cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 553   554   555   556   557 
Perlindungan Terhadap Jurnalis Dalam Konflik Wilayah Internasional Antara Israel Dan Palestina (Studi Kasus Penembakan Shireen Abu Akleh) Rafsanzha, Faisal Dewanto
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faisal Dewanto Rafsanzha, Ikaningtyas, Fransiska Ayulistya Susanto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono Nomor 169 Malang e-mail: Rafsanzhaf@gmail.com Abstrak Shireen Abu Akleh adalah seorang Jurnalis media Al Jazeera yang terbunuh saat bertugas di wilayah Jenin, Palestina. Terbunuhnya Shireen Abu Akleh disebabkan oleh tembakan tentara Israel yang diarahkan kepada Shireen. Telah diketahui bahwa dalam kejadian tersebut, seorang Jurnalis tengah melaksanakan tugasnya di wilayah konflik senjata dan tentunya Jurnalis merupakan salah satu subjek sipil yang wajib dilindungi dalam wilayah perang. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah: (1) Bagaimana perlindungan terhadap Jurnalis dalam wilayah konflik bersenjata internasional yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional? (2) Bagaimana bentuk penanganan hukum atas kasus pembunuhan terhadap jurnalis Al-Jazeera, Shireen Abu Akleh?Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan statute approach dan case approach. Bahan yang digunakan merupakan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisa dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis memahami dan mengetahui secara yuridis tindakan Israel yang ditinjau dari Konvensi Jenewa IV 1949 dan beberapa peraturan lainnya. Tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Shireen Abu Akleh dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional. Perbuatan yang dilakukan pemerintah Israel tidak menunjukan bahwa Israel adalah bagian dari negara yang turut serta meratifikasi Konvensi Jenewa IV 1949. Kata Kunci: Shireen, Abu, Akleh, Israel, Palestina, Perlindungan Jurnalis Dalam Konflik Wilayah Internasional Abstract Shireen Abu Akleh was a journalist for Al Jazeera News killed when he was on duty in the territory of Jenin, Palestine. Shireen was shot by an Israeli soldier. Journalists as civilians are subject to legal protection in conflict territories. Departing from this issue, this research studies: (1) the legal protection of journalists within international armed conflict territories according to the International Humanitarian Law; (2) the legal action that deals with the killing of Shireen Abu Akleh as the journalist of Al-Jazeera news. This research employed a normative-juridical method and statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using descriptive-qualitative methods, revealing that juridically, according to the Geneva Convention IV 1949 and other regulations, the murder by an Israeli contravenes the International Humanitarian Law. The conduct committed by the Israeli government does not represent the fact that Israel is the state that also ratified the Geneva Convention IV 1949. Keywords: Abu, Akleh, Israel, Palestine, Shireen, The Protection Of Journalists In International Territorial Conflict
Relevansi Indikasi Praktik Predatory Pricing Dengan Pemberian Voucher Diskon Oleh Perusahaan Penyedia Layanan Jasa Angkutan Sepeda Motor Berbasis Aplikasi Manullang, Alicia Juni Rodoasi
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alicia Juni Rodoasi Manullang, Sukarmi, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alicia_m@student.ub.ac.id Abstrak Transportasi ojek online mengalami perkembangan yang sangat pesat karena digemari oleh masyarakat. Selain praktis dan cepat, faktanya bahwa ojek online diminati masyarakat yaitu dari segi tarif lebih terjangkau. Giat dari perusahaan penyedia layanan ojek online untuk terus melebarakan sayapnya yaitu dengan memberikan potongan harga melalui pemberian voucher diskon. Bagi pengguna ojek online adanya voucher diskon memberikan keuntungan tersendiri, namun di dunia persaingan usaha hal ini dapat dinilai sebagai ancaman adanya persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan ini berindikasi pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu praktik predatory pricing. Penulisan ini dibuat untuk mengetahui relevansi apakah pemberian voucher diskon oleh ojek online termasuk dalam indikasi praktik predatory pricing sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jenis penelitian ini sendiri merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analitis, melakukan kajian melalui bahan-bahan hukum berupa undang-undang dan sumber lainnya. Melalui pendekatan dalam persaingan usaha, praktik predatory pricing dikaji dengan pendekatan Rule of Reason, sehingga hasil dari penulisan ini disimpulkan pada rumusan bahwa pemberian voucher diskon ojek online bukan merupakan suatu praktik dari predatory pricing, sebab voucher diskon tidak termasuk ke dalam unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, Ojek Online, Predatory Pricing, Rule of Reason Abstract Online taxi bike services are preferred by the public and they have been a growing trend due to their practicality, efficiency, and affordability. Such a business is getting more popular when it gives discount vouchers to customers. Apart from the benefit given, discount vouchers can be a threat to competitors, representing unfair business competition practices. This business activity is indicated in Article 20 of Law Number 5 of 1999 concerning predatory pricing practices. This research investigates whether discount voucher indicated as predatory pricing is relevant to Article 20 of Law Number 5 of 1999. This research employed a normative-juridical method and statutory and analytical approaches. Research materials were obtained from relevant statutes and other sources. According to business competition and the rule-of-reason approaches, this research has found out that discount voucher in this context cannot be categorized as a predatory pricing practice, considering that discount voucher is not indicted as one of the elements specified in Article 20 of Law Number 5 of 1999. Keywords: Business Competition Law, Online Taxi Bike, Predatory Pricing, Rule Of Reason
Rekonstruksi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan Model Pengaturan Strict Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Raja, William Immanuel Lumban
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

William Immanuel Lumban Raja, Yenny Eta Widyanti, Cyndiarnis Cahyaning Putri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: williamimmanuel20@gmail.com Abstrak Pada penelitian ini, Penulis mengangkat permasalahan ketidaklengkapan pengaturan pertanggungjawaban produk di Indonesia dengan mengadopsi prinsip strict liability. Dalam hal ini konsumen memiliki kedudukan yang lemah dan berpotensi mengalami kerugian dari barang yang cacat terhadap konsumen. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban produk atas kerugian konsumen yang ditimbulkan dari dampak negatif kecacatan barang yang beredar di masyarakat berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 138 Ayat (1) Australian Consumer Law? dan (2) Bagaimana pengaturan ideal pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan model pengaturan prinsip strict liability terkait dengan pertanggungjawaban produk dalam hal sengketa konsumen yang diakibatkan dari dampak negatif kecacatan barang?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan pendekatan Statute Approach, Conceptual Approach, Comparative Approach, dan Case Approach. Penulis juga menganalisis permasalahan dengan menggunakan Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, dan penafsiran komparatif. Hasil penelitian dengan metode di atas: Rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban produk karena terdapat ketidaklengkapan norma berdasarkan putusan permasalahan terkait dan formulasi pengaturan ideal berdasarkan studi perbandingan yang didapat penulis adalah dengan mengadopsi prinsip strict liability. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Rekonstruksi Pasal, Strict Liability Abstract This research investigates the case where consumers may be vulnerable to loss of defective items; therefore, rules and their implementation need to be further studied. Some countries like Australia, however, have profoundly regulated strict liability. Departing from this example, this research seeks to investigate: (1) the regulation of the liability over products following consumer loss due to defective items distributed in the market according to Article 19 of the Law concerning Consumer Protection and Article 138 Paragraph (1) of Australian Consumer Law; and (2) the ideal regulation in Article 19 of Law concerning Consumer Protection according to strict liability principle model regarding consumer dispute arising from defective items. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, comparative, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analysed based on grammatical and comparative interpretations. The research learns that the reconstruction of the regulation of the liability over a product may adopt the strict liability principle of Australia to avert consumer disputes due to product liability. Keywords: Consumer, Protection, Reconstruction Of Article, Strict Liability
Perlindungan Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Penyelesaian Restrukturisasi Pembiayaan Oleh Bank Syariah Dengan Penyertaan Modal Sementara Haikal, Muhammad
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Haikal, Siti Hamidah, Afrizal Mukti Wibowo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: haikalthohir@student.ub.ac.id Abstrak Pada skripsi ini penulis mengangkat isu hukum mengenai ketidaklengkapan pengaturan tentang Perseroan Terbatas yang menyelesaikan restrukturisasi pembiayaan oleh bank syariah dengan penyertaan modal sementara. Dalam hal ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 tahun 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Penyertaan Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 tahun 2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah belum mengatur secara lengkap dan spesifik terkait konversi pembiayaan menjadi saham. Padahal di zaman perkembangan ekonomi yang sangat dinamis dan juga sebagai negara dengan Muslim terbesar di dunia, Indonesia harusnya mempunyai aturan, mekanisme serta landasan yang kuat dan jelas dalam aktifitas perekonomian seperti ini. Berdasarkan hal tersebut, dalam skripsi ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah: (1) Bagaimana hubungan hukum Perseroan Terbatas yang menyelesaikan restrukturisasi pembiayaan oleh Bank Syariah dengan penyertaan modal sementara? Dan (2) Bagaimana perlindungan hukum Perseroan Terbatas yang menyelesaikan restrukturisasi pembiayan oleh Bank Syariah dengan penyertaan modal sementara? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Komparatif (Comparative Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Penulis juga menganalisis permasalahan dengan menggunakan Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal. Kata Kunci: Bank Umum Syariah, Perseroan Terbatas, Restrukturisasi Abstract This research seeks to investigate the incompleteness in the regulation concerning limited liability companies regarding the resolution to the restructuring of lending provided by a Sharia-based bank with temporary equity participation. The Regulation of Financial Services Authority Number 36 of 2017 concerning Prudential Principles in Equity Participation and the Regulation of Financial Services Authority Number 2 of 2022 concerning Appraisal of the Asset Quality of Sharia Public Banks and Sharia Business Units do not comprehensively regulate the conversion from lending to shares. Amidst the dynamic economic development and as one of the countries with the biggest Muslim population in the world, Indonesia should have strong regulations, mechanisms, and fundamentals. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the legal connection between the limited liability company resolving the restructuring of lending by the Sharia bank with temporary equity participation; and (2) the legal protection of the limited liability company resolving the restructuring of lending provided by the Sharia Bank with temporary equity participation. This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analysed using a grammatical interpretation method. Keywords: Limited Liability Company, Restructuring, Sharia Public Bank
Analisis Yuridis “Wanprestasi” Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt/2019 Ditinjau Dari Asas Pacta Sunt Servanda Hutagalung, Salomo Jordan Marcelino
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salomo Jordan Marcelino Hutagalung, Moch. Zairul Alam, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: marcelhage@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini membahas perjanjian sewa beli yang tidak diatur secara khusus dalam K.U.H. Perdata, tetapi masih berlaku dalam masyarakat dengan mematuhi asas kebebasan berkontrak,undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Fokus penelitian adalah pada unsur sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 K.U.H. Perdata, melibatkan persetujuan, kecakapan pihak, hal tertentu, dan sebab yang halal. Kasus studi adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt/2019, yang melibatkan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli tanah dan bangunan antara Penggugat dan Tergugat (PT.PLN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tergugat bersalah karena tidak menandatangani akta jual beli yang diajukan oleh Penggugat. Hakim menolak dalil Tergugat yang menyatakan perjanjian tidak batal karena Tergugat diam-diam menyetujui permohonan Penggugat tanpa mengumumkan pemutusan perjanjian. Analisis hakim terhadap wanprestasi dan denda tidak konsisten dengan asas Pacta Sunt Servanda, menimbulkan ketidaksesuaian antara putusan hakim dan prinsip keadilan dalam perjanjian. Rumusan masalah utama melibatkan ratio decidendi hakim pada Sengketa Sewa Beli dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt/2019, dan Apakah putusan “Wanprestasi” pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt/2019 telah sesuai dengan Asas Pacta Sunt Servanda. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis melalui studi kepustakaan dengan penafsiran sistematik, ekstensif, dan komparatif. Kesimpulan dari penelitian menyatakan bahwa Tergugat seharusnya tidak bersalah karena melanggar kewajiban dari perjanjian melainkan perilaku dari Penggugat yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian sesuai dengan prinsip bahwa perjanjian harus dijalankan sesuai dengan isi dan maksudnya. Kata Kunci: Wanprestasi, Asas, Pacta Sunt Servanda Abstract This research studies a rent-and-purchase agreement not specifically regulated in the Civil Law but implemented based on compliance with the freedom of contract, statute, decency, and public order. This research focuses on validity aspects in an agreement according to Article 1320 of the Civil Code and takes into account agreements, the competence of parties, particular matters, and halal cause, by studying the Supreme Court Decision Number 931 K/Pdt/2019 in the case of breach of contract in a rent-and-purchase agreement of land and building object between the claimant and respondent (PT. PLN). The research results reveal that the respondent was proven guilty simply because he did not sign the agreement made by the claimant. The judges rejected the proposition given by the respondent, saying that the agreement was not cancelled since the respondent secretly approved the request of the claimant without announcing the termination of the agreement. The analysis made by the judges regarding the breach of contract and fines is inconsistent with the principle of Pacta Sunt Servanda, leading to irrelevance between the judiciary decision and the principle of justice in the agreement. The first research problem deals with the ratio decidendi of the judges in the dispute as in the Supreme Court Decision concerned and whether the verdict declaring the breach of contract on the Supreme Court Decision concerned complies with the principle of Pacta Sunt Servanda. This research employed a normative-juridical method and statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analysed based on library research and systematic, extensive, and comparative interpretations. The research results reveal that the respondent should not have been declared guilty just because of breaching the responsibility as set forth in the agreement. However, in this case, the claimant himself caused the agreement to end, while an agreement should take place according to its substance and intent. Keywords: Default, Principle, Pacta Sunt Servanda
Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Percobaan Perkosaan Di Pengadilan Negeri Sumenep (Studi Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/Pn Smp dan Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/Pn Smp) Diannisa, Afrida Febriani
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Afrida Febriani Diannisa, Faizin Sulistyo, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT.Haryono No 169 Malang e-mail: afridafebriani@ub.ac.id Abstrak Pemerkosaan merupakan tindak pidana yang diancam oleh undang-undang dengan ancaman dua belas tahun penjara yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Sedangkan percobaan tindak pidana percobaan diatur dalam Pasal 53 KUHP. Didalam memutus perkara, adakalanya terdapat suatu perbedaan, dimana hal ini disebut sebagai disparitas pidana. Dua kasus yang dibandingkan untuk meneliti soal disparitas ini adalah Putusan No 215/Pid.B/2021/PN SMP dan Putusan No 68/Pid.B/2021/PN SMP. Perbedaan Disparitas ini pastinya terdapat karena beberapa alasan Hakim dan juga pertimbangan-pertimbangannya. Disparitas ini juga perlu diteliti kaitannya dengan asas keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi penyebab adanya disparitas dan menjawab apakah dispariitas pidana sudah sesuai dengan asas keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Perbedaan sanksi pidana yang mencolok di kedua putusan yang diteliti menjadi permasalahan soal keadilan dan mempersoalkan tentang pertimbangan Hakim itu sendiri. Disparitas pidana tidak bisa dihilangkan akan tetapi bisa diminimalisir resikonya serta dengan tidak lupa mempertimbangkan soal keadilan bagi seluruh pihak. Kata Kunci: Disparitas Pidana, Percobaan Tindak Pidana, Pemerkosaan Abstract Rape is a criminal offense punishable by law with a penalty of twelve years in prison as stipulated in Article 285 of the Criminal Code. Meanwhile, probationary criminal acts are regulated in Article 53 of the Criminal Code. In deciding cases, sometimes there is a difference, where this is referred to as criminal disparity. The two cases being compared to examine this issue of disparity are Decision No 215/Pid.B/2021/PN SMP and Decision No 68/PId.B/2021/PN SMP. This disparity certainly exists due to several reasons for the judge and also his considerations. This disparity also needs to be examined in relation to the principle of justice. This study aims to find out what are the causes of disparities and answer whether criminal disparities arein accordance with the principles of justice. The research method used is normative juridical through statutory and case approaches. The striking differences in criminal sanctions in the two decisions examined becomes a matter of fairness and questions the judge’s own considerations. Criminal disparities cannot be eliminated, but the risks can be minimized and by not forgetting to consider the issue of justice for all parties. Keywords: Attempts Of Crimes, Criminal Disparity, Rape
Efektivitas Penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik dan Hambatannya: The Effectiveness of the Implementation of the Regulation of Agrarian and Spatial Planning Minister/the Head of National Land Agency Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates and their Impeding Issues Yustisia, Andi Aliyah Sherina
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andi Aliyah Sherina Yustisia, Herlindah, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aliyahsherina@gmail.com Abstrak Jurnal ini mengulas mengenai Efektivitas Penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021Tentang Sertipikat Elektronik dan Hambatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa pelayanan pendaftaran tanah sertipikat elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021, secara efektif belum dapat dilaksanakan serta untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan pendaftaran tanah sertipikat elektronik serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sosio-legal. Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara tertutup kepada narasumber yang mempunyai kompetensi pada pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah dalam bentuk sertipikat elektronik. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021Tentang Sertipikat Elektronik belum terlaksana secara efektif karena beberapa faktor, salah satunya adalah faktor dari pelaksana hukum yang belum memahami Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 secara baik. Faktor lain yang menjadi penghambat terlaksananya sertipikat elektronik adalah dari faktor masyarakat yang masih ragu mengenai jaminan kepastian hukum sertipikat elektronik. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya tertentu untuk mengatasi hambatan tersebut sesuai dengan setiap faktor-faktor penghambatnya. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam faktor dari pelaksana hukum, diperlukan adanya sosialisasi secara intensif. Upaya sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai peraturan sertipikat elektronik. Upaya sosialiasi ini juga dapat dilaksanakan untuk mengatasi hambatan faktor masyarakat yang masih memiliki keraguan mengenai jaminan kepastian sertipikat elektronik. Kata Kunci: Efektivitas, Hambatan, Sertipikat Elektronik Abstract This research studies the effectiveness of the implementation of the Regulation of Agrarian and Spatial Planning Minister/the Head of National Land Agency Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates and their Impeding Issues, particularly investigating land registration services for electronic certificates governed therein. The research specifically seeks to investigate why this regulation has not been effectively implemented and what impeding factors are involved in the e-certificate land registration through socio-legal methods. Research data were obtained from restricted interviews with informants representing land registration services for electronic certificates. The research results have found that the regulation has not been effectively implemented due to problems relating to law enforcers who do not have an understanding of the minister regulation concerned and the rising concern about the legal protection given in electronic certificate issuance. As a consequence, several measures and an Intensive introduction are also required to tackle the prevailing issues, build an understanding of electronic certificates, and cope with the impeding factors coming from society and the doubt over the certainty of electronic certificates. Keywords: Effectiveness, Electronic Certificate, Impeding Factors
Analisis Yuridis Penggunaan Artificial Intelligence Yang Menjalankan Fungsi Legal Audit Dalam Regulatory Compliance System Di Indonesia: The Juridical Analysis of the Use of Artificial Intelligence Performing Legal Audit Function in Regulatory Compliance System in Indonesia Gultom, Timothy Adrianus P
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Timothy Adrianus P Gultom, Diah Pawestri Maharani, Afrizal Mukti Wibowo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: timothyadrianus@student.ub.ac.id Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat isu kekosongan hukum mengenai kedudukan AI yang menjalankan fungsi legal audit dalam RCS. RCS merupakan System merupakan platform berbasis AI yang dikembangkan oleh Hukumonline sebagai solusi pemantauan kepatuhan hukum perusahaan Kemudian pertanggungjawaban AI yang melakukan kesalahan saat menjalankan fungsi audit hukum. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah bagaimana analisis yuridis dalam penggunaan Artificial intelligence yang menjalankan fungsi legal audit dalam Regulatory Compliance System di Indonesia; Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan pengguna Artificial Intelligence dalam hal melakukan kesalahan legal audit. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang- Undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian, bahwa hukum positif Indonesia belum mengakui AI sebagai subyek hukum dan belum ada ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban AI. Meskipun demikian, doktrin pertanggungjawaban pengganti (Vicarious liability) dapat diaplikasikan, yang berarti perusahaan pengguna AI bertanggung jawab atas kesalahan AI dalam sistem. Berdasarkan UU ITE, AI dapat dianggap sebagai Agen Elektronik dan bertanggung jawab atas transaksi elektronik, dengan penyedia perangkat AI bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul. Penyelenggara dari Agen Elektronik yang mengawasi dan mengontrol perangkat AI dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak yang dirugikan jika terjadi kerugian akibat kesalahan yang dilakukan oleh AI. Kata Kunci: Artificial Intelligence, Legal Audit, Regulatory Compliance System Abstract This research studies the legal vacuum regarding the standing of AI running the function of legal audit in RCS—an AI-based platform developed by Hukumonline as a solution to supervise a company’s compliance with the law. From this development, this research seeks to investigate the juridical analysis of the use of Artificial Intelligence that runs legal audit function in the Regulatory Compliance System in Indonesia and what liability is held by companies utilising Artificial Intelligence in case of errors caused. This research employed a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analysed by drawing on grammatical and systematic approaches. The research results reveal that the positive law in Indonesia has not recognised AI as a legal subject and there have not been any provisions specifically supervising the liability of AI. However, the doctrine of vicarious liability can be applied, meaning that the companies utilising AI can be held liable for the errors caused by AI systems. According to Electronic Information and Transactions law, the AI can be deemed an electronic agent and is responsible for all electronic transactions, while AI providers are held liable for any impacts arising. The providers representing electronic agents supervising and controlling AI devices can be held liable by the aggrieved parties in case of losses on account of issues caused by AI. Keywords: Artificial Intelligence, Legal Audit, Regulatory Compliance System
Daya Ikat Montreux Document Dalam Mengatur Pertanggungjawaban Wagner Group PMC Dalam Invasi Rusia Ke Ukraina 2022: Binding Force of Montreux Document in Regulating the Accountability Held by Wagner Group PMC in Case of Russia’s Invasion of Ukraine 2022 Juanito, Nicolas Samuel
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nicolas Samuel Juanito, Ikaningtyas, Fransiska Ayulistya Susanto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nsjuanito@student.ub.ac.id Abstrak Pada penulisan ini penulis mengkaji kekuatan mengikat dari The Montreux Document dalam mengatur pertanggungjawaban perilaku negatif Wagner Group PMC dalam upaya memenuhi kepentingan internal Rusia dalam peristiwa invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Penulis mengangkat rumusan masalah, yakni: (1) Apakah The Montreux Document mempunyai peran untuk menahan perilaku negatif PMC? dan (2) Apakah perilaku negatif PMC Wagner Group pada Invasi Rusia ke Ukraina 2022 dapat dipertanggungjawabkan oleh negara penyewa sesuai dengan The Montreux Document? Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa The Montreux Document berpengaruh atas tumbuhnya kesadaran masyarakat internasional mengenai konsep good practices, khususnya dalam aktivitas PMC. Implikasi hukum secara tidak langsung muncul melalui suatu pembentukan hukum kebiasaan baru dalam bentuk gentleman’s agreement. Sebagai sebuah entitas bisnis yang menawarkan jasa tenaga militer, Wagner Group PMC telah memenuhi persyaratan dari The Montreux Document. Atas perihal ini, posisi Rusia yang menolak menjadi anggota The Montreux Document menjadi penghalang untuk penerapan The Montreux Document. Karena itu, komunitas internasional harus bekerja sama untuk mencipatkan suatu kebiasaan internasional yang dapat menumbuhkan keanggotaan The Montreux Document menjadi umum. Dengan didukung oleh pengawasan aktif organisasi antar pemerintah, PMC Wagner Group melalui keikutsertaan aktif Rusia dapat dipertanggungjawabkan tindakan negatifnya. Kata Kunci: Daya Ikat, Pertanggungjawabanm The Montreux Document, Wagner Group PMC, Invasi Rusia ke Ukraina Abstract This research seeks to investigate the binding force of the Montreux Document in the regulation concerning the accountability of the negative act taken by Wagner Group PMC in satisfying Russian internal interest in Russia’s invasion of Ukraine in 2022. This research aims to investigate the following problems: (1) does the Montreux Document play a role in holding the negative act committed by PMC; (2) can the state as the lessee be held accountable for this negative act by PMC Wagner Group according to the Montreux Document? This research employed a normative method and statutory and case approaches. The research results reveal that the Montreux Document affects the awareness among international members of the public in the concept of good practices, particularly regarding the activities of PMC. It leaves legal implications for the formulation of new norms in the form of gentleman’s agreement. In terms of the business entity offering military services, Wagner Group PMC has fulfilled the requirements set by the Montreux Document. Concerning this matter, the Russian position refusing to be a member of the Montreux Document presents an obstacle to the implementation of the Montreux Document. It is, therefore, pivotal that international communities cooperate to create international norms that carry the capability of transforming the membership of the Montreux Document into being general. With the support of active supervision of inter-government organisations, the PMC Wagner Group can take responsibility for the negative act through the active participation of Russia. Keywords: Binding Force, The Accountability Of The Montreux Document, Wagner Group PMC, Russia’s Invasion Of Ukraine
Analisis Yuridis Tentang Tindakan Indonesia Membatasi Impor Produk Baja Bukan Paduan Dari Taiwan dan Vietnam Berdasarkan Prinsip Safeguard: Juridical Analysis of Indonesia Restricting Non-Alloy Steel Imports from China, Taipei, and Vietnam According to Safeguard Principle Maharani, Dhaniswara; Sukarmi; Rachmawati, Yasniar
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research investigates whether the measures taken by Indonesia to implement the security of steel imports from Taiwan and Vietnam comply with the provisions of international economic law—Safeguard on Certain Iron or Steel Products (DS496). This dispute began when Indonesia put security in place against Galvalume. The Regulation of Finance Minister of the Republic of Indonesia Number 137.1/PMK.001/2014 put in place on 22 July 2014 in 2015 implies that Taiwan and Vietnam raised a claim against Indonesia according to Articles 1 and 4 concerning Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), Article XXII of GATT 1994 and Article 14 of Safeguards Agreement concerning policies in Indonesia regarding Galvalume. This research employed normative-juridical methods supported by case and statutory approaches, revealing that Indonesia is deemed to have violated the regulatory provisions of WTO and was declared guilty. In this case, Vietnam requested retaliation from an Arbitral Board of WTO demanding that Indonesia pay the compensation for the losses caused in galvalume trade from Vietnam. Indonesia and Vietnam agreed to settle the dispute through a bilateral agreement following the recommendation from the panels of WTO. Keywords: Galvalume, Safeguard Measures, Settlement of International Economic Disputes Abstrak Penelitian ini membahas tentang apakah upaya Indonesia menerapkan tindak pengamanan impor produk baja dari Taiwan dan Vietnam sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi internasional terkait Indonesia – Safeguard on Certain Iron or Steel Product (DS496).Sengketa ini bermula ketika Indonesia melakukan tindakan pengamanan terhadap impor Baja Alumunium Lapis Seng (atau sering dikenal dengan galvalum) yang berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 137.1/PMK.011/2014 yang diberlakukan pada 22 Juli 2014 Pada 2015, Taiwan dan Vietnam mengajukan tuntutan kepada Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan 4 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), pasal XXII dari GATT 1994, serta pasal 14 dari Perjanjian tentang Safeguards, mengenai kebijakan yang diambil Indonesia terhadap impor BjLAS. Jenis penelitian adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Indonesia dianggap melangar aturan-aturan yang sudah dibuat dalam ketentuan perdagangan WTO dan dinyatakan bersalah, sehingga Vietnam mengajukan retaliasi pada badan arbitrase WTO agar Indonesia membayar kerugian perdagangan glavalum dari Vietnam. Pada akhirnya Vietnam-Indonesia sepakat menyelesaikan kasus sengketa dagang tersebut melalui perjanjian bilateral atas rekomendasi dari panel WTO. Kata Kunci: Galvalum, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Internasional, Tindakan Pengamanan

Page 555 of 563 | Total Record : 5629

 553   554   555   556   557 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue