cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 512   513   514   515   516 
ANALISIS YURIDIS POST BIDDING PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PELANGGARAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Annisa Nur Rahmawati
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Annisa Nur Rahmawati, Sukarmi, Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: annisanurrah@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi adanya persekongkolan tender yang diindikasikan sebagai kegiatan yang dilarang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persekongkolan Tender telah mengalami banyak varietas, salah satunya yaitu Post Bidding. Namun, pengaturan terkait Post Bidding masih belum jelas sehingga terdapat perbedaan pertimbangan komisi dalam memutuskan suatu kasus terkait Post Bidding. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan Post Bidding pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia terkait dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat? (2) Bagaimana analisis pertimbangan Majelis KPPU dalam menentukan Post Bidding pada Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020 dan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2020 berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? Penelitian ini bermetode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum dianalisis dengan teknik penafsiran sistematis dan interpretasi. Setelah dilaksanakan penelitian, diperoleh jawaban bahwa Post Bidding diindikasikan sebagai salah satu pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait persekongkolan tender karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat yaitu prinsip transparansi, adil, dan bersaing. Lebih lanjut, Majelis KPPU dalam menentukan Post Bidding pada Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020 dan Nomor 15/KPPU-L/2020 didasarkan pada unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang tercantum pada Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22. Maka, dapat disimpulkan bahwa KPPU sebaiknya memperjelas terkait mekanisme dan ruang lingkup Post Bidding dalam Pengadaan Barang/Jasa agar tercipta kepastian hukum. Kata Kunci: Post Bidding, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Persekongkolan Tender, Persaingan Usaha Abstract This research departed from the issue of tender conspiracy indicated by a prohibited activity contravening Article 22 of Law Number 5 of 1999 concerning Bans on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Tender conspiracy has taken place in varied forms, one of which is post-bidding. However, the regulation concerning post-bidding has not been clear, sparking dissenting considerations of the commission in settling a case regarding post-bidding. Referring to the previous elaboration, this research aims to investigate: (1) how is post-bidding regulated in goods/service procurement for the government in Indonesia regarding the principles of fair business competition? (2) how is the consideration of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) analyzed in terms of determining post-bidding in Decision Number 04/KPPU-L/2020 and Decision Number 15/KPPU-L/2020 issued by KPPU according to Article 22 of Law Number 5 of 1999? This research employed normative-legal methods and statutory and case approaches. Legal materials were analyzed using systematic interpretations. The research results discovered that post-bidding is considered a violation of Article 22 of Law Number 5 of 1999 regarding tender conspiracy because this practice is not congruent with the principles of fair business competition such as transparent, just, and competitive. Furthermore, two KPPU Decisions as mentioned above were made according to the aspects set forth in Article 22 of Law Number 5 of 1999, also outlined in the Commission Regulation Number 2 of 2010 concerning the Guidelines of Article 22. However, dissenting decisions still arise regarding post-bidding. When this is the case, KPPU should make things clear about the mechanism and the scope of post-bidding in goods/service procurement to guarantee legal certainty. Keywords: post bidding, goods/service procurement for Government, tender conspiracy, business competition
PENGATURAN KEWENANGAN INSTANSI PELAKSANA PEMERINTAH DALAM INTEGRASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK Nabila Syahrani
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nabila Syahrani, Shinta Hadiyantina, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nabilasyahrani@student.ub.ac.id Abstrak Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan PENGATURAN KEWENANGAN INSTANSI PELAKSANA PEMERINTAH DALAM INTEGRASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK. Pilihan ini di latarbelakangi oleh reformasi birokrasi dimana sekarang pelayanan publik sudah menuju digitalisasi. Disatu sisi pada ketentuan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 angka 13 huruf b menginstruksikan penghilangan sekat-sekat kewenangan antar instansi pemerintah dalam e-goverment namun pada ketentuan lain, yaitu angka 28 huruf a justru menginstruksikan bahwa pelaksana tanggung jawab dari e-government ini juga tetap berpegang teguh terhadap kewenangan instansinya masing-masing. Oleh karena itu, hal ini tentu merupakan suatu bentuk standar ganda yang menimbulkan kekaburan hukum dan memang dalam ketentuan yang berkaitan dengan e-government ini belum mengatur secara rigit mengenai pengintegrasian kebijakan dengan menghilangkan sekat-sekat kewenangan antar instansi pelaksana pemerintah dalam e-government dimana hal ini yang nantinya akan menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini disebabkan karena masing-masing intstansi tidak mau kewenangannya saling diintervensi atau dicampuradukkan satu sama lain apalagi kalau melihat ketentuan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tersebut kewenangannya antar instansi justru seakan-akan direduksi, padahal bagaimana bisa suatu Instruksi Presiden bisa mereduksi kewenangannya suatu instansi pelaksana pemerintah yang kewenangannya sendiri bersumber dari Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan Instruksi Presiden. Kata Kunci: kewenangan, instansi pelaksana, e-government, pelayanan publik Abstract This research discusses the issue regarding the authority of acting governmental institutions in the integration of e-government policy concerning public services. This topic departed from the bureaucratic reform that is sifting to digitization. On one hand, the provision of the Presidential Instruction Number 3 of 2003 Number 13 point b instructs the abolishment of authority borders between government institutions and e-government. On the other hand, another provision in Number 28 point a implies that the responsibility of the e-government must adhere to the authority of each institution. Therefore, these mixed regulations represent double standards that lead further to the vagueness of the law. Moreover, it holds that the regulation concerning e-government has not rigidly governed the integration of policy by lifting authority borders between acting government institutions and e-government. This issue will certainly give rise to a legal problem since each institution will not give it a slight chance to be interfered with by others. Moreover, the Presidential Instruction Number 3 of 2003 implies that the authority of institutions is reduced. This is unacceptable recalling that government authorities are derived from laws with a position higher than the Presidential Instruction. Keywords: authority, implementing agencies, e-government, public servicesana, e-government, pelayanan publik
EFEKTIVITAS PASAL 97 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MENGENAI PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) (STUDI KASUS DI PT SUSANTI MEGAH) Nabila Qulum Nuraini
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nabila Qulum Nuraini, Reka Dewantara, Zora Febriena Dwintia H.P. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nabilaqulum@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang direktur perusahaan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”, sedangkan Pasal 92 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyatakan “ Seorang direktur bertanggung jawab atas pengurusan kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”. Namun, seringkali seorang direktur mengabaikan tanggung jawab dan itikad baik terhadap karyawannya terutama keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam hal pengelolaan perusahaan yang bersangkutan. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji: 1) efektifitas Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Direksi Mengenai K3 di PT Susanti Megah, 2) permasalahan yuridis dan non yuridis dalam pelaksanaan Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam hal K3 di PT Susanti Megah, 3) langkah yang diambil PT Susanti Megah untuk mengatasi permasalahan yuridis dan non yuridis dalam implementasi Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam perkara K3 di PT Susanti Megah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 belum dilaksanakan secara optimal dalam penerapan K3 di PT Susanti Megah karena permasalahan yuridis dan non yuridis. Namun, PT Susanti Megah telah melaksanakan upaya untuk mengatasi kendala yuridis dan non yuridis tersebut. Kata Kunci: tanggung jawab direksi, perseroan terbatas, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Abstract This research aims to find out the issue of the responsibility held by a company director regarding occupational safety and health (K3). Article 97 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 states “a director is held responsible for the management of a liability company” as intended in Article 92 paragraph (1), while Article 92 paragraph (1) of Limited Liability Law states “A director is responsible for the management of the interest of a company as per the objective and intention of the company”. However, a director often overlooks the responsibility and good faith for their employees especially for their occupational safety and health (K3) in terms of the management of the company concerned. Departing from this problem, this research investigates 1) the effectiveness of Article 97 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies regarding the implementation of the responsibility of the director regarding the K3 in PT Susanti Megah, 2) juridical and non-juridical problems in the implementation of Article 97 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in the case of K3 in PT Susanti Megah, 3) the measures taken by PT Susanti Megah to tackle juridical and non-juridical problems in the implementation of Article 97 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in the case of K3 in PT Susanti Megah. This research employed empirical-juridical methods. Primary and secondary data were analyzed using a descriptive-qualitative technique. The results reveal that Article 97 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 has not been optimally implemented in terms of the application of K3 in PT Susanti Megah due to both juridical and non-juridical issues. Keywords: responsibility of director, limited liability company, occupational safety and health (K3)
PENERAPAN DENDA ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK RESTORAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN Stella Octavianny Simbolon
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stella Octavianny Simbolon, Agus Yulianto, Triya Indra Rahmawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: stellasbln@student.ub.ac.id   Abstrak Meskipun secara normatif Kepala Daerah telah mengeluarkan ketentuan hukum bagi wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya, namun dalam kenyataannya Kepala Daerah belum secara optimal melakukan penegakan hukum kepada wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya berupa pengenaan denda kepada wajib Pajak tersebut. Dikarenakan masih ada wajib pajak restoran yang tidak taat dalam melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak dan denda administrasi yang mereka dapatkan, terkhususnya di Kota Medan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak restoran pada pemerintah Kota Medan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi administtasi bagi wajib pajak restoran pada pemerintah Kota Medan. Penelitian ini dilakukakan di Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Kota Medan. Tipe penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh baik itu data primer ataupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis data. Kemudian data dianilisis dengan menggunakan metode kualitatif yang hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak pada pemerintah Kota Medan sudah berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak restoran pada pemerintah Kota Medan adalah faktor kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dengan membayar pajak tepat waktu, faktor kurangnya pemahaman wajib pajak atas sanksi yang akan diberikan bila terlambat membayar pajak. Kata kunci: sanksi administrasi, wajib pajak, pajak restoran   Abstract Tax is compulsory for all the citizens of Indonesia fulfilling both subjective and objective requirements of tax payment. The obligation to pay taxes is outlined in Article 23 A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, implying that taxes and other levies naturally pose force for the sake of the state as governed by the law. Although normatively, the Regional Head issued a legal provision governing taxpayers who fail to fulfill the requirement or fail to pay taxes on time by imposing fine, it seems that this regulation is not strictly enforced recalling that many restaurant businesses have not paid their taxes in Medan city, let alone the fine that comes as the consequence of this payment delay.This research aims to ascertain and understand the imposition of administrative sanction on restaurant business owners as taxpayers within the scope of the local government of Medan City and to understand the factors hampering the imposition of the administrative sanction for the taxpayers concerned. This research was conducted in the Regional Tax Office of Medan City and employed socio-juridical methods supported by interview and library research results. The research data were garnered from both primary and secondary sources, which were analyzed using a qualitative method to be further presented in a descriptive technique. The research results show that the administrative sanction imposed on the taxpayers concerned has been appropriately implemented notwithstanding the impeding factors such as lack of awareness among taxpayers to pay taxes on time, and lack of knowledge of taxpayers about the sanctions as the consequence of delayed payment. Keywords: administrative sanctions, taxpayer, tax imposed on restaurants
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MODUS ROMANCE SCAM MELALUI APLIKASI ONLINE DATING Elvaretha Natalia Kurniawan
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elvaretha Natalia Kurniawan, Ardi Ferdian, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: elvarethan123@gmail.com Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai ketidaklengkapan hukum mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan online dengan modus romance scam melalui aplikasi online dating yang mengakibatkan banyak kerugian korban tidak dapat terakomodir. Adapun dalam penelitian ini, penulis mengangkat rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban modus romance scam dalam aplikasi online dating berdasarkan hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan yang ideal terhadap perlindungan hukum bagi korban modus romance scam melalui aplikasi online dating di Indonesia? Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa romance scam tidak diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi upaya penegakan hukumnya dapat didasarkan pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Namun, perlindungan hukumnya masih belum terakomodir dengan baik karena UU ITE hanya mengatur mengenai hak korban untuk mempidanakan pelaku dan UU PSK masih mengkategorikan berdasarkan tindak pidana berupa pelanggaran HAM berat dan terorisme. Maka, terdapat suatu urgensi pembentukan lembaga serupa Federal Trade Commision seperti di Amerika Serikat dan melakukan reformulasi peraturan di Indonesia dengan memperluas kategori sebagaimana yang ada dalam UU PSK. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Romance Scam Abstract This research investigates the incompleteness of law concerning the regulation of the legal protection of romance scam victims on online dating apps through these research problems: (1) how is the legal protection of the victims of romance scams arising from online dating apps regulated according to positive law in Indonesia? (2) how can this legal protection be ideally regulated in Indonesia? This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. The research discovered that the case of romance scams as mentioned above is not governed by laws in Indonesia, but the enforcement of the law concerning this matter can refer to the provisions in Article 378 of the Penal Code and Article 35 in conjunction with Article 51 paragraph (1) of Law concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). However, the legal protection has not properly accommodated the issue because UU ITE only regulates the rights of the victims to file a lawsuit against offenders, and the Law concerning Witness and Victim Protection only highlights particular types of criminal offenses such as serious violations of human rights and terrorism. Therefore, it is considered essential to establish a special agent similar to Federal Trade Commission (FTC) in the US and set some regulatory formulation of the regulation in Indonesia by extending the categories existing in the Witness and Victim Protection Law. Keywords: legal protection, victim, romance scam
URGENSI PENGATURAN PENJAMINAN DANA FLOAT OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM TERJADI RISIKO PAILIT PADA PENERBIT UANG ELEKTRONIK Margareta Stefany Agil
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Margareta Stefany Agil, Reka Dewantara, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: margareta1203@student.ub.ac.id Abstrak Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum dalam regulasi penyelenggaran uang elektronik yang diatur dalam PBI Uang Elektronik dimana tidak terdapat pengaturan otoritas yang berwenang untuk menjamin dana float yang sejatinya berperan sangat penting dalam perlindungan dana float berimplikasi pada tidak ada kepastian hukum atas pengembalian dana float kepada pemilik dana float apabila penerbit berada dalam keadaan pailit. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah diantaranya: (1) Bagaimana urgensi pengaturan penjaminan dana float oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam terjadi risiko pailit penerbit uang elektronik? (2) Bagaimana konseptualisasi pengaturan penjaminan dana float oleh LPS yang dapat memberikan perlindungan hukum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Analisis bahan hukum menggunakan analisis interpretasi sistematis. Hasil penelitian ini, penulis memporeh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa, Pertama, terdapat urgensi penjaminan nilai dana float oleh LPS karena pada saat ini tidak terdapat otoritas yang berwenang untuk menjamin dana float sehingga ketika penerbit dalam keadaan pailit, para pimilik dana float tidak mendapat kepastian hukum atas pengembalian dana yang dimilikinya. Kedua, konseptualisasi penjaminan nilai dana float mengacu pada UU LPS dan UU P2SK, LPS sebagai otoritas yang berwenang untuk menjamin, dan setiap penerbit uang elektronik diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan dan membayar premi. Kata Kunci: Lembaga Penjamin Simpanan, dana float, kepailitan Abstract This research departed from legal loopholes in the regulation concerning electronic money as governed in the Regulation of Bank Indonesia concerning Electronic Money, where the regulation regarding bodies authorized to guarantee floating funds, recalling that these authorities are essential in protecting floating funds, which further affects legal certainty regarding refunded floating funds to the owners in case of bankruptcy. From this issue, this research aims to investigate: (1) the urgency of the regulation of floating fund insurance by LPS in case of bankruptcy risk affecting e-money issuer, (2) the conceptualization of the regulation of the insurance of floating funds by the LPS that should give legal protection to floating fund owners. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials were analyzed using systematic interpretation. The research results reveal that, first, the urgency of the insurance of floating fund value by LPS is necessary because there is no authority authorized to guarantee floating funds the time an issuer is facing bankruptcy, and the owners of the funds are not guaranteed with any legal certainty over the refund of the funds to the owners. Second, the conceptualization of the insurance of the value of floating funds refers to Deposit Insurance Company Law and Law concerning the Development and Reinforcement of the Financial Sector. The LPS is an authority responsible to guarantee the funds, and every e-money issuer must serve as an insurance participant and pay the premium. Keywords: deposit Insurance company, floating funds, bankruptcy
PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DARI P2TP2A KOTA MALANG Windy Wulandari
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Windy Wulandari, Nurini Aprilianda, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: windywulandr@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab naiknya angka kekerasan seksual terhadap anak di Kota Malang serta untuk menganalisis bentuk perwujudan perlindungan hukum yang diberikan oleh P2TP2A Malang terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris dengan hasil penelitian faktor penyebab naiknya jumlah angka kekerasan seksual di Kota Malang berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan di P2TP2A Kota Malang mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Malang sebenarnya bisa meningkat karena kesadaran hukum masyarakat meningkat, kesadaran dari orang tua terhadap fenomena kekerasan seksual, pandemi covid-19, dan perkembangan teknologi. Dalam upaya perwujudan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, P2TP2A Kota Malang memberikan layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, P2TP2A Kota Malang mengalami kendala dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu bocornya identitas anak korban ke publik sehingga anak korban dan keluarganya mendapatkan stigmatitasi dari lingkungan sekitarnya.Kata kunci: kekerasan seksual, anak korban, P2TP2A Abstract This research aims to find out and analyze the contributing factor to the rising incidence of sexual violence against children in Malang City and the realization of legal protection provided by One-Stop Service for Women’s Empowerment and Child Protection (henceforth referred to as P2TP2A) Malang for children concerned. This research employed an empirical approach, discovering that the rising number of cases of sexual violence against children in Malang stemmed from low awareness among the members of the public and parents regarding this violence, covid-19 pandemic, and technological development. To protect young victims from sexual violence, the P2TP2A of Malang City provides services for people to express their grievances, health rehabilitation, social rehabilitation, legal aid, transfer, and social reintegration for the victims of the violence. The P2TP2A is facing problems in realizing the legal protection for the children as victims of sexual violence because the leak of the identity of the victims has given the victims and their families a stigma.Keywords: sexual violence, child as victim, P2TP2A
EFEKTIVITAS PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG UJI EMISI KENDARAAN BERMOTOR LAMA YANG TERDAFTAR DI DAERAH KOTA MALANG Estu Raka Mukti
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Estu Raka Mukti, Istislam, Haru Permadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rakamukti@student.ub.ac.id Abstrak Penulis mengulas efektivitas Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006, dilatarbelakangi kepadatan penduduk di Kota Malang yang berimplikasi padat kendaraan dengan rumusan masalah : (1) Mengapa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang uji emisi kendaraan bermotor lama yang terdaftar di daerah Kota Malang tidak efektif?; (2) Bagaimana hambatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan efektivitas Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang uji emisi kendaraan bermotor lama yang terdaftar di daerah Kota Malang?. Penelitian menunjukkan, pelaksanaan uji emisi kendaraan di Kota Malang belum efektif karena faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat. Faktor penghambat yaitu: 1) faktor internal: a) persiapan kurang matang; b) belum ada perintah uji emisi bagi roda dua; c) sulit memberhentikan kedaraan; 2) faktor eksternal: a) faktor cuaca yaitu musim penghujan; b) alat uji emisi rusak. Upaya yang dapat dilakukan yaitu: a) persiapan yang lebih matang; b) pengusulan uji emisi kendaraan untuk roda dua; c) sosialisasi seluruh masyarakat; d) persiapan cadangan alat uji emisi; e) dilakukan waktu musim kemarau. Penulis menggunakan metode sociolegal dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui teknik wawancara, studi dokumentasi, observasi, angket. Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Uji Emisi Kendaraan Bermotor, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Abstract Departing from population density issues, this research studies the problem of the effectiveness of Article 6 paragraph (1) of the Ministerial Regulation Number 5 of 2006 by investigating the following research problems: (1) why is Article 6 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Environment Number 5 of 2006 concerning emission test for registered old vehicles in Malang considered ineffective and (2) what impeding factors exist and what measures can be taken to optimize the effectiveness of Article 6 paragraph (1) as mentioned regarding the emission test of registered old vehicles in Malang city? The research results discover that the emission test for registered old vehicles in Malang City has not been performed effectively due to several factors such as law, law enforcers, facilities, and the members of the public. Moreover, impeding factors come from both internal and external, where the former involves a) insufficient preparation; b) absence of an order to conduct emission test for two-wheel vehicles; c) problems in stopping moving vehicles, while the external one involves a) weather issues; problem escalates in rainy days; b) out-of-order emission testing device. The measures suggested involve a) a more prepared plan; b) a proposal for emission test for two-wheels; c) introduction of the program to the public; d) availability of spare emission testing devices; e) considering emission tests in dry seasons. This research employed socio-juridical methods garnering the data from interviews, documentation, observation, and questionnaires. Keywords: legal effectiveness, emission test for vehicles, environmental services in Malang City.
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN PENDATAAN MASYARAKAT MISKIN DI LUAR DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DALAM PENANGANAN KEMISKINAN Muhammad Fahrudin
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Fahrudin, Muktiono, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: udin_fahrudin@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa, mendeskripsikan, dan menemukan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan masyarakat miskin di luar DTKS, dan menemukan keabsahan penggunaan data penanganan kemiskinan oleh pemerintah daerah di luar DTKS dalam menangani kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penafsiran sistematis, yaitu interpretasi yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sehingga mengerti apa yang dimaksud. Pembahasan dari hasil penelitian yaitu kewenangan pemerintah daerah dalam penanganan fakir miskin terkait pendataan masyarakat miskin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan verifikasi dan validasi data. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan melakukan penetapan data fakir miskin di luar DTKS dalam penanganan kemiskinan. Pemerintah daerah yang melaksanakan penanganan kemiskinan di luar DTKS, tidak sah dan data tersebut batal demi hukum karena tidak memiliki dasar hukum, sehingga pemerintah daerah yang menyalurkan bantuan sosial di luar DTKS yang menggunakan APBN harus mengembalikan uang ke kas negara. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kewenangan, DTKS Abstract This research aims to analyze, describe, and find out the authority of local governments to collect data on poor people outside the integrated data of social welfare (henceforth referred to as DTKS), and the validity of data use regarding the mitigation of poverty by local governments outside DTKS in mitigating poverty. This research employed normative-juridical methods and a statutory approach with materials involving primary, secondary, and tertiary data, further analyzed based on systematic interpretation by connecting related articles of legislation. The research studies that the authority mentioned above is related to data verification and validation. The local regulation, however, does not have any authority to set poverty data outside the DTKS in poverty mitigation. The data outside the DTKS is deemed invalid and null and void since it does not have any legal ground. That is, local governments giving social aid to those not registered in DTKS with State Budget must refund the money to the state. Keywords: local governments, authority, DTKS
INTERNALISASI PRINSIP PUBLIC TRUST DOCTRINE SEBAGAI ASAS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KOMERSIALISASI ANTARIKSA Trian Marfiansyah
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Trian Marfiansyah, Indah Dwi Qurbani, Ria Casmi Arrsa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: trianmf@student.ub.ac.id Abstrak Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana prinsip Public Trust Doctrine dalam mengusung peraturan perundang-undangan mengenai komersialisasi antariksa. Isu ini diangkat karena terdapat kekosongan produk hukum mengenai komersialisasi antariksa di Indonesia. Dalam rangka melengkapi materi muatan yang akan disusun alangkah baiknya disertakan prinsip Public Trust Doctrine agar mengoptimalkan kepentingan masyarakat namun tidak menghalangi kepentingan nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perkembangan internalisasi asas Public Trust Doctrine dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bidang komersialisasi antariksa? Dan bagaimana bentuk internalisasi prinsip Public Trust Doctrine dalam pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) di bidang komersialisasi antariksa? Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapatkan dari studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang berdasarkan prinsip Public Trust Doctrine lebih ditekankan aspek optimalisasi kegiatan ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup. Public Trust Doctrine berawal dari perkembangan di negara common law yang mengedepankan kepercayaan publik sebagai landasan utama dalam hal penyusunan serta evaluasi suatu regulasi. Kepercayaan publik tidak dapat diganggu gugat karena Pemerintah sebagai mandatoris masyarakat harus mampu mengelola kekayaan Sumber Daya Alam dalam rangka kemakmuran masyarakat. Indonesia telah meratifikasi berbagai ketentuan hukum internasional mengenai kegiatan keantariksaan dalam Undang-Undang Keantariksaan yang berdasarkan batasan Public Trust Doctrine. Bahwa materi muatan yang dapat direkomendasikan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah di bidang Komersialisasi Antariksa antara lain penegasan definisi dalam Bab Ketentuan Umum, Optimalisasi Peran serta masyarakat dalam proses kegiatan komersialisasi keantariksaan, pelestarian lingkungan yang komprehensif, dan sanksi yang mengedepankan asas kepastian hukum. Kata Kunci: public trust doctrine, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, komersialisasi antariksa Abstract This research studies the public trust doctrine principle that takes into account the legislation to commercialize space. This issue departed from the legal loophole regarding space commercialization in Indonesia. To complete the subject matter planned, the public trust doctrine should be inserted to optimize public interest without precluding national interest. This research is focused on how the internalization of the public trust doctrine principle is developed in the formulation of legislation regarding space commercialization and how this internalization is presented in the Government Regulation concerning space commercialization. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were garnered from literature reviews. The research results discovered that the regulation of this public trust doctrine principle is more focused on the optimization of public economic activities and environmental protection. Public trust doctrine departed from the development taking place in common law countries that put public trust to the fore and as the basis for the formulation and evaluation of a regulation. Public trust is absolute since the government as a public representative must be capable of managing a natural resource for the sake of public welfare. Indonesia ratified several provisions of international laws regarding space activities into Law concerning Space within the purview of the Public Trust Doctrine. The subject matter that can be suggested in this matter is the definition under the Chapter of General Provisions, Optimalization of Public Participation in the process of space commercialization activities, comprehensive environmental conservation, and sanctions that take into account legal certainty. Keywords: public trust doctrine, the principle of formulation of legislation, space commercialization

Page 514 of 563 | Total Record : 5629

 512   513   514   515   516 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue