cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 19   20   21   22   23 
Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu) Dhanika, Narendra Wisti
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Service of Drink Water Local Company to Produce Good Corporate Governance (A Study at PDAM of Batu City). Drink Water Local Company (PDAM) is one of local-owned enterprises (BUMD) which is established to serve the main demand of human, which is water. In practice, PDAM faces many problems during its service delivery.. Research type is qualitative descriptive. This research is aimed to understand type of services given PDAM of Batu City, the application of Good Corporate Governance principles, and the factors constraining the application. Result of research indicates that the application of Good Corporate Governance principles by PDAM of Batu City is already good but there are weaknesses and barriers during the implementation. Based on these results, it may be suggested that PDAM of Batu City must apply Good Corporate Governance principles in formally juridical fashion. PDAM of Batu City shall socialize, provide training and education, and conduct fostering program to all employees of PDAM of Batu City to maximize or to optimize their service to customer. Keywords: service,pdam, good corporate governance, batu city.   Abstrak: Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance ( Studi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu ). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertugas melayani kebutuhan utama manusia yaitu air. Dalam pelaksanaanya PDAM banyak memiliki permasalahan dalam melayani masyarakat. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis jenis pelayanan yang dilakukan oleh PDAM Kota Batu dan Penerapan prinsip prinsip Good Corporate Governance serta faktor faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan Good corporate governance secara umum PDAM Kota Batu sudah bagus dalam penerapan prinsip prinsip Good Corporate Governance ini namun masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyarankan PDAM Kota Batu untuk lebih menerapkan prinsip prinsip good corporate governance secara yuridis formal. Selain itu PDAM sebaiknya melakukan sosialisasi dan diklat maupun pembinaan kepada seluruh pegawai PDAM Kota Batu agar penerapan nya lebih maksimal dan menyeluruh sehingga dapat menjadikan pelayanan yang lebih baik pada pelanggan. Kata kunci: pelayanan, pdam, good corporate governance, batu city
Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (Studi tentang Pengembangan Padi Organik di Pemerintah Kabupaten Sragen) Hariyoko, Yusuf
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Role of Government in the Sustainable Agriculture Development (A Study of the Development of Organic Rice in the Government of Sragen). The role of government in development is an absolute must, is also the development of sustainable agriculture. Implementation of sustainable agriculture in Sragen itself is inseparable from the role of local government through the relevant agencies of the concept development. The relevant agencies have different roles related and complementary. Factors supporting the role of government in agricultural development is institutional, public awareness, availability of land, technology development, and the role of the private sector. While the inhibiting factor is land use, limited human resource capacity, infrastructure equity, availability and use of technology, and chemical drugs that are not environmentally friendly. The advice given is to provide assistance to the contributing factors in order to function optimally, developing regions in high-potential areas, and to improve the quality of human resources ( farmers and PPL ) and improve the distribution of agricultural inputs. Keywords : the role of government, sustainable agricultureAbstrak: Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (Studi tentang Pengembangan Padi Organik di Pemerintah Kabupaten Sragen). Peran pemerintah dalam pembangunan merupakan hal yang mutlak, tidak terlepas juga pengembangan pertanian berkelanjutan. Penerapan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sragen sendiri  tidak terlepas dari peran pemerintah daerah melalui instansi terkait pengembangan konsep tersebut. Instansi terkait tersebut memiliki peran berbeda yang terkait dan saling melengkapi. Faktor pendukung peran pemerintah dalam pengembangan pertanian tersebut adalah kelembagaan, kesadaran masyarakat, ketersediaan lahan, pengembangan teknologi, dan peran swasta. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah alih fungsi lahan, keterbatasan kemampuan SDM, pemerataan sarana prasarana, ketersediaan dan pemanfaatan teknologi, dan obat kimia yang tidak ramah lingkungan. Saran yang diberikan adalah dengan memberikan bantuan pada faktor pendukung agar dapat berfungsi lebih optimal, mengembangkan wilayah di daerah yang berpotensi tinggi, serta meningkatkan kualitas SDM (petani dan PPL) dan meningkatkan pemerataan sarana pertanian.Kata kunci: peran pemerintah, pertanian berkelanjutan
Proyek Nasional Agraria (PRONA) : Antara Tahapan, Kinerja Aparatur, dan Realitas di Lapangan (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung) Pratama, Syahrizen
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: National Agricultural Project (PRONA) : Between Stages, Apparatus Performance, and The Reality in Field(Studies in Tulungagung Land Office). The Increasing needs for land are not equalized with the land ownership certificates. There are still many people who do not have land certificates especially in the villages. Therefore we need policies that help people to have land certificates and one of them is existing of PRONA. With PRONA, people are helped in obtaining land titles for free and legally having the strong right of ownership over the land. In the actual implementation, good performance of officials of the Land Office are needed in completing the specified target, serve and provided insight to the public. This study uses descriptive method with qualitative approach. These result indicate that PRONA stages in Tulungagung has been implemented well, viewed from all PRONA stages that can be implemented comprehensively according to the predetermined targets. Perfomance of officials of the Land Office can also be said to be good for all the performance criteria can that the ability of the apparatus which is owned, complete and supporting infrastructure, and positive public responses are factors that support the implementation of PRONA. While the lack of human resource, tho long time of juridical data collection from society, and the less views of people about land titles are the limiting factors in the implementation of PRONA. Keywords : PRONA, land certificate, performance   Abstrak: Proyek Nasional Agraria : Antara Tahapan, Kinerja Aparatur, dan Realitas Di Lapangan (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung). Semakin meningkatnya kebutuhan tanah tidak diimbangi dengan kepemilikan sertifikat tanah. Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai sertifikat tanah terutama di desa-desa. Maka dibutuhkan kebijakan yang membantu masyarakat untuk mempunyai sertifikat tanah salah satunya dengan adanya PRONA Dengan adanya PRONA, masyarakat terbantu dalam memperoleh sertifikat tanah secara gratis dan secara hukum masyarakat mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanahnya yang kuat. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan kinerja aparatur Kantor Pertanahan yang baik dalam menyelesaikan target yang ditentukan serta melayani dan memberikan pemahaman kepada masyarakat..Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PRONA di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan dengan baik dilihat dari semua tahapan PRONA dapat terlaksana secara menyeluruh sesuai target yang telah ditentukan. Kinerja aparatur Kantor Pertanahan juga dapat dikatakan baik karena semua kriteria kinerja dapat terpenuhi dalam pelaksanaan PRONA. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa  kemampuan aparatur yang dimiliki, sarana prasarana yang lengkap dan menunjang, serta sambutan masyarakat yang positif merupakan faktor yang mendukung dalam pelaksanaan PRONA. Sedangkan kurangnya sumber daya manusia, waktu pengumpulan data yuridis dari masyarakat yang terkadang lama, dan pandangan masyarakat tentang sertifikat tanah yang kurang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PRONA.   Kata kunci : PRONA, sertifikat tanah, kinerja
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kereta Api Melalui Boarding Pass (Studi Pada PT KAI Daop VIII Surabaya) Prakoso, Yudistira Bagus
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effort to Improve Railroad Service Quality through Boarding pass (A Study at PT KAI Daop VIII Surabaya). The importance of transportation for public service is the background of research. Transportation is the artery of political, economical, social, and cultural and defense lives. One form of the required transportation is railroad which is known as mass transportation device. The management of railroad has attempted to meet the demand of improved service quality and increased accessibility. The service given through boarding pass is aimed at eliminating the practice of railroad ticket scalping. Research is descriptive with qualitative approach. Result of research on the implementation of boarding pass by PT Kereta Api Daop VIII Surabaya indicates that the superior public service quality may be given with some aspects supporting this program. These aspects included transparency, accountability, conditional, participative, right equality, right balance and obligation. Through the presence of superior service quality, good public service will be enjoyed by the community or the user of railroad transportation service. Keywords: service quality, railroad, boardimg pass   Abstrak: Peningkatkan Kualitas Pelayanan Kereta Api Melalui Boarding pass (Studi Kasus Pada PT KAI Daop VIII Surabaya). Penelitian ini dilakukan karena pentingnya kebutuhan transportasi dalam pelayanan publik. Sebab transportasi sebagai alat kehidupan politik, ekonomi, soial, budaya dan pertahanan. Kereta api merupakan salah satu alat transportasi yang paling digemari oleh masyarakat. Sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan akses salah satunya dengan memberlakukan peraturan baru mengenai boarding pass, hal tersebut diharapkan mampu menghilangkan praktek percaloan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pelayanan dalam pelaksanaan boarding pass yang dilakukan oleh PT KAI Daop VIII Surabaya untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang baik, maka diterapkan aspek aspek tersebut meliputi: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban. Sehingga dengan adanya kualitas pelayanan yang baik maka pelayanan publik yang baik dapat dinikmati oleh masyarakat atau pengguna jasa kereta api.   Kata kunci: kualitas pelayanan, kereta api, boardimg pass
Analisis Empiris Modal Sosial Putnam dalam Musrenbang sebagai Proses Formulasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Formulasi Kebijakan Pembangunan di Kelurahan Ketawanggede, Kota Malang) Saragih, Jefry Aflendy Sutrisno
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

[Abstract: Empirical Analysis of Putnam Capital Social in Musrenbang as Public Policy Formulation Process (Case study of Development Policy Formulation at Kelurahan Ketawanggede, Kota Malang). The capital social condition of society in Kelurahan Ketawanggede consisting of groups and networks within the Ketawanggede society, society solidarity, collective action and cooperation of society, communication between society, society involvement in empowerment activities by the government. Capital social in Ketawanggede has been there and seen to exist, it seen from the elements of capital social that already exists in society. The high level of society participation in collective activities such as worship and mutual assistance is very contradictory in government program or development planning by government, this is caused by the low level of society confidence to government due to the low level of reciprocal rate in cooperation. Beliefs which are elements of capital social exist in society, but does not appear in the public policy formulation process, especially through Musrenbang. This is due to declining confidence of society in Musrenbang. Musrenbang considered to have no impact for the society (do not give reciprocal) so people tend to stigmatize that Musrenbang just as a formality and an annual routine . Keyword: Social capital, Musrenbang   [Abstak: Analisis Empiris Modal Sosial Putnam dalam Musrenbang sebagai Proses Formulasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Formulasi Kebijakan Pembangunan di Kelurahan Ketawanggede, Kota Malang). Kondisi modal sosial masyarakat Kelurahan Ketawanggede yang terdiri dari kelompok dan jejaring kerja dalam masyarakat Ketawanggede, solidaritas warga, aksi kolektif dan kerjasama warga, komunikasi antar warga, keterlibatan warga dalam kegiatan pemberdayaan oleh pemerintah. Modal sosial dalam Kelurahan Ketawanggede telah ada dan eksis, terlihat dari unsur-unsur modal sosial yang sudah ada di dalam masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kolektif masyarakat  seperti pengajian dan gotong royong sangat bertolak belakang dalam kegiatan pemerintah ataupun kegiatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah,  hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena rendahnya tingkat timbal balik dalam kerjasama. Kepercayaan yang merupakan unsur modal sosial   tersebut eksis di masyarakat, tetapi tidak tampak dalam proses formulasi kebijakan publik, khususnya melalui Musrenbang. Hal ini disebabkan menurunnya kepercayaan warga terhadap Musrenbang. Musrenbang dianggap tidak berdampak bagi warga (tidak memberikan timbal balik) sehingga warga cenderung memberikan stigma Musrenbang sebagai formalitas dan rutinitas tahunan. Kata Kunci : Modal Sosial, Musrenbang
Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang Choiriyah, Alviati Uswatun
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Social Rehabilitation Policy visually handicapped. Social rehabilitation to the welfare of society is the right of all citizens, not least for visually handicapped people. Some of the priority programs to improve services created to support the welfare of the visually handicapped people but still found weaknesses in some aspects of the policy. This study aims to describe and analyze the process of implementation of social rehabilitation programs Malang visual disability and the factors supporting and inhibiting the process of implementation of the program. The method used is descriptive qualitative research method. The focus of the study (1) The Implementation of Social Rehabilitation of Visually Handicapped Policies in Malang (2) supporting and inhibiting factors encountered in the implementation of the Social Rehabilitation Disability policies in Malang. Source of data used is primary data and secondary data. The technique of collecting data through observation, interview and documentation. Methods of data analysis with data reduction, data display and conclusion. Keywords: Public Policy, Social Rehabilitation, and Public Welfare. Abstrak: Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Cacat Netra. Rehabilitasi sosial yang dapat mensejahterakan masyarakat merupakan hak bagi seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi masyarakat cacat netra. Beberapa program prioritas untuk meningkatkan pelayanan dibuat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat cacat netra namun masih saja ditemukan kelemahan di beberapa aspek kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi program rehabilitasi sosial cacat netra kota Malang serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dari proses implementasi program. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Fokus penelitian (1) Implementasi kebijakan Rehabilitasi Sosial Cacat Netra yang diterapkan di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang (2) Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Rehabilitasi Sosial Cacat Netra yang diterapkan di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dengan Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.   Kata Kunci: Kebijakan Publik, Rehabilitasi Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pertanian Agropolitan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu) Yunitasari, Anggun
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The City Government's Role in Local Economic Development Through Agriculture Agropolitan (Case study of Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu ) Batu city is geographically has abundant natural resources. To be able to maximize the potential of agricultural resources , and the local Economic Development efforts , naturally the people of Batu has tried to optimize the use of natural resources through the Agropolitan program seed. Agropolitan concept is seen as a concept that can solve problems of rural-urban imbalance.In this case the role of local government was considered quite a role in supporting the local economy develpment Agropolitan the agricultural sector. However, lack of resources is one of the obstacles farmers today, so it needs to be improved as well as the role of government through education and formation of farmer groups so that farmers can work together to improve agricultural products in the region. This research is a naturalistic, qualitative - descriptive approach . Source of data used primary data and secondary data. This study concluded that local economic development through agriculture Agropolitan have some focal point in order to thrive, namely 1. Partnership or cooperation that exists in all levels of stakeholders, 2. Institutional Development of Farmers in the agricultural sector Agropolitan, 3. Collaboration of various sectors in Region Development Agropolitan encourage increased efficiency, productivity, control , and application of technologies by the public, 4. The economic growth in the region Agropolitan Development. Economic growth is the result of capital accumulation and investments made primarily by the private sector which can increase the productivity of the economy. Keywords : Local Economic Development, Agriculture Agropolitan Abstrak: Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Sektor Pertanian Agropolitan (Studi pada Badan Perencenaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Batu) Kota Batu secara geografis memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah. Untuk dapat memaksimalkan potensi sumberdaya pertanian dalam upaya Pengembangan Ekonomi lokal, masyarakat Kota Batu telah berupaya melakukan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam unggulan melalui Program Agropolitan. Konsep agropolitan dipandang sebagai konsep yang menjanjikan teratasinya permasalahan ketidakseimbangan perdesaan-perkotaan selama ini. Dalam hal ini peran pemerintah daerah sudah dirasa cukup berperan dalam mendukung pegembangan ekonomi lokal pada sektor pertanian agropolitan. Namun kurangnya sumber daya petani merupakan salah satu kendala saat ini, sehingga perlu terus ditingkatkan peran serta pemerintah melalui penyuluhan dan pembentukan kelompok tani agar para petani dapat bekerjasama dalam meningkatkan produk pertanian unggulan di daerahnya.  Pengembangan ekonomi lokal melalui sektor pertanian agropolitan mempunyai beberapa titik fokus agar dapat berkembang, yakni 1.Kemitraan yang terjalin dalam semua tingkatan stakeholder, 2.Pengembangan Kelembagaan Petani sektor pertanian Agropolitan, 3.Kolaborasi yang mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, dan penerapan teknologi  masyarakat, 4. Terjadinya pertumbuhan ekonomi  yang dapat menaikkan produktivitas perekonomian. Kata Kunci: Pengembangan Ekonomi Lokal , Pertanian Agropolitan
Kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang) Vradiesta, Tieza
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Performance of Licensing Service Unity Agency on The Public Service (The Study on The Licensing Services Unity Agency in Malang City). The performance of government services was still considered less of satisfactory. This happened because there are many government apparatus who are less competent in carrying out their duties and functions. One of government unit which are associated with the service is Licensing Service Unity Agency. The purpose of this research is descripted and analyze the performance of Licensing Service Unity Agency on the public services at Malang City, and the factors that affected it. Then, the research method is used a qualitative research with descriptive analysis. The results of this research is the performance of Licensing Service Unity Agency on the public service with the four aspects of organizational performance namely the organization structure, leadership, culture, policy or system  that have been described on the research focus overall the performance of Licensing Service Unity Agency is not good. There are several elements indicate that the performance of Licensing Service Unity Agency on the public services has not reach ideal category. So the suggestion from these results is the performance of Licensing Service Unity Agency must be observed again within provide the best service to the public. Keywords: Performance, Licensing Service Unity Agency on The Public Service in Malang City Abstrak : Kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik  (Studi Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang). Kinerja pelayanan instansi pemerintah sampai saat ini masih dinilai kurang memuaskan. Hal ini terjadi karena banyak aparatur pemerintah yang kurang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Satu unit pemerintah yang banyak berhubungan dengan pelayanan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Malang, serta faktor yang mempengaruhinya. Kemudian, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah kinerja BP2T dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Malang pada empat aspek kinerja organisasi yaitu struktur organisasi, kepemimpinan, budaya, kebijakan/ sistem yang telah dijelaskan pada fokus penelitian secara keseluruhan menjelaskan  bahwa kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yaitu kurang baik. Ada beberapa unsur yang menunjukkan bahwa kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum mencapai kategori ideal. Maka saran dari penelitian ini, kinerja BP2T harus diperhatikan lagi dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.   Kata Kunci : Kinerja, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang
Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan Minyak dan Gas Banyu Urip Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Masyarakat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro) Zaki, Abdul Rochman
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.991 KB)

Abstract

Abstrak: Social Economic Impact of Oil and Banyu Urip Gas Minning in Bojonegoro Regency. This study is based on the phenomenon in some areas, people are found living around the mining areas less prosperous life. The hope with the establishment of a business will create new jobs. But by reason of education and inadequate skills, people can not work in it. Bojonegoro has 40 wells are estimated to contain 600 million barrels of oil and 1.7 million trillion - 2 trillion cubic feet (TCF), the well will be managed Exxon-mobile. The most famous location exploits is banyuurip. It hasoil andgasreservesas well as the greatest near residential areas. Focus ofthis study ishow thesocio-economic impacts include livelihoods, changes in social values​​ and the role of pemeruntah Bojonegoro with amining project in Banyu Urip.The results showed, the transition livelihoods Gayam the previously dominant agricultural sectorto switch to the mining sector. Rising income level sand lead toa more prosperous, multiplier effect of mining sector wage increases have affected the non-mining sectors Role of Government Bojonegoro successful in providing the mining sector policies that support the community.Seen from the socio-economic situation Gayam. Keywords: Social Impact, Oil Minning     Abstrak: Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan Minyak dan Gas Banyu Urip Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini didasarkan pada fenomena dibeberapa daerah bahwa banyak ditemukan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pertambangan hidup kurang sejahtera..Harapannya dengan berdirinya suatu usaha akan membuka lapangan kerja baru. Tetapi dengan alasan pendidikan dan keahlian yang tidak memadai, masyarakat tidak bisa bekerja didalamnya.Bojonegoro mempunyai 40 sumur yang diperkirakan mengandung 600 juta barel minyak dan 1,7 juta triliun - 2 triliun kaki kubik (TCF), sumur tersebut akan dikelolaExxon-mobile. Lokasi eksploitasi yang terkenal adalah banyu urip.Lokasi tersebut memiliki cadangan minyak dan gas paling besar serta dekat pemukiman warga.Fokus penelitian ini adalah bagaimana dampak sosial ekonomi yang meliputi mata pencaharian, perubahan nilai sosial masyarakat serta peran dari pemeruntah Kabupaten Bojonegoro dengan adanya proyek pertambangan di Banyu Urip.Hasil penelitian menunjukkan, adanya peralihan mata pencaharian masyarakat Gayam yang sebelumnya dominan disektor pertanian beralih ke sektor pertambangan.Tingkat pendapatan meningkat dan mengarah lebih sejahtera Multiple effect sektor pertambangan telah mempengaruhi kenaikan upah sektor non-pertambangan. Peran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sukses dalam memberikan kebijakan sektor pertambangan yang mendukung masyarakat.Terlihat dari keadaan sosial ekonomi masyarakat Gayam.Adanya perda konten lokal dan keterlibatan masyarakat, dapat meredam konflik sosial yang terjadi pada masyarakat sekitar pertambangan banyu urip.   Kata Kunci : Dampak sosial, Pertambangan Minyak
Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang (Studi Pada Bidang Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang) Damayanti, Amelia Iftitah
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.694 KB)

Abstract

Abstract: The Application Of E-Procurement In The Process For Procurement Of Goods /Services In Malang. The main problem being the subject of this thesis is the procurement of goods/services through electronic systems, namely e-Procurement in Malang Counties.The background was made in this study is to see how e-Procurement undertaken by Malang in particular areas of the Revenue Agency Asset Management of financial and Asset. This research uses qualitative research with type a descriptive approach.Data sources used are primary data and secondary data.This research resulted in a conclusion that e-Procurement undertaken by DPPKA in particular The Asset has not reached the maximum, it is based on research results in the field.The authors provide solutions related to the implementation of e-Procurement in the process of procurement of goods/services in Malang consists of:Dissemination of goods/services procurement process electronically (e-procurement),the need for increased cooperation from all parties for the mechanism and process of supervision, monitoring and evaluation, the provision of facilities and infrastructure adequate technology particularly as supporting system of e-Procurement. Keywords: e-Procurement, the procurement of goods/services, asset   Abstrak: Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang. Masalah utama yang menjadi bahasan dari skripsi ini adalah pengadaan barang/jasa melalui Sistem Elektronik yaitu e-Procurement di Kabupaten Malang. Latar belakang yang diangkat dalam penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana e-Procurement yang dilakukan oleh Kabupaten Malang khususnya Bidang Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa e-Procurement yang dilakukan oleh DPPKA khususnya Bidang Asset belum mencapai maksimal, hal ini didasarkan hasil penelitian di lapangan. Penulis memberikan solusi terkait penerapan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Malang terdiri dari: Sosialisasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement),Perlu adanya peningkatan kerjasama untuk dari semua pihak dalam mekanisme dan proses pengawasan, monitoring serta evaluasi,penyediaan sarana dan prasarana teknologi yang lebih memadai khususnyasebagai penunjang sistem e–Procurement. Kata kunci: e-Procurement, pengadaan barang/jasa, asset

Page 21 of 268 | Total Record : 2676

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue