cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 182   183   184   185   186 
Implementasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja(PKPR) Pada Puskesmas Dalam Meningkatkan Kesehatan Remaja (Studi Kasus pada UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar) Marsela Harum Kusumawati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation Service of Health Care Adolescent (PKPR) in Improving Adolescent Health on Clinic (Study at UPTD Health Kecamatan Sukorejo Kota Blitar). Service of Health Care Adolescent (PKPR) represents a governmental program about health to increase adolescent health. Law of number 36th, 2009 and Law of number 23th, 2002 represent base forming Service of Health Care Adolescent (PKPR) program. The Government of Blitar city cope to apply the program in overcoming the problem of adolescent health. Adolescent represent the generations router of nation who have an important role in a country, where in the future can become the part of service public implementation. Because of the next generation’s router of good nation, it can make the country more certain quality. In this case, Service of Health Care Adolescent (PKPR) program can help to overcome the problems of adolescent health which so far free adolescent association progressively. This program has been applied by UPTD Health of Sukorejo District since 2010 years. However, Because of this program was undeveloped so that there was some schools in Sukorejo District didn’t get service of health care yet. The Government of Blitar city improves performance maximal with meetings sector utilize to study Service of Health Care Adolescent (PKPR) program in order to work better and it can increase performance from year to year. Keywords: The role of government, The Implementation Service of Health Care Adolescently Program.   Abstrak: Implementasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Pada Puskesmas Dalam Meningkatkan Kesehatan Remaja (Studi Kasus pada UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar). Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) merupakan suatu program pemerintah tentang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan remaja. Dimana pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan dasar pembentukan program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Pemerintah kota Blitar berupaya menerapkan program tersebut dalam mengatasi masalah kesehatan pada remaja. Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai peran penting dalam suatu negara, dimana suatu saat nanti dapat menjadi bagian dari pelaksanaan pelayanan publik. Karena dengan adanya bibit-bibit generasi penerus bangsa yang baik, dapat menjadikan negara lebih berkualitas. Dalam hal ini, adanya program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dapat membantu mengatasi masalah kesehatan remaja yang sejauh ini pergaulan remaja semakin bebas. Program ini diterapkan oleh UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo sejak tahun 2010. Namun belum meluasnya program ini,  menjadikan beberapa sekolah yang terdapat di Kecamatan Sukorejo belum mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerintah kota Blitar memaksimalkan kinerjanya dengan mengadakan pertemuan lintas sektor guna membahas program PKPR agar dapat berjalan lebih baik dan adanya peningkatan kinerja pelayanan dari tahun ke tahun.   Kata kunci : Peranan Pemerintah, Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja     
Efektivitas Program Dana Bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Meningkatkan Sektor Usaha Kecil (Studi pada PNPM – Mandiri Pedesaan Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat) Frendy Eka Agustyiawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effectiveness of The Program Funds Help Simpan Pinjam Perempuan (SPP) in Enhancing The Small Business Sector (Study of PNPM - Mandiri Pedesaan Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat). Efforts to alleviate poverty in Indonesia, especially in rural poverty occurred. Harapan Baru Village is one of the villages that have limitation infrastructure, lack of jobs and low incomes.The research method used in this study uses descriptive qualitative method approach. Efforts already made by the current government made ​​various programs. One is a grant program Women's Savings and Loans (SPP) is the Indonesian government's efforts to develop the potential of rural savings and credit activities, ease of access to finance micro, fulfilling basic social needs funding, and institutional strengthening activities kaumperempuan and encourage the reduction of poor households and the creation of employment and the program is only reserved for women as a target market you. Development of a uniform structure and infrastructure in the village of New Hope berjalanya can simplify the program tremendously effective. Keywords: effectiveness, Simpan Pinjam Perempuan, small business, Desa Harapan Baru Abstrak: Efektivitas Program Dana Bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Meningkatkan Sektor Usaha Kecil (Studi pada PNPM – Mandiri Pedesaan Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat). Upaya untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia, terutama kemiskinan yang terjadi di pedesaan. Desa Harapan Baru adalah salah satu desa yang mempunyai keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya lapangan pekerjaan serta rendahnya pendapatan masyarakat. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Usaha yang sudah dilakukan pemerintah saat ini dengan membuat berbagai program. Salah satunya adalah program dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)adalah upaya pemerintah Indonesia untukmengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skalamikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaumperempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja danprogram ini hanya dikhususkan bagi kau perempuan sebagai sasaranya.Pembangunan struktur dan infrastruktur yang merata di Desa Harapan Baru  dapat mempermudah berjalanya program ini secara efiktif.   Kata Kunci: efektivitas, Program Simpan Pinjam Perempuan, usaha kecil, Desa Harapan Baru 
Interaksi Antar Aktor Dalam Kebijakan Penataan Dan Pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang (Studi di Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang) Lingga Perkasa
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Interactions Between Actors on Organize and Manage Policy of Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang (Studies in the Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang). This research was conducted on the basis of the increasing development of the informal sector in various areas which became an attraction in the development of the micro-economy, where most of the people of Indonesia are engaged in the sector, in addition it indicates would be able to solve the problem of labor that increase highly. Unfortunately in the development of the informal sector through this market is still a priority number two in the Government and lack of coordination on organize and manage. This paper describes about interactions that occur in the Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang about organize and management of the policy, which involves a wide range of related services in the city of Malang. The efforts made by the department concerning the policy include the creation of a conducive climate, strengthening the potential of, and promotion. The results of this research it can be concluded that the pattern of coordination and efforts made by various Office in organize and manage of Pasar Wisata Belanja Tugu gives a real impact over the last 5 years. Keywords: policy, manage, organize Abstrak: Interaksi Antar Aktor Dalam Kebijakan Penataan Dan Pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang (Studi di Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang). Penelitian ini dilakukan atas dasar semakin tingginya perkembangan sektor informal di berbagai daerah yang menjadi daya tarik dalam pengembangan ekonomi mikro, dimana sebagian besar rakyat Indonesia bergerak dalam sektor tersebut selain itu hal ini diindikasi akan mampu dalam menyelesaikan masalah tenaga kerja yang semakin tinggi. Sayangnya dalam pengembangan sektor informal melalui pasar ini masih menjadi prioritas nomor dua dalam pemerintahan dan kurangnya koordinasi dalam penataan dan pengelolaan. Untuk itu tulisan ini mendeskripsikan mengenai interaksi yang terjadi di Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang mengenai kebijakan penataan dan pengelolaan, yang melibatkan berbagai dinas terkait di Kota Malang. Upaya yang dilakukan oleh dinas terkait dalam kebijakan tersebut meliputi penciptaan iklim yang kondusif, penguatan potensi, dan promosi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pola koordinasi dan upaya yang dilakukan oleh berbagai dinas dalam menata dan mengelolan Pasar Wisata Belanja Tugu memberikan dampak yang nyata dalam kurun 5 tahun terakhir. Kata kunci : Kebijakan, pengelolaan, penataan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PATEN (PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi pada Pelayanan e-KTP di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo) Rizqi Fajar Eko Juniantuko
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Implementation of PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) to Increase Public Service Quality. This research aimed for description about the implementation of PATEN in civil administrasion and registry specially on e-ID Card service in Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Researcher using implementation policy model from George Edward III (1984, quoted from Widodo, 2012, h.96) consisting of four aspect are communication, resources, disposition, birocratic structure. This Model using for knowing and analyze the success of the policy implementation. Researcher use qualitatif research method with descriptive approach.while the data collection technique used is triangulation/group. It can bee seen that research, which is generally policy implementation can be implementable well. Communication aspect, resources, and disposition has successfully in supporting the success of implementation PATEN policy, but still constrained in birocratic structure specially in procedure for issued e-ID Card that take long time. So it can also be known that civil has not able to feel the impact of success policy implementation PATEN specially in e-ID Card service. Keywords : policy implementation, PATEN, e-ID Card Abstrak : Implementasi Kebijakan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait implementasi kebijakan PATEN di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil khususnya pada pelayanan e-KTP di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dari George Edward III (1984, dikutip dari Widodo, 2012, h.96) terdiri dari empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model tersebut digunakan untuk mengetahui dan menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi/gabungan. Dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini, yaitu secara umum implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Aspek komunikasi, sumber daya, dan disposisi telah berhasil dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan PATEN, namun masih terkendala pada struktur birokrasi yaitu khususnya pada prosedur dalam penerbitan e-KTP yang memakan waktu lama. Jadi dapat diketahui bahwa masyarakat belum dapat merasakan dampak dari keberhasilan implementasi kebijakan PATEN khususnya pada pelayanan e-KTP. Kata kunci : implementasi kebijakan, PATEN, e-KTP
IMPLEMENTASI PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT DALAM PENGINGKATAN PEREKONOMIAN LOKAL (Studi Pada Koperasi Agawe Makmur Di Desa Sambirembe Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen) Muhammad Arief
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Programs One Village One Product in the Improvement of the Local Economy (the study on Sambirembe Village sub-district Kalijambe Sragen Regency. Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China made Indonesia as member of ASEAN will compete each other.One Village One Product was conducted as a solution that strengthening koperasi (small scale enterprise) and Usaha Mikro Kecil dan Menengah or UMKM (Small to Middle-Scale of Economic Enterprise) as main pillar of Indonesia's economy. Then, OVOP Program used as strategy to develop in one village's potency by using local resources, especially in Koperasi Agawe Makmur, Sambirembe Village. The result shows that cooperation between Dinas Koperindag (Department of Small Economic Enterprises) & UMKM, BDS (Business Development Services) Mekar Niaga Indonesia dan PT GenTrade (Sragen Trading) as second party was unsuccesful in implementation of OVOP Program in spite of their training and coaching to Koperasi Agawe's management. In the end, OVOP program was stopped and government should create better business situation and an extra training about marketing of their product. Keywords: implementation, OVOP (One Village One Product)   Abstrak: Implementasi Program One Village One Product dalam Peningkatan Perekonomian Lokal (Studi pada Koperasi Agawe Makmur di Desa Sambirembe Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen). Kesepakatan perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China menjadikan Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN akan bersaing dengan seluruh anggota FTA. Selanjutnya program OVOP sebagai salah satu solusi yang diberikan terhadap FTA dengan adanya perkuatan Koperasi dan UMKM sebagai pilar utama ekonomi Indonesia. Program OVOP (One Village One Product) sebagai strategi pengembangan potensi daerah di satu wilayah desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk menghasilkan satu produk unggulan dalam hal ini pada koperasi agawe makmur di Desa Sambirembe. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Koperindag dan UMKM bekerja sama dengan pihak kedua yakni BDS (Business Development Services) Mekar Niaga Indonesia dan PT GenTrade (Sragen Trading)  untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pengelola koperasi. Pada akhirnya program OVOP yang diimplementasikan pada koperasi agawe makmur tidak maksimal dan berakibat pada koperasi agawe makmur berhenti berproduksi. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah daerah dapat menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan memberikan pelatihan tambahan terkait pemasaran produk yang dihasilkan. Kata kunci: implementasi, OVOP (One Village One Product)
Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi pada Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang) Muhammad Wirawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: The Evaluation Over School Operational Grant (BOS) Funding Policy To Improve Education Quality (study at Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Malang City).School Operational Grant (BOS) Program is aimed to relieve the burden of community in paying education cost to fulfill 9-year mandatory learning program. This grant policy must be monitored to ensure that the target is achieved. Malang City has been an education city to implement BOS. To ascertain that the error in the use of BOS is minimized, evaluation must be conducted over School Operational Grant (BOS) Funding Program. Research type is descriptive with qualitative approach. Data collection techniques include observation and interview. Result of research indicates that the implementation of BOS funding policy at city or school levels, including at SDN Percobaan 1 of Malang City, has been favorable and based on the procedure as stated in technical guide of BOS funding. The participation of community is needed to provide the input or even the surveillance over BOS funding program   Keywords: evaluation over policy, school operational grant funding, education quality   Abstrak: Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi di Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang).Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meringankan biaya masyarakat dalam menjalankan wajib belajar 9 tahun.Agar tepat sasaran dalam pelaksanaanya perlu dilakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut.Kota Malang termasuk Kota Pendidikan yang juga melaksanakan Program Bantuan Operasional Sekolah. Dalam penggunaanya agra tidak terjadi kesalahan, maka sangat perlu ada evaluasi kebijakan dana Bantuan Opersaional Sekolah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan dana BOS dari tingkat kota serta tingkat sekolah di SDN Percobaan 1 Kota Malang telah berjalan sesuai dengan semestinya dan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Juknis dana BOS. Serta peran masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan sebagai masukkan serta pengawasan akan program dana BOS. Kata Kunci: evaluasi kebijakan, dana bantuan operasional sekolah,  mutu pendidikan
Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Masyarakat Petani (Studi di PT.Mustika Sembuluh dan Koperasi Bita Maju Bersama Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah) Garnis Irawanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Partnership Program of Farmer Community Based Palm Oil Plantation (Study at PT. Mustika Sembuluh and Cooperative Bita Maju Bersama at Pondok Damar Village, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Central Kalimantan Province). The development of palm oil plantation enterprises in Kotawaringin Timur District is an important agenda because their existence in Kotawaringin Timur District has been the guarantee economic development and dramatic opportunities for employment. However, in other hand, the presence of oil palm plantation enterprises has triggered a conflict of land or environment. The government of Kotawaringin Timur District, therefore, sets a policy functioned to act as the deterrent of conflict between the society and palm oil plantation enterprises. This policy is the Local Regulation of Kotawaringin Timur District No. 20 of 2012 about Plantation Enterprises through Partnership Pattern. This research is aimed to describe the implementation of partnership program in the farmer society-based  palm oil  plantation by PT.Mustika Sembuluh and Cooperative Bita Maju Bersama in Pondok Damar Village. Research type is qualitative descriptive. The implementation of partnership program by PT. Mustika Sembuluh and Cooperative Bita Maju Bersama in Pondok Damar Village can be said as successful and has been suitable to the collectively agreed MoU. Keywords: implementation public policy, partnership, palm oil plantation Abstrak: Implementasi Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Masyarakat Petani (Studi di PT.Mustika Sembuluh dan Koperasi Bita Maju Bersama Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah). Perkembangan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini menjadi agenda penting. Hal ini dikarenakan keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur akan menjamin pertumbuhan ekonomi dan peluang tenaga kerja yang pesat. Namun disatu sisi keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit menimbulkan konflik lahan ataupun lingkungan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur  membuat sebuah kebijakan yang berfungsi untuk peredam konflik, yaitu Perda Kabupaten Kotim Nomor 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat petani yang dilakukan oleh PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bita Maju Bersama di Desa Pondok Damar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Implementasi program kemitraan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT.Mustika Sembuluh dengan Koperasi Bita Maju Bersama Desa Pondok Damar telah berhasil dan berjalan sesuai dengan MoU yang telah disepakati bersama.   Kata Kunci: implementasi kebijakan publik, kemitraan, perkebunan kelapa sawit 
Penggunaan Asas Diskresi Oleh Pejabat Publik Terhadap Pelayanan Administratif (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang) Deni Trilaksono
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:  Implementation Principle of Discretion by Public Officials for Public Service (Study in Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang). Discretion becomes alternative in implementation public service to fill lack and weakness in practice of discretion’s principle. Discretion provide moving space for public officials to take action without having to be fully bound by Act. The results showed that public officials have not fully understand about the discretion’s principle. Discretionary forms that have been made between another deed of mass bleaching program in commemoration, E-KTP Reccording performed wherein national E-KTP has been declared over, witness must be one of  village,  people who have authority must have realtionship of blood. The reason public officials are doing discretion because existing regulations pose new problems for people, nothing regulations about witness. Discretion give satisfaction  to public officials who do it, public understands administrative process. Discretion that public officials do cause resistance from  public. Keywords: discretion, public service, population and civil registration Abstrak: Penggunaan Asas Diskresi oleh Pejabat Publik terhadap Pelayanan Administratif (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang). Diskresi menjadi alternatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk mengisi kekurangan dan kelemahan dalam penerapan asas legalitas. Diskresi memberikan ruang bergerak bagi pejabat publik untuk melakukan tindakan tanpa harus sepenuhnya terikat pada Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat publik belum sepenuhnya memahami tentang adanya asas diskresi. Bentuk diskresi yang telah dilakukan antara lain program pemutihan akta massal, perekamaan E-KTP yang masih dilakukan dimana secara nasional sudah dinyatakan selesai, kebijakan mengurus akta kelahiran dimana saksi harus satu desa, kuasa harus satu nasab. Alasan pejabat publik melakukan diskresi adalah karena peraturan yang ada menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat, belum ada peraturan yang mengatur tentang saksi. Diskresi memberikan kepuasan bagi pejabat publik yang melaksanakannya, masyarakat mengerti proses administrasi. Diskresi yang dilakukan pejabat publik menimbulkan perlawanan. Kata kunci: diskresi, pelayanan publik, kependudukan dan pencatatan sipil  
Analisis Kebijakan Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Kabupaten Malang (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Malang) Diyan Purnomo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Analysis of HIV and AIDS Policy in Malang (Study Implementation Regional Regulation Number 14 Year 2008 Malang). In the area of Malang found cases of HIV and AIDS with the high numbers. To prevent the development of HIV and AIDS, Malang Regency Government issued a policy to tackle the problem, but the rate of HIV transmission in this area is still not under control. This study aims to analyze the implementation, analyze stakeholders in the HIV and AIDS policy , and analyze the factors enabling and inhibiting of policies on HIV and AIDS in Malang. The results of this study indicate combating HIV and AIDS policy in Malang has been implemented properly and in accordance with the policy-making purposes. The number of stakeholders involved in every process of this policy shows a good partnership between the government, NGOs (Non Government Organizations), and the community in a policy. The results of this study also indicate the presence of factors that make the support and constraints in the implementation of this policy. Keywords: analysis of policy, Human Immunodeficiency Virus (HIV),Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), implementation   Abstrak: Analisis Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang.(Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 Kabupaten Malang). Di daerah Kabupaten Malang didapati kasus HIV dan AIDS dengan angka yang tinggi. Untuk mencegah perkembangan HIV dan AIDS, Pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi masalah tersebut, tetapi angka penularan HIV di daerah ini masih belum bisa dikendalikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan, stakeholder (pemangku kepentingan) kebijakan, dan faktor pendukung dan penghambat  kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan penaggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang sudah diimplementasikan sesuai tujuan pembuatan kebijakan. Banyaknya stakeholder yang terlibat dalam setiap proses kebijakan  menunjukkan hubungan kemitraan yang baik antara pemerintah, NGO (Non Government Organization), dan masyarakat. Hasil peneletian ini juga menunjukkan adanya faktor-faktor yang menjadikan dukungan dan kendala dalam implementasi kebijakan ini. Kata kunci: analisis kebijakan, Human Immunodeficiency Virus (HIV),Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), implementasi
Perencanaan Skenario (Scenario Planning) Pengembangan Sektor Kelautan Dan Perikanan Berbasis Potensi Lokal (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat) Muhammad Faqih
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Scenario Planning of the Development of Marine and Fisheries Sector Based On Local Potency (Case Study In East Lombok Regency,West Nusa Tenggara Province). Development approach in national and regional stage today is more oriented on development on its land rather than on the marine. The marine itself contains big potency that is the marine and fisheries sector especially in region like East Lombok Regency. Marine and fisheries sector in East Lombok Regency generally in good condition and potential to be developed in the future, whether in cathing, cultivation, processing and marketing, but there are such problems like the lack of budget and the low qualit of human resources. To make the local potency managed well, effective, efficient, and has a clear objective, it is needed a scenario planning wihich done through the formulation of visions, missions, and strategies of marine and fisheries are formulated in 5 to 20 years of term which integrated into 4 scenarios alternative. Besides, optimalization of local resources strength is needed through the improvement the role of stakeholders in the development process in East Lombok with the local concept, in order to achieve the fair prosperity.   Keywords: scenario planning, marine and fisheries of east lombok, local potency, LERD (Local Economic Resources Development)   Abstrak: Perencanaan Skenario (Scenario Planning) Pengembangan Sektor Kelautan Dan Perikanan Berbasis Potensi Lokal (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat). Pendekatan pembangunan di pusat maupun di daerah saat ini lebih berorientasi pada pembangunan daratan daripada lautan. Padahal lautan menyimpan potensi besar, yaitu potensi sektor kelautan dan perikanan khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur sebagian memiliki kondisi yang cukup baik dan berpotensi untuk dikembangkan kedepannya, baik dari bidang penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasarannya, namun sebagian lagi memiliki kondisi pengelolaan yang belum optimal karena kurangnya anggaran pembangunan dan belum memadainya sumberdaya manusia yang dimiliki. Agar potensi lokal tersebut terkelola dengan baik, efektif, efisien dan memiliki tujuan yang jelas, maka dibutuhkan perencanaan skenario yang ditempuh melalui pembentukan visi, misi dan strategi bidang kelautan dan perikanan dengan waktu capaian 5 sampai 20 tahun yang diinterintegrasikan kedalam empat pilihan skenario. Selain itu, perlu adanya optimalisasi kekuatan dari sumberdaya lokal melalui peningkatan peran stakeholder pembangunan di Kabupaten Lombok Timur saat ini dengan konsep-konsep lokal, sehingga terwujud kesejahteraan yang berkeadilan. Kata kunci: perencanaan skenario, sektor kelautan dan perikanan lombok timur, potensi lokal, LERD (Local Economic Resources Development)/ PSEL (Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal)

Page 184 of 268 | Total Record : 2676

 182   183   184   185   186 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue