cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 183   184   185   186   187 
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pagelaran) Laksmi Anindya Puteri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation 0f the Policy on the Allocation of Funds for Village Infrastructure Development Programs in Villages (Study of Pagelaran Village Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang). This research aims to find out and describe the implementation of the policy in terms of the utilization of funds for village infrastructure development programme in the Pagelaran village, Pagelaran Subdistrict,  Malang Regency. In this study, the concept used is the implementation of policy, the allocation of funds for the village, and the builders of the infrastructure, while the qualitative approach uses research methods. One of the results obtained from this research is not all used throughout the village fund allocation, only 30%-40% annually. The main target of ADD (allocation of funds for the village) is a form of infrastructure development and infrastructure. For the achievement of the objectives of Government policy will use village deliberations (musrenbangdes) as a tool of reasoning. Activities in sustainable infrastructure development, the Government of the village does not move on its own, but will instead involve the NGOS (non-governmentalof  society) like the PNPM, as well as good local Government District or Province. Keywords: implementation of the policy, the allocation of funds, the infrastructure developmentAbstrak: Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Program Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi pada Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pagelaran). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan dalam hal pemanfaatan dana desa terhadap program pembangunan infrastuktur di Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Penelitian ini, mengunakan konsep implementasi kebijakan, alokasi dana desa, dan pembangun infrastruktur,  sedangkan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Salah satu hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah tidak semua alokasi dana desa digunakan seluruhnya, hanya 30%-40% setiap tahunnya. Sasaran utama ADD (Alokasi Dana Desa) adalah pembangunan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana. Untuk pencapaian sasaran kebijakan pemerintah desa akan mengunakan musyawarah (musrenbangdes) sebagai alat pertimbangannya. Kegiatan dalam  pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pemerintah desa tidak bergerak sendiri, melainkan akan melibatkan LSM (Lembaga Swadaya Maysarakat) seperti PNPM, serta Pemerintah Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi. Kata kunci: implementasi kebijakan, alokasi dana desa, pembangunan infrastruktur
Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) Mukhamad Fathoni
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Head of Village’s Leadership Style in Physical Development Village (The study in Denok village, Subdistrict of Lumajang, City of Lumajang). Head of village is the head government in a village who is expected can regulate village administration well in giving service to society. Thus if the head of village presents his good performance in holding village administration, it will affect to the government administration in city, province, until center government. Head of village as a leader in village has some aspects of characteristics / leadership style that can help him in making a good relationship with his society. Head of village’s leadership style has a close relationship with the purpose to be achieved by the village government. Thus, head of village’s behavior / leadership style is always connected with head his activities in directing, motivating, communicating, making decision, and controlling government apparatus to succeed the purpose of village government. This study aims to find out head of village’s leadership style in physical village development. Keywords: leadership, leadership style, physical village development Abstrak: Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Kepala desa merupakan kepala pemerintahan di tingkat desa diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga apabila kepala desa menunjukkan kinerja yang bagus dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka akan berpengaruh juga pada kinerja pemerintahan pada tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Kepala desa sebagai seorang pemimpin di lingkup desa memiliki aspek-aspek kepribadian khas/gaya kepemimpinan yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan anggota masyarakatnya. Gaya kepemimpinan kepala desa erat hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan desa. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan kepala desa selalu dihubungkan dengan kegiatan kepala desa dalam mengarahkan, memotivasi, berkomunikasi, pengambilan keputusan, dan pengawasan anggotanya untuk mewujudkan tujuan pemerintahan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan fisik desa. Kata kunci: kepemimpinan, gaya kepemimpinan, pembangunan fisik desa
Pengaruh Model Evaluasi Program CIPP Terhadap Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Berbasis SIMKAH (Studi di KUA Kecamatan Taman dan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo) Intania Dwi Permata
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Effect of CIPP Program Evaluation Model of Service Quality-Based Registration of Marriages SIMKAH (Studies in KUA Kecamatan Taman and Kecamatan Gedangan of Kabupaten Sidoarjo). Ministry of Religious Affairs is implementing MIS to cope the long procedure of marriage registration. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) also reduces the presence of dual identity, such as a person can get married a second time with a different identity. This program or system has been implemented, it’s necessary to evaluate. From the results obtained by multiple linear regression analysis of F value of 10.499, while the F table at significant level of 0.05 indicates a value of 2.612. Means of F value > F table so Ho is rejected and Ha accepted, which means that the independent variables have a significant influence on the quality of service simultaneously. To determine the effect of partially independent variable (context evaluation (X1), input evaluation (X2), process evaluation (X3), and product evaluation (X4)) on the quality of services performed by t-test.  Suggestions given is to improve the indicator in the variable context,input, processs, and product evaluation in the marriage registration services at KUA.   Keyword: program evaluation, CIPP, SIMKAH Abstrak: Pengaruh Model Evaluasi Program CIPP terhadap Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Berbasis SIMKAH (Studi pada KUA Kecamatan Taman dan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo). Kementerian Agama menerapkan sistem informasi manajemen untuk menanggulangi panjangnya prosedur pencatatan nikah. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) juga mengurangi identitas ganda, seperti seseorang bisa menikah kedua kalinya dengan identitas yang berbeda. Saat sebuah program atau sistem telah dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi. Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai Fhitung sebesar 10,499, sedangkan Ftabel pada taraf signifikan 0,05 menunjukan nilai sebesar 2,612. Berarti Fhitung > dari Ftabel sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kualitas pelayanan. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel bebas (context evaluation (X1), input evaluation (X2), process evaluation (X3), dan  product evaluation (X4)) terhadap kualitas pelayanan  dilakukan dengan pengujian t-test. Saran yang  perlu dilakukan meningkatkan pelayanan pencatatan nikah yang sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan. Kata kunci: evaluasi program, CIPP, SIMKAH 
Implementasi Peraturan Daerah No 18 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Suatu Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung) Putri Faradilla Arief
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Peraturan Daerah No.18 Year 2012 on Protection of Suistainable Agricultural Land (A Study Case at Badan Perencanaan dan Pemvangunan Daerah and Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung). At present, there are many conversion of productive agricultural land to be unproductive agricultural land which is they are changed be housing and industries area. So that, the government required to made an effort to control this conversion of agricultural land in Tulungagung Regency. The result from this research shown the implementation of sustainable agricultural land are not carried out well yet, it’s known from some of the stage activities also aren’t carried out yet. The number of agricultural land based on before and after this regulation came out shown there are so many conversion of irrigation agricultural land being rural and urban housing. In addition, the regulation of regent about protecting the sustainable agricultural land is not available yet, so it’s being the main difficulty from the regulation implementation, and the main goodness factor from this implementation is the reward from the government likes distributing fertilizer and agricultural technologies tool for the farmers. Therefore, the government should be make the regent regulation about protection of agricultural land until this regulation can work well. Keywords: implementation, protection of agricultural land, land conversion   Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah No.18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (suatu studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung). Dewasa ini telah banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan produktif menjadi kawasan non pertanian yaitu berupa perumahan dan industri. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan khususnya di Kabupaten Tulungagung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum dilaksanakan dengan maksimal dengan belum dilaksanakannya beberapa aspek dalam ruang lingkup. Data lahan sebelum dan sesudah terbitnya peraturan daerah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menunjukkan bahwa banyak terjadi alih fungsi lahan dari lahan irigasi teknis menjadi permukiman desa dan kota. Belum terbitnya peraturan bupati terkait perlindungan lahan pertanian menjadi faktor penghambat terbesar dan pemberian bantuan kepada petani berupa alat-alat pertanian dan pupuk adalah faktor pendorong yang sangat berpengaruh dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti menyarankan pemerintah Kabupaten Tulungagung segera menerbitkan peraturan bupati yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga setelah itu tahap-tahap kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera dilaksanakan.   Katakunci: implementasi, perlindungan lahan pertanian pangan, alih fungsi lahan 
Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu) Devi Listya Nurina
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Strategy Management Optimization Local Asset to Increase Revenues (Study on Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Batu City). The implementation of autonomy regional gives greater authority to local government to organize the area, in accordance with PP No. 58 of 2005 Section 1 Clause 5 about the Local Financial Management. This research used the kind of descriptive research with qualitative approach. Local financial management is not only to optimize the potential taxes and fees, but may be of local asset management effective and efficient. the local asset management strategy and contribution local asset to region income for implement the task of governance in finance and assets are expected to increase PAD. Local asset management in Batu city has not optimal, because there are many local assets do not have status, and utilization of local asset can be effects to region income. Advice can be given that the potential of the asset continues to explore the region, in cooperation with relevant parties to curb the region's assets are still irregular, better utilize forms of the use of assets in order to increase the contribution of assets to the PAD.   Keywords: local financial, local asset, revenue Abstrak: Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu). Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya, sesuai dengan PP No.58 Tahun 2005 Pasal 1 Butir 5 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak dan retribusi saja, namun dapat dari pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien. Strategi optimalisasi pengelolaan aset daerah serta kontribusi aset daerah terhadap PAD guna melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan dapat meningkatkan PAD. Pengelolaan aset daerah di Kota Batu belum berjalan secara optimal, karena masih banyak aset-aset daerah yang belum memiliki status yang jelas, dan kurangnya pemanfaatan aset daerah sehingga dapat mempengaruhi kontribusi aset daerah terhadap PAD. Saran yang dapat diberikan yaitu menggali terus potensi aset daerah, bekerjasama dengan pihak terkait guna menertibkan aset-aset daerah yang masih tidak beraturan, lebih memanfaatkan bentuk-bentuk pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan kontribusi aset daerah terhadap PAD.   Kata kunci: keuangan daerah, aset daerah, Pendapatan Asli Daerah
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Rusunawa Gulomantung Kabupaten Gresik (Studi pada Implementasi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 08 Th. 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Rusunawa Kabupaten Gresik Fatikhatul Maghfiroh
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 10 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Management Policy of Rumah Susun Sederhana Sewa in Rusunawa Gulomantung Gresik (Study on Implementation of Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 08 Year 2007 on Guidelines for Management of Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kabupaten Gresik). Rusunawa Gulomantung that has been declared habitable requires a good management for prevention in order to avoid the transfer of slums from horizontal to vertical and sustain Rusunawa function as a comfortable dwelling and viable and affordable for low-income people (MBR). Gresik regency government is responsible for the implementation of management policies Rusunawa Gulomantung based Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum  No. 08 of 2007 through the Technical Implementation Unit (UPT). The results show that UPT as the manager Rusunawa Gulomantung has been good in terms of provision of infrastructure and facilities for the comfort of the occupants, but not yet consistent and also lack of firmness in enforcing the rules that have been set. One of them is the range of the target groups that are less precise. In addition, the involvement of all residents in the management is not evenly distributed because there is no empowerment that has been done. Keyword: policy implementation, Rusunawa management, Rusunawa Gulomantung Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Rusunawa Gulomantung Kabupaten Gresik (Studi pada Implementasi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kabupaten Gresik). Rusunawa Gulomantung yang telah dinyatakan layak huni memerlukan suatu pengelolaan yang baik sebagai upaya pencegahan agar tidak menimbulkan pemindahan kawasan kumuh horizontal ke vertikal dan menjaga keberlangsungan fungsi Rusunawa sebagai tempat hunian yang nyaman dan layak serta terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah Kabupaten Gresik bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan Rusunawa Gulomantung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2007 melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT sebagai pengelola Rusunawa Gulomantung sudah baik dalam hal penyediaan prasarana dan sarana untuk kenyamanan penghuni namun belum konsisten dan kurangnya ketegasan dalam penegakan aturan yang telah ditetapkan. Salah satunya yaitu jangkauan kelompok sasaran yang kurang tepat. Selain itu keterlibatan seluruh penghuni dalam pengelolaan belum merata karena tidak ada pemberdayaan yang dilakukan.   Kata kunci: implementasi kebijakan, pengelolaan Rusunawa, Rusunawa Gulomantung   
Implementasi Good Corporate Governance dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Bumn (Studi pada PT Pupuk Kalimantan Timur Kota Bontang) Ressa Ardianti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Good Corporate Governance in Order to Increase Performance of BUMN (Study at PT Pupuk Kalimantan Timur, Bontang City). One of the efforts to improve the company performance is by applying a Good Corporate Governance (GCG). One of a company is applying GCG is PT Pupuk Kalimantan Timur located in Bontang City. Implementation of GCG in Pupuk Kaltim realized through the application of the principles of good corporate governance is expected to support performance Pupuk Kaltim. Therefore, it is necessary to the performance assessment for the implementation of GCG in Pupuk Kaltim, one through the Balanced Scorecard approach (BSC) is through the perspectives of BSC.This study using descriptive qualitative. Based on the research the implementation of GCG in Pupuk Kaltim has been running well, through it capable of supporting the creation of a good performance in Pupuk Kaltim. But in practice there are still problems concerning policy on a company so need of socialization regarding the policy. Therefore PT Pupuk Kalimantan Timur had to make various efforts in the framework of the achievement of an effective performance so that the Chief and company targets can be achieved. Keywords: Good Corporate Governance, Balanced Scorecard, performance Abstrak: Implementasi Good Corporate Governance dalam Rangka Meningkatkan Kinerja BUMN (Studi pada PT Pupuk Kalimantan Timur Kota Bontang). Salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja perusahaan adalah dengan menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Salah satu perusahaan yang menerapkan GCG adalah PT Pupuk Kalimantan Timur yang terletak di Kota Bontang.Implementasi GCG di Pupuk Kaltim diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip GCG yang diharapkan mampu menunjang kinerja Pupuk Kaltim. Oleh karena itu diperlukan adanya penilaian kinerja dalam rangka implementasi GCG di Pupuk Kaltim, salah satunya melalui pendekatan Balance Scorecard (BSC) yang dilihat melalui persektif BSC. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi GCG di Pupuk Kaltim telah berjalan dengan baik, melalui hal tersebut mampu mendukung terciptanya kinerja yang baik di Pupuk Kaltim. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan kebijakan perusahaan sehingga perlu adanya sosialisasi mengenai kebijakan tersebut. Oleh karena itu Pupuk Kaltim perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian kinerja yang efektif sehingga strategi dan target perusahaan dapat tercapai dengan maksimal.   Kata Kunci: Good Corporate Governance, Balanced Scorecard, kinerja
Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar Mizhar Anton Sujarwo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policies Impact Evaluation of Development of Tamperan Coastal Fishery Ports (PPP) against Social Change around the Coastal Economy (Case Studies in Kab. Pacitan, Tamperan PPP). Indonesia as a maritime country has a seaocean area of more than 3.5 million km ², which is twice bigger than the land area. The very broad seas have potentially huge fish resources. To explore this potential, it will require port as the ship berths, landing fish, facilitate fishing operations, and marketing.By the development of PPP Tamperan, surrounding coastal communities sought a positive impact on the socio-economic changes in the society by utilizing existing economic opportunities of PPP Tamperan development.The research findings show that, the government policies of development of PPP Tamperan has relation with economic impact and social changes to coastal communities. The impact of the changes experienced by the surrounding coastal communities is that there is a physical change in port facilities and infrastructure which is better than before. Another change is that with the employment of public enterprises and an increase in total revenues when compared with the pre-existing policy. Keywords: policy, development, impact, sosisal economic Abstrak: Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar(Studi Kasus pada PPP Tamperan Kabupaten Pacitan).Indonesia sebagai Negara maritim mempunyai wilayah laut seluas lebih dari 3,5juta km², yang merupakandua kali luas wilayah daratan. Perairan yang sangat luas tersebut mempunyai potensi sumberdaya ikan yang besar. Untuk menggali potensi tersebut diperlukan pelabuhan sebagai tempat berlabuh kapal, pendaratan ikan, memperlancar operasi penangkapan, dan pemasaran. Dengan adanya pembangunan PPP Tamperan tersebut diupayakan masyarakat pesisir sekitar mendapatkan dampak positif terhadap perubahan kehidupan social ekonomi masyarakatnya dengan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada dari pembangunan PPP Tamperan. Dari hasil penelitian ini diketahui, adanya kebijakan dari pemerintah terkait dengan pembangunan PPP Tamperan memberikan dampak perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir sekitar. Dampak perubahan yang dialami oleh masyarakat pesisir sekitar adalah adanya perubahan fisik sarana dan prasarana pelabuhan yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan yang lain adalah dengan adanya penyerapan tenaga kerja dari usaha masyarakat dan peningkatan jumlah pendapatan bila dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan tersebut. Kata kunci: kebijakan, pembangunan, dampak, sosisal ekonomi
Implementasi Kebijakan Promosi Kesehatan (Studi pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang) Indah Pratiwi Wibawati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Health Promotion Policy (A study in Pusat Kesehatan Masyarakat Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Malang City). Health has been seen as one of main elements of public prosperity that has to be embodied. Health improvements required the existence of information about health which can be obtained from health promotion as provided by Decree of The Minister of Health of Republic Indonesia Number 585/MENKES/SK/V/2007 about The Implementation of Health Promotion in Local Government Health Clinics Manual. The result obtained from this study is found that the implementation of health promotion is run inside Puskesmas Dinoyo area while in the outside is sharing knowledge about health information in the nearest area. Strategies used by Puskesmas Dinoyo to execute the policy are empowerment, social support and advocacy supported by media promotion. The supporting of the implementation of the policy in Puskesmas Dinoyo is that the special officer will get a training of health promotion and supporting media. But there is also inhibiting factor as the policy being implemented, such as society empowerment which is not optimally done yet, referred to officer’s statement that there is not enough health volunteer to share information for the society in some area. Keywords: implementation, Health Promotion Policy, Puskesmas Dinoyo   Abstrak: Implementasi Kebijakan Promosi Kesehatan (Studi pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Kesehatan dipandang sebagai salah satu unsur dalam kesejahteraan umum yang harus diwujudkan. Peningkatan kesehatan dibutuhkan adanya informasi mengenai kesehatan yang dapat diperoleh dari promosi kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan promosi kesehatan Puskesmas Dinoyo melaksanakan di dalam puskesmas dan diluar puskesmas untuk memberikan pengetahuan bidang kesehatan diwilayah kerjanya. Promosi kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas Dinoyo  menggunakan strategi pemberdayaan, bina suasana dan advokasi dengan didukung media promosi. Dari implementasi promosi kesehatan di Puskesmas Dinoyo didukung dengan adanya  petugas khusus promosi kesehatan yang mendapatkan pelatihan untuk promosi kesehatan dan media pendukung hasil dari petugas puskesmas. Walaupun begitu terdapat pula penghambat dalam implementasi promosi kesehatan, seperti pemberdayaan masyarakat yang masih belum optimal yang dilihat dari keterangan petugas mengenai daerah yang belum terdapat kader kesehatan untuk lebih memudahkan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.   Kata kunci: implementasi, Kebijakan Promosi Kesehatan, Puskesmas Dinoyo
IMPLEMENTASI PERMENKOMINFO NOMOR: 19/12/2010 TENTANG PENYEDIAAN JASA AKSES INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN (Studi Tentang Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan di Kabupaten Malang) Ardhy Satria Mandiri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Policy Implementation Permenkominfo No.19/12/2010 on the procision of Internet Access Services Telecommunication Universal Service Area District of the Internet Service in the Context of District ( Study of Mobile Internet Service Center in Kabupaten Malang). Prociding acces to information, especially in disadcantaged areas, planting, rural, borderand remote areas is the right solution to accelerate the region’s economic growth and reduce the digital devide. Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) which is a product of Regulation 19/ PER/ M.KOMINFO/ 12/ 2010 has not gone up. this is because MPLIK cars in Malang has not reached the border areas, remote, or region lagging in Malang. Program MPLIK is not equipped with standard Operational Procedure is clear, so the program was not   controlled. and does not have a clear purpose. In the application Mobile Internet Service Center districts only settle in one place, due to insufficient operating funds to operate. Keywords: policy implementation, internet service, Kabupaten Malang   Ringkasan: Implementasi Kebijakan Permenkominfo No.19/12/2010 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Dalam Rangka Layanan Internet Kecamatan ( Studi tentang mobile pusat layanan internet kecamatan di Kabupaten Malang). Penyediaan akses informasi khususnya di wilayah-wilayah tertinggal, perintisan,  maupun wilayah terpencil merupakan solusi tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah serta mengurangi kesenjangan teknologi dan informasi. Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan yang merupakan produk dari Peraturan Menteri Komunikasi dan  Informatika No.19/12/2010 belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan Program ini di Kabupaten Malang belum menjangkau pada wilayah perbatasan, terpencil, maupun pada wilayah tertinggal di Kabupaten Malang. Program ini belum dilengkapi Standart Operational Prosedur yang jelas, sehingga program ini tidak terkontrol, dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Dalam penerapannya Mobil program dari kementrian Komunikasi dan Informatika ini menetap pada satu tempat, dikarenakan dana operasional tidak cukup untuk beroperasi.   Kata kunci: implementasi kebijakan, internet kecamatan, Kabupaten Malang

Page 185 of 268 | Total Record : 2676

 183   184   185   186   187 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue