cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 189   190   191   192   193 
Strategi Optimalisasi Pajak Di Sektor UKM Sebagai Upaya Penguatan Penerimaan Pajak (Studi di KPP Pratama Malang Selatan, Kota Malang) Januar Ulandari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Tax Optimalization Strategy at UKM as The Empowerment of Tax Revenue (Study at KPP Pratama Malang Selatan). Direktorat Jenderal Pajak attempts to secure the tax revenue plans by arranging the optimalization of tax revenue. One way to achieve this goal is by enlarging tax based to include the less exploited sectors such as UKM. KPP Pratama Malang Selatan, indeed, does the socialization of tax regulation in cooperation with Dinas Koperasi & UKM Kota Malang, business associations, or organization of business-peoples. Government Regulation or PP 46/2013 regulates tax revenue at UKM sector and is aimed to facilitate Taxpayers who receive or obtain income from the business with certain gross benefits, to calculate, to pay, and to report the deferred Income Tax. Therefore, tax revenue at UKM sector is expected to empower tax revenue. Factors supporting the tax optimalization strategy are reliable structures and infrastructures and good support from  headquarters. The constraining factors include less reliable data and information, lack of human resource, and Taxpayers incompliance.Keywords: strategy, tax, UKMAbstrak: Strategi Optimalisasi Pajak di Sektor UKM Sebagai Upaya Penguatan Penerimaan Pajak (Studi di KPP Pratama Malang Selatan). Direktorat Jenderal Pajak dalam hal mengamankan agar rencana penerimaan pajak tercapai maka telah menyusun langkah optimalisasi penerimaan pajak, salah satunya perluasan basis pajak termasuk sektor-sektor yang tidak terlalu digali potensinya yaitu sektor perdagangan (Usaha Kecil dan Menengah/UKM). KPP Pratama Malang Selatan melakukan sosialisasi peraturan perpajakan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, asosiasi atau perkumpulan pelaku kegiatan usaha.Penerimaan pajak di sektor UKM dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013) bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Penerimaan pajak di sektor UKM ini diharapkan dapat menguatkan penerimaan pajak. Faktor pendukungstrategi optimalisasi pajak di sektor UKM yaitu: sarana dan prasarana memadai, dukungan dari kantor pusat baik. Faktor penghambat: data dan informasi, SDM, ketidakpatuhan Wajib Pajak. Kata kunci: strategi, pajak, UKM 
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban) Dyah Ayu Virgoreta
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation Of “Program Keluarga Harapan” In An Effort To Improve The Welfare Of Society (Study On The Village Of Beji Sub-district Of Jenu Tuban East Java). Every country must have their problems. No exception Indonesian country. Indonesia has some problems , of them are in the field of economic social especially is the problem of poverty. Because of that the government made a policy to handle this poverty problem. Based in order to reduce  poverty, the Government launched  special program named of Program Keluarga Harapan (PKH). In this regard the implementation of Program Keluarga Harapan that was found in the village Beji is based on the high number of poor households. Program Keluarga Harapan (PKH) in Indonesia started to run in the 2007 and is expected to be done in stages, at least up to 2015. Is expected implementation from Program Keluarga Harapan (PKH) can improve the welfare of the community in the field of education and health.. Results of the study prove that recipients PKH annually has decreased. Keywords: poverty, Program Keluarga Harapan Abstrak: Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban). Setiap Negara pasti memiliki masalah masing-masing. Tidak terkecuali Negara Indonesia. Indonesia memiliki beberapa masalah, diantaranya adalah di bidang sosial ekonomi khususnya adalah masalah kemiskinan. Karena itu pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keuarga Harapan (PKH) berkaitan dengan hal tersebut implementasi program keluarga harapan yang terdapat di desa Beji ini didasarkan pada tingginya jumlah rumah tangga miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia mulai dilaksanakan pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015. Diharapkan implementasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerima PKH setiap tahunnya mengalami penurunan Kata kunci : kemiskinan, Program Keluarga Harapan.
Upaya Pemerintah Kota Batu Dalam Membangun Dan Memanfaatkan Fungsi Trotoar (Studi Kasus pada Dinas Pengairan dan Bina Marga, Kota Batu) Azis Wahyu Priambudi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effort of The Government of Batu City in Developing and Utilizing The Better Funtion of Pavement (Study of The Dinas Pengairan and Bina Marga, Batu City). Result of research indicates that the development of pavement by The Government of Batu City and The Dinas Pengairan and Bina Marga have provided pleasure, cleanliness, security and friendliness for all pedestrian inclubing is difabel.Community perception about which means that the community satisfies with the fuction and esthetic of the pavement. The contraints against new pavement development include internal and external factors. Internal constraining factor is the limited budget fund for the allocation of development for other infrastructure. The lack of finance has bad impact on the maintenance of the damage pavement. External factor is lack of people awareness through which pavement is misleadingly used. The lack of parts is the narrow road may constain the developments of standart pavement. It may be suggested that The Dinas Pengairan and Bina Marga Batu City shall improve development and maintenance of new pavement that will be contructed, must deliver the service to the community, shall be friendly to the disabled, and must maximize the budget such. Keywords: pavement, Batu city Abstrak: Upaya Pemerintah Kota Batu dalam Membangun dan Memanfaatkan Fungsi Trotoar (Studi pada Dinas Pengairan dan Bina Marga, Kota Batu). Dengan pembangunan trotoar ini, Pemkot Batu dan Dinas Pengairan telah memberikan kenyamanan, kebersihan, keamanan dan keramahan bagi semua pejalan kaki termasuk difabel.Persepsi masyarakat tentang pembangunan trotoar yang baru ini, pada umumnya merasa puas secara fungsi dan estetika yang sesuai harapan.Dalam pembangunan trotoar baru ini terdapat kendala pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain minimnya dana anggaran untuk alokasi pembangunan pada infrastruktur lain. Hambatan pendanaan tersebut berpengaruh pada perawatan dan pemeliharaan trotoar yang mengalami kerusakan. Kendala pada faktor eksternal antara lain kurangnya kesadaran masyarakat yang menyalahgunakan dalam memanfaatkan trotoar. Minimnya lahan pada jalan raya yang kurang lebar, berpengaruh pada standart pembangunan trotoar. Dari hasil penelitian, ada beberapa saran yaitu Dinas Pengairan dan Bina Marga lebih meningkatkan pembangunan dan perawatan pada trotoar yang baru terutama yang akan dibangun, terus memberikan pelayanan pada masyarakat dan juga ramah bagi difabel, memaksimalkan anggaran yang ada. Kata kunci: trotoar, Kota Batu
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan) Errica Dwi Tanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Bureaucracy for Improvement The Integrated Licencing Service in Pasuruan City (Study in Departement of Investment and Integrated Licencing Service Pasuruan City). The movement of goverment paradigm from centralistic to decentralistic which characterized by local autonomy policy bring new condition in implementation of local government. This paradigm movement characterizing include the movement of task volume or assesment of local goverment for acommodating all of affairs that submit later will be contained in organization structure of local apparatus. Bureaucracy reformation in both central and local government are needs for realization of “good Public governance” effort. Bureaucracy reformation another government departement, trust of society for government will be down when related with convoluted licene documents. With many problems make Departement of Investment and Integrated Licencing Service Pasuruan City did the bureaucracy reformation with lauched The One Gate Licencing Service System that based on Rule of Interior Minister. Keywords: bureaucracy reformation, public service, one stop service Abstrak: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan). Perubahan paradigma pemerintah dari sentralistis menuji desentralistis yang ditandai dengan kebijakan otonomi daerah membawa nuansa baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Perubahan paradigma tersebut sekaligus mencirikan perubahan volume atau beban tugas pemerintah daerah dalam menampung seluruh urusan yang diserahkan nantinya akan diwadahi dalam struktur organisasi perangkat daerah. Reformasi Birokrasi baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya untuk mewujudkan “good public governance”. Reformasi birokrasi dinas pemerintah lainnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi menurun ketika berurusan dengan dokumen perijinan yang terkesan berbelit-belit. Dengan adanya permasalahan-permasalahan membuat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan melakukan reformasi birokrasi dengan mengeluarkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berdasar pada Peraturan Mentri Dalam Negeri.   Kata kunci: reformasi birokrasi, pelayanan publik, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat (Suatu Studi Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Di Desa Mulyoagung Kabupaten Malang) Yulia Nurul Ichrom
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Society-based Management of Place of Integrated Waste Management (A Study at Dinas Cipta Karya and Tata Ruang and Place of Integrated Waste Management at Desa Mulyoagung, Kabupaten Malang). This study is aimed to describe the implementation of  TPST Mulyoagung Bersatu management. The subject of this management is a Non-Government Organization.This thing is accordance with the mandate of the Program Society-based Reduce Reuse Recycle (3R) Waste Management, through the local communities participation in managing the waste with 3R method in the surrounding region. The research method used a qualitative approach with descriptive methods. Focus of research in this study is to describe the implementation of TPST Mulyoagung Bersatu management covering aspects of Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting and Budgeting. The result shows that the implementation of management at TPST Mulyoagung Bersatu has quite optimal done. Through the KSM 's role in coordinating the implementation of the waste management with 3R method in the TPST Mulyoagung Bersatu  able to overcome the environmental problems that plagued the Brantas River in the village Mulyoagung due to inadequate waste management. Keywords: management, waste management   Abstrak: Manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat (Suatu Studi di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Desa Mulyoagung, Kabupaten Malang). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen pada TPST Mulyoagung Bersatu di Desa Mulyoagung. Dimana pelaku manajemen ini ialah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yaitu sebuah organisasi sosial yang dikelola oleh masyarakat lokal. Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam Program Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (3R) Berbasis Masyarakat, yaitu melalui adanya partisipasi masyarakat lokal dalam mengelola sampah dengan metode 3R di wilayah sekitarnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dibatasi dengan fokus penelitian mengenai pelaksanaan manajemen TPST Mulyoagung Bersatu yang meliputi aspek Perencanaan, Pengorganisasian, Pengadaan Tenaga kerja, Pengarahan, Pengkoordinasian, Pelaporan, Penganggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen pada TPST Mulyoagung Bersatu telah terlaksana cukup optimal. Melalui peran KSM dalam mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan sampah 3R di TPST Mulyoagung Bersatu mampu mengatasi permasalahan lingkungan yang melanda Daerah Aliran Sungai Brantas di Desa Mulyoagung akibat pengelolaan sampah yang kurang memadai.   Kata Kunci: manajemen, pengelolaan sampah  
Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Di TPA Benowo (Studi Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya) Bella Putri Ardhitania
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : City Waste Management in TPA Benowo ( Study on Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya). Surabaya is famous with its clean environment. The government will do any effort in order to keep the city clean. The waste management is one of the actual public service done by Dinas Kebersihan dan Pertamanan of Surabaya city and it is a meritorious service. The waste management in TPA Benowo is still conventional which is still traditional in many aspects; waste collecting, waste loading, and waste disposal. This conventional system causes waste hoarding in TPA. Therefore, Dinas Kebersihan dan Pertamanan of Surabaya involves society and privates in order to manage the city waste. Governance is a concept which government could involve society and privates to run the government. Dinas Kebersihan dan Pertamanan of Surabaya also applies the Governance system in managing the city waste. Starting from house, market, hospital until waste in TPA Keywords: waste management, public service, governance,conventional Abstrak: Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Perkotaan di TPA Benowo (Studi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya) Surabaya terkenal dengan kebersihan kotanya. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk menjaga kebersihan Kota Surabaya. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya  merupakan suatu bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakatnya. Pelayanan publik yang diberikan berupa pelayanan jasa. Pengelolaan sampah Kota Surabaya sebagian besar masih menggunakan metode konvensional. Pengelolaan sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya melibatkan sektor masyarakat maupun swasta dalam pengelolaan sampah perkotaan. Governance merupakan sebuah konsep dalam menyelenggarakan pemerintahan, dimana pemerintah dapat melibatkan masyarakat maupun sektor swasta. Hal ini yang juga dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam melakukan pengelolaan sampah perkotaan.mulai dari sumber sampah, seperti sampah rumah tangga, pasar, rumah sakit hingga sampah di TPA Benowo. Kata kunci: pengelolaan sampah, pelayanan publik,governance, konvensional
Pengembangan Kapasitas Dalam Rangka Peningkatan Kinerja BAPPEDA (Studi pada BAPPEDA Kabupaten Malang) Gigih Kurniawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Capacity Building in BAPPEDA Performance Improvement Framework (Studies in BAPPEDA Malang). This study sought to examine more deeply related BAPPEDA effort Malang to improve performance through capacity building that focuses on three aspects, namely: individual, organizational, and systems. Based on the data analysis it can be concluded that, capacity building in order to improve the performance BAPPEDA manifested in several ways, including: Improved performance in individual indicators realized by employee training, employee discipline presence, as well as employee rights record; Improved performance of the indicator is realized by rolling employee organization, social gathering, absorption, the ratio of the budget, the achievement of the program, and the revitalization of public communication; Improved performance of the indicator system. In this case realized with improved SOP, minutes of meetings, and the revitalization of PP 53 Year 2010. Keywords: capacity building, improved pervormance, BAPPEDA Malang Abstract: Pengembangan Kapasitas Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Bappeda (Studi Pada Bappeda Kabupaten Malang). Penelitian ini berusaha mengkaji lebih dalam terkait upaya BAPPEDA Kabupaten Malang untuk meningkatkan kinerja melalui capacity building yang fokus pada tiga aspek,yakni: individu, organisasi, dan sistem. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa, capacity building BAPPEDA dalam rangka peningkatan kinerja diwujudkan dalam beberapa hal, antara lain: Peningkatan kinerja dalam indicator individu diwujudkan dengan diklat pegawai, presensi disiplin pegawai, serta catatan pelanggaran pegawai; Peningkatan kinerja dalam indikator organisasi diwujudkan dengan rolling pegawai, social gathering, penyerapan anggaran, rasio anggaran, pencapaian program, dan revitalisasi komunikasi publik; Peningkatan kinerja dalam indikator sistem. Dalam hal ini diwujudkan dengan perbaikan SOP, notulensi rapat, dan revitalisasi PP No. 53 Tahun 2010.   Kata kunci: Pengembangan Kapasitas, Peningkatan Kinerja, BAPPEDA Kabupaten Malang
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati) Ully Hikmah Andini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Economic Empowerment from Underdeveloped Village to Developed Village (Study in Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati). The condition of Muktiharjo village is in underdeveloped, so need a way through economic empowerment. The research was a qualitative descriptive study using the technique of interactive analysis by Miles and Huberman. The result of this study indicated that economy potential that exist in Muktiharjo village are agriculture sector, fishery sector, tourism sector and micro and small enterprises sector. Economic empowerment that is done by regency government are as a planner, facilitator, supervisor and evaluator. Subdistrict government as a facilitator between regency government and village government. And village government such as become the society as a subject and object the development, increase the participation of society and give the empowerment through training and education, build the cooperation and build the public facilities that needed by society. The supporting factors in this research are the existing of great natural and human resources, globalization and development of technology. The obctacling factors are low of modal, public facilities and participation of society. Keywords: national development, economic empowerment, underdeveloped village Abstrak:Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati). Kondisi Desa Muktiharjo masih tertinggal, sehingga perlu adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitianiniadalahpenelitiankualitatifdeskriptifdenganteknikanalisisinteraktif menurutMiles dan Huberman.Hasil daripenelitianinimenunjukkanbahwapotensi ekonomi di Desa Muktiharjo adalah pertanian, perikanan, pariwisata dan UKM. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten adalah sebagai perencana, fasilitator, pengawas dan evaluator. Pemeritah kecamatan sebagai fasilitator antara pemerintah kabupaten dan desa. Dan pemerintah desa meliputi menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan melakukan pemberdayaan seperti memberikan pelatihan/pendidikan kepada masyarakat, mendirikan koperasi simpan pinjam serta membangun sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat. Faktor pendukung yang ada meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, globalisasi dan kemajuan teknologi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya modal, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang rendah.   Kata kunci: pembangunan nasional, pemberdayaan ekonomi masyarakat, desa tertinggal
Akuntabilitas Industri dalam Sustainable Development (Studi Implementasi Corporate Social Responsibility pada PT. Petrokimia Gresik) Apriliandi Yani Bramanto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 4 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Industry Accountability of Sustainable Development (Study Implementation Corporate Social Responsibility on PT. Petrokimia Gresik). Industrialization is one of the biggest potential possessed by Gresik. The development of industrialization is expected to be the main axis in regional sustainable development in order to realize a prosperous society. This research uses descriptive research using a qualitative approach. Based on the results of this research can be concluded as the industrial accountability in sustainable development can be realized in the partnership program and community development. Such programs guided by the triple bottom line, by looking at the economic, social and environmental dimension of as a key focus. The realized of economic, social and environmental dimension is an indicator of the successful implementation of corporate social responsibility conducted by PT. Petrokimia Gresik in supporting sustainable development. Its proven by the growing economy, improved quality of life and environmental conditions are maintained. Keyword: Corporate Social Responsibility, Sustainable Development Abstrak: Akuntabilitas Industri dalam Sustainable Development (Studi Implementasi Corporate Social Responsibility pada PT. Petrokimia Gresik). Industrialisasi merupakan salah satu potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Gresik. Berkembangnya industrialisasi diharapkan menjadi poros utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan tujuan masyarakat yang sejahtera. Akuntabilitas industri dalam pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu menempatkan aspek ekonomi sosial dan lingkungan sebagai fokus utama dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas industri dalam sustainable development diwujudkan dalam program kemitraan dan bina lingkungan. Program-program tersebut berpedoman kepada triple bottom line, yaitu dengan melihat dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan sebagai fokus utama. Terpenuhinya dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan corporate social responsibility yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi perekonomian yang terus berkembang, kualitas hidup masyarakat yang meningkat serta kondisi lingkungan hidup yang tetap terjaga.
Pengembangan Kapasitas Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri Melalui Penerapan Sistem Informasi Pasar Adinda Kesumaningtias
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstracts: Capacity Building of Market Local Government-owned Company of Kediri Through the Implementation of Market Information Systems. Capacity building through the implementation of market information system has provided many benefits to achieve the expected goals earlier. Reinforced by the results of the application of market information system, namely an increase in levy income, reduced levels of financial fraud, as well increasing the ability of employees. Despite the persistence of the factors that contsrain the ability of human resources is low, frequent personnel transfers and lack of attention to the management of market information systems. Keywords: employees, capacity, market information system Abstrak: Pengembangan Kapasitas Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri Melalui Penerapan Sistem Informasi Pasar. Pengembangan Kapasitas melalui penerapan Sistem Informasi Pasar telah memberikan banyak manfaat untuk mencapai tujuan yang diharapkan sebelumnya. Diperkuat dengan hasil penerapan Sistem Informasi Pasar, yakni peningkatan pendapatan retribusi, berkurangnya tingkat penyelewengan keuangan, serta meningkatnya kemampuan pegawai. Meskipun masih adanya faktor yang menjadi penghambat yaitu, kemampuan SDM yang rendah, seringnya terjadi mutasi pegawai serta kurangnya perhatian manajemen terhadap sistem informasi pasar. Kata kunci: pegawai, kapasitas, sistem informasi pasar

Page 191 of 268 | Total Record : 2676

 189   190   191   192   193 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue