cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 510   511   512   513   514 
PENJATUHAN PIDANA DENDA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PENAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 927 K/PID.SUS-LH/2021) Demas Arjuna Akbar Dwiansyach
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demas Arjuna Akbar Dwiansyach, Abdul Madjid, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: arjunademas@gmail.com Abstrak Penulis mengangkat permasalahan tentang penjatuhan pidana denda di bawah batas minimum khusus pada tindak pidana penambangan di kawasan hutan oleh korporasi (studi Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus/2021). Adanya putusan yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus pada tindak pidana penambangan di kawasan hutan tanpa izin oleh korporasi melatarbelakangi penulis dalam menyusun skripsi ini. Besarnya keinginan untuk menanggulangi perusakan hutan tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang adil bagi lingkungan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus pada putusan nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 (2) Menganalisis apakah putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus telah sesuai dengan tujuan penanggulangan perusakan hutan. Penulisan karya ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penulis memperoleh bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus menimbulkan implikasi yuridis. Pertama, Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus/LH/2021 tetap sah dan berkekuatan hukum tetap. Kedua, Putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial. Adapun kesesuaian putusan Hakim yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus pada Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 dengan tujuan penanggulangan perusakan hutan adalah tidak sesuai dengan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di samping itu Putusan tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip substansi hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Bab II Huruf A Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 yang terdiri atas: a) pencegahan bahaya lingkungan; b) prinsip kehati-hatian; c) prinsip pencemar membayar); dan d) prinsip pembangunan berkelanjutan. Kata kunci: minimum khusus, tindak pidana penambangan, korporasi Abstract This research studies the issue of imposing a fine under a specific minimum limit over a criminal case of mining activities taking place in forest areas by corporates (A study of Decision Number 927 K/Pid.Sus/2021). The will to tackle the issue of forest damage seems to be unparallel to just law enforcement for the environment. Departing from this problem, this research aims to (1) analyze the juridical implication of the judge’s decision imposing a fine under a specific minimum limit as in Decision Number 927 K/Pid.sus-LH/2021 (2) analyze if this decision is relevant to the objectives of the mitigation of forest destruction. This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches, discovering that imposing a fine under the limit concerned leads to a juridical implication. First, Decision Number 927/K/Pid.Sus/LH/2021 is considered lawful; it holds permanent legal force and executorial power. However, the Decision concerned is not relevant to the legal objectives: justice, benefit, and legal certainty. Moreover, this Decision also contravenes the principle of the substance of environmental law governed in Chapter II Letter A of the Decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 36/KMA/SK/II2013, consisting of a) mitigation of environmental hazards; b) precautionary principle; c) polluter pays; and d) sustainable development Keywords: special minimum, mining as a acriminal act, corporate
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Spg) Puti Kumalasari Tanjung
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Puti Kumalasari Tanjung, Nurini Aprilianda, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: puti01bjnubac@student.ub.ac.id Abstrak Penulisan karya ilmiah ini dilatar belakangi dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/PN Spg, dalam putusan tersebut majelis hakim memberikan putusan yang berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tanpa dibarengi dengan rehabilitasi terhadap Anak penyalahguna narkotika, dan dalam proses pemeriksaannya tidak dilakukan upaya diversi oleh aparat penegak hukum. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan putusan. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/PN Spg sanggatlah tidak sesuai dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak (best interest of the child) sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hakim dan penuntut umum yang menangani perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/PN Spg tidak mengindahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan juga peraturan lembagan instansi terkait lainnya, sehingga putusan yang dijatuhkannya sangatlah berbanding terbalik dengan apa yang termuat dalam norma hukumnya dan Konvensi Hak Anak. Kata kunci: Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi, Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Abstract This research departs from Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/PN Spg issued by the District Court of Sampang, imposing eight-month imprisonment without any rehabilitation given to the child as a drug user. During the investigation process, no diversion was taken by the law enforcers concerned. This research employed normative-juridical, statutory, and decision approaches. The court decision mentioned above is not in line with the principle of the best interest of the child outlined in the Convention on the Rights of the Child ratified by Indonesia. Both the judge and the general prosecutors overlooked several related laws such as Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and some other related regulations. That is, the verdict contradicts the laws and the Convention on the Rights of the Child. Keywords: narcotic abuse, rehabilitation, the principle of the best interest of the child.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR KREDIT PEMILIKAN RUMAH DARI KERUGIAN AKIBAT TINGKAT SUKU BUNGA YANG DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU Evantius Panjaitan
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Evantius Panjaitan, Sihabudin, Cyndiarnis Cahyaning Putri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: evanpanjaitan@student.ub.ac.id   Abstrak Dalam penelitian ini, penulis membahas terkait bentuk perlindungan hukum bagi para debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari kerugian akibat tingkat suku bunga yang dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini disebabkan karena di dalam perjanjian kredit pemilikan rumah, klausula-klausula perjanjian hanya ditentukan oleh satu pihak yaitu pihak perbankan. Nasabah dengan kedudukan yang tidak seimbang dengan pihak perbankan terpaksa menyetujui klausula yang ada di dalam perjanjian kredit pemilikan rumah. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan suatu perjanjian baku dimana sebuah perjanjian hanya disusun oleh salah satu pihak dan pihak lainnya terpaksa menyetujuinya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: (1) Apa urgensi pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah Kredit Pemilikan Rumah yang menerima perubahan bunga tanpa persetujuan terlebih dahulu? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Kredit Pemilikan Rumah yang menerima perubahan bunga tanpa persetujuan terlebih dahulu? Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan kasus (case approach). Bahan Hukum yang digunakan berupa primer, sekunder, serta tersier yang diperoleh dan dianalisis melalui metode interpretasi sistematis. Kata kunci: Contract, Banking, Agreement   Abstract This research discusses the legal protection of debtors in the housing loans program (KPR) from potential loss caused by fluctuating interest rates. This issue emerges from the condition where the agreement clauses are set only by the bank and the client seems to have no choice but to abide by the clauses set in the agreement. This situation certainly contravenes the principle of the freedom of contract that should serve as a standard contract implying that one party sets the clauses and the other should comply with them. Departing from this issue, this research investigates: (1) what is the urgency in the regulation regarding the legal protection given to the customer affected by fluctuating interest rates? (2) what legal protection can be given to the KPR customer affected by the fluctuating interest rates without his/her consent? This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches. Research data consisted of primary, secondary, and tertiary data obtained and analyzed from a systematic interpretation technique. Keywords: Contract, Banking, Agreement
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 69 AYAT 2 PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PAJAK HIBURAN (STUDI DI BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR) Aliffian Azhar Susatya
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aliffian Azhar Susatya, Tunggul Anshari Setia Negara, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Kota Malang e-mail: aliffianazhar@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi administratif terhadap wajib pajak hiburan di Kota Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya pemerintah Kota Blitar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hiburan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan kegiatan usahanya yang ada di Kota Blitar. Pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan oleh pemerintah daerah dengan dasar pengenaan terhadap segala jenis tontonan dan pertunjukan yang dalam proses penyelenggaraannya dipungut bayaran. Pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai yang pertama, bagaimana penerapan sanksi administratif Pasal 69 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pajak hiburan; kedua, apa saja faktor penghambat serta solusi dalam pemungutan pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosiolegal merupakan penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Hasil yang hendak dicapai yaitu pemungutan pajak hiburan yang lebih optimal untuk mencapai peningkatan pendapatan asli daerah. Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak hiburan, Sanksi Administratif Abstract This research aims to find out the implementation of administrative sanctions for amusement taxpayers in Blitar city according to Regional Regulation of Blitar Number 7 of 2011 concerning Regional Tax and to find out and analyze measures taken by the local government of Blitar city to increase local own-source revenue of amusement tax. This research departed from violations committed by taxpayers intentionally not reporting their businesses that operate in the city. Amusement tax contributes to the local revenue the local government has been relying on. This tax charges stage performances and the like. Local own-source revenue is used to pay for local autonomy and development and to contribute to social welfare at a local level. This research aims to find out how administrative sanctions in Article 69 Paragraph 2 of Regional Regulation of Blitar City Number 7 of 2011 concerning Regional Tax are implemented to increase local own-source revenue of amusement tax; second, what factors impede the implementation, and what solutions can be given to the issue regarding amusement tax collection according to Regional Regulation of Blitar City Number 7 of 2011 concerning Regional Tax. This research employed socio-legal methods as part of a normative study that requires the analysis of legislation, followed by an in-depth observation and questionnaire distribution to reveal related non-legal factor data influential to the legislation studied. Tax collection in this case is expected to optimally increase the local own-source revenue. Keywords: Local own-source revenue, Amusement tax, Administrative sanctions
ANALISIS YURDIS TINDAK PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/Pid.sus-Anak/2022/PN MLG) Alfina Indira Qamaril Zahrah
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alfina Indira Qamaril Zahrah, Abdul Madjid, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alfinaaind19@students.ub.ac.id Abstrak Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait penggunaan Pasal 351 (3) KUHP dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN MLG yaitu kasus tindak penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak dan akibat hukum ketika penggunaan Pasal 351 (3) KUHP dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN MLG tidak tepat. Dalam penulisannya karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (undang-undang dan putusan pengadilan) dan sumber bahan hukum sekunder (buku, jurnal, literatur, komentar terhadap putusan pengadilan) serta melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Dari hasil penelitian dengan metode yang telah disebutkan di atas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang timbul bahwa penggunaan Pasal 351 (3) KUHP dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN MLG adalah tidak tepat. Dikarenakan penggunaan pisau oleh pelaku anak dan bagian yang diserang merupakan bagian leher dan perut yang mana bagian tersebut merupakan bagian vital yang berkemungkinan besar mengakibatkan kematian. Kemudian, akibat hukum dari penggunaan Pasal 351 (3) KUHP dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN MLG tidak tepat yakni terdakwa pelaku anak dijatuhi pidana lebih ringan daripada yang seharusnya yang mana lebih berkesesuaian dengan tindak pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Kata kunci : Putusan Hakim, Anak, Pembunuhan, Penganiayaan Mengakibatkan Mati Abstract This research delves into the problem regarding the reference to Article 351 (3) of the Penal Code as in Decision Number 3/pid.Sus-Anak/2022/PN MLG over persecution causing death committed by a child and the legal consequence of inappropriate reference to Article 351 (3) of the Penal Code as in the Decision above. This research employed normative-juridical methods, and statutory and case approaches. legal materials were garnered from primary resources (laws and court decisions) and secondary sources (books, journals, literature, and commentaries to court decisions). The research results ascertain that the reference to Article 351 (3) of the Penal Code as in the Decision concerned is considered inappropriate, recalling that knife was involved and used as a weapon by the defendant to attack the neck and the abdomen of the victim, likely causing death. The legal consequence of this reference gave rise to an inappropriate decision imposing lenient punishment on the defendant incongruent with the standard punishment that is relevant to the act of murder as in Article 338 of the Penal Code. Keywords: court verdict, child, murder, persecution causing death
EFEKTIVITAS HUKUM ADAT BALI TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN SEDARAH PADA SUKU BALI (STUDI PESANTIAN ORANG BALI DI KECAMATAN SINGOSARI MALANG) Enno Sellya Agustina
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Enno Sellya Agustina, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email: ennosellya@student.ub.ac.id   Abstrak Berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan tentang pelaksanaan hukum adat Bali terhadap perkawinan sedarah pada Suku Bali, maka karya tulis ini bertujuan untuk : (1) Untuk menganalisis pelaksanaan hukum adat Bali terhadap perkawinan sedarah di Kecamatan Singosari, (2) Untuk menganalisis hambatan pelaksanaan hukum adat Bali terhadap perkawinan sedarah di Kecamatan Singosari. Dalam karya tulis ini penulis menggunakan metode yuridis empiris (sosial legal) serta dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yang dimaksud adalah memahami norma hukum yang ada dalam konteks penerapannya di dalam kenyataan lapangan yang kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif. Kemudian dengan analisis deskriptif penulis dapat menjawab permasalahan yang diangkat yaitu tentang pelaksanaan hukum adat Bali terhadap pelaksanaan perkawinan sedarah pada suku Bali. Dilihat dari permasalahan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hukum adat Bali terhadap perkawinan sedarah tidak bisa berjalan sepenuhnya seiring dengan berjalannya waktu  dan zaman. Kata kunci: Efektivitas, Hukum Adat Bali, Perkawinan Sedarah   Abstract Departing from the problem of the adat law of Bali concerning the consanguine marriage of Bali people, this research aims to (1) analyze the enforcement of the adat law of Bali regarding consanguine marriage in the District of Singosari, (2) analyze the impeding factors of the enforcement of adat law regarding consanguine marriage in the District of Singosari. This research employed empirical juridical methods (socio-legal) and socio-juridical approaches to help understand the norm of law within the context of its implementation in reality. The data was analyzed based on a descriptive method to answer the research problems. The research discovers that consanguine marriage in Bali cannot be fully implemented in line with the current development. Keywords: effectiveness, adat law of Bali, consanguine marriage
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERKAIT PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS DI POLRES MALANG KOTA) Achmad Rilyadi Sholeh
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Achmad Rilyadi Sholeh, Setiawan Nurdayasakti, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: achmadism@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab pengendara menggunakan knalpot racing pada sepeda motor dan upaya-upaya yang dilakukan kepolisian terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot racing di jalanan umum Kota Malang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan Undang-undang Lalu Lintas yang berlaku (Das Sollen) dengan angka pelanggaran lalu lintas terkhususnya terkait knalpot racing yang ada di lapangan (Das Sein). Penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis kriminologis. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang didapat akan diolah dan dianalisa menggunakan metode teknik deskriptif kualitatif. Dari penelitian dengan metode diatas penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa faktor-faktor penyebab pengendara menggunakan knalpot racing pada sepeda motor adalah berupa faktor internal yaitu faktor individu, faktor usia, faktor jenis kelamin, dan dari faktor eksternal yakni faktor lingkungan, faktor penegakan hukum, dan faktor perkembangan zaman. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Malang terhadap pemakaian knalpot racing pada sepeda motor adalah melalui upaya pre-emtif, preventif, dan represif. Kata kunci: Kepolisian, Kriminologi, Knalpot Racing, Sepeda Motor Abstract This research aims to discuss the contributing factors of replacing a standard exhaust pipe with a racing one on a motorbike and measures taken by the police to take action against motorbike users with this kind of exhaust pipe found on public roads in Malang City. This research topic departed from incongruence between the current Traffic Law (Das Sollen) and the incidence of violations regarding the use of a racing exhaust pipe in real life (Das Sein). With empirical-juridical methods, criminological-juridical approaches, and qualitative-descriptive techniques for the analysis of both primary and secondary data, this research discovers that replacing the standard exhaust pipe with the racing one is triggered by certain factors such as individual factor, age, and sex, while the external factors involve surroundings, law enforcers, and changing time. Measures taken to mitigate this issue by the Sub-Regional Police Department of Malang consist of preemptive, preventive, and repressive actions. Keywords: police, criminology, racing exhaust pipe, motorbike
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU TENGGER DENGAN SUKU JAWA (STUDI KASUS DI DESA NGADISARI KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO) Nada Hasnadewi
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nada Hasnadewi, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nada.hasnadewi@gmail.com Abstrak Perkawinan pada masyarakat suku tengger mengalami perkembangan. Mulanya sistem perkawinan pada masyarakat tengger merupakan sistem endogami. Namun seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sistem perkawinan Menjadi system perkawinan eksogami. Desa Ngadisari adalah salah satu desa yang terletak pada wilayah Gunung Bromo. Desa ini merupakan desa dengan mayoritas penduduk merupakan masyarakat asli suku tengger dan beragama Hindu Tengger. Dengan jenis penelitian Hukum empiris untuk mengamati serta menganalisis secara langsung dalam masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta yang ada di masyarakat terkait Pembagian Harta Bersama. Dengan pendekatan sosiologi hukum. Oleh karena itu, berdasarkan hasil yang peneliti dapat Harta benda perkawinan pada masyarakat suku tengger pada masyarakat Desa Ngadisari terdapat 2 yaitu sebagai berikut Harta Asal atau Harta bawaan dan Harta Bersama. Berdasarkan data yang peneliti dapat dalam pembagiannya maka terlebih dahulu dimusyawarhakan di dalam keluarga lalu bila dirasa masih tidak adil maka di selesaikan dengan pemerintah desa dan tokoh adat dengan Pengukuran besaran jumlah pembagian harta didasarkan diimbangkan dari hartanya Dengan jumlah pembagian½kepada suami dan½kepada istri. Namun terkait dengan Tanah tersebut dijualkan kepada orang yang masih merupakan keturunan asli suku tengger. Kata kunci : Perkawinan, Perkawinan Eksogami, Suku Tengger, Suku Jawa, Desa, Ngadisari, Pembagian Harta Bersama Abstract The marriage in the tribal community of Tengger has changed. Initially, the marriage was of a system of endogamy, shifting to exogamy marriage. Ngadisari village is located in the area of Mount Bromo with the majority of its people being native people of Tengger and Hindu of Tengger. This research employed an empirical legal method to directly observe and analyze the community members to find the facts living in the community regarding the division of shared assets. With socio-legal approaches, this research has found that the marriage assets of the people of Tengger consist of original and shared assets. Assets are brought to deliberation within the scope of the family. When the outcomes are deemed unfair, further deliberation may involve the village government and senior figures of the community by splitting the asset for both husband and wife with ½ proportion each. Regarding the land, it can only be sold to any native persons of Tengger. Keywords : marriage, exogamy marriage, Tengger tribe, Javanese tribe, Ngadisari village, shared asset split
PENAFSIRAN BENTUK TANGGUNG JAWAB BAPAK DALAM PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PADA PASAL 41 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Rochmattullah
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rochmattullah, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rochmattullah25@student.ub.ac.id Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran bentuk tanggung jawab bapak dalam pemberian nafkah anak pasca perceraian pada Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor1Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni mengenai multitafsir terhadap penafsiran bentuk tanggung jawab bapak terhadap anak tersebut dalam dalam hal pemberian nafkah selama anak tersebut belum mencapai usia dewasa dengan menuntut bekas suami atau bapak untuk memenuhi kewajibannya dengan berdasar pada perhitungan kemampuan dalam pemberian nafkah sebagaimana yang tercantum dalam putusan pengadilan. Metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan metode pendekatan komparatif atau perbandingan (comparative approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode tersebut, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa perceraian yang terjadi antara suami dan istri tidak akan memutus hubungan dengan anaknya terutama tanggung jawab dalam hal pemberian nafkah. Seorang anak yang belum dewasa masih tetap menjadi tanggung jawab orang tua terutama bapaknya meskipun keadaan perkawinan kedua orang tuanya telah terputus karena perceraian. Tanggung jawab bapak terhadap anak tersebut berupa pembiayaan kehidupan maupun pendidikan. Pelaksanaan putusan berupa akibat perceraian sering tidak dapat terealisasi dengan baik disebabkan kurangnya kekuatan memaksa (daya paksa) dan kekuatan mengatur pada aturan hukum yang berlaku saat ini terkait pemberian nafkah pada anak pasca perceraian. Kata Kunci: anak, nafkah, perceraian, tanggung jawab bapak Abstract This research aims to ascertain the interpretation of the meaning of responsibility to provide financial support for the child held by a father following the divorce as in Article 41 letter b of law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This departs from the multi-interpretation of the form of the responsibility mentioned above with the father as the ex-husband who is held responsible to keep providing financial support for the child as outlined in the court decision until the child reaches adulthood. This research employed normative-juridical methods, and comparative and statutory approaches, indicating that divorce will not affect the connection between the father and his child, especially in terms of his responsibility to support the child financially. The child who has not reached adulthood should be under the responsibility of his/her father notwithstanding the divorce. This responsibility comprises financial support for education and daily needs. However, the decisions concerning this matter often fail to appropriately apply due to the lack of binding force and ruling force. Keywords: child, livelihood, father’s responsibility
BLACKOUT PERIOD SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK INSIDER TRADING DALAM KEGIATAN JUAL-BELI SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA I Gusti Bagus Dwi Widyadnyana
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

I Gusti Bagus Dwi Widyadnyana, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dwibagus10@gmail.com Abstrak Pada tulisan ini, Penulis mengangkat permasalahan terkait Blackout Period Sebagai Upaya Pencegahan Praktik Insider Trading. Pemilihan tema yang diangkat oleh Penulis dilatarbelakangi oleh Rekomendasi 7.1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang menyebutkan Perusahaan Terbuka wajib memiliki kebijakan pencegahan insider trading. Namun, secara normatif SEOJK 32/2015 memiliki beberapa kelemahan yang berimplikasi memberi celah hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi pengaturan kebijakan blackout period sebagai salah satu upaya pencegahan praktik insider trading dalam Prinsip 7 SEOJK 32/2015?; (2) Bagaimana analisis kesesuaian kebijakan blackout period Perusahaan Terbuka terhadap indikator upaya pencegahan praktik insider trading?. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi pengaturan kebijakan blackout period didasari pada lemahnya pengaturan pencegahan insider trading di Indonesia. Sebagai salah satu best practice dalam pencegahan insider trading, blackout period memiliki beberapa keunggulan sehingga telah diterapkan di beberapa Perusahaan Terbuka, seperti PT XL Axiata Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Kebijakan blackout period di ketiga Perusahaan Terbuka tersebut telah sesuai dengan indikator pencegahan insider trading. Kata Kunci: Upaya Pencegahan, Insider Trading, Blackout Period, Perusahaan Terbuka Abstract This research topic departed from recommendation 7.1 of the Circular Letter issued by the Financial Services Authority (henceforth referred to as SEOJK) Number 32/SEOJK.04/2015 concerning the Guidelines of Public Corporate Governance, requiring them to adhere to insider trading prevention. However, normatively, SEOJK 32/2015 has some weaknesses, possibly leaving some legal loopholes. From this issue, this research aims to investigate: (1) the urgency of the regulation concerning the blackout period as one of the measures to prevent insider trading as in Principle 7 of SEOJK 32/2015 and the appropriateness of the blackout period policy in public companies linked to the indicators of measures taken to prevent insider trading. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results show that the urgency of the regulation of the blackout period must be based on a weak regulation intended to prevent insider trading in Indonesia. As one of the best practices to prevent insider trading, blackout period has some excellent features applied in several public companies such as PT XL Axiata Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. The policy of the blackout period in these three companies complies with the indicators of insider trading prevention. Keywords: Prevention Efforts, Insider Trading, Blackout Period, Public Company

Page 512 of 563 | Total Record : 5629

 510   511   512   513   514 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue