cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Model Sentra Produk (Studi pada "Kampoeng Bebek dan Telur Asin" Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo) Nugroho, Fani Bayu Hari
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Empowerment of Rural Communities with a Model Center Product (Study on “Kampoeng Bebek dan Telur Asin” Kebonsari Village Candi Subdistrict Sidoarjo District). The research was conducted on the basis of the model of community empowerment center products. Community empowerment by educating the public to be independent one could be done by utilizing and maximizing the potential that exists in the area. Kebonsari village has potential in the livestock sector is empowered by the Department of Agriculture Crops and Livestock in order to grow even more. Salted eggs with high levels of protein and variants of salted egg flavors are the hallmark of salted egg Kebonsari village. The results on Kampoeng Bebek dan Telur Asin Kebonsari Village, Candi, Sidoarjo, shows that the empowerment model of product centers that do have adequate facilities to do ranging from the availability of land and accessibility, institutional, technological, quality of human resources, to information systems. Training tiktok cultivation and training of various flavors of salted egg ever organized by the Department of Agriculture Crops and Livestock. Keywords : community empowerment, product center Abstrak: Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Model Sentra Produk (Studi pada ”Kampoeng Bebek dan Telur Asin” Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo). Penelitian ini dilakukan atas dasar pemberdayaan masyarakat dengan model sentra produk. Pemberdayaan masyarakat dengan cara mendidik masyarakat untuk mandiri salah satunya bisa dilakukan dengan memanfaatkan dan memaksimalkan potensi yang ada di daerah tersebut. Desa Kebonsari memiliki potensi pada sektor peternakan yang diberdayakan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan agar lebih berkembang lagi. Telur asin dengan kadar protein cukup tinggi serta varian telur asin rasa-rasa menjadi keunggulan telur asin Desa Kebonsari. Hasil penelitian pada Kampoeng Bebek dan Telur Asin di Desa Kebonsari, Candi, Sidoarjo menunjukkan bahwa pemberdayaan dengan model sentra produk yang dilakukan memiliki fasilitas yang cukup untuk dilakukan mulai dari ketersediaan lahan dan aksesbilitas, kelembagaan, teknologi, kualitas SDM, hingga sistem informasi. Pelatihan budidaya tiktok dan pelatihan aneka rasa telur asin pernah diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan. Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, sentra produk
Dampak Kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek) Alfianto, Herdiyan
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Impacts of the National Movement for Forest and Land Rehabilitation (GN-RHL) Policy Based on Community Empowerment. (Case in Watulimo Sub-District, Trenggalek Regency). This research aims to describe National Movement for Forest and Land Rehabilitation (GN-RHL) policy based in community empowerment, and environment impacts that affected by National Movement for Forest and Land Rehabilitation (GN-RHL) policy based on community empowerment in Watulimo Sub-District, Trenggalek Regency. It is because of GN-RHL is one of policy that carried as an effort to accelerate the Land and Forest Rehabilitation (RHL) for recovery and increase the function and productivity of land and forest. The method that used in this research is qualitative method with descriptive approach, with research focus (1) National Movement for Forest and Land Rehabilitation (GN-RHL) Policy Based on Community Empowerment, that covering: a. Enabling the community potention; b. Empowering the potention that owned by the community; c. Giving protection to the community. (2) Environment impact that affected by National Movement for Forest and Land Rehabilitation (GN-RHL), covering physically environment impact, social culture, and economic. The result of this research shown that this policy brought good impact, both environment impact, social culture, and the economic impact.   Keywords: policy impact, GN-RHL, community empowerement Abstrak: Dampak Kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) berbasis pemberdayaan masyarakat, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Hal ini dikarenakan GN-RHL adalah suatu kebijakan yang  dilakukan sebagai upaya percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) untuk pemulihan dan peningkatan kemampuan fungsi dan produktivitas hutan dan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian (1) Kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) berbasis pemberdayaan masyarakat, yang meliputi: a. Menggali potensi masyarakat (enabling); b. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (empowering); c. Memberikan perlindungan masyarakat (protection). (2) Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL), meliputi dampak lingkungan fisik, sosial budaya, dan ekonomi.  Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak positif dari kebijakan GN-RHL berbasis pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, baik dampak lingkungan, sosial budaya maupun ekonomi.   Kata kunci: dampak kebijakan, GN-RHL, pemberdayaan masyarakat
Manajemen Aset Publik Pada Badan Usaha Milik Keurahan (Studi Pada Badan Usaha Milik Kelurahan Dadaprejo Kota Batu) Ningsih, Atik Anggraini
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Management of Public Assets on Badan Usaha Milik Kelurahan (Studies on Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKEL) Dadaprejo Batu City). Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKEL) is an approach to economic institutions that are expected to drive the economy in the village. Asset management BUMKEL above are still experiencing some problems, this is due to the transitional status of the village into the village. BUMKEL is a continuation of a village-owned Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) where the first grant from the City to the public scrutiny has not done so as lending becomes jammed and when he became an employee BUMKEL difficult to assess the number of customers. Until March 2013, the amount of bad assets reached Rp 113.085.000. In the water management unit (HIPPAM) also there are problems, people often complain about not maximum water services supplied to homes as the water often die and hamper everyday activities of citizens. This study used a descriptive study with a qualitative approach. The results showed that the management of public assets at less than optimal BUMKEL running. Planning process with the vision and mission of a strong but not drafted a strategic plan, which has been structured organization, the implementation of transparent management although many of bad credit and who have regular supervision. While a great deal to contribute to society, there are still some obstacles in the asset management process, such is the lack of personnel in running the new management system, the inability to anticipate the natural conditions, and lack of awareness of employees and the public. Keywords: asset management, BUMKEL   Abstrak: Manajemen Aset Publik Pada Badan Usaha Milik Keurahan (Studi Pada Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKEL) Dadaprejo Kota Batu). Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKEL) merupakan lembaga ekonomi yang pendekatannya diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di kelurahan. Pengelolaan aset BUMKEL di atas tersebut masih mengalami beberapa permasalahan, hal ini disebabkan adanya peralihan status dari desa menjadi kelurahan. BUMKEL merupakan kelanjutan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana dahulu pemberian dana hibah dari Pemerintah Kota ke masyarakat belum dilakukan pengawasan sehingga pemberian kredit menjadi macet dan saat menjadi BUMKEL pegawai sulit untuk mendata jumlah nasabah. Sampai pada Maret 2013, jumlah aset yang macet mencapai  Rp 113.085.000. Pada unit pengelolaan air minum (HIPPAM) juga masih terdapat masalah, warga sering mengeluhkan tidak maksimalnya pelayanan air yang dialirkan ke rumah warga karena air sering mati dan menghambat kegiatan warga sehari-hari. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen aset publik pada BUMKEL berjalan kurang optimal. Proses perencanaan disertai visi dan misi yang kuat namun belum disusun sebuah Rencana strategis, pengorganisasian yang sudah terstruktur, pelaksanaan manajemen yang transparan walaupun masih banyak kredit yang macet, dan pengawasan yang sudah rutin. Meskipun sudah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat, ternyata masih ada beberapa kendala dalam proses manajemen aset ini, diantaranya adalah ketidaksiapan pegawai dalam menjalankan sistem manajemen yang baru, ketidakmampuan dalam mengantisipasi kondisi alam, serta kurangnya kesadaran pegawai dan masyarakat.   Kata kunci: manajemen aset, BUMKEL
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk Meningkatkan Profesionalisme Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk) Yasmita, Winda
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Technical Education and Training to Improve Employee Professionalism (Study From Employment Agency of Nganjuk Area) : Regional development is planned and thorough expected to create justice , prosperity , and welfare for the masyarakat.Hal can be achieved when local development area supported by professional personnel . Local government efforts in improving the professionalism of employees holding one of them with the implementation of technical training . One of the highlights for the study is the implementation of education and technical training to improve the professionalism of employees Nganjuk BKD , BKD obstacles encountered in the implementation of technical training . The purpose of this study is to analyze and describe the implementation of education and technical training to improve the professionalism of employees BKD Nganjuk BKD and the obstacles encountered in the implementation of technical training . This research uses descriptive qualitative method . The focus in this study ( 1 ) Implementation of the Education and Technical Training to boost the professionalism of employees BKD Nganjuk , and ( 2 ) constraints encountered in the implementation of technical training BKD . The results of the study showed that the persistence of the obstacles encountered in the implementation of BKD Nganjuk education and technical pealtihan to improve the professionalism of employees . Although the implementation of education and technical training to improve the professionalism of employees BKD Nganjuk is going according to the stages of education and training . Keyword: implementation of education and technical training, professionalism of employees, Regional Employment Agency Abstrak: Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk Meningkatkan Profesionalisme Pegawai (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk): Pembangunan daerah yang terencana dan menyeluruh diharapkan dapat menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakat.Hal ini dapat dicapai apabila pembangunan daerah didukung oleh aparatur daerah yang profesional. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan profesionalisme pegawai salah satunya dengan mengadakan pelaksanaan diklat teknis. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan profesionalisme pegawai BKD Kabupaten Nganjuk, kendala yang dihadapi BKD dalam pelaksanaan diklat teknis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan profesionalisme pegawai BKD Kabupaten Nganjuk dan kendala yang dihadapi BKD dalam pelaksanaan diklat teknis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Fokus dalam penelitian ini (1) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk menigkatkan profesionalisme pegawai BKD Kabupaten Nganjuk, dan (2) Kendala yang dihadapi BKD dalam pelaksanaan diklat teknis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masih adanya kendala yang dihadapi BKD Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pendidikan dan pealtihan teknis untuk meningkatkan profesionalisme pegawai. Meskipun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan profesionalisme pegawai BKD Kabupaten Nganjuk sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan diklat.  Kata kunci: pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, profesionalisme pegawai, Badan Kepegawaian Daerah
Implementasi Kebijakan Penertiban Terminal Bayangan Sebagai Upaya Optimalisasi Pelayanan Angkutan Umum (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang) Prahastama, Adhityas Widyarta
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Of The Policy For Controlling Shadow Station As An Effort To Optimize Public Transport Services (A Research At Transportation Department, Malang). This research was conducted as a shadow station phenomenon rife in Malang and causing some effects, on the one hand allows people to access public transport, on the other hand official station built by government become less optimal because the access covered by shadow station thereby affecting the regional actual income . This study use descriptive qualitative method . Based on the results of research conducted it can be concluded that the implementation of policies  to control the shadow station by Malang Department of Transportation has not maximal yet although cooperation with other supporting actors already been done and in this implementation there are several problem has not been solved yet. Keywords: policy, services, transportation, shadow station Abstrak: Implementasi Kebijakan Penertiban Terminal Bayangan Sebagai Upaya Optimalisasi Pelayanan Angkutan Umum (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang). Penelitian ini dilakukan karena fenomena terminal bayangan sudah marak di Kota Malang dan membawa berbagai dampak, di satu sisi memudahkan masyarakat dalam mengakses angkutan umum, di sisi lain terminal resmi yang dibangun pemerintah menjadi tidak maksimal karena tertutup akses terminal bayangan sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban terminal bayangan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Malang belum maksimal walaupun sudah bekerjasama dengan aktor-aktor pendukung lainnya dan dalam implementasi kebijakan penertiban terminal bayangan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Malang ini juga  terdapat faktor kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penertiban ini. Kata kunci: kebijakan, pelayanan, transportasi, terminal bayangan  
Pembinaan Bagi Anak Terlantar Putus Sekolah melalui Pelatihan Keterampilan Otomotif (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara) Kurniawan, Zulfiandri
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Fostering of Drop-Out Abandoned Children through Automotive Skill Training (A Case Study at Social Official in Kutai Kartanegara District).This research was conducted asThe skill training and fostering program, however, is only handed over so far by the Social Official of Kutai Kartanegara District. The management and fostering of drop-out children is still below expectation. Research type is qualitative descriptive. It is concluded that the skill training and fostering program of drop-out abandoned children by the Social Official of Kutai Kartanegara District involves providing automotive skill training and fostering program for motorcycle and car. In reality, there are factors supporting and constraining the implementation of this program. Keywords: the fostering, abandoned children, training Abstrak: Pembinaan Bagi Anak Terlantar Putus Sekolah melalui Pelatihan Keterampilan Otomotif (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara). Penelitian ini dilakukan karena program pembinaan pelatihan keterampilan adalah program yang dijalankan Dinas sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dan masalah penanganan terhadap pembinaan anak yang putus sekolah belum sepenuhnya bisa mengatasi anak putus sekolah yang ada sekarang ini. Peneliti di dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa program pembinaan pelatihan keterampilan bagi anak terlantar putus sekolah yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu meliputi pembinaan pelatihan keterampilan teknik otomotif sepeda motor serta pembinaan pelatihan keterampilan teknik otomotif mesin mobil. Namun dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan Bagi anak terlantar yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan program ini Kata kunci: pembinaan, anak terlantar, pelatihan 
Fungsi Website Dalam Pelayanan Publik (Studi Efektivitas Website Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang) Pratama, Agung Surya
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Websites functions in public services (A study of the effectiveness of the website at the Department of Population and Civil Records, Malang Regency). This research was undertaken because of the importance of the need for technology and information in services. Websites are one form where services utilize technology, information and communication, for the purpose of providing information and as a tool for communicating effectively. The Department of Population and Civil Records, is one instance of the government utilizing websites as a tool for delivering information and communicating with the community. This research is descriptive and qualitative. The problems are (1) The function of the website at the Department of Population and Civil Records, Malang Regency (2) The effectiveness of the website at the Department of Population and Civil Records (3) The factors that limit the implementation of the website’s functions. The outcome from this research is that the function of this website is for communication and information. However there are several factors that cause obstacles in the performance of the website’s functions. Keywords: website, public service   Abstrak : Fungsi Website Dalam Pelayanan Publik (Studi Efektivitas Website Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang). Penelitian ini dilakukan karena pentingnya kebutuhan teknologi dan informasi dalam pelayanan. Pelayanan menggunakan teknologi informasi dan komuikasi salah satu bentuknya adalah website, hal ini berguna dalam pemberian informasi dan sarana komunikasi secara efektif. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan instansi pemerintahan yang memanfaatkan website sebagai sarana penyampaian informasi dan komunikasi dengan masyarakat Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permasalahannya adalah (1) Fungsi website pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (2) Efektivitas Fungsi website pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (3) Faktor kendala dalam pelaksanaan fungsi website. Hasil dari penelitian ini adalah fungsi website yang terjadi ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang adalah dalam komunikasi dan informasi. Namun ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi website.   Kata kunci: website, pelayanan publik
Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Mojokerto (Studi pada kawasan cagar budaya Trowulan Kabupaten Mojokerto) Prayogo, Bagus Unggul
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagus Unggul Prayogo, Suwondo, Minto Hadi Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang E-mail: bagusunggulprayogo@yahoo.co.id     Abstract: The implementation of a government policy in the preservation of cultural heritage in the county of mojokerto areas ( study in the area of cultural heritage trowulan district mojokerto areas ). Related to the preservation of cultural heritage the Government follow through with the dikeluarkannyaUndang of the Republic of Indonesia No. 11 of 2010 about objects of cultural heritage that aims to protect Objects of cultural heritage as well as cultural heritage Sites which are located in Trowulan Mojokerto. The problems faced in business activities with the pelestariannyadalah excavation for the brick industry that made local people, these activities can threaten the integrity and keterselamatan Objects of cultural heritage are likely still buried. In addition there is the reluctance of the public to submit sites of cultural heritage that has been found to Ancient Relics Preservation Hall (BP3) as authorities because it does not get compensation. The research was conducted using a qualitative approach. The participation of Department of Youth, sports, culture and tourism in preservation in Trowulan also plays a very important, because here the task of Disporabudpar is promote the objects of cultural heritage is becoming a tourist attraction located in Mojokerto and could attract tourists to visit tourist places of cultural heritage objects. Constituents of the preservation of cultural heritage in Trowulan is a wealth of relics and sites of cultural heritage of Majapahit became an attraction for tourists to visit tourist places of cultural heritage located in Trowulan. As well as restricting factor is limitation of Fund budget, means of transportation due to the location of each site are far apart. Keywords: policy, cultural heritage, preservation.   Abstrak: Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Mojokerto (Studi pada kawasan cagar budaya Trowulan Kabupaten Mojokerto). Terkait dengan pelestarian Cagar Budaya pemerintah menindaklanjuti dengan  dikeluarkannyaUndang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2010 tentang benda cagar budaya yang bertujuan untuk melindungi Benda Cagar Budaya serta Situs Cagar Budaya yang berada di Trowulan Kabupaten Mojokerto. Permasalahan yang dihadapi dalam usaha pelestariannyadalah dengan adanya kegiatan penggalian untuk industri batu bata yang dilakukan masyarakat setempat, kegiatan ini dapat mengancam keutuhan dan keterselamatan Benda Cagar Budaya yang kemungkinan masih terpendam. Selain itu ada keengganan dari masyarakat untuk menyerahkan situs cagar budaya yang telah ditemukan  kepada Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala(BP3) selaku pihak berwenang karena tidak mendapatkan  kompensasi . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Keikutsertaan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelestarian di Trowulan juga berperan sangat penting, karena disini tugas dari Disporabudpar  adalah mempromosikan benda cagar budaya menjadi obyek wisata yang berada di Kabupaten Mojokerto serta bisa menarik minat wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata benda cagar budaya ini.  Faktor pendukung dari Pelestarian cagar budaya di Trowulan adalah dari kekayaan peninggalan dan situs cagar budaya Majapahit menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata cagar budaya yang berada di Trowulan. Serta faktor penghambat adalah keterbatasan dana anggaran, sarana transportasi yang dikarenakan letak dari setiap situs saling berjauhan.   Kata kunci: Kebijakan, Cagar Budaya, Pelestarian.
Evaluasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Sebagai Central Business District (CBD) (Studi Kasus Tentang Pembangunan Kawasan Simpang Lima Gumul Di Kabupaten Kediri) Aditya, Riza
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Evaluation of Regional Development Policy as Central Business District (CBD) (The Case about Regional Development Study in Simpang Lima Gumul in Kediri Regency). Nowadays, the development which can be seen markedly in Kediri Regency is development in Simpang Lima Gumul (SLG) in Kediri Regency. However, in the real condition, the impact of regional development policy has not been able to be perceived the advantages for economic increase in Kediri Regency. The aim of this research is to describe and evaluate the result and performance impact of the development policy in Simpang Lima Gumul district as CBD for economic increase in Kediri Regency. This research use descriptive method with a qualitative approach, the primary data collection through interview, data, observation and secondary data through literature. The result of this research showed the impact of regional development policy has not been able to be perceived the advantages, however policy repairing is needed to make the purpose of regional development policy in Simpang Lima Gumul can perceived the advantages. Keywords: Evaluation of Public Policy, Development, Central Business DistrictAbstrak: Evaluasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Sebagai Central Business District (CBD) (Studi Kasus tentang Pembangunan Kawasan Simpang Lima Gumul di Kabupaten Kediri). Pembangunan yang saat ini dapat dilihat secara nyata di Kabupaten Kediri adalah pembangunan kawasan Simpang Lima Gumul. Kawasan ini akan dijadikan sebagai kawasan Central Business District (CBD) di Kabupaten Kediri. Namun pada kenyataannya hingga saat ini, dampak kebijakan pembangunan kawasan ini masih belum dapat dirasakan manfaatnya karena terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Kediri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi hasil dan dampak kebijakan pembangunan kawasan Simpang Lima Gumul sebagai CBD terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data primer melalui wawancara, data, dan observasi, sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan yang dirasakan belum maksimal, sehingga dibutuhkan perbaikan kebijakan agar tujuan dari kebijakan pembangunan kawasan Simpang Lima Gumul dapat dirasakan manfaatnya.   Kata kunci: Evaluasi Kebijakan Publik, Pembangunan, Central Business District
Pembangunan Kapasitas Kepolisian Resort Dalam Menjalankan Program Community Policing (Perpolisian Masyarakat) (Studi Tentang Program Community Policing Di Polres Madiun) Arnita, Conie
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Capacity Building Police Resort in Program Community Policing At this time, POLRI as law enforcement instance that enterprising to improve police force image in society sees.  POLRI as protector, prevent and society attendant be charge must have role includes of society relationships. As means of connecting between POLRI and society so they implemented Community policing program as a purpose  policing society and police socializing. In city area and madiun regency, POLRI images  is not fully better in society sees. Therefore, police society  is hoped by police society between POLRI with society can be better in order to the situation Kamtibmas in city area and Madiun regency safety and conducive. There are factors that hinder the implementation of the capacity building process one of which is the human resources factor. Therfore,the seriousness of the police to capture the main aspects of security and public order. Keywords: Capacity Building , Policing Program, Community Policing   Abstrak: Pembangunan Kapasitas Kepolisian Resort Dalam Menjalankan Program Community Policing Pada saat ini POLRI sebagai instansi penegak hukum tengah giat melakukan perbaikan citra Kepolisian di mata masyarakat. POLRI sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dituntut harus memiliki peranan di dalam hubungan kemasyarakatan. Sebagai sarana penghubung antara POLRI dengan masyarakat maka dilaksanakanlah program Perpolisian Masyarakat dengan tujuan mempolisikan masyarakat dan memasyarakatkan Kepolisian. Sedangkan di wilayah kota maupun kabupaten di Madiun citra POLRI belum sepenunya baik dimata masyarakat. Maka dari itu dengan adanya Polisi Masyarakat diharapkan hubungan antara Polri dengan Masyarakat dapat terjalin lebih baik supaya situasi Kamtibmas di wilayah Kota maupun Kabupaten di Madiun dapat berjalan aman dan kondusif. Masih ada faktor yang menghambat pelaksanaan proses capacity building salah satunya adalah faktor SDM. Oleh karena itu, keseriusan Polisi merupakan aspek utama yang mampu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.   Kata Kunci: Pembangungan Kapasitas, Program Kepolisian, Perpolisian Masyarakat

Page 20 of 268 | Total Record : 2676


Filter by Year

2013 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue