cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 187   188   189   190   191 
Kegiatan Bhakti Sosial Terpadu Dalam Rangka Menjalin Komunikasi Politik Pemerintah Dengan Masyarakat, Pelayanan Masyarakat, Dan Pelestarian Budaya Gotong Royong (Studi Di Desa Kepet Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun) Wahyu Dwi Saputro
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Integrated Social Service Activities In Order To Establish Political Communication Government With Society, Community Service, Mutual Cooperation and Cultural Preservation (Studies in Desa Kepet Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun). The BST activities is an innovation community which actualized in communication activities, mutual assistance, and togetherness so that creating a smooth flow of communication, transparent, and accountable between local government with direct community. This research in a qualitative with a kind of descriptive and do in Desa Kepet. Primary data and Secondary data above use data collection techniques by documentation, observation, and interview. Interview is conducted with Bappeda employee, and community of Desa Kepet.The results showed that the BST activities in Desa Kepet which is generally implemented. It is seen from several aspects from government political communication with the public, community services, and preservation of the culture of mutual cooperation. The supporting factors in the BST activities implementation that is MUSPIDA involvement, and community. While the obstacle factors consist of the absence of local regulations governing the BST activities. Keywords: political communication, community service, and cultural mutual cooperation   Abstrak: Kegiatan Bhakti Sosial Terpadu dalam Rangka Menjalin Komunikasi Politik Pemerintah dengan Masyarakat, Pelayanan Masyarakat, dan Pelestarian Budaya Gotong Royong (Studi di Desa Kepet Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun) Kegiatan BST adalah suatu inovasi menjaring aspirasi masyarakat yang diaktualisasikan dalam kegiatan komunikasi, gotong-royong dan kebersamaan sehingga mampu menciptakan arus komunikasi yang lancar, transparan dan akuntabel antara pemerintah daerah dengan masyarakat secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif, dan dilakukan di Desa Kepet. Data primer dan sekunder di atas menggunakan teknik pengumpulan data dengan  dokumentasi, observasi, dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan pegawai Bappeda, dan  masyarakat Desa Kepet. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan BST di Desa Kepet sudah berjalan baik. Hal ini dilihat dari beberapa aspek yaitu komunikasi politik, pelayanan masyarakat, dan pelestarian budaya gotong royong. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan BST yaitu keterlibatan MUSPIDA dan masyarakat. Adapun faktor penghambat yaitu belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kegiatan BST.   Kata kunci: komunikasi politik, pelayanan masyarakat dan gotong royong 
Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Banjir Bandang Di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang) Derian Surya Setiawan Geonardo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Reconstruction After Disaster Of Flood In Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. (Study On Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang). One year ago, precisely on July 9, 2013, flash floods hit the southern part of Kabupaten Malang, disaster occurred in the Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. This disaster caused the damage and loss of material and non-material. This disaster caused damage to rice fields, facilities and infrastructure, such as damage to drainage, irrigation canals, as well as a bridge. The results of this study indicate that the planned reconstruction program goes well, the cooperation between the government, private sector and society/communities. In addition, there are prevention programs conducted by BPBDs. The success of this program can not be separated because the fast response given by BPBDs in response to floods that hit  Sitiarjo and participation villagers or volunteers who work together with each other in reconstruction program. However, in practice there are also barriers such as lack of funds so that the help given less than the maximum. Keywords: disaster, disaster of flood, reconstruction, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Abstrak: Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Banjir Bandang Di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang) Satu tahun yang lalu tepatnya 09 Juli 2013, bencana banjir bandang melanda wilayah Kabupaten Malang bagian selatan yaitu di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Bencana ini menyebabkan kerusakan dan kerugian seperti rusaknya sawah, sarana dan prasarana, rusaknya drainase, saluran irigasi, serta jembatan penghubung antara Desa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program rekonstruksi yang direncanakan berjalan dengan baik, adanya kerjasama antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Selain itu juga terdapat program pencegagahan bencana di masa depan yang dilakukan oleh BPBD. Faktor Pendukung dari program rekonstruksi ini adalah adanya respon cepat yang diberikan oleh BPBD dalam menanggulangi bencana serta partisipasi dari masyarakat baik itu warga Desa Sitiarjo ataupun sukarelawan yang saling bergotong-royong dalam program rekonstruksi. Faktor penghambat dalam program rekonstruksi ini adalah kurangnya dana sehingga bantuan yang diberikan kurang maksimal. Kata kunci: bencana alam, banjir bandang, rekonstruksi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang 
Kinerja Kantor Pertanahan dalam Pelayanan Bidang Pendaftaran Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kota Batu) Soni Bambang Setyawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Performance of The Kantor Pertanahan in the Service of the Land Rights Certificate Registration Field (A Study in the Kantor Pertanahan of Batu). This study is conducted on the basis of the land problems in the Kantor Pertanahan of Batu that have not had the certificate. People are still reluctant to manage their land certificate as the pre sumption that the cost of land certificate clearance is very expensive. And presumption that the prosess of certificate clereance is complicated and taking a long time. Those problems should be handled immediately reminding that how important the existence of the land right certificate for the people, to give the law certainty. Therefore, it is needed a role of the government officials through the performance of public service so that there is olderly land administration. The result of the study shows that the performance of Kantor Pertanahan of Batu in giving the service of the land right certificate registration field is good. It can be seen from the easeness of procedure, the clarity of the service terms, the timeliness, the cost clarity, and attitude officers’ in giving the service of the land right certificate registration. Keywords: Performance of service Abstrak: Kinerja Kantor Pertanahan dalam Pelayanan Bidang Pendaftaran Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kota Batu). Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya permasalahan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Batu, yaitu banyak tanah di Kota Batu yang belum memiliki sertipikat. Masyarakat masih enggan mengurusi sertipikat karena ada anggapan biaya pengurusan sertipikat tanah sangat mahal. Serta anggapan proses pengurusan sertipikat rumit dan membutuhkan waktu lama. Permasalahan tersebut seharusnya segera ditangani mengingat betapa pentingnya akan keberadaan sertipikat hak atas tanah bagi masyarakat guna memberikan kepastian hukum. Untuk itu dibutuhkan peran dari aparatur pemerintahan melalui kinerja pelayanan publik agar terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kantor Pertanahan Kota Batu dalam memberikan pelayanan pendaftaran sertipikat hak atas tanah sudah dapat dikatakan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kemudahan prosedur, kejelasan persyaratan, ketepatan waktu, kejelasan biaya, dan sikap pegawai dalam memberikan pelayanan pendaftaran sertipikat hak atas tanah.   Kata kunci: Kinerja pelayanan
Tantangan Komunitas Save Street Child Surabaya dalam Memberikan Pendidikan Informal kepada Anak Jalanan Syah Putra Aulia
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Save Street Child Surabaya’s Community Challenges in Providing Informal Education for Street Child. Street child are social issues that become the government’s responsibility. In fact, government’s is considered slow in solving the problems of street child, especially in Surabaya, so it appears the public participation. The community called Save Street Child Surabaya. The community had the full attention to the street child, especially in terms of education. The results showed that this community has an important role in helping local authorities to solve the problems of street child by providing informal education and training to them. Human resources, funding, parents and the environment affect each program of informal education and training provided. The data source consists of primary data from interviews and secondary data from documents and documentation activities. Data analysis by researchers using interactive analysis starts from data collection, data reduction, data display, and conclusion. Although there are factors that affect the coure of the programs, that community still able to reduce the number of street child in the city of Surabaya. Keyword: street child, participation, community Abstrak: Tantangan Komunitas Save Street Child Surabaya dalam Memberikan Pendidikan Informal kepada Anak Jalanan. Anak jalanan merupakan permasalahan sosial yang menjadi tanggung  jawab pemerintah. Namun kenyataannya pemerintah pusat maupun daerah di nilai lamban dalam menyelesaikan permasahan anak jalanan terutama di Surabaya, sehingga muncul yang disebut partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang ada di kota Surabaya ialah komunitas Save Street Child Surabaya. Komunitas ini peduli nasib anak jalanan terutama dalam hal pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas ini memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan anak jalanan dengan memberikan pendidikan informal dan pelatihan kepada anak jalanan.. Sumber daya manusia, dana, orang tua dan lingkungan mempengaruhi setiap program pendidikan informal dan pelatihan yang diberikan kepada anak jalanan. Sumber data terdiri dari data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari dokumen dan dokumentasi kegiatan. Analisis data menggunakan model interaktif dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Meskipun terdapat faktor yang mempengaruhi baik buruknya program yang berjalanan komunitas ini mampu mengurangi jumlah anak jalanan di kota Surabaya.   Kata Kunci: anak jalanan, partisipasi, komunitas 
Implementasi Strategi City Branding Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah Kota Malang Mohammad Rizky Kurniawan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Of City Branding Strategies In Improving The Competitiveness of Malang. This research was conducted by based on the importance of City Branding strategy implementation in improving the region competitiveness, the Government of Malang, represented by Department of Culture and Tourism of Malang did this City Branding  since endorsed by the mayor at Regent Hotel in 2006 under the name of Malang Welcoming City. How the implementation of City Branding strategy in enhancing Malang regional competitiveness and how it impacts the implementation of Malang City Branding strategy in improving Malang regional competitiveness. This study used descriptive method with qualitative approachment, and data analysis using Cresswell’s method. The results showed that the implementation of Malang City Branding strategy has not been maximized yet, even the public and members of the Malang government also have not been known about this City Branding Malang well. In addition, funding and management turnover were also being barriers in implementing the strategy for City Branding Malang. Keywords: implementation, strategies, city branding, competitiveness, Malang.   Abstrak: Implementasi Strategi City Branding dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah Kota Malang. Penelitian ini dilakukan atas dasar pentingnya implementasi strategi City Branding dalam meningkatkan daya saing daerah, Pemerintah Kota Malang yang diwakili oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang melakukan City Branding sejak disahkan oleh walikota di Hotel Regent pada tahun 2006 dengan nama Malang Welcoming City. Bagaimanakah implementasi strategi City Branding dalam meningkatkan daya saing daerah Kota Malang dan bagaimana dampak implementasi strategi City Branding Kota Malang dalam meningkatan daya saing daerah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan analisis data menggunakan metode analisis data Cresswell. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi strategi City Branding Kota Malang masih belum maksimal, masyarakat bahkan pegawai Pemerintah Kota Malang pun juga tidak mengetahui apa City Branding Kota Malang. Selain itu pendanaan dan juga pergantian kepengurusan juga menjadi faktor penghambat implementasi strategi City Branding Kota Malang.   Kata kunci: implementasi, strategi, city branding, daya saing, Kota Malang. 
Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang) Ary Christanto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Good Corporate Governance in Improving Performance of Badan Usaha Milik Negara (A Case Study In Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang). Each organization experiencing increasing challenges caused by the rapid development and environmental dynamics that State Owned obliged always to improve company performance through the implementation of good corporate governance, one of which is the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang for implementing the principles of good corporate Governance consists of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairnes thus provide benefits to the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang through good service quality, good corporate image, and increase the company's performance. However, there are still obstacles faced by the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang in improving its performance as there are many companies that do not adhere to the rules of social security and the means of finite waiting room services as well as services to participants who are still using the conventional system.Keywords: good corporate governance and performance of state-owned enterprises Abstrak: Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang). Setiap organisasi mengalami tantangan yang semakin meningkat yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan dan dinamika lingkungan sehingga Badan Usaha Milik Negara diwajibkan selalu meningkatkan kinerja perusahaan melalui penerapan Good Corporate Governance yang salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenegakerjaan Kantor Cabang Malang karena telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairnes sehingga memberikan manfaat bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenegakerjaan Kantor Cabang Malang melalui kualitas pelayanan yang baik, citra perusahaan yang baik, dan kinerja perusahaan meningkat. Namun, masih terdapat kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenegakerjaan Kantor Cabang Malang dalam meningkatkan kinerjanya seperti masih banyak perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan jaminan sosial tenaga kerja dan sarana ruang tunggu pelayanan yang terbatas serta pelayanan kepada peserta yang masih menggunakan sistem konvensional.   Kata kunci: good corporate governance, dan kinerja badan usaha milik Negara
Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Apel Dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian dan Kehutanan & Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu) Ria Tihana Wati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Development of Agropolitan Region Based on Apple Leading Commodity to Develop Local Economic (Study at Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian dan Kehutanan & Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). Result of research indicated that The Development of Agropolitan Region Based on Apple Leading Commodity at Desa Tulungrejo was using strategies to develop human resource and organization by training and counseling apple farmers and also providing the training session for the entrepreneurs of apple-based product industry, the development systems and works of agribusiness was oriented toward market strength (market driven) by improving the quality and quantity of apple and apple-based product, investment and capitalization were developed through providing capital grant or enlarging the access to capital for apple farmers and entrepreneurs of apple-based product industry and environmental friendly infrastructures were developed by deploying the equipments to support apple farming and apple-based product industry. The Development of Agropolitan Region Based on Apple Leading Commodity may give impact on the development of local economic at Desa Tulungrejo is increase of income obtained by apple farmers and entrepreneurs of apple-based product industry. Keywords: the development of agropolitan region, apple leading commodity, local economic development   Abstrak: Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Apel Dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian dan Kehutanan & Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Apel di Desa Tulungrejo dilakukan melalui strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan melalui pelatihan dan penyuluhan kepada petani apel serta pelatihan kepada pelaku industri produk olahan apel, pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berorientasi pada kekuatan pasar (market driven) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas apel dan produk olahan apel, pengembangan investasi dan permodalan melalui pemberian bantuan modal atau akses kredit kepada petani apel dan pelaku industri produk olahan apel serta pengembangan sarana dan prasarana berwawasan lingkungan melalui pemberian bantuan alat yang menunjang kegiatan budidaya pertanian apel dan industri produk olahan apel. Adanya Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Apel mampu memberikan dampak pada pengembangan ekonomi lokal di Desa Tulungrejo berupa peningkatan pendapatan yang diperoleh petani apel dan pelaku industri produk olahan apel.   Kata kunci: pengembangan kawasan agropolitan, komoditas unggulan apel, pengembangan ekonomi lokal 
Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik Dilihat Dari Segi Total Quality Management (TQM) (Studi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Madiun) Bayu Amiruddin
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Performance Public Service Of Bureaucracy Seen From Total Quality Management (a Study On Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Madiun). The performance apprasial public service of bureaucracy during this time with DP3. This apprasial process is secret and a result don’t be communicated to society but reported to upstair governance without existence executed or not. At the same time by going effect of Undang-undang number 17 year 2007 about Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional( RPJPN) Year 2005-2025. Hence, effort to make-up performance can be done by using total quality management method. This research represent phase preparation Deming'S PDCA cycle in total quality management method with aim to assess performance public service of bureaucracy with  attention characteristics of total quality management. This study is qualitative descriptive. The result of research performance that from 10 indicate of total quality management, 9 among others have been executed and 1 unworkable indicator. As follow-up if having the pleasure to Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial can to make-up of performance by using Cycle of Deming'S PDCA cycle in total quality management method. Keywords: performance, reform bureaucracy, public service of bureaucracy, Total Quality Management (TQM) Abstrak: Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik Dilihat Dari segi Total Quality Management (TQM) (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun). Penilaian kinerja birokrasi pelayanan publik selama ini dengan DP3. Proses penilaian bersifat rahasia dan hasil tidak dikomunikasikan terbuka kepada masyarakat melainkan langsung dilaporkan kepada pemerintahan ditingkat atasnya tanpa adanya kepastian dilaksanakan atau tidaknya laporan tersebut. Bersamaan dengan berlakunya Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Maka, peningkatan kinerja dapat menggunakan metode total quality management. Penelitian ini merupakan tahap persiapan Siklus Deming’s PDCA cycle dalam metode total quality management yang bertujuan untuk menilai kinerja birokrasi pelayanan publik dengan memperhatikan karakteristik total quality management. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif  kualitatif. Hasil penelitian kinerja menunjukkan bahwa 9 dari 10 indikator penilaian kinerja dilihat yang beracun pada metode  total quality management sudah terlaksana dan 1 indikator tidak terlaksana. Untuk tindak lanjut jika berkenan Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial (DISNAKER) dapat melakukan peningkatan kinerja dengan menggunakan Siklus Deming’s PDCA cycle dalam metode total quality management.   Kata kunci: kinerja, reformasi birokrasi, birokrasi pelayanan publik, Total Quality Management (TQM)
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pemerintah Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang) Arga Yudistira
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Alokasi Dana Desa (ADD) Managenment in Supporting Community Empowerment (Studies in Pemerintah Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Implementation of independently government reflected through democratization in the region by promoting the aspirations and capabilities of each region. ADD budget planning is done through the village to agree Rencana Penggunaan Dana (RPD) is the reference in one year's budget management. RPD is allocated by 70% for the empowerment and strengthening the capacity of village government and 30% for the operations of village government. The results showed that the management of ADD in the village Mulyoagung been implemented properly. But its use are costs that are not supposed to enter the field of empowerment such as Operational Assistance BPD. In addition, the use of ADD is not maximized, especially in the formation of Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) and Teknologi Tepat Guna (TTG). Contributing factor in the management of ADD include community participation and good supervision. While the inhibiting factors, among others, the quality of human resources and nongovernmental low. Keywords: community empowerment and alokasi dana desa Abstrak: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pemerintah Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Pelaksanaan pemerintahan secara mandiri dicerminkan melalui demokratisasi di daerah dengan mengedepankan aspirasi dan kemampuan masing-masing daerah. Perencanaan anggaran ADD dilakukan melalui Musrembang Desa untuk menyepakati Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang menjadi acuan pengelolaan anggaran dalam satu tahun. RPD ini dialokasikan sebesar 70% untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas Pemerintah Desa dan 30% untuk operasional Pemerintah Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Mulyoagung telah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam penggunaannya terdapat biaya yang tidak seharusnya masuk dalam bidang pemberdayaan seperti Bantuan Operasional BPD. Selain itu penggunaan ADD belum maksimal khususnya dalam pembentukkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD antara lain partisipasi masyarakat dan pengawasan yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kualitas sumber daya manusia dan swadaya masyarakat yang rendah. Kata kunci: pemberdayaan masyarakat dan alokasi dana desa 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan) Bambang Parikesit Pupuh Wijanarko
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation One Stop Service (The study in Badan Penanaman Modal dan Periznan Kabupaten Lamongan). The simple service of licencing process to citizen is one of challenge by government. The government make one stop service licensing policy to give citizen easy service, particularly for the entrepreneurs or investors to doing investment. The establishment Badan Penanaman Modal dan Periznan (BPMP) is a real action of Kabupaten Lamongan  to implementation that policy. In the implementation, Badan Penanaman Modal dan Periznan Kabupaten Lamongan has communicated process with public by some communication media. BPMP give socialization to other instance that involvement in the licensing process too. The resources in implementation one stop service at Badan Penanaman Modal dan Periznan Kabupaten Lamongan has been well, include human resource, facility resource, and authority signing licensing. Disposition of staff in implementation one stop service is be well. Structure of bureaucracy including fragmentation and operational procedure standard (SOP). Fragmentation is applied with distribution of function on licencing proses service, achievement time permitting service delivery is in accordance with the SOP. The constraint in policy implementation one stop service is limited information that captured by public therefore need to increasing socialization with using media that more easily captured by public. Keywords: one stop service, Kabupaten Lamongan, licensing Abstrak: Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan). Layanan pengurusan izin yang sederhana kepada masyarakat merupakan salah satu tantangan bagi birokrasi pemerintah. Pemerintah mencetuskan kebijakan pemberian layanan perizinan yang terpadu dalam satu pintu (PTSP) supaya memudahkan masyarakat mengakses layanan, utamanya bagi sektor usaha atau investasi agar tertarik berinvestasi. Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Lamongan merupakan sebuah tindakan nyata Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan kebijakan pelayanan tersebut. Dalam implementasinya, proses komunikasi kepada masyarakat dilakukan BPMP Kabupaten Lamongan   melalui bermacam media informasi. BPMP Kabupaten Lamongan juga memberikan sosialisasi kepada instansi yang terlibat dalam proses pemberian perizinan. Sumberdaya dalam mendukung implementasi pelayanan terpadu sudah tersedia dengan baik yang meliputi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kewenangan penandatanganan perizinan. Sikap atau disposisi petugas dalam implementasi pelayanan terpadu dapat dikatakan cukup baik. Struktur Birokrasi meliputi fragmentasi dan penetapan standar operasional prosedur. Fragmentasi yang dilakukan yaitu melalui pembagian fungsi dalam proses pemberian pelayanan perizinan, sedangkan capaian waktu pemberian pelayanan perizinan sudah sesuai dengan SOP daerah. Kendala dalam implementasi yaitu, masih minimnya daya tangkap masyarakat terkait informasi pelayanan perizinan sehingga perlu dikembangkan lagi  media sosialisasi yang lebih baik dan mudah ditangkap masyarakat. Kata kunci: pelayanan terpadu satu pintu, Kabupaten Lamongan, perizinan

Page 189 of 268 | Total Record : 2676

 187   188   189   190   191 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue