modal dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran prinsip keterbukaan informasi Kata Kunci: keterbukaan, keuangan, institusi Abstract This research studies the legal issue regarding the implementation of the principle of information openness by Open Financial Services Agencies under the same financial conglomerate and specifically investigates: (1) the principle of the openness of information implemented in open financial services agencies under the same financial conglomerate and (2) the prevention of information leak regarding the financial conglomerate practices. This research employed normative-juridical methods and statutory and analytical approaches with primary and secondary data. The research reveals that the principle of information openness concerned is not well implemented since the Regulation of Financial Services Authority Number 45 of 2020 concerning Financial Conglomerate does not regulate the condition where both the main entity and subsidiary are open. There needs to be harmonization between Capital Market Law and the Regulation of Financial Services Authority to prevent any likelihood of violations of the information openness principle. Keywords: openness, finance, institution
PEMBERIAN ASIMILASI DI RUMAH DALAM MENANGANI KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN COVID-19 (PASAL 2 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020) Mukti Diah Agustia
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mukti Diah Agustia, Setiawan Nurdayasakti, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: muktidiah@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini membahas tentang Pemberian asimilasi di rumah dalam menangani kelebihan kapasitas Lembaga pemasyarakatan sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Penelitan ini dilatar belakangi oleh permasalahan kelebihan kapasitas dan kekaburan konsep norma hukum dalam peraturan asimilasi. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penenelitian ini baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang didapat akan diolah dan dianalisa menggunakan metode teknik intepretasi sistematis yaitu teknik menganalisi dengan cara menafsirkan dan menghubungan konsep-konsep hukum yang menjadi dasar peraturan asimilasi di rumah. Dari penelitian dengan metode diatas penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peraturan pemberian asimilasi di rumah merupakan kebijakan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menghadapi pandemi Covid-19, perubahan konsep asimilasi hanya sampai keadaan darurat ditetapkan masih berlaku, sehingga faktor kedaruratan hukum mempengaruhi konsep penormaan hukum. Melihat aspek kemanfaatan hukum terhadap penanganan kelebihan kapasitas peraturan asimilasi di rumah tidak memberikan kemanfaatan dalam menangani kelebihan kapasitas, vsehingga pemberian asimilasi terhadap narapidana segera dikembalikan dalam konsep awal. Kata Kunci: asimilasi, di rumah, kelebihan kapasitas, lembaga pemasyarakatan Abstract This research studies the exercise of house arrest given as a solution to overloaded correctional departments to cut the spread of Covid-19. In addition, the norm governing this issue has been murky. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data, processed and analyzed using a systematic interpretation by connecting legal concepts as the bases referred to regarding house arrest. The research results reveal that the exercise of house arrest has been the policy of the Ministry of Law and Human Rights in dealing with the Covid-19 pandemic. The change in the application of house arrest only takes place when the state of emergency remains. Thus, the state of emergency affects the concept of legal norm formulation. However, the application of house arrest has not given any significant contribution to this problem, causing this measure to be reconsidered. Keywords: house arrest, at home, overloaded capacity, correctional department
MENGGAGAS MODEL PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS CIRCULAR ECONOMY (ANALISIS YURIDIS PERDA KOTA BLITAR NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA) Herlin Sri Wahyuni
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Herlin Sri Wahyuni, Moh. Dahlan, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: erlinubacid@student.ub.ac.id AbstrakPenelitian ini mengangkat permasalahan tentang naiknya suhu bumi, salah satunya penyebabnya adalah pengelolaan sampah yang masih menggunakan konsep linier economy secara substansi pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dimana konsep tersebut mampu memaksimalkan keuntungan namun tidak dapat berkelanjutan secara jangka Panjang. Sehingga, Pemerintah Pusat mengganti konsep tersebut menjadi circular economy yang lebih menguntungkan. Secara konsep, circular economy sudah ada, namun secara pengaturannya belum ada yang menimbulkan penafsiran hukum. Merujuk pada UU Pengelolaan Sampah yang memberikan ruang kebebasan setiap daerah untuk bisa mengurangi timbulan sampah, penulis mengambil kota blitar sebagai studi kasus dengan menganalisis isi substansi pada Perda Kota Blitar No.4/2017 Tentang Pengelolaan Sampah beserta peraturan pelaksanaannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulis mengkaji secara substansi pola pengaturan pada UU Pengelolaan Sampah dan Perda Kota Blitar No. 4/2017 beserta peraturan pelaksanaannya untuk adanya peralihan secara material lebih futuristik pada substansi untuk menggagas pengelolaan sampah berbasis circular economy sebagai upaya dalam mewujudkan Net Zero Cities di Kota Blitar. Kata kunci: Circular Economy, Kota Blitar, Pengelolaan Sampah AbstractThis research examines the rising temperature of the earth caused by waste managed using a linear economy. Substantially, as in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, this concept can boost the benefits but it will not be sustainable. Thus, the Central Government replaced this concept with a circular economy that is deemed more beneficial. Conceptually, circular economy existed earlier, but its regulation still sparks the vagueness of the law. Referring to Waste Management Law that gives autonomy to each region to reduce garbage piles, this research took Blitar City as the case by observing the substance of the Regional Regulation of Blitar City Number 4/2017 concerning Waste Management along with its delegated regulation. With normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches, this research delves into the substance of the Waste Management Law and Regional Regulation of Blitar City Number 4/2017 and its delegated regulation to allow for a futuristic transition of the substance to initiate circular economy-based waste management to transform Blitar City to Net Zero City. Keywords: Circular Economy, Blitar City, Waste Management
STATUS HUKUM KRIPTO ASET DALAM PEMBERESAN BOEDEL PAILIT DEBITOR Maghfira Khoirunnisa
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maghfira Khoirunnisa, Reka Dewantara, Ranitya Ghanindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: Maghfirakhoirunnisa@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan ketika aset kripto menjadi salah satu aset debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dunia saat ini yang sudah mengalami banyak sekali perkembangan dari berbagai aspek, salah satu bidang aspek yang mengalami perkembangan adalah aset harta yang dimiliki oleh masyarakat. Umumnya harta berbentuk kekayaan atau benda yang kemudian bisa untuk dijual kembali. Namun kemunculan aset kripto yang ada pada masyarakat memecah stigma bahwa harta pada umumnya memiliki bentuk wujud fisik dan dapat terlihat. Aset kripto mulai dikenal dalam masyarakat karena nilai keuntungannya yang menggiurkan ketika aset kripto dijadikan sebagai alat investasi. Diberbagai negara aset kripto juga sudah diperbolehkan sebagai alat pembayaran, namun di Indonesia itu sendiri aset kripto hanya diperbolehkan sebagai alat invetasi saja dan tidak diperbolehkan sebagai alat pembayaran. Aset kripto ini juga terkenal dengan sifatya yang sangat fluktuatif yaitu berubah- ubah dan tidak memilki nilai pasti yang terkandung didalamnya. Dalam penelitian ini meneliti bagaimana apabila debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan memiliki aset berupa aset kripto, maka dapatkah aset kripto dikatakan sebagai suatu aset harta di dalam kepailitan dan bagaimana dengan aset kripto yang memiliki nilai yang sangat fluktuatif didalamnya yang tentunya akan mempengaruhi piutang-piutang yang dimiliki oleh kreditur terhadap debitur. Dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai implikasi yuridis apa saja yang akan timbul ketika aset kripto dijadikan sebagai aset pailit di dalam suatu kepailitan. Kata Kunci: Aset kripto, Kepailitan, Utang Abstract This research aims to analyze and describe the condition when crypto-assets become one of the assets owned by a debtor declared bankrupt under a court decision. There have been many aspects developing in this world, including assets. Assets can be in the form of property or other forms that can be sold and purchased. However, the emergence of crypto assets amidst society broke the stigma implying that assets are often tangible and visible. Crypto assets are recognized for their benefits especially when they are used for investment in several countries, crypto assets are accepted as payment tools, but not in Indonesia, which only allows crypto assets to be used as an investment instrument. Crypto assets fluctuate and have no exact values. Departing from this issue, this research aims to investigate the situation where a debtor declared bankruptcy under a court decision has crypto assets. That is, can it be classified as real assets when it is related to bankruptcy, considering that they have fluctuating values affecting the value of receivables on the side of creditors towards debtors? This research also discusses the juridical implication arising when crypto assets are presented as the assets of bankruptcy in a bankruptcy case. Keywords: crypto assets, bankruptcy, debt
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI GAME ONLINE MOBILE LEGEND MENGGUNAKAN JASA REKENING BERSAMA MELALUI INSTAGRAM DI KOTA MALANG Faris Ibrahim Tuhepaly
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faris Ibrahim Tuhepaly, Djumikasih, Afrizal Mukti Wibowo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: faristuhepaly@student.ub.ac.id Abstrak Wanprestasi atau penipuan jual beli online masih marak terjadi, terutama pada jual beli akun game online walaupun sudah ada aturan penjaga untuk seluruh transaksi jual beli online secara hukum. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hambatan para pihak jual beli akun game online menggunakan rekening bersama dalam penerapan Pasal 4 huruf c dan Pasal 6 huruf a UUPK disertai perlindungan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam wanprestasi jual beli akun game online menggunakan jasa rekening Bersama di Instagram. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa hambatan penerapan Pasal 4 huruf c dan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam jual beli akun game online yang menggunakan jasa rekber di instagram? (2) Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan terhadap wanprestasi dalam jual beli akun game online yang menggunakan jasa rekening bersama di instagram?” Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu instagram di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang akan dianalisis dengan menggunakan Teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis menemukan bahwa hambatan terdapat permasalahan dalam struktur hukum dan budaya hukum di Kota Malang. Sedangkan, perlindungan hukum yang dilakukan terhadap wanprestasi dalam jual beli akun game online menggunakan jasa rekening bersama di instagram terbagi menjadi 2 (dua) upaya, yakni upaya preventif dan upaya represif. Kata kunci: hambatan, jual, beli, online, game, rekber (rekening bersama) Abstract Breaches of contracts in online game transactions often happen notwithstanding the existing regulations regulating online game transactions. This research delves into the impeding issues arising among parties involved in online game transactions with joint account from the perspective of Article 4 point c and Article 6 point a of Consumer Protection Law and legal protection for all parties in case of a breach of contract in the transactions using a joint account on Instagram. Departing from this issue, this research studies (1) the hampering factor of the implementation of Article 4 point c and Article 6 point a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in online game transactions using a joint account on Instagram and (2) the legal protection given in case of a breach of contract in online game transactions using a joint account on Instagram. This research employs an empirical-juridical method and a socio-juridical approach. The data were obtained from interviews and library research. This research took place in Malang City, and the research data were obtained from primary and secondary materials analyzed using descriptive and qualitative techniques, revealing that both legal and cultural structures become an issue in this implementation. Moreover, the legal protection of customers in this case refers to both preventive and repressive measures. Keywords: obstacle, sell, buy, online, games
ANALISIS KEDUDUKAN MORATORIUM ON CUSTOMS DUTIES ON ELECTRONIC TRANSMISSIONS DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) Haura Syafa Diyanti
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Haura Syafa Diyanti, Sukarmi, Patricia Audrey Ruslijanto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: haurasyafadiyanti@gmail.com Abstrak Jurnal ini mengangkat isu mengenai kedudukan moratorium on customs duties on electronic transmissions dalam WTO. Pertama, moratorium on customs duties on electronic transmissions masih memerlukan kepastian perihal klasifikasi “electronic transmissions” itu sendiri dalam kerangka perjanjian WTO yakni GATT 1994 terkait perdagangan barang (goods) atau GATS terkait perdagangan jasa (services) dan berdasarkan klasifikasinya untuk juga menentukan kesesuaian penerapan moratorium terhadap prinsip non-diskriminatif yang diatur oleh masing-masing GATT 1994 dan GATS. Kemudian, moratorium sebagai produk dari Deklarasi yang diadopsi oleh Ministerial Conference dalam WTO dianalisis untuk melihat kedudukan dan efektivitasnya sebagai praktik yang disetujui dan dilaksanakan oleh seluruh Negara Anggota WTO. Hasil penelitian melalui metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) menunjukkan bahwa klasifikasi “electronic transmissions” lebih tepat jika diatur di bawah GATS sebagai jasa, dengan demikian moratorium sesuai dengan prinsip MFN dan National Treatment karena tariff bea masuk (customs duties) akan menjadi tindakan yang mendiskriminasi jasa atau produk electronic transmissions asing serta penyedia produk electronic transmissions asing. Moratorium on customs duties on electronic transmissions sebagai substansi dari the Declaration on Global Electronic Commerce dan tergolong sebagai produk Ministerial Conference merupakan soft law di WTO yang tetap memiliki efek daya guna dan terbukti relevan secara hukum. Kata kunci : Moratorium on customs duties on electronic transmissions, General Agremeent on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994), General Agreement on Trade in Services (GATS), World Trade Organization (WTO), E-commerce Abstract This research delves into the standing of the moratorium on customs duties on electronic transmissions in WTO. First, the moratorium on customs duties on electronic transmissions needs certainty in terms of the classification of electronic transmissions within the WTO agreement, the GATT 1994 regarding goods, or GATS regarding services. This classification is also intended to determine the irrelevance of the implementation of the moratorium related to the non-discriminative principle governed in each GATT 1994 and GATS. This moratorium as the product of the declaration adopted by the Ministerial Conference in WTO was analyzed to see the position and effectiveness as the exercise agreed upon and performed by all the members of WTO. This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, conceptual, and case approaches, revealing that GATS represents services and the moratorium is congruous with the principle of MFN and National Treatment since customs duties will discriminate services and products of foreign electronic transmissions as the substance of the Declaration on Global Electronic Commerce categorized as the product of Ministerial Conference as soft law in WTO with its efficiency and legal relevance. Keywords : moratorium on customs duties on electronic transmissions, General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994), General Agreement on Trade in Services (GATS), World Trade Organization (WTO), E-commerce
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT DARI KEGIATAN PENGEBORAN MINYAK DAN GAS DI RIG SETURIAN Ramadhanita Putri Nabila
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ramadhanita Putri Nabila, Istislam, Daru Adianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rama_dhanita@student.ub.ac.id Abstrak Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Daerah kabupaten Penajam Paser Utara kepada masyarakat yang terdampak kegiatan pengeboran minyak dan gas lepas pantai (rig seturian) oleh PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur dan faktor-faktor yang menjadi hambatan Pemerintah daerah Penajam Paser Utara dalam melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak kegiatan pengeboran minyak dan gas lepas pantai (rig seturian).Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Socio-legal yaitu penelitian langsung dengan responden terkait untuk mendapatkan data primer dan data sekunder selain wawancara penulis mengunakan asas-asas hukum dan norma-norma hukum sebagai bahan hukum primer.Hasil penelitian adalah upaya Pemerintah daerah dalam perlindungan hukum kepada masyarakat nelayan terdampak kegiatan pengeboran migas (rig seturian) adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam pemberian kompensasi. Upaya perlindungan secara preventif belum dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Penajam paser utara yaitu menetapkan nilai kompensasi sebagaimana disebutkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 tahun 2015. Ada beberapa faktor penghambat upaya perlindungan hukum pemerintah kabupaten Penajam Paser utara terhadap nelayan terdampak kegiatan rig seturian diantaranya kewenangan perizinan yang berada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Keterlibatan Pemerintah Kabupaten sangat terbatas pada saat pembahasan tentang AMDAL, Kurangnya Sumber Daya Manusia pada dinas terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang concern dengan permasalahan tersebut. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemberian kompensasi, Kegiatan Pengeboran Abstract This research aims to find out and analyze the legal protection given by the local government of the Regency of North Penajam Paser to the local people affected by offshore oil and gas drilling (senturian rig) conducted by PT. Pertamina Hulu East Kalimantan and the factors hampering the local government in providing legal protection for the locals affected. This research employed socio-legal methods, involving direct observation to obtain primary and secondary data. In addition to the interview, this research also employed legal principles and norms to support primary data. The research result discovers that the local government serves as the mediator and facilitator in providing compensation for the affected fishermen. The preventive protection, however, is not performed by the local government in setting the proportion of the compensation as mentioned in the Governor Regulation of East Kalimantan Number 34 of 2015. Some impeding factors involve the authority of the Central Government and the Provincial Government of East Kalimantan to give permits, the involvement of the local government only restricted to the discussion on Environmental Impact Analysis, limited human resources positioned in related agencies within the scope of the local government of the regency having a concern in the problem. Keywords: legal protection, compensation provision, drilling
INDIKASI PREDATORY PRICING DENGAN METODE PENJUALAN LIVE STREAMING SALE PADA E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Nurul Chairunnisa
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nurul Chairunnisa, Sukarmi, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nurulchairunnisaica@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai adannya potensi pelanggaran predatory pricing pada metode penjualan live streaming sale pada e-commerce dalam perspektif hukum persaingan usaha. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analitis (analytical approach). Dengan penelitian tersebut penulis memperoleh metode penjualan live streaming sale tidak dapat disebut sebagai praktik indikasi predatory pricing, karena untuk dapat diklasifikasikan bentuk predatory pricing harus memenuhi unsur harga yang sangat rendah, dan menyingkirkan atau mematikan di pasar yang bersangkutan yang sama, dalam penelitian ini metode penjualan live streaming sale pada e-commerce hanya memenuhi unsur harga yang sangat rendah saja, sehingga tidak dapat disebut sebagai perbuatan predatory pricing. Sedangkan mengenai potensi pelanggaran lain penanganan perkara dugaan adanya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat ini terbilang kompleks karena melibatkan dan terhubung dengan lintas sektor lainnya dapat menjadi potensi lainnya yaitu penetapan harga berbeda, penetapan harga dibawah harga pasar. Kata Kunci: Jual Rugi, E-commerce, Live streaming sale, predatory pricing Abstract This research seeks to ascertain, analyze, and investigate the practice of predatory pricing as a violation in live streaming sales in e-commerce seen from the perspective of business competition law. Normative-juridical and statutory and analytical approaches were employed to discover that live streaming sales cannot be categorized as practices indicating predatory pricing, since these do not meet all the criteria of predatory pricing, such as too low a price that intends to unfairly overshadow other relevant markets, while it is true that these practices sell items at very low prices without intention to dominate markets. However, in terms of whether these practices can be categorized as unfair business competition may require complex analyses, considering that these happen across sectors, each of which may refer to differing prices below the standard prices. Keywords: predatory pricing, e-commerce, live streaming sale
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN AKSES PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Anggarda Giri Rajati
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggarda Giri Rajati, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: anggardagiri@student.ub.ac.id Abstrak OSS merupakan sebuah awal upaya pemerintah dalam melakukan sinkronisasi dan penyederhanaan layanan perizinan dalam berusaha, yakni dengan melakukan pemangkasan birokrasi sektor pengurusan perizinan yang ditandai sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Selain itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi terobosan kebijakan karena dalam pelaksanaannya akan banyak menggunakan teknologi seperti layanan sistem elektronik yang terintegrasi atau Online Single Submission (OSS). Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna dalam Layanan Akses Perizinan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dimana dalam pelaksanaan layanan pada sistem OSS terdapat potensi pelanggaranhukum keamanan dalam penggunaan data pribadi pengguna. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan Pendekаtаn Perundаng-undаngаn (stаtue аpproаch). Kemudian diperoleh hasil dari penelitian bahwa dalam penyelenggaraan layanan akses perizinan berbasis sistem elektronik seperti OSS, dari segi keamanan perlindungan data pribadi masih memiliki ketidaklengkapan pengaturan hukum perlindungan data pribadi terhadap penggunanya. Adapun hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi Pengguna layanan OSS juga memperbaiki kekosongan hukum dalam perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem OSS. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Online Single Submission Abstract Online Single Submission (henceforth referred to as OSS) is an initial step taken by the government to synchronize and simplify permit issuance services for companies by simplifying the protracted bureaucratic process of permit issuance marked by the enactment of Presidential Regulation Number 91 of 2017 concerning Business Setup Acceleration. Moreover, Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Electronic Business Permit Issuance services has been a breakthrough for the policy concerned simply because the related activities will often utilize technology such as integrated electronic system services or OSS. This research aims to study the legal protection of personal data used in OSS electronic-based permit access services according to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The OSS practice, however, is prone to security infringement regarding the use of the personal data of users. This research employed normative-juridical methods, conceptual, and statutory approaches, discovering that, in terms of the security of personal data protection, electronic system-based permit service access has incompleteness of regulations in the personal data of users. It is, thus, necessary to provide legal certainty for users of this OSS service to fill the legal loophole concerning the protection of personal data in an OSS system. Keywords: legal protection, personal data, online single submission

Page 515 of 563 | Total Record : 5629

 513   514   515   516   517 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue