cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 20   21   22   23   24 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan (Studi pada Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri) Haida, Achmad Nur
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.143 KB)

Abstract

Abstract : One Gate Integrated Service to Improve License Service. This research was conducted based on society and business community’s complaints about the process of license service by local government which seems convoluted, non-transparent, and need extra cost. Society often goes back and forth from one office to another just to take care of the license. Lack of clarity in the procedures, time, and cost of processing a license completion which unclear that causes higher cost. Seeing these problems, the local government should improve public services, especially in the terms of license service. This research aims to describe the efforts, implementations and inhibitor factors from the implementation of One Gate Integrated Service in KPP Kediri City. This research use descriptive research type with qualitative approach. The focus of this problem are (1) The effort of KPP in oder to improve license service (2) The implementing of license service in KPP (3) Endorser and cumberer factors of the implementing of license service in KPP. The result from this research is the effort which KPP did for improving the quality of license service with PTSP is quite good, although there is some cumberer factors from the implementing, but those obstacles still can be minimize by KPP officer. Keywords: Society complaint, KPP, license service     Abstrak : Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan. Penelitian ini dilakukan atas dasar keluhan masyarakat umun dan kalangan dunia usaha mengenai proses pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah yang terkesan berbelit-belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra. Masyarakat sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lainnya hanya untuk mengurus suatu perizinan. Ketidak jelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan suatu izin yang tidak pasti selesainya yang menyebabkan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih tinggi. Melihat permasalahan tersebut perlu adanya upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik terutama dalam hal pelayanan perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan upaya, pelaksanaan dan faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permasalahannya adalah (1) Upaya KPP dalam meningkatkan pelayanan perizinan (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan di KPP (3) Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perizinan di KPP. Hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan KPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan PTSP sudah cukup baik, meskipun ada beberapa faktor penghambat dari pelaksanaan, tetapi kendala tersebut masih bisa diminimalisir oleh pegawai KPP. Kata kunci: Keluhan masyarakat, KPP, pelayanan perizinan
Dampak Kebijakan Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu (Studi Di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan) Yanti, Ananda Tri Dharma
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.546 KB)

Abstract

Abstract: The Development Policy Impact of Suramadu bridge on Socio-Economic  Community In Suramadu bridge Regional Development part of Madura (Studies in the Sukolilo Barat Village, Labang subdistrict, Bangkalan district). This study aims to describe and analyze the impact of Suramadu bridge development on the socio- economicand correlation in the development of the Suramadu bridgeregional particularry part of Madura in Sukolilo Barat Village, Labang subdistrict, Bangkalan District. Research method used is descriptive qualitative research approach, with a focus on 1. Development impact of Suramadu bridge on socio-economic community in Sukolilo barat Village, Labang subdistrict, Bangkalan district, includes the impact on social and economic ; 2. correlation the socio-economic impact withregional development policies Suramadu bridge part of Madura; 3. evaluation of development policy Suramadu bridge regional part of Madura views of the effectiveness, , efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. Keywords: Impact of Policies, Suramadu bridge, Suramadu Regional Development Abstrak: Dampak Kebijakan Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu (Studi Di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak pembangunan Jembatan Suramadu terhadap sosial ekonomi dan keterkaitannya dalam pengembangan wilayah Jembatan Suramadu khususnya sisi Madura di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian 1. Dampak pembangunan jembatan suramadu terhadap sosial ekonomi masyarakat di desa sukolilo barat kecamatan labang kabupaten bangkalan meliputi dampak dalam bidang sosial dan dampak dalam bidang ekonomi; 2. Keterkaitan dampak sosial ekonomi dengan kebijakan pengembangan wilayah jembatan suramadu sisi Madura; 3. Evaluasi kebijakan pengembangan wilayah jembatan suramadu sisi madura dilihat dari efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketepatan. Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Jembatan Suramadu, Pengembangan Wilayah Suramadu
Sinergi Pemerintah Daerah Dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan (Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan) Mukhtaromi, Ayu
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.955 KB)

Abstract

Abstract : Synergy of Local Government and Traditional Institution in Implementing Cultural Conservation. Cultural variety with kinds of preservation in Indonesian, example is Tengger culture in Bromo, the management is belong to local government, followed of the traditional institutions, which forming a cooperation about preservation culture, that is synergy. The purpose in this research to describe and analyze about implementing of the synergy, synergy results, the supporting and inhibiting factors. This study uses descriptive research with qualitative approach. The synergy of local government and traditional institutions in implementing cultural conservation has been successful,it can be seen from each actors, the programs, as well as means and insfrastructure. This synergy has brought positive results to value of culture and social change communities and the success to develop cultural tourism products.The supporting factors are:the content of the regulations, application of the principles and provisions of synergies by actors. Inhibiting factors: Capacity of human resource; Problems conservation area, autonomy, and the important is there is no local regulation that manage conservation such as culture in BromoTengger. Keywords : Synergy, Traditional Institution, Culture And Tengger Bromo  Abstrak: Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan. Terkait keanekaragaman budaya serta jenis pelestarian di Indonesia, salah satunya adalah Budaya Suku Tengger Bromo, dalam pengelolaannya yang berwenang adalah pemerintah daerah diikuti peran lembaga adat, yang membentuk sebuah kerjasama dalam melaksanakan pelestarian, yakni sinergi. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan sinergi, faktor pendukung dan penghambat sinergi, serta hasil sinergi dalam melaksanakan pelestarian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat  dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan ternyata berhasil, dilihat dari aktor pelaksana, program, serta sarana dan prasarananya. Sinergi ini ternyata membawa hasil positif terhadap nilai budaya dan perubahan sosial masyarakat tengger sabrang kulon, serta keberhasilan dalam mengembangkan potensi wisata. Faktor pendukungnya adalah isi peraturan yang mudah dimengerti, sikap aktor pelaksana dalam menerapkan prinsip sinergi dan ketentuan peraturan. Faktor penghambatnya adalah Kapasitas SDM, dan permasalahan area konservasi,otonomi daerah. Masih ada celah dalam melaksanakan sinergi karena tidak terdapat Perda khusus yang mengatur masalah pelestarian Kebudayaan Suku Tengger Bromo. Kata Kunci : Sinergi, Lembaga Adat, Budaya & Tengger Bromo.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Desa Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Pasuruan (Studi Dwi Situs di Desa Jarangan Kecamatan Rejoso dan Desa Durensewu Kecamatan Panda Ratnasari, Bella Marista
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.694 KB)

Abstract

Abstract : Implementation Of Local Regulation Number 2 Year 2010 About Cooperation of Village Potential of The Original Village and Increased Revenue Villages In Pasuruan Regency. Perda Number 2 year 2010 about the village in order to optimize cooperation in pasuruan Regency, is no exception and the village of Jarangan village of Durensewu, there was a problem in the implementation of this change, because not all Subdictrict Pasuruan apply it with proven not the whole village know device and understand about this, research purposes perda is describing and analyzing how the implementation of the Pasuruan Regency Perda, describe and analyze the factor endowments and a barrier as well as the impact of this regulation on the optimisation of the potential of the original village and increased income in the village of Jarangan village and Durensewu village. This research uses descriptive qualitative research methods. Implementation of this local regulation is succeed in Durensewu village sub district Pandaan viewing from implementing actors, goals and objectives of the program, as well as communication and coordination. This impact optimization of perda potential villages and increased revenue through the village's original Durensewu and Open new jobs from village cooperations with a third party, there are PT. Berkat Ganda Sentosa, Kastari and Manking Sodikin, but did not have an impact in Jarangan village, supporters factor in the village of Durensewu is the Government's supporters, quality of human resources, it support and the trust of the people, the accessibility factor and the achievements of the village Durensewu. Restricting factors in the village of Jarangan was the quality of human resources and support and confidence of the people. Keywords: implementation, cooperation in the village, potential of village  Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa dalam Rangka Optimalisasi Potensi Desa dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Pasuruan. Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kerjasama desa berlaku diseluruh Kabupaten Pasuruan, tidak terkecuali desa Jarangan dan desa Durensewu, terjadi permasalahan dalam Implementasi Perda ini, karena tidak seluruh Kabupaten Pasuruan menerapkannya terbukti dengan tidak seluruh aparat desa tahu dan mengerti tentang Perda ini. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi perda tersebut di Kabupaten Pasuruan, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta dampak peraturan ini terhadap optimalisasi potensi desa dan peningkatan pendapatan asli desa di desa Jarangan dan desa Durensewu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. implementasi perda ini berhasil di desa Durensewu Kecamatan Pandaan dilihat dari aktor pelaksana, sasaran dan tujuan program, maupun komunikasi dan koordinasi yang sesuai, Perda ini membawa dampak peningkatan pendapatan asli desa dan membuka lapangan kerja baru melalui kerjasama desa Durensewu dengan pihak ketiga yaitu PT. Berkat Ganda Sentosa, Kastari dan Manking Sodikin, tetapi tidak mempunyai dampak di desa Jarangan Kecamatan Rejoso, faktor pendukung di desa Durensewu adalah dukungan dari pihak pemerintah, kualitas SDM, dukungan dan kepercayaan rakyat, faktor aksesibilitas dan prestasi desa Durensewu. Faktor penghambat di desa Jarangan adalah kualitas SDM dan dukungan dan kepercayaan rakyat. Kata Kunci : Implementasi, Kerjasama Desa, Potensi
Peran Dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Debrilianawati W, Dessy
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.684 KB)

Abstract

Abstract: The Role and Coordination of Agencies in Empowering Prisoner at Prison. The study was conducted to analyze the implementation of independence program in the management of freshwater fish, that aims to empowering the inmates. This program is the result of coordination the Prison of Class II B Pasuruan with the Office of Maritime and Fisheries Pasuruan. This study uses descriptive research with a qualitative approach. The method  used of the research is the model of data analysis research by Miles and Huberman. The result of the research is 1). Coordination and the role in this coordination is done by the functions and duties of each in both the Prison of Class II B and the Office of Marine and Fisheries. 2). The result of implementation independence in the management of freshwater fish has succeded in creating a real implementation of development activities and effective enough for inmates. 3). Factors in this program is inhibiting factors that is the lack of socialization schedule and last in terms of marketing is having problems. And then supproting factors is the MoU, facilities and infrastructure, the budget funds, and last is the participation and support of inmate. Keywords : The role of, Coordination, Empowerment, Prison, Management of Freshwater fish.  Abstrak: Peran dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan program kemandirian pengelolaan ikan air tawar yang bertujuan untuk memberdayakan narapidana. Program ini merupakan hasil koordinasi antara Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pasuruan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan penelitian yaitu model analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini adalah 1). Koordinasi dan peran yang dilakukan dalam koordinasi ini berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing baik itu pada Lapas Klas II B dan Dinas Kelautan dan Perikanan. 2). Hasil pelaksanaan program kemandirian pengelolaan ikan air tawar ini telah berhasil menciptakan sebuah pelaksanaan kegiatan pembinaan yang nyata dan berjalan cukup efektif bagi narapidana. 3). Faktor pada pelaksanaan program pengelolaan ikan air tawar ini terdapat faktor penghambat yaitu kurangnya jadwal bimbingan serta masalah hal pemasaran,  dan faktor pendukung yaitu adanya kesepakatan (MoU), adanya dana, adanya sarana dan prasarana, dan partisipasi narapidana. Kata Kunci : Peran, Koordinasi, Pemberdayaan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Pengelolaan ikan air tawar.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse Dan Recycle) (Studi Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang) Hernawati, Devi
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.703 KB)

Abstract

Abstract: This study aimed to describe people's participation in TPST development and their participation in waste management in  Mulyoagung Village. It is because people's participation in both the development and management of waste is highly needed. Therefore, in implementing such a program the regional government should invite the society so that a policy can work well. The research method used by researcher was descriptive qualitative approach, with some focus on (1) people’s participation in TPST development planning, the participation in implementing TPST development, the participation in the maintenance and utilization TPST development (2) the participation in waste management 3R-based including pre-management, management process, and post-management. The result showed that people's participation in development of TPST and waste management is good. They directly involved in both the development and management of waste. Keywords: people’s participation, waste management 3R  Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan TPST dan partsisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ada di Desa Mulyoagung. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat baik dalam pembangunan maupun pengelolaan sampah sangat dibutuhkan. Oleh karena itu dalam melaksanakannya, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat agar suatu kebijakan dapat berjalan semestinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian (1) partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan TPST, partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan TPST, partisipasi masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan pembangunan TPST (2) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R meliputi, pra pengelolaan, proses pengelolaan, dan paska pengelolaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partsipasi masyarakat dalam pembangunan TPST dan pengelolaan sampah sudah baik. Masyarakat terlibat langsung baik dalam pembangunan maupun pengelolaan sampah. Kata Kunci : partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah 3R
Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Batu Kota Batu) Tika, Fauziah Yuni Aran
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.535 KB)

Abstract

Abstract: Impelementation of the Community Empowerment Policy. Batu district as one of the districts that are still experiencing rising numbers of Poor Households (RTM). According to data from the 2008 BPS Batu number of Poor Households (RTM) is much reduced compared to the population census conducted in 2005. Poverty reduction is only happening in the District Bumiaji, while for Batu and Junrejo districts actually experienced an increase in poverty. The purpose of this study is to analyze the implementation of PNPM Urban and factors supporting and inhibiting factors related to the implementation of PNPM Urban at Batu District. This research uses a qualitative with deskripstif approach. Collection techniques used include using the method of observation, interviews, and documentation. Results of the study indicate that the program has run an active and independent and positive impact on the members of society, but in the implementation process goes poorly because many obstacles that arise in the community. Keywords: PNPM Mandiri Perkotaan, Implementation, Policy  Abstrak: Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat. Kecamatan Batu Kota Batu sebagai salah satu kecamatan yang masih mengalami kenaikan angka Rumah Tangga Miskin (RTM). Menurut data dari BPS Kota Batu tahun 2008 jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sudah banyak berkurang dibandingkan sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2005. Penurunan angka kemiskinan ini hanya terjadi di Kecamatan Bumiaji, sedangkan untuk Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Batu justru mengalami kenaikan angka kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dan faktor pendukung serta faktor penghambat terkait implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu. Penelitian ini menggunakan  jenis deskripstif dengan pendekatan kualitatif. Tekhnik pengumpulan yang digunakan antara lain menggunakan metode observasi, interview , dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PNPM Mandiri telah dijalankan secara aktif dan mandiri serta member dampak yang positif bagi masyarakat, namun dalam proses implementasinya berjalan dengan kurang baik sebab banyak kendala yang muncul didalam masyarakat. Kata Kunci: PNPM Mandiri Perkotaan, Implementasi, Kebijakan, Rumah Tangga Miskin (RTM)
Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Pada Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi) Karyadijaya, Galih
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.809 KB)

Abstract

Abstract: Village Consultative Agency (BPD), as one element of the village government was formed as a vehicle for the implementation of democracy in the village have shown an important role in supporting the realization of village governance is good governance.This research has several objectives, namely to describe the performance of the Village Consultative Agency, Village Regulation-making process, and the usefulness of this type of village regulations. This type of research used in this study is qualitative research and describe what happens in the field and explain the Village Consultative Board and the Village pemeritah both in the manufacturing process and the type of village regulations village regulations generated. The results showed that the performance of the Village Consultative Agency (BPD) in the village of Macanan not fully well. This is evident from the results of the field work rulemaking process that is still dominated by the village chief in the formation of village regulations, lack of morale BPD members in decision-making, the kind of regulations made largely formed Village Regulation Act based commands. it would be nice to regulation based on social conditions, culture to be updated considering the needs of the community that there is a new village regulations to support the existence of more fundamental social change arrives. various meetings for the creation of good governance at the local government level in Macanan Village. Keywords: Performance, Village Consultative Agency, Village Regulation.  Abstrak: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa telah menunjukkan serta mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.  Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan serta menganalisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Macanan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi, Proses penyusunan Peraturan Desa, dan hasil dari jenis Peraturan Desa baik output maupun out-come. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif serta menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menujukkan bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses penyusunan Peraturan Desa kurang maximal. Hal ini terlihat dari hasil kerja dibidang pada proses pembuatan peraturan yang masih didominasi oleh Kepala Desa. Sehingga BPD dapat dikatakan hanya sebagai alat formalitas belaka unutk menyusun peraturan Desa serta kurangnya semangat kerja anggota BPD dalam pengambilan keputusan dapat dilihat pada pelimpahan keputusan oleh ketua BPD, jenis peraturan yang dibuat sebagian besar hanya Peraturan Desa yang dibentuk berdasar perintah Undang-undang yaitu Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2010 Tentang APB-Desa dan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Sebaiknya pada Peraturan yang berdasar pada kondisi Sosial, Budaya untuk diperbarui mengingat kebutuhan masyarakat akan adanya Peraturan Desa yang baru guna menunjang akan adanya perubahan sosial yang lebih mendasar  demi terciptanya prinsip good governance di tataran pemerintahan lokal di Desa Macanan. Kata Kunci : Peran Negara, Pembinaan Narapidana
Upaya Badan Pelayanan .Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ijin Gangguan Imanuelitha, Gedia
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.896 KB)

Abstract

Abstract: Regional autonomy that has been rolling in recent years has prompted many changes in regional government bureaucracy. Improvement in the quality of public service is mark of success characteristic of regional autonomy. One of many public service products that have been discussed in this paper is permissio. Licensing service officer  hopefully can increase people participation for licensing. . One of most important license for starting business is Disturbance Permit. In the real condition we still meet people who dissapointed of  the services, that is one of the problem that government must be fixed at BPPT Sidoarjo region. The effort to increase the services quality are necessary, it also going to make the people satisfied with the BPPT Sidoarjo region services. This research destination are to know, describe, and analyse the quality of BPPT service and effort for increasing the services quality, supporting factors, and inhibit factors. This research used descriptive method with qualitative approach. The problems are, (1) The quality of  the services how to get the disturbance lisence. (2) The BPPT efforts for increasing services quality. (3) Supporting and inhibit factors in increasing services quality. The result of this research is BPPT have done the effort for increasing the services quality of disturbance lisence Keywords: Regional otonomy, Public service, Quality Public service, Licensing   Abstrak: Otonomi daerah yang sudah ada beberapa tahun belakangan ini telah mendorong banyak perubahan dalam birokrasi pemerintah daerah. Peningkatan dalam kualitas pelayanan publik menjadi ciri kesuksesan otonomi daerah. Salah satu diantara banyak produk pelayanan publik yang diutarakan dalam tulisan ini adalah perijinan. Pelayanan perijinan diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan ijin. Salah satu ijin yang paling penting dalam memulai suatu usaha adalah ijin gangguan. Pada kondisi di lapangan masih ditemukannya kekecewaan masyarakat pengguna jasa pelayanan dalam pembuat ijin gangguan menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi di BPPT Kabupaten Sidoarjo. Perlunya dilakukan upaya dalam meningkatkan kualitas agar masyarakat puas terhadap pelayanan BPPT Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan serta upaya BPPT dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan faktor pendukung dan penghambat kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus Permasalahannya adalah (1) kualitas pelayanan ijin gangguan di BPPT (2) Upaya BPPT dalam meningkatkan kualitas pelayanan (3) Faktor pendukung dan penghambat upaya BPPT meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil dari penelitian ini kualitas pelayanan masih ada yang perlu diperbaiki dan BPPT sudah melakukan upaya dala meningkatkan kualitas meskipun terdapat faktor pendukung dan penghambat. Kata kunci : Otonomi daerah, Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan, Perijinan
Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang) Wardani, Hesti Kusuma
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.381 KB)

Abstract

Abstract : The Role Department of Cooperative and UKM in the empowerment of small and medium businesses in Malang. The role of Department of Cooperatives and UKM Malang one of which is to empower the UKM in the city of Malang has been set out in the RENSTRA of Department of Cooperatives and UKM Malang. the efforts made by the Department of Cooperatives and UKM Malang expected to promote the establishment of UKM as an economic power that can increase the welfare of society. The purpose of this study is to describe the empowerment of UKM and factors supporting and inhibiting. This research uses descriptive qualitative approach with focus issues: (1) empowerment of UKM, (2) factors supporting and inhibiting. Result of this research is the In empowerment of UKM in Malang does not maximum yet and spread well because The Department of Cooperatives and UKM Malang does not have the valid data about the number of UKM in Malang with factors supporting and inhibiting. The advice given is the Department of Cooperatives and UKM Malang encoding to all of the UKM  in Malang. Keywords: empowerment of small and medium enterprises (UKM), government and society Abstrak: Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang. Peranan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang salah satunya adalah melakukan pemberdayaan pada UKM di Kota Malang yang telah tertuang dalam RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang diharapkan untuk mendorong terwujudnya UKM sebagai kekuatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masayarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan UKM serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.  Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permsalahan penelitian ini adalah (1) pelaksanaan pemberdayaan UKM (2) faktor pendukung dan faktor penghambat. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan belum maksimal dan merata karena data jumlah UKM belum valid dengan faktor pendukung dan penghambatnya. Saran yang diberikan adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melakukan pendataan terhadap semua UKM yang ada di Malang. Kata Kunci : pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM), pemerintah dan masyarakat

Page 22 of 268 | Total Record : 2676

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue