cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 552   553   554   555   556 
URGENSI PENGATURAN INSENTIF BERUPA SUBSIDI UNTUK PENERBITAN UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) (PERBANDINGAN INDONESIA DAN SINGAPURA) Reza, Muhammad Hanif
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Hanif Reza, Iwan Permadi, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mhanifreza77@gmail.com Abstrak Dalam penelitian ini, penulis membahas urgensi pengaturan insentif berupa subsidi untuk penerbitan Green Bond dengan membandingkan situasi di Indonesia dan Singapura. Permasalahan ini dipilih karena penulis tertarik pada perubahan iklim yang menjadi perhatian global. Untuk mencapai cita-cita mengatasi perubahan iklim, pembangunan sumber energi bersih melalui pengembangan energi terbarukan diperlukan, namun biayanya tinggi dan tidak dapat ditanggung hanya oleh APBN dan APBD. Green bond menjadi alternatif pembiayaan, tetapi regulasi yang ada yaitu POJK 60/2017 di Indonesia belum berhasil menarik minat investor. Oleh karena itu, perbandingan hukum terkait pengaturan insentif subsidi antara Indonesia dan Singapura menjadi relevan. penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian: (1) Apa Urgensi Pengaturan Insentif berupa subsidi Green Bond di Indonesia? (2) Bagaimana Pengaturan Insentif berupa subsidi Green Bond di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statue, comparative, dan conceptual. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta melakukan analisis deskriptif dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan ketidaklengkapan norma pada POJK No. 60/2017, terutama pada Pasal 17 dan Pasal 18, yang dibuktikan melalui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Penulis menyimpulkan bahwa model pengaturan yang dapat diterapkan di Indonesia dapat diambil dari Monetary Authority of Singapore Green Bond Grant Scheme, yang sukses mengakomodasi insentif subsidi untuk penerbitan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond). Kata Kunci: Obligasi Hijau, Insentif Berupa subsidi Abstract This research studies the urgency of the regulation regulating incentives in the form of a subsidy in a green bond by comparing the conditions in Indonesia and Singapore. The interest in this research topic departed from the author’s interest in climate change which has attracted global attention. To tackle such climate change, the development of clean energy-based resources is required, amidst the issue that such development will also require a huge cost that the State Budget and Regional Budget cannot support. Green bond is the alternative to this funding. The problem is that the Regulation of Financial Services Authority (henceforth referred to as POJK) 60/2017 in Indonesia has not managed to draw the attention of investors. This issue indicates that comparing the laws in Indonesia and Singapore should be relevant in this study. Departing from this consideration, this research aims to investigate: (1) the urgency of the regulation regarding the incentive of a green bond as a subsidy in Indonesia and (2) how this regulation is implemented. This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using descriptive and comparative methods. The research results reveal there is an incomplete norm in POJK Number 60/2017, particularly in Article 17 and Article 18 when it is seen from philosophical, sociological, and juridical bases. This research also suggests that the regulation implemented in Indonesia may refer to the Monetary Authority of Singapore Green Bond Grant Scheme that has successfully accommodated the incentive given as a subsidy in debt security issuance in a green bond concept. Keywords: green bond, incentive as subsidy
ANTI-SLAPP SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARTISIPASI PUBLIK DAN PERGERAKAN AKTIVIS LINGKUNGAN di INDONESIA Tobing, Raymond Sam Antonius Lumban
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Raymond Sam Antonius Lumban Tobing, Bambang Sugiri, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: raymondtobing6@gmail.com Abstrak Fenomena SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) khususnya dalam wujud tuntutan pidana atau dikenal sebagai kriminalisasi kerap terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Kriminalisasi terhadap para pejuang lingkungan hidup ini, disebabkan belum terjaminnya perlindungan hukum yang komprehensif terhadap kebebasan mengemukakan pendapat dan partisipasi publik bermakna. Celah ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengkriminalisasi pejuang lingkungan hidup. Melalui penelitian ini penulis berupaya untuk menjawab permasalahan terkait apa urgensi pengaturan Anti-SLAPP sebagai perlindungan hukum terhadap partisipasi publik dan pergerakan aktivis lingkungan di Indonesia dan bagaimana konsep pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap partisipasi publik dan pergerakan aktivis lingkungan di masa yang akan datang. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa bahwa terdapat urgensi pengaturan Undang-undang Anti-SLAPP di Indonesia. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis menawarkan konsep pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia, antara lain: menyempurnakan Rapermen KLHK, mereformulasi pasal 66 Undang-undang PPLH, dan mendorong Rancangan Undang-undang Anti-SLAPP masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas). Kata Kunci: Anti-SLAPP, Aktivis Lingkungan, Kebebasan Berpendapat Abstract The SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) phenomenon often known as a criminalization frequently happens every year. The criminalization of environmental activists may be caused by the absence of comprehensive legal protection of the freedom to express opinions and meaningful public participation. This loophole is then used by the parties concerned to criminalize environmental activists. This research is expected to answer the issue of the urgency of regulating Anti-SLAPP as a legal protection of public participation and environmental activist movement in Indonesia and the concept of the regulation concerning Anti-SLAPP in Indonesia as the legal protection of public participation and the movement of environmental activists in the time to come. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results reveal that there is urgency in the regulation of Law concerning Anti-SLAPP in Indonesia. This research also offers the regulatory concepts of Anti-SLAPP in Indonesia such as perfecting the Draft Regulation of the Minister of Environment and Forestry, formulating Article 66 of the Law concerning the Environmental Research Center, and including Anti-SLAPP Law into the National Legislative program. Keywords: Anti-SLAPP, Environmental Activists, Freedom To Express Opinions
KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM HAL MEMPERINGAN PEMIDANAAN ATAS PERBUATAN ORANG TUA PADA TINDAK PINDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI) Ula, Shofi Rochmatul
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Shofi Rochmatul Ula, Prija Djatmika, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: shofiroul123@student.ub.ac.id Abstrak Anak dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memperingan pemidanaan atas perbuatan orang tuanya yang salah di mata hukum. Anak sendiri termasuk dalam faktor non yuridis pertimbangan hakim, akan tetapi pertimbangan inilah yang kemudian memunculkan permasalahan terhadap yurisprudensi hakim yang menjadikan anak sebagai alasan peringan pemidaan dalam kasus korupsi. Untuk mengkajinya, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, di dapat hasil bahwa dalam putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI tidak ditemukan landasan yuridis penguat anak yang dijadikan bahan pertimbangan non yuridis. Tidak diketahui faktor pendorong lain yang membuat anak sebagai bahan pertimbangan peringan hakim terbukti valid dan sah secara yuridis. Akibat dari putusan ini, terjadi ketidakadilan kepada terdakwa lain yang berstatus ibu dan sama-sama memiliki anak, dengan kemunculan putusan hakim yang demikian, maka selayaknya sebuah keadilan pemberlakuannya juga harus disamakan dengan terdakwa lain yang berstatus sebagai ibu juga. Sementara dalam pelaksanaannya mereka tidak mendapat keringanan masa pemidanaan walaupun menyandang status sebagai ibu. Kata Kunci: Anak, Peringan Pemidanaan, Pertimbangan Hakim Abstract A child can serve as the basis for the consideration of a judge to alleviate sentencing imposed on the parent committing a crime before the law. The child also serves as a non-juridical factor with which the judge can make a consideration but it seems that this consideration raises the problem of alleviating the punishment imposed in the case of corruption. To delve further into this case, this research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and case approaches, revealing that Decision Number 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI does not contain any juridical fundament strengthening the validity of the position of a child as a judicial consideration in alleviating the punishment. This situation has led to injustice for other mothers as defendants with children because they will not be granted any alleviation despite their responsibility of raising their children. Keywords: Alleviated Sentencing, Child, Judicial Consideration
URGENSI PENGATURAN TATA RUANG DESA BERBASIS PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Fiqhiyah, Nuriyatin
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nuriyatin Fiqhiyah, Imam Koeswahyono, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nuriyatin17@student.ub.ac.id Abstrak Indonesia merupakan negara agraris yang menetapkan bahwa wilayah pertanian pangan berkelanjutan merupakan wilayah yang harus dilindungi oleh Undang-undang. . Perlindungan lahan pertanian pangan pangan berkelanjutan merupakan suatu upaya dalam memenuhi swasembada pangan nasional. Desa sebagai wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah utama lahan pertanian maka perlu adanya pengaturan tata ruang. Tujuan penelitian untuk mengetahui urgensi pengaturan tata ruang desa berbasis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan untuk mengetahui konsep pengaturan tata ruang desa berbasis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 5 ayat (3) hanya mencakup wilayah administratif nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota, sehingga bersifat Top Down dan belum mencakup wilayah desa. Fenomena alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian kerap dialami oleh masyarakat desa, yang menjadikan kawasan lahan pertanian pangan sebagai wilayah khusus untuk pertanian. Namun, hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan pengakuan kembali terhadap wewenang desa dalam mengatur urusan masyarakat lokal berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas, terutama dalam pengaturan tata ruang desa. Dalam pendekatan pembentukan pengaturan tata ruang desa berbasis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan penulis memberikan pendekatan asas keberlanjutan agar dalam pengaturan penataan ruang memperhatikan keberlanjutan ketersediaan lahan pertanian pangan dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Kata Kunci: Desa, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Tata Ruang Abstract Indonesia is an agrarian country declaring that the areas for sustainable agricultural production must be protected under the law. The protection of such agricultural land is a measure taken to achieve national food self-sufficiency. Spatial planning is required in villages, considering that rural areas are designated as primary agricultural areas. This research aims to investigate the urgency of the regulation regarding rural spatial planning based on the protection of agricultural land for sustainable agricultural production and its concept. This research employed a normative-juridical method, revealing that Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning Article 5 paragraph (3) only covers national administrative areas, provinces, and regencies/municipalities, meaning that it is a top-down implementation not reaching rural areas yet. The shift from agricultural to non-agricultural land has affected the members of rural communities, causing the land for agricultural production to become a special area for agriculture. However, the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages has given back the recognition of the village’s authority to deal with local affairs according to the principles of recognition and subsidiarity, particularly in the matter of rural spatial planning. In the context of the approach to making the regulation of rural spatial planning in this study, the author seeks to offer an approach to sustainable principles to ensure that the regulation of rural spatial planning considers the sustainability of agricultural land availability for agricultural production at present and in the time to come. Keywords: Spatial Planning, Sustainable Food Agricultural Land Protection, Village
ANALISIS YURIDIS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT TINDAKAN ANTI PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 468/PDT.P/2020/PN JAKARTA SELATAN) Salsabila, Amira Choirunnisa
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Permasalahan mengenai Putusan pengdilan nomor: Nomor: 468/PDT.P/2020/PN tentang integrasi vertikal Dalam perkara ini PT.Grab Teknologi Indonesia (GRAB) dan PT. TPI yang memiliki substansi perkara dalam putusan KPPU tersebut memiliki dua sisi, yaitu dari sisi persaingan usaha dan sisi perlindungan konsumen. Putusan KPPU yang sudah ada selama ini masih menyimpan berbagai permasalahan. Dari sisi perlindungan terhadap konsumen, KPPU menyatakan berbagai praktik persaingan tidak sehat tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen. Namun tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana penanganan atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh persaingan usaha tidak sehat. Hasil dari penelitian ini adalah (1) kriteria merugikan masyarakat dapat mempunyai peranan penting bagi komisi, berkaitan dengan kewenangannya untuk mengintervensi atau melakukan penyelidikan. Kepentingan pengawasan komisi dinyatakan tidak ada apabila masyarakat Indonesia sama sekali tidak dirugikan; dan (2) mengefektifkan penggunaan “dan atau” menjadi “dan” sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah konsumen agar kerugian yang dialami akibat pelanggaran integrasi vertikal dapat dipertanggung jawabkan. Kata Kunci: Integrasi Vertikal, Kerugian Konsumen, KPPU, Persaingan Tidak Sehat Abstract There have been issues left in the scope of the Business Competition Supervisory Commission. In terms of consumer protection, the commission has confirmed that the practices of unfair business competition have raised losses for consumers, but it remains unclear how this loss affecting consumers may have been caused by unfair business competition, as in Court Decision Number 468/PDT.P/2020/PN South Jakarta concerning the violation of Article 14. Specifically, this decision dealt with the case of PT. Grab Teknologi Indonesia (GRAB). Departing from this issue, this research aims to investigate the following two problems: (1) the type of consumer protection following the loss affecting consumers due to the violation of Article 14 of Law Number 5 of 1999 regarding the ban on vertical integration according to the Court Decision mentioned above and (2) the analysis of appropriate regulation to protect consumers as in Article 14 of Law Number 5 of 1999. The research results reveal that the disadvantaging criterion affecting the people is used following the use of unfair business competition, and this criterion does not have to be fulfilled cumulatively. Law Number 5 of 1999 does not specify the definition of law regarding what factors are seen as disadvantaging people. The disadvantaging criterion may hold an essential role for the commission in terms of the authority to intervene with or conduct an investigation. The authority of supervision of the commission may be deemed non-existent if Indonesia is not at all disadvantaged. Keywords: Consumer Loss, Vertical Integration, Unfair Business Competition
RATIO DECIDENDI HAKIM TERKAIT PEMBERIAN CESSIE SEBAGIAN DALAM HAL ADANYA PERMOHONAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Salsabila, Siti Rasya
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Siti Rasya Salsabila, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rasyaslsbl@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan putusan hakim terkait pemberian cessie sebagian dalam hal adanya permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penelitian ini mengangkat kasus perkara nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst, kasus perkara nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg, dan kasus perkara nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/Pn.Niaga.Jkt.Pst yang mana pada putusan hakim tersebut terdapat putusan yang setuju dan mengabulkan permohonan dengan adanya cessie sebagian dan ada yang tidak setuju dan menolak permohonan dengan adanya cessie sebagian. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pengaturan mengenai pemberian cessie sebagian dalam hal adanya permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang?, (2) Bagaimana ratio decidendi hakim terkait pemberian cessie sebagian dalam hal adanya permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Adapun dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu dengan teknik penafsiran sistematis. Pada penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai cessie sebagian dalam hal adanya permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga pada praktiknya terdapat ketidakseragaman hakim dalam putusan-putusan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan cessie sebagian. Kata Kunci: Cessie, Cessie Sebagian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Abstract This research aims to investigate different judicial decisions regarding cessie in the case of the application for bankruptcy and the suspension of debt payment obligations. With normative-juridical methods and statutory and case approaches, this research particularly studies the Decisions Number 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst, Number 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg, and Number 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/Pn.Niaga.Jkt.Pst in which the judge's decision contained a decision that agreed and granted the application with a partial cessie and some disagreed and rejected the application with a partial cessie. The formulation of the problem in this study is: (1) What are the arrangements regarding the granting of partial cessie in the event of bankruptcy applications and postponement of debt payment obligations in the laws and regulations on bankruptcy and postponement of debt payment obligations?, (2) What is the ratio decidendi of judges regarding the granting of partial cessies in the event of bankruptcy applications and postponement of debt payment obligations?. Research data were obtained from library research and analyzed based on systematic interpretation. The research results reveal that there are no regulations regarding partial cessie as in the application for the suspension of debt payment obligations, thus leading to irrelevance between the decisions regarding the suspension and partial cessie. Keywords: Cessie, Partial Cessie, Suspension Of Debt Payment Obligations
ANALISIS YURIDIS HAK MEMANFAATKAN TANAH NEGARA DALAM IMTN PADA PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Fakhrurroji, Muhammad Daffa
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan legalitas kepada masyarakat daerah Kota Samarinda dalam hal ini menggarap dan memiliki tanah negara melalui IMTN di sandingkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, dimana kedudukan IMTN dalam Undang-Undang pokok dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana pokok kajiannya adalah kajian hukum yang di konsepkan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut temuan kajian, hak membuka tanah tercakup dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, artinya agar kedudukan pemakai hasil tanah negara atau IMTN menjadi milik perseorangan, maka harus ditingkatkan menjadi sebuah sertifikat. Selain itu, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Bab VI Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa IMTN berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang izin pembukaan tanah negara. Sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang kewenangan mengakses tanah negara, IMTN berhak mendapatkan keuntungan tertentu. kedudukan pemanfaatan tanah negara IMTN masuk dalam Undang-Undang pokok Agraria, yaitu pada rumusan Pasal 16 tentang hak membuka tanah. IMTN masa berlakunya 3 tahun dan dapat diperpanjang lagi 1 kali. Kata Kunci: Analisis, Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), Peraturan Wali Kota Samarinda Abstract This research departed from the issue of legality arising in Samarinda city regarding the use of land under the ownership of the state on the Permit to Open the Land Under the Ownership of the State (henceforth referred to as IMTN) seen from the perspective of Basic Agrarian Law in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This research employed a normative method with a legal study linked to the current norm in society, and this norm should be the reference for all people. The study of opening land under the ownership of the state is set forth in Article 16 of Basic Agrarian Law. That is, to allow for the use of land under the state’s ownership requires the transfer of the status of land to title. This matter also complies with Regional Regulation Number 2 of 2019 Chapter VI of Article 9 Paragraph 1 implying that the use of the land concerned only lasts for 3 years and may extend once according to Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Permit to Open Land Under the Ownership of the State. The Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning the authority to access the state’s land, the IMTN may be entitled to certain benefits. The standing to use land of the state under IMTN is included in Basic Agrarian Law, particularly in Article 16 regarding the right to open land. IMTN lasts for 3 years and can be extended once. Keywords: Analysis, Permit To Open The Land Under The Ownership Of The State, The Mayor’s Regulation Of Samarinda
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT INTERPRETASI PENYETORAN MODAL KEDALAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI UTANG Putri, Sisca Permata
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sisca Permata Putri, Amelia Sri Kusuma Dewi, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: permatasisca13@gmail.com Abstrak Pada penelitian ini penulis mengangkat isu hukum mengenai analisis dasar pertimbangan hakim terakit interpretasi penyetoran modal sebagai utang. Dihentikannya kegiatan perekonomian dalam waktu yang cukup lama akibat pandemi covid-19 menyebabkan meningkatnya kasus kepailitan dan PKPU. Penulis mengangkat kasus Kepailitan dan PKPU dari PT Alam Galaxy yang dimohonkan ke dalam proses Kepailitan dan PKPU oleh pemegang sahamnya dengan dasar permohonan berupa modal disetor sebagai utang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah yang diantaranya Pertama, apakah dasar pertimbangan hakim dalam menginterpretasikan modal disetor sebagai utang pada Putusan PKPU Putusan PKPU Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., pada tanggal 29 Juni 2021 dan Putusan Pailit Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., pada tanggal 25 Maret 2022. Kedua, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari diakuinya modal disetor sebagai utang daam perkara Kepailitan dan PKPU. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini, diperoleh kesimpulan yang pertama, bahwa modal disetor tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang karena tidak memenuhi ketentuaan syarat-syarat permohonan PKPU dan Kepailitan dan akibat dari dikabulkannya permohonan PKPU dan kepailitan mengakibatkan PT Alam Galaxy harus membayar utang yang bukan merupakan kewajibannya serta pemegang saham mendapatkan pemenuhan yang bukan merupakan haknya. Saran bagi pelaksanaan pendirian perseroan hendaknya perseroan dan pemegang saham melakukan seluruh kewajibannya terkhususnya dalam penyetoran modal dan bagi penegak hukum dapat mempertimbangkan pemenuhan syarat-syarat permohonan Kepailitan dan PKPU. Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Modal Disetor, Perseroan Terbatas, Kepailitan, PKPU Abstract This research studies the legal issue regarding the basis for the analysis of judiciary consideration of the interpretation of capital deposited as debt. Dormant economic activities following the outbreak of COVID-19 have raised the cases of bankruptcy and the Suspension of Debt Payment Obligations (henceforth referred to as PKPU). This research focuses on the bankruptcy and PKPU cases in PT Alam Galaxy that are filed for bankruptcy and PKPU by shareholders under the condition that the capital is deposited as debt. Departing from this problem, this research investigates the following issues: What is the main consideration of the judge in interpreting the capital deposited as debt as in the Decision of PKPU Number 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga, Sby dated 29 June 2021 and Bankruptcy Decision Number 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby dated 25 March 2022; second, what legal consequence may arise from the capital deposited as debt in these bankruptcy and PKPU cases? The analysis results reveal that the paid-up capital cannot be classified as debt since it does not meet the provision of the requirements of the request for PKPU and bankruptcy. This situation has caused PT Alam Galaxy to pay for the debt that should not be its responsibility. Furthermore, shareholders in this case were fulfilled with the rights that they did not deserve. It is, therefore, important for the company and shareholders to perform all their responsibilities, especially in capital deposit, while law enforcers can consider the fulfilment of the requirements of the request for bankruptcy and PKPU. Keywords: Judiciary Consideration, Paid-Up Capital, Limited Liability Company, Bankruptcy, PKPU
Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terkait Pemberdayaan Prasarana Solar Dealer Packed Nelayan (Studi Di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo) Islami, Ulul Albab
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ulul Albab Islami, Agus Yulianto, Triya Lndra Rahmawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: isla_kun@student.ub.ac.id Abstrak Pada penelitian ini penulis mengangkat pembahasan terkait pemberdayaan prasarana pengisian bahan bakar nelayan di Kabupaten Situbondo yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam. Pemberdayaan pemberdayaan prasarana pengisian bahan bakar nelayan melalui Solar Dealer Packer untuk Nelayan masih belum maksimal oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana implementasi dan tanggung jawab Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo terkait pemberdayaan prasarana sspengisian bahan bakar nelayan melalui Solar Dealer Packed untuk Nelayan. Untuk mengetahui kendala implementasi pada Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, Dan Petambak Garam. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sosio-legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data ialah menggunakan metode wawancara dan angket serta Teknik penulusuran data dengan teknik analisis kualitatif. Dari hasil penelitian penulis, diperoleh permasalahan bahwa pelaksanaan dari pemberdayaan prasarana pengisian bahan bakar nelayan di Kabupaten Situbondo belum sesuai dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, Dan Petambak Garam. Pelaksanaan pemberdayaan pengisian bahan bakar nelayan di Kabupaten Situbondo terhalang oleh beberapa kendala terkait proses pelaksanaan implementasi. Faktor kendala tersebut berasal dari faktor eksternal yaitu Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Sarana Pengisian Bahan Bakar Solar Nelayan dan Lokasi Prasarana SPDN serta faktor internal yaitu Sumberdaya Manusia dan Jadwal Pengawasan. Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan, Prasarana SPDN Abstract This research studies the empowerment of fueling infrastructure for fishermen in the Regency of Situbondo as the responsibility of the Regional Government specified in Article 18 Paragraph (3) of Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish farmers, and salt farmers. The empowerment of fueling infrastructure for fishermen through Solar Packed Dealer has not been optimally implemented by the Animal Husbandry and Fishery Department of the Regency of Situbondo. This research aims to observe the implementation and responsibility of the animal husbandry and fishery department in the regency regarding the above empowerment. To find out the issue hampering the implementation of Article 18 Paragraph (3) of Law Number 7 of 2016, this research employed a socio-legal method and socio-juridical approaches. The data were obtained from interviews and questionnaires and data surfing based on a qualitative analysis technique. The research results reveal that the empowerment concerned does not comply with Article 18 Paragraph (3) of Law Number 7 of 2016. The fueling empowerment as above encounters issues caused by poor public awareness of utilizing the fueling infrastructure. Other impeding factors come from fueling infrastructure and the location of the infrastructure, while the internal factors involve human resources and scheduled supervision. Keywords: implementation, empow erment, fueling infrastructure of solar packed dealer for fishermen
Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Huruf F Uu No. 8 Tahun 1999 Terhadap Konsumen Yang Mendapat Merchandise GMMTV Palsu Savitri, Audia Jasmine
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Audia Jasmine Savitri, Hanif Nur Widhiyanti, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: jasminesvtr@student.ub.ac.id Abstrak Pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur dengan jelas perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu memperdagangkan atau memproduksi barang yang tidak sesuai dengan yang diiklankan. Namun pada praktiknya masih terdapat distributor yang menjual merchandise GMMTV palsu di media sosial. Penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu, (1) Bagaimanakah implementasi pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang dirugikan dikarenakan mendapat barang palsu saat pembelian merchandise GMMTV di distributor? (2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan terlaksananya perlindungan terhadap konsumen yang mendapat barang palsu dan bagaimana upaya penyelesaiannya sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder diolah dengan teknik purposive sampling yang dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif menggunakan teori Lawrence M. Friedman mengenai efektivitas penegakan hukum yaitu substansi hukum, stuktur hukum, dan budaya hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi pasal belum terlaksana dengan baik. Faktor hambatan datang dari distributor dan konsumen dengan upaya penyelesaian dengan memberikan ganti rugi. Kata Kunci: Distributor, Merchandise GMMTV, Perjanjian Jasa Abstract Article 8 Paragraph 1 letter F of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates the prohibition of conduct committed by businesses by selling or producing items not like those advertised. However, some distributors were found selling fake GMMTV merchandise on social media. Departing from this issue, this research aims to study the following research problems: (1) the implementation of Article 8 paragraph 1 letter F of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection especially for aggrieved consumers following the purchase of bogus products of GMMTV merchandise from a distributor; (2) the impeding factors in the implementation of the protection for consumers receiving bogus products and the measures taken to settle the issue according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. Primary and secondary data were processed according to purposive sampling, and they were analyzed based on a qualitative technique referring to the theory introduced by Lawrence M. Friedman on the effectiveness of law enforcement, including the substance of law, legal structure, and legal culture. The research results reveal that the Article concerned has not been implemented appropriately due to impeding factors coming from the distributor and consumers. Preventive action was taken to settle the issue by considering law education, while compensation was considered a repressive measure. Keywords: Distributor, GMMTV Merchandise, Service Agreement

Page 554 of 563 | Total Record : 5629

 552   553   554   555   556 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue