cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 88   89   90   91   92 
Upaya Kepolisian (POLRI) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur) Aunurrio Anugerah Rinaskrie
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.748 KB)

Abstract

Merek merupakan hak perorangan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dan pelanggaran atas merek dapat dikenai sanksi pidana. Di wilayah Jawa Timur banyak terjadi kasus tindak pidana merek. Hal ini diperlukan penanggulangan dari kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis kriminologis. Penanggulangan tindak pidana merek meliputi tiga hal, yaitu tindakan pre-emtif, preventif, dan represif. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian adalah terbatas dalam delik aduan, pemberian pertimbangan hukum dari Direktorat Jendral HKI dan ahli yang berbeda-beda, serta fungsi koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan tinggi yang masih kurang.Kata Kunci: Tindak pidana merek, Delik aduan, Tindakan kepolisian
PELAKSANAAN KEWENANGAN KPUD TERHADAP VERIFIKASI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILU DI KABUPATEN PROBOLINGGO (Studi di KPUD Kabupaten Probolinggo) Muhammad Untung Farizi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.634 KB)

Abstract

Beberapa calon legislatif yang telah melanggar aturan verifikasi yang telah ditentukan olehundang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum. Verifikasi merupakan syaratutama agar bakal calon legislatif bisa terdaftar menjadi peserta pemilihan umum. Persyaratanbakal calon anggota legislatif ini harus dipatuhi oleh semua bakal caleg tanpa terkecualiBeberapa calon legislatif ini telah lolos proses verifikasi dan telah menjadi calon tetap anggotalegislatif tahun 2014 di Kabupaten Probolinggo. Bagaimana proses verifikasi calon legislatifyang sesuai dengan UU No 8 Tahun 2012? Upaya apa saja yang dilakukan Panwaslu dalammenangani masalah ini?. Artikel ini meneliti tentang pertanyaan-pertanyaan di atas melalui studipelaksanaan pemilu di kabupaten Probolinggo. Untuk mendapatkan sumber data yang tepatdilakukan studi di KPUD kabupaten Probolinggo. Dengan demikian dapat diuraikan unsur-unsuryang dapat menjadi kunci dalam memberikan solusi hukum terhadap pelanggaran-pelanggaranterhadap verifikasi calon legislatif dalam pelaksanaan Pemilu.Kata Kunci : Pelaksanaan, Kewenangan, Verifikasi, Komisi Pemilihan Umum DaerahKabupaten Probolinggo, Calon Anggota Legislatif, Pelaksanaan, Pemilu
OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK KOST (Studi Terkait Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) Winda Dyah Anggreani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.23 KB)

Abstract

Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, dengan meningkatnya keberadaan universitas-universitas baik swasta maupun negeri di beberapa wilayah Kota Malang membawa hasil bagi para pengusaha rumah kost untuk mendirikan usaha kost yang memiliki jumlah kamar dibawah 10 kamar maupun diatas 10 kamar. Dengan menjamurnya pendirian rumah kost tersebut sangat besar potensi pajak yang didapat dari penarikan pajak kost tersebut, yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang di ambil dari sektor pajak kost yang diperoleh setiap bulannya. Sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 yang baru berlaku tahun 2014 terkait penarikan pajak kost bagi rumah kost yang memiliki kamar berjumlah diatas 10 kamar, untuk wajib membayar pajak kost yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut. Guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak kost, dinas Pendapatan daerah Kota Malang mulai memberlakukan penarikan pajak kost tersebut karena penarikan pajak kost merupakan pendapatan terbesar bagi pendapatan asli daerah Kota Malang.Kata Kunci : Optimalisasi, Pendapatan asli daerah, Pajak, Pajak dan Retribusi daerah, pajak kost.
Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Becak Motor Di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor) Indra Widjaya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.545 KB)

Abstract

Di Kota Malang, keberadaan becak motor semakin banyak. Dan sebagai moda transportasi, banyak orang menggunakannya. Keberadaan becak motor di Kota Malang sendiri belum ada larangan, sehingga mereka bisa beroperasi di mana saja. Baik itu di jalan-jalan protokol, maupun jalanan kampung.Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian serta menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Becak Motor Di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor)”.Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini mengkaji permasalahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Terhadap Penertiban Becak Motor di Kota Malang dikaitkan dengan realita yang ada.Hasil dari penelitian ini diketahui upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Becak Motor Di Kota Malang terkait penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor yaitu adanya upaya preservatif. Bisa dilihat dari prioritas pengaturan keberadaan becak dan becak motor yang mendapatkan izin dari Walikota bagi becak dan becak motor yang beroperasi menuju ke tempat-tempat wisata dalam wilayah Kota Malang dan jalur-jalur tertentu seperti pasar dikarenakan untuk menghindari terjadinya kemacetan dan penataan lalu lintas di Kota Malang. Mencegah pelanggaran becak motor dalam perlindungan hukum preventif, yaitu pengaturan beroperasinnya becak dan becak motor, terutama untuk becak motor hanya diperbolehkan beroperasi menuju ke tempat-tempat wisata dalam wilayah Kota Malang dan jalur-jalur tertentu seperti pasar. Perlindungan represif yang dilakukan oleh Kepolisian, yaitu adanya sanksi dan dianggap sebagai sebuah pelanggaran oleh polisi, sehingga pengemudi becak motor yang beroperasi di daerah Mitra Plaza bisa ditangkap karena dianggap melakukan pelanggaran. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terkait upaya penertiban becak motor di Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor adalah belum adanya aturan resmi baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota tentang keberadaan becak motor. Ditinjau dari sisi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor, tidak ada satu pasal pun yang mengatur keberadaan becak motor, sehingga selama ini upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dan Forum Lalu Lintas Kota Malang hanyalah sebatas inisiatif daerah dengan melihat keberadaan becak motor.Kata kunci: Upaya, Perizinan, Becak Motor.
PENGUSIRAN PENCARI SUAKA OLEH AUSTRALIA MENURUT KONVENSI STATUS PENGUNGSI TAHUN 1951 (THE 1951 CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES) CAKRA TRIWIBAWA
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.246 KB)

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1). Untuk meneliti dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Australia melakukan pengusiran terhadap para pencari suaka. 2). Untuk meneliti dan menganalisis pengusiran pencari suaka oleh Australia menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan case approach dan statute approach. Data primer dan sekunder diperoleh, dianalisis dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dasar pertimbangan hukum Australia dalam melakukan pengusiran pencari suaka adalah dengan membuat kebijakan perlindungan perbatasan yang disebut Operation Sovereign Borders atau Operasi Perbatasan Kedaulatan. Australia dalam melakukan operasi ini memiliki dua alasan. Alasan pertama adalah operasi ini dilakukan untuk penanggulangan kejahatan lintas negara yang masih banyak terjadi dengan alasan pengungsian. Alasan kedua adalah besarnya biaya yang dikeluarkan Australia dalam melakukan penanganan pengungsi karena Australia merupakan negara tujuan pencari suaka. Pengusiran pencari suaka yang dilakukan Australia dalam Operasi Kedaulatan Perbatasan menerima banyak kecaman dari berbagai pihak. Pengusiran yang dilakukan oleh Australia telah melanggar prinsip non-refoulment yang tercantum pada pasal 33 ayat (1) Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951.Kata Kunci : Pengusiran, Pencari Suaka, Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951
EFEKTIVITAS PASAL 20 Ayat (2) A Dan B PBI No. 11/25/PBI/2009 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM BERKAITAN DENGAN PELAYANAN PEMBUKAAN REKENING TANPA KEHADIRAN NASABAH (Studi Pada PT Bank Mega Tbk Kantor Cabang Samarinda) Lia Rahmi Aida
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In a circular letter of Bank Indonesia 5/21DPNP date 29 september 2003 on the application of risk management for commercial bqnk, each bank is obliged to apply risk management in any banking activities are performed. Due to the increasing complexity of banking activities led to opportunities for greater risk, so that adequate risk management is needed in order to prevent the bank from losses and risks caused by deficiencies in the juridicial aspect partly due to lawsuits. The absence of legislation that support, or weakness of noncompliance with the terms of the engagement such aas the validity of the contract and the binding of collateral that is not perfect. This paper aims to determine how the effectiveness of article 20 paragraph (2) a and b PBI 11/25/PBI/2009 on the application of risk management for banks. This paper is based on empirical research using sociological juridicial approach (socio-logical research). The results showed that the effectiveness of article 20 paragraph (2) a and b PBI 11/25/PBI/2009 is not effective because many people do not know risk management and the relationship between employes of Bank employes who often ignore the prospective customer who had just arrived at the bank. Key words: effectiveness, risk management, account opening Abstrak Dalam surat edaran Bank Indonesia No.5/21/dpnp tanggal 29 September 2003 mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, setiap bank diwajibkan menerapkan manajemen risiko dalam setiap kegiatan perbankan menyebabkan peluang terjadinya risiko semakin besar, sehingga dibutuhkan pengelolaan risiko yang memadai guna menghindarkan bank dari kerugian serta risiko yang disebabkan adanya tuntutan hukum. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pasal 20 ayat (2) a dan b PBI No.11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum berkaitan dengan pelayanan pembukaan rekening tanpa kehadiran nasabah. Tulisan ini berdasarkan penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (socio-logical research). Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pasal 20 ayat (2) a dan b PBI No.11/25/PBI/2009 tidak efektif karena banyak masyarakat tidak tahu tentang manajemen risiko dan menjalin hubungan antar karyawan Bank Mega dengan nasabah atau calon nasabah kurang baik, dikarenakan kurangnya kesopanan karyawan bank yang sering kali tidak menghiraukan calaon nasabah yang baru tiba di bank. Kata kunci: efektivitas, manajemen risiko, pembukaan rekening
ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DICATAT DALAM SELA-SELA KOSONG DI ANTARA AKTA NOTARIS YANG TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR AKTA NOTARIS Yuli Kristina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.833 KB)

Abstract

Abstract Notary authority given to create opportunities for authentic act of violation, among others perform notarial deed recording the sidelines empty in the deed that has been recorded in the register of the notarial deed (Article 58 paragraph 2 of Law No. 2 of 2014). So that the implementation of the notary office tasks need to be monitored. Deed recorded in the sidelines of the space between the notarial deed has been recorded in the register of deed will have the strength of evidence as the deed under the hand due to non-fulfillment of formal requirements and void because it contains elements of fraud. As a result, the notary must be held accountable to meet civil sanctions, administrative sanctions and criminal sanctions. The journal is compiled with normative juridical research method with the approach of legislation. Based on the survey results revealed that there is a very dangerous consequence if the notary a deed and the deed recorded in the sidelines of the space between the deed has been recorded in a notarial deed list. In addition to the legal status of the certificate degraded into a deed under the hand and a void that can not be perfect evidence, the deed is also contrary to the notary obligation contained in Article 15 of Law No. 2 of 2014 which is the date the notary must ensure certainty and the time. Key words: blank between the register of deed, deed under hand, notarial deed Abstrak Kewenangan notaris yang diberikan untuk membuat akta otentik membuka peluang untuk terjadinya pelanggaran yang antara lain melakukan pencatatan akta notaris dalam sela-sela kosong di antara akta yang telah dicatat dalam buku daftar akta notaris (Pasal 58 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2014). Sehingga pelaksanaan tugas jabatan notaris tersebut perlu diawasi. Akta yang dicatat dalam sela-sela kosong di antara akta notaris yang telah dicatat dalam buku daftar akta akan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan karena tidak terpenuhinya syarat formil dan batal demi hukum karena mengandung unsur penipuan. Akibatnya notaris harus mempertanggungjawabkannya dengan memenuhi sanksi perdata, Sanksi administrasi dan Sanksi pidana. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat akibat yang sangat berbahaya apabila notaris membuat akta dan mencatat akta tersebut dalam sela-sela kosong di antara akta yang telah dicatat dalam buku daftar akta notaris. Selain status hukum dari akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan batal demi hukum sehingga tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna, pembuatan akta tersebut juga bertentangan dengan kewajiban notaris yang tertuang dalam Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2014 yaitu notaris harus menjamin kepastian tanggal dan waktu.   Kata kunci: sela-sela kosong buku daftar akta notaris, akta di bawah tangan, akta notaris
KONSEKUENSI YURIDIS MINUTA AKTA YANG TIDAK DIMILIKI NOTARIS DALAM PEMBUATAN SALINAN AKTA Rumi Suwardiyati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.089 KB)

Abstract

Abstract Original of thedeed is a product of a Notary, Notary deed is stored in the form of minutes of the deed and also in the minuta deed from party contain signatures, witnesses, notary and renvoi if it have any. Based on Article 16 paragraph (1) letter b UUJN that the minutes of the deed must be prepared and stored as part of the protocol Notary. What juridical consequences if minuta deed Notary that is not owned it copying, what legal consequences for notaries who do not make a copy of the minutes of the deed in process. this research is a normative legal research with statutory approach and the conceptual approach. Consequences if the notary does not have the making of a copy of the minuta deedcause null and void because it violated the formal aspect in the Notary deed and not to perform any of its obligations under Article 16 paragraph (1) letter b of Law No. 02 of 2014 on the Amendment Deed No. 30 of 2004 concerning Notary. The legal consequences of the Notary is to accept the responsibility that sanctions as civil sanctions, administrative and criminal. Key words: notary authority, notary obligation, minuta deed Abstrak Akta otentik merupakan produk dari Notaris, akta yang disimpan Notaris adalah berbentuk minuta akta yang dalam minuta akta tersebut berisi tanda tangan penghadap, saksi, notaris dan renvoi apabila ada. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN bahwa minuta akta wajib dibuat dan disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya notaris untuk membuat minuta akta dalam pembuatan salinan aktanya. Apa konsekuensi yuridis minuta akta yang tidak dimiliki Notaris dalam pembuatan salinan aktanya, apa akibat hukum bagi Notaris yang tidak membuat minuta akta dalam pembuatan salinan aktanya. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Konsekuensi yuridis minuta akta yang tidak dimiliki Notaris dalam pembuatan salinan aktanya menyebabkan akta tersebutbatal demi hukum karena melanggar aspek formil dalam pembuatan akta dan Notaris tidak melaksanakan salah satu kewajibannya yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akibat hukum terhadap Notaris adalah dengan menerima sanksi sebagai pertanggungjawabannya yaitu sanksi perdata, administratif dan pidana. Kata kunci: kewenangan notaris, kewajiban notaris, minuta akta
SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM KORUPSI DIVESTASI SAHAM PT. KPC DENGAN RI Syahaddina, Niken Gustantia
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Kaltim Prima Coal (KPC) Contract of work with Indonesia Government named PKP2B declare 10 year periode of the contract has to be stock divestment due to Indonesian Government but the implementation lated from the maturity, caused wrest of the divestment by Indonesia Gevernment, Province Government and district government impact by act of district government. In 2003 agreemnet of divestment allocation has be approve. Conclude from that, how the mecanisme of the divestment due ti contract of work? and how the penal resolution by 5% stock that missing by KTE persero ?. The purpose of this joernal is knowing, analyizing andexpalined the mecanisme of divestment and penal resolution of missing 5% stock byKTE Persero. Metode of the journal is normatif. Contract of work regenoziation has to be implemented after act no 22/1999 of district government has been overt, so that can make share of the divestment has been cleared to Indonesia Government, Provincial government, District government and not breaking the contract of work (PKP2B).Penal resolution for the 5% missing stock from the KTE Persero is corporation criminal offense so that can trap all the subject which is the person and/or the the corporation who makes all the stock not been owned by the government anymore. Key words: contact of work, divestment, corporation, penal responsibility Abstrak   Sesuai perjanjian kontrak karya  PT KPC dengan Pemerintah Indonesia yang disebut dengan PKP2B menyatakan bahwa dalam jangka waktu 10 tahun  dilaksanakan divestasi saham PT KPC kepada Pemerintah Indonesia Tetapi Pelaksanaan divestasi terlambat dari jadwal jatuh, dikarenakan perebutan hak divestasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, setelah lahirnya Undang-undang tentang Pemerintah Daerah. PT Bumi membeli saham 18,6% dengan kompensasi 5% saham. Tahun 2008 PT KTE menjual kembali 5% saham, tetapi hasil penjualan saham  tidak dilaporkan PT KTE kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan tidak membagi dividen atas hasil dana penjualan saham. Rumusan masalah yaitu bagaimana eksistensi divestasi setelah adanya otonomi daerah ? dan bagaimana pertanggungjawaban pidana PT KTE terhadap hasil dana penjualan saham yang hilang ?. Tujuan  penulisan  ini  yaitu  untuk mengetahui,  menganalisa  dan  memamparkan  mengenai  eksistensi  divestasi  dan pertanggungjawaban pidana PT KTE. Metode yang digunakan adalah normatif. Hasil dari penelitian adanya renegosiasi kontrak karya harus dilakukan setelah adanya otonomi daerah sehingga hak divestasi dibagi sesuai peraturan dan tidak melangar PKP2B. Pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan adalah tindak pidana korporasi sehingga menjerat semua pelaku dan korporasi yang turut serta melakukan pemufakatan jahat dan bersama dalam hilangnya saham yang dimiliki pemerintahan. Kata kunci: kontrak karya, divestasi, korporasi, pertanggungjawaban pidana
TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM PERUSAHAAN SECARA SEPIHAK Harsoyo, Satriyo Wahyu
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Contract is an act by which one or more persons bind themselves to one person or more. Contract thus legally binding on the parties, to obtain rights or obligations specified in the contract. However, in a contract, not always run smoothly. As happened in filing a Share Purchase contract cancellation PT Kaltim Satria Samudera (PT KSS) between the Sellers the Yayasan Kesejahteraan Hari Tua(YKHT) with buyers Yayasan Pupuk Kaltim(YPK). Stock purchase plan agreement signed by PT KSS YPK and YKHT not include cancellation terms of the contract. The absence of a condition in the contract void makes negotiating the cancellation of the sale and purchase of shares in PT KSS be deadlock. This paper uses empirical methods. The results obtained indicate that based on the Theory of Legal System, the parties can resolve this disputeby means of negotiation and mediation. Retrieved alsoconcluded that the submission of cancellation of the contract can be done with the agreement of the parties or the cancellation of the contrac tto the court. Key words: contract, canceled, shares Abstrak Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu. Namun dalam suatu perjanjian, tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar. Seperti yang terjadi dalam Pengajuan pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham PT Kaltim Satria Samudra    (PT KSS) antara Pihak Penjual yaitu Yayasan Kesejahteraan Hari Tua (YKHT) dengan pembeli Yayasan Pupuk Kaltim (YPK). Kesepakatan rencana pembelian saham PT KSS yang ditandatangi oleh YPK dan YKHT tidak mencantumkan syarat pembatalan perjanjian tersebut. Ketiadaan syarat batal dalam perjanjian tersebut membuat negosiasi pembatalan jual beli saham PT KSS menjadi deadlock. Tulisan ini menggunakan metode empiris. Diperoleh hasil bahwa berdasarkan tinjauan Teori Sistem Hukum, para pihak dapat menyelesaikan sengketa ini dengan cara negosiasi dan mediasi. Diperoleh juga kesimpulan bahwa cara pengajuan pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan kesepakatan para pihak atau pengajuan pembatalan perjanjian ke Pengadilan   Kata kunci: perjanjian, batal, saham

Page 90 of 563 | Total Record : 5629

 88   89   90   91   92 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue