cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 184   185   186   187   188 
Non-Governmental Organization As Control Function (Study at Malang Corruption Watch in Controlling Policy Implementation of School Operational Assistance in Malang City) Pandu Wicaksono
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Non-Governmental Organization (NGO) Sebagai Kontrol Publik (Studi di Malang Corruption Watch dalam Mengawal Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Malang). Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dimulai pada Juli 2005 memiliki peran yang signifikan dalam mempercepat target program pendidikan dasar 9 tahun. Di balik program BOS sebagai usaha dari pemerintah dalam mewujudkan program pendidikan 9 tahun, masih banyak penyimpangan yang berkaitan dengan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Kelemahan pemerintah dalam melakukan pengawasan kebijakan membutuhkan peran kontrol masyarakat untuk mengisi ruang tersebut. Dalam konteks Kota Malang, penyelewengan masih ditemui dalam implementasi kebijakan BOS. Oleh karena itu, peran NGO dibutuhkan dalam proses pengawasan ini. Malang Corruption Watch (MCW) adalah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam melakukan pengawasan kebijakan di bidang pendidikan. Hasil dari penelitian ini menggambarkan peran dari MCW sebagai fasilitator, katalisator, dan negosiator di dalam proses pengawasan kebijakan BOS. Sedangkan, faktor pendukung dalam proses pengawasan kebijakan adalah kontribusi media massa dan dukungan publik.  Namun, ada beberapa kendala yang ditemukan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan eksistensinya, serta politicall will dari eksekutif dan legislatif yang masih sangat lemah di dalam mendukung proses ini.   Kata kunci: Kota Malang, Bantuan Operasional Sekolah, pengawasan, pendidikan   Abstract: Non-Governmental Organization as Control Function (Study at Malang Corruption Watch in Controlling Policy Implementation of School Operational Assistance in Malang City). Bantuan Operasional Sekolah (BOS), which began in July 2005, has a significant role in accelerating the achievement of 9-year compulsory education program. Behind the BOS program as the government's efforts in the compulsory 9 years, there are still many irregularities due to weak oversight of the government. The weakness of government in performing control functions require social control of the public. In the context of Malang City, violations are often found in the implementation of BOS. Therefore, NGOs in Malang expected to oversee the process. MCW is a civil society organization engaged in the monitoring of policy in the field of education. The results of this study illustrate the MCW role in monitoring policy implementation BOS is as facilitator, catalyst, as well as a negotiator. Public participation in the policy control pressure point in the study. Support from many parties, including the mass media to be one contributing factor in this process. However, a number of weaknesses in the oversight of this. Firstly, the problem of limited human resources and consistency. Secondly, the political will of the executive and legislature are very weak in carrying out each task anyway. Both then performed oversight and hold these policies.   Keywords: Malang City, Bantuan Operasional Sekolah, controlling, education
Policy Implementation of Revitalitation in Supporting the Management Market of Traditional Market (Study at Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo) Rissandi Satyo Nirmolo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Implementasi Kebijakan revitalisasi dalam Mendukung Pasar Manajemen traditionl Market (Studi di Dinas Pasar di Kabupaten  Sidoarjo). Manusia ,seperti yang terlihat dari sisi sejarah, telah akrab dengan aktivitas perdagangan sebagai kebutuhan mereka, karena mereka telah mengakui peradaban. Dalam kegiatan perdagangan, kehadiran pasar adalah salah satu hal yang paling penting. Ini adalah tempat untuk menampung kegiatan tersebut ,sehingga pasar merupakan salah satu indikator yang paling jelas dari kegiatan social ekonomi di wilayah tertentu. Pasar tradisional tidak hanya fungsi dan tempat pemasaran tetapi juga. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mencoba untuk menggambarkan atau memberikan gambaran tentang fenomena tanpa mencari hubungan antara pengaruh dua variable atau lebih. Teknik data kualitatif Analisis model Spradley dalam seluruh proses penelitian terdiri dari: pengamatan deskriptif , Analisis domain, pengamatan terfokus, Analisis taksonomi, pengamatan terpilih, Analisis komponen makna dan berakhir dengan analisis tema. Kata kunci : pasar tradisional dan pemenrintah daerah   Abstrak: Policy Implementation of Revitalitation in Supporting the Management Market of Traditionl Market (Study at Market Office in DistrictSidoarjo). Human, as viewed from historical sides, has been familiar with trading activities as their needs, since they have recognized civilization. In trading activities, the presence of market is one most necessary thing. It is a place to accommodate such activities, so market is one most obvious indicator of social economic activity in certain region. As other nations, Indonesian has been familiar with market, especially the traditional market. In this research the author uses  descriptive research Method with qualitative approach. descriptive research is type of research trying to describe or giving overview about a phenomenon without looking for relationship between influence of two variables or more.Technique of qualitative data Analysis by Spradley model in the whole process of research consist of:  descriptive observation, domain Analysis,  focused observation, taxonomy Analysis, selected observation,  componential Analysis and ended with theme analysis.   Keywords: traditional market, local government
Pelaksanaan Program Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek) Mahmud Suyuti Dahlan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Program Pengelolaan Tanaman Terpadu (in English refer to Integrated Crop Management Program) Toward Sustainable Development. This research was conducted with the aim to describe the implementation of program pengelolaan tanaman terpadu using the study of sustainable development on Singgih Makmur Farmers Group Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Researcher used the assessment  program implementation of Charless O. Jones consisting three aspects; organization, interpretation, and application. Aspects of sustainable development which reviewed are environmental, social, and economic aspect. Researcher used a qualitative research method and descriptive approach, data collection techniques used are interview and documentation. The results showed generally program implementations done insufficient. This is due to minimal funding so that ideal criteria is not met from organization, interpretation, and application aspects. Viewed from study of sustainable development social aspect of Farmers Group Singgih Makmur was done well although farmer is still too puts revenues and not fully aware of environmental importance. Keywords: program Implementation, integrated crop management, sustainable development Abstrak: Pelaksanaan Program Pengelolaan Tanaman Terpadu Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan ttujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pengelolaan tanaman terpadu menggunakan kajian pembangunan berkelanjutan pada Kelompok Tani Singgih Makmur Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Peneliti menggunakan penilaian implementasi program dari Charless O. Jones yang terdiri dari tiga aspek, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Aspek pembangunan berkelanjutan yang ditinjau adalah aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program berlangsung kurang maksimal. Hal ini dikarenakan dana yang minim sehingga tidak terpenuhi kriteria ideal dari aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan. Dilihat dari kajian pembangunan berkelanjutan, aspek sosial Kelompok Tani Singgih Makmur berjalan baik walaupun begitu petani masih terlalu mengedepankan pendapatan dan belum sepenuhnya sadar akan kepentingan lingkungan. Kata kunci: pelaksanaan program, pengelolaan tanaman terpadu, pembangunan berkelanjutan 
Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Lingkungan Dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development (Studi pada Pembangunan Lingkungan di Kampung Terapi “New Camp” RW 3 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang) Amelia Dwi Marthasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:Against Public Participation Development Environment In Order To Achieve Sustainable Development (Studies in Development Environment In Kampung Therapy "New Camp" Rw 3 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang). The research is conducted on the basis of the importance of community participation, in accordance with Law 32 of 2009 on environmental management Article 67. Malang Government is represented by the Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang has facilitated community involvement to support participatory environmental management program. This study uses descriptive qualitative research, and use methods of data analysis Cresswell. The results of the study, public participation in environmental development in community participation, on average reached 96% involvement of RW 3 in the implementation of activities that have been formulated. Result of public participation in RW 3 is 75%. It goes to waste management and litter separation dry waste, dry waste to use and wet. Public participation in accordance with the theory Arnstein and Hoofsteede participation, that participation has the form and the appropriate levels of participation portion. Society in general need to increase awareness and build together to achieve sustainable development. It is because the sustainable development can only be realized if the integration and alignment between government and society. Keywords: public participation, environmental development, sustainable development   Abstrak: Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Lingkungan Dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development (Studi Pada Pembangunan Lingkungan Di Kampung Terapi “New Camp” Rw 3 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang). Penelitian ini dilakukan atas dasar pentingnya partisipasi masyarakat, sesuai UU No.32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan pasal 67. Pemerintah Kota Malang yang diwakili oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang memfasilitasi keterlibatan masyarakat untuk mendukung pengelolaan lingkungan dengan program partisipatif.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan analisis data Cresswell. Hasil penelitian menjelaskanpartisipasi masyarakat, jika dirata-rata mencapai 96% diukur dari keterlibatan warga RW 3 dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dirumuskan. Sedangkan untuk hasil partisipasi masyarakat di RW 3 adalah 75% pengelolaan sampah berjalan dengan pemisahan sampah kering dan sampah, hingga pemanfaatan sampah kering dan basah. Partisipasi masyarakat sesuai dengan teori partisipasi Hoofsteede dan Arnstein, bahwa partisipasi memiliki bentuk dan tingkatan-tingkatan sesuai porsi partisipasinya. Masyarakat pada umumnya perlu meningkatkan kesadaran dan kepedulian membangun bersama untuk mewujudkan sustainable development, karena pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud jika adanya integrasi dan keselarasan antara pemerintah dan masyarakat. Kata kunci: partisipasi masyarakat, pembangunan lingkungan, sustainable development
Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Malang Tahun 2013 (Studi pada 5 Kecamatan Kota Malang) Muchammad Dzulfikar
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Relationship of Parents Socioeconomic Levels With First-time Voters Participation On Malang Mayor Elections In 2013 (Studies in 5 Kecamatan at Malang City). Indonesian is a democratic country that adheres to the ideology of Pancasila, and the Election is a democratic ways that means has been used in most countries in the world. The number of voters who abstain from voting, the authors indicated that the role of voters is very dominating. In this study, parental socioeconomic level of first-time voters into the primary focus in an effort to find a connection with the elections Mayor of Malang in 2013. Based from simultaneously test, the conclusion that of the two variables composed of parental socioeconomic status (education) (X1) and (income) (X2), significantly influence participation of first-time voters on Malang Election Mayor in 2013. Based on these results, the writer suggested that conducted political education of voters through formal, informal, non-formal first expected also to the entire community especially those with high social status in order not to forget to use their voting rights. Keywords: parents socioeconomic (education and income), first-time voters participation Abstrak: Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Malang Tahun 2013 (Studi Pada 5 Kecamatan Kota Malang). Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut ideologi Pancasila, dan Pemilu adalah sarana demokrasi telah digunakan di sebagian besar negara di dunia. Meningkatnya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, penulis mensinyalir bahwa peran dari pemilih pemula sangat mendominasi. Dalam penelitian ini, Tingkat sosial ekonomi orangtua pemilih pemula menjadi fokus utama dalam upaya untuk mencari hubungannya dengan penyelenggaraan Pilwali Malang Tahun 2013. Pengujian secara simultan memberikan kesimpulan, bahwa dari kedua variabel yang terdiri dari tingkat sosial ekonomi orangtua (pendidikan) (X1) dan (pendapatan) (X2), berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi pemilih pemula dalam Pilwali Malang tahun 2013. Berdasarkan hasil tersebut maka peneliti menyarankan agar dilakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula melalui kegiatan formal, informal, non formal terlebih juga diharapkan kepada seluruh masyarakat terutama yang memiliki status sosial yang tinggi agar tidak lupa menggunakan hak pilihnya.   Kata kunci: tingkat sosial ekonomi orangtua (pendidikan dan pendapatan), partisipasi pemilih pemula
Pengembangan Electronic Government Dalam Peningkatan Potensi Sektor Pariwisata (Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu) Wahyu Septian Ismianto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Development of Electronic Government on increasing the potential of the tourism sector (Study in Tourism and Culture Official of Batu City). Electronic Government relating to the provision of information, services or products are prepared electronically by the government, is not limited to place and time, offering more value for participation in all walks of life. The Development of Electronic Government is closely related to the use of information technology as a highly effective means of promotion. At the level of government we know the term Electronic Government which is becoming a trend nowadays, the global technology developments that hit all aspects of life and bring a lot of revolutionary changes. On tourism to be one of their field of local government to improve the tourism potential in the region by making use of electronic government. So the implementation of electronic government to provide direction, guidance and legal foundations in the development, implementation and developments of management information systems at the local level and its entire staff. This research is focused to find and describe how the development of electronic government in the improvement of the tourism sector and the factors that influence the development of electronic government in improving the tourism sector. Keywords: electronic government, tourism   Abstrak: Pengembangan Electronic Government dalam Peningkatan Potensi Sektor Pariwisata (Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu). Electronic Government berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronik oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan. Pengembangan electronic government memang erat sekali kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi yang sebagai sarana promosi yang sangat efektif. Pada tataran pemerintahan kita mengenal istilah electronic government yang  membuat terkenal hingga sekarang, perkembangan teknologi secara menyeluruh yang terjadi pada semua segi kehidupan dan akan memengaruhi  perubahan yang semakin besar. Dalam pariwisata menjadi suatu fokus satu-satunya pembenahan pemerintah daerah untuk memajukan daya tarik pariwisata di daerah dengan menggunakan electronic government. Agar pelaksanaan electronic government dapat  menentukan tujuan, dan aturan hukum yang berlaku dalam  pembangunan, pelaksanaan dan peningkatan sistem informasi manajemen di lingkup pemerintah daerah dan semua elemennya. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana pengembangan electronic government dalam meningkatkan sektor pariwisata dan faktor apa sajakah yang menjadi pengaruh pengembangan electronic government dalam peningkatan sektor pariwisata.   Kata kunci: electronic government, pariwisata
Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) (Studi di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang) Siti Milatul Romlah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrack: Implementation Program for Empowerment of People’s Salt (PUGAR) (Study in the  Desa Pangarengan Kabupaten of Sampang). the condition of the salt in Madura and in other areas, which is still very alarming. then the government decided to create a policy that program business empowerment program salt people (PUGAR). From 2011 that stipulated in the regulation of the Director General of Marine, Coastal and small island no. 04A/PER-DJKP3K/2013 about technical Guidelines for Empowerment salts of the people in 2013. with the salt business people empowerment program (PUGAR), the results showed that each of the stakeholders has been running PUGAR program is in accordance with prescribed rules. but seen from the distribution of BLM (Direct Aid Society) still seems too late to get to KUGAR. so that the intent of the purpose of direct aid community is still not achieved. and with this PUGAR program results also showed that the production of salt increased though not significantly. and the price of salt has reached the rise although not in accordance with the reference price from the government. Keywords: implementation , empowerment,  the PUGAR program Abstrak: Implementasi Program Pemberdayaan Usaha garam rakyat (PUGAR) (Studi di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang). Melihat kondisi garam di Madura maupun di daerah lain yang selama ini masih sangat memprihatinkan. Maka pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang diturunkan sejak tahun 2011 yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Kelautan, Pesisir,dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 04 A/PER-DJKP3K/2013. Tentang Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam rakyat tahun 2013. Dengan adanya program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari masing-masing stakeholder sudah menjlankan program PUGAR ini sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan. Namun dilihat dari penyaluran BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) masih terkesan terlambat untuk sampai kepada KUGAR sehingga maksud dari tujuan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) ini masih belum tercapai. Dan dengan adanya program PUGAR ini hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hasil produksi garam mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Dan harga garam yang sudah mencapai kenaikan meskipun belum sesuai dengan harga patokan dari pemerintah.   Kata kunci: implementasi, pemberdayaan, Program PUGAR
Implementasi Rogram Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani Dalam Mencapai Swasembada Beras (Studi Kasus di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun) Kuncoro Yakti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of the Joint Farmers Empowerment Programme Achieving Self-Sufficiency in Rice (Case Studies in Food Security Agency Madiun County). Madiun County one of the districts in East Java, which puts the combined group as an important institution in the development of agriculture. This study shows that, empowerment of farmer groups to improve the self-sufficiency of rice include: strengthening community food distribution agencies, selling delay systems, food storage development community. The program is very helpful in maintaining the stability of grain prices, protect farmers from lack of food availability and the scarcity of time and knowledge enhance the ability of farmers to manage agricultural products. Factors supporting the program is the presence of government regulation, the quantity of human resources, good bookkeeping process. While inhibiting factor is the quality of the resources of humans, lack of fund, lack of a network. Suggestions for the program include creating a network of marketing, post-harvest training and organization of human resources, improvement of monitoring programs as well as, increase the allocation of funds agricultural programs.   Keywords: program, empowerment, joint farmers, rice self-rufficiency, Madiun   Abstrak: Implementasi Program Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani dalam Mencapai Swasembada Beras (Studi Kasus di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun). Kabupaten Madiun salah  satu kabupaten di Jawa Timur yang menempatkan gabungan kelompok tani sebagai institusi penting dalam pembangunan pertanian. Penelitian ini menunjukkan bahwa, program pemberdayaan gabungan kelompok tani dalam meningkatkan swasembada beras antara lain: penguatan lembaga distribusi   pangan   masyarakat, sistem tunda jual, pengembangan lumbung pangan masyarakat. Program  tersebut sangat membantu dalam menjaga kestabilan harga gabah, melindungi petani dari kekurangan ketersediaan pangan waktu paceklik dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petani dalam mengelola hasil pertanian. Faktor pendukung program tersebut adalah adanya regulasi pemerintah, kuantitas Sumber daya manusia, proses pembukuan yang baik. Sedangkan   faktor   penghambatnya   adalah   kualitas   sumber daya manuasia,   terbatasnya   dana program, minimnya jaringan . Saran untuk program tersebut antara lain menciptakan jaringan pemasaran, pelatihan pasca panen dan organisasi sumber daya manusia,   peningkatan   pengawasan   program   serta,  memperbesar  alokasi   dana program pertanian.   Kata kunci : program, pemberdayaan, gabungan kelompok tani, swasembada beras, Madiun
Institutional Capacity Building To Develop Public Service (Study at Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro Regency) Bagus Hendy Suardana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Untuk Mengembangkan Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro). Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sebagai instansi pemerintah yang menyediakan layanan di bidang administrasi kependudukan perlu memperkuat kapasitas untuk mewujudkan layanan yang lebih baik. Salah satu fokus dari pengembangan kapasitas adalah peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan mengembangkan pembangunan kapasitas kelembagaan, mereka dapat meningkatkan pemerintah daerah dan juga melakukan kinerja yang baik bagi karyawan untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Penelitian muncul dengan dua masalah utama, pertama Bagaimana pengembangan kapasitas kelembagaan yang dilakukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Kedua, tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengembangan kapasitas kelembagaan. Berdasarkan penelitian, pada hasil penelitian ini pengembangan kapasitas kelembagaan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegorodiketahui  telah dilakukan dengan baik dengan menganalisis struktur organisasi, perbaikan mekanisme kerja, memperkuat alokasi anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyediaan prosedur operasi standar. Ada faktor-faktor seperti Kepemimpinan dan Komitmen Bersama yang menjadi faktor pendukung dan Kurangnya Reward dan Punishment juga Kurangnya Motivasi yang menjadi faktor penghambat. Kata kunci: Kabupaten Bojonegoro, pelayanan publik, pengembangan kapasitas Abstract: Institutional Capacity Building To Develop Public Service (Study at Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro Regency). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro Regency as the government agency that provides services in the field of population administration needs to strengthen the capacity to realize better service. One of focus from capacity building is  institutional capacity building. By developing an institutional capacity building, they can increasing local administration and also perform good performance for the employees to provide good public service. Thus research come up with two major problems, firstly How the institutional capacity building done in Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro Regency. Secondly, about the supporting and inhibiting factors in the process of institutional capacity building. Based on this research, the results of this research. the institutional capacity building in Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro Regency are done well by analyze organizational structure, improvement of the working mechanism, strengthening the budget allocation, provision of facilities and infrastructure, and provision of standard operating procedures. There are factors like Leadership and Shared Commitment that become supporting factors and Lack of Reward and Punishment also Lack of Motivation that become inhibiting factors.   Keywords: Bojonegoro Regency, public service, capacity building
PEMANFAATAN SUMBER MATA AIR UMBULAN KABUPATEN PASURUAN DALAM PEMENUHAN PELAYANAN AIR MINUM (Studi tentang Peran UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dalam Pemanfaatan Air Umbulan di Kabupaten Pasuruan) Ony Nurtika Sari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 11 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Umbulan Use in Spring Meeting of Water Services (Study on Role of UPT (Technical Execution Unit) in Water Utilization Umbulan in Pasuruan) The pattern of the government remains aligned with the Private Water utilization Umbulan. This is because the number of agencies involved led to a lack of coordination impressed, even though it is set in a regulation, all parties should be able to understand the roles and duties of each, the high funds expended for Umbulan projects, land acquisition, and the selling price agreement between the government and private . Results of the government by cooperating parties are an implementation effort Umbulan water utilization. However the results of these partnerships still require public participation which will be fed as a source of clean water fountain Umbulan. Keywords: Drinking water services, water utilization, compliance with drinking water services, the implementation of cooperationAbstrak: Pemanfaatan Sumber Mata Air Umbulan Dalam Pemenuhan Pelayanan Air Minum (Study  Tentang Peran UPT (Unit Pelaksanan Tekhnik) Dalam Pemanfaatan Air Umbulan di Kabupaten Pasuruan) Pola Pemerintah dengan Swasta masih belum sejajar dalam pemanfaatan Air Umbulan. Hal ini dikarenakan banyaknya instansi yang terlibat menyebabkan terkesan kurangnya koordinasi, padahal sudah diatur dalam suatu regulasi, semestinya semua pihak dapat memahami peran dan tugasnya masing-masing, tingginya dana yang dikeluarkan untuk proyek umbulan, pembebasan lahan, dan kesepakatan harga jual antara pemerintah dan swasta. Hasil yang dilakukan pemerintah oleh pihak-pihak yang berkerjasama merupakan suatu upaya pelaksanaan pemanfaatan Air Umbulan. Namun hasil-hasil kemitraan tersebut masih membutuhkan peran serta masyarakat sebagai yang nantinya akan dialiri sumber air bersih Mata Air Umbulan.   Katakunci: Pelayanan air minum, pemanfaatan air bersih, pemenuhan pelayanan air minum, pelaksanaan kerjasama.

Page 186 of 268 | Total Record : 2676

 184   185   186   187   188 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue