cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 31   32   33   34   35 
Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Kelurahan dalam Pelayanan Pubik di Era Otonomi Daerah ( Studi di Kelurahan Gadang Kota Malang ) Hanim, Lutfiah
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.789 KB)

Abstract

Abstract: Urban Village Government Officials Performances Affecting Factors of Public Service in the Era of Regional Autonomy (Studies in Kelurahan Gadang, Malang). Regional autonomy in Indonesia has been going on for more than a decade, during that regional governments are given the authority/power to set up and manage things related to their interest areas/areas of society itself. In this reform era, government performance are under the spotlight of society, ranging from the highest level of government down to the lowest levels of government, namely Kelurahan/urban village. The purpose of this study is to describe and analyze the performance of urban village government officials in the public service in the era of regional autonomy and what factors than can be supporting and inhibiting the urban village government performance. The study was conducted by distributing questionnaires contained a number of questions related to the 8 indicators of the performance of both officials and the public. The questionnaire is processed using descriptive quantitative method by using a single frequency table. The results of this study shows that the performance of urban village government officials supporting factors are organizational structure, then professionalism is the inhibiting factors that detained the urban village government officials performance of public services in the regional autonomy era. Keywords : regional autonomy, urban village, performance, public service Abstrak : Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Kelurahan dalam Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah (Studi di Kelurahan Gadang Kota Malang). Otonomi Daerah di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari satu dekade, selama itulah Pemerintah Daerah diberikan wewenang/kekuasaan pada suatu mengatur dan mengelola hal – hal terkait kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Pada era reformasi sekarang ini, kinerja pemerintah mendapat sorotan tajam dari masyarakat, mulai dari pemerintahan tertinggi sampai ke tingkatan terendah yaitu pemerintah Kelurahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja aparat pemerintah kelurahan dalam pelayanan publik di era otonomi daerah dan faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat kinerja pemerintah kelurahan. Penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner berisi sejumlah pertanyaan terkait 8 indikator kinerja baik kepada aparat dan masyarakat. Kuesioner diolah menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan tabel frekuensi tunggal. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor yang menjadi pendukung kinerja aparat kelurahan ini adalah struktur organisasinya, kemudian faktor profesionalisme pegawai menjadi faktor yang menghambat kinerja aparat pemerintah kelurahan dalam pelayanan publik di era otonomi daerah. Kata kunci: otonomi daerah, kelurahan, kinerja, pelayanan publik 
Reformasi Administrasi Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Terpadu ( Studi pada Disperindag dan Dispendukcapil Kota Malang ) Puspitasari, Dian
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.716 KB)

Abstract

Abstrak: The Reform of Public Services Administration at The Office of Integrated Service (studies on the reform of public service administration in the Department of Industry and Trade, and the Department of Civil Registration Malang city). Every citizen requires public services efficiently and effectively to complaints and responsive citizens. In Indonesian public service is still an issue that is still ongoing improvements. So to improve public services necessary administrative reform public services. Office of  integrated services reform public services. Location research in the reform of public service administration in the Department of Industry and Trade, and the Department of Civil Registration. The purpose of this research study to describe and analyze the shape of the administrative reform of public services that occurred on the reform of public service administration in the Department of Industry and Trade, and the Department of Civil Registration. Methods this study uses descriptive qualitative research method. The results showed that the reform  carried out by streamlining its organizational structure, reform strategies using core strategy and customers, the reform still have some barriers caused by the lack of most human resources who have quality and quantity, and  the low participation of  the community. Keywords : reformation, administration, public serviceAbstrak: REFORMASI ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU (Studi Pada Disperindag dan Dispendukcapil Kota Malang). Setiap warga Negara memerlukan pelayanan publik yang efisien dan efektif serta responsif  terhadap keluhan warganya. Di Indonesia pelayanan publik masih menjadi permasalahan yang sampai saat ini masih terus dilakukan perbaikan. Memperbaiki pelayanan publik diperlukan reformasi administrasi pelayanan publik. Kantor Pelayanan Terpadu Kota Malang untuk meningkatkan pelayanan diperlukan reformasi pelayanan publik. Lokasi penelitian pada Disperindag dan Dispendukcapil Kota Malang. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk reformasi administrasi pelayanan publik yang terjadi pada Disperindag dan Dispendukcapil Kantor Pelayanan Terpadu Kota Malang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  reformasi dilakukan dengan merampingkan struktur organisasinya, strategi reformasi menggunakan strategi inti dan pelanggan, reformasi masih memiliki beberapa hambatan disebabkan paling banyak oleh kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas, dan rendahnya partisipasi dari masyarakat. Kata kunci: Reformasi, Administrasi, Pelayanan Publik
Pengembangan Pelabuhan Perikanan dalam Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Pesisir (Studi Pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan)) Rahmawati, Wenny
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.556 KB)

Abstract

Abstract: The Development of Fishing Port for The Coastal Community Worker Absorption Plan (Study of Brondong Nusantara Fishing Port in Kabupaten Lamongan). Brondong Nusantara Fishing Port is playing strategic roles to improve the welfare of coastal community at Brondong region and around, one role is the absorption of workers. The objectives of research are to describe and to analyze the development of Brondong Nusantara Fishing Port for the coastal community worker absorption plan, and also to understand the factors supporting and constraining Research type is qualitative descriptive. Result of research indicates that the development of  Brondong Nusantara Fishing Port involves two kinds of development which are physical and non-physical. This part is called as development area. Indeed, the development area is supported by the facilities supporting the captured fishery ventures and also by the forthcoming business units or industries. The reliable facilities and industries will truly empower the absorption of workers. but the development Brondong Nusantara Fishing Port not distrub the surrounding water conditions, it shall be eqquipped with EIA (Enviromental Impact Assessment).   Keywords: development,  Brondong nusantara fishing port  Abstrak: Pengembangan Pelabuhan Perikanan Dalam Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Pesisir (Studi pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan). Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong memilki peranan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Brondong dan sekitarnya, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisa pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dalam rencana penyerapan tenaga kerja masyarakat pesisir serta untuk mengetahui faktor pendukung dan pengahambatnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong meliputi dua jenis pengembangan yaitu pengembangan fisik dan pengembangan nonfisik. Di Area pengembangan selain didukung dengan fasilitas–fasilitas yang memadai juga akan dibangun unit–unit usaha maupu dalam bentuk industri. Dengan adanya fasilitas yang memadai dan beroperasinya industri, maka akan ada penyerapan tenaga kerja didalamnya. Namun agar pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tidak menganggu kondisi perairan sekitar, maka wajib dilengkapi dengan AMDAL.   Kata kunci: pengembangan, pelabuhan perikanan nusantara Brondong
Efektivitas Penerapan B-DiSo (Banyuwangi Digital Society) dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Bidang Pendidikan (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi) Arinda, Prilly Resa
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.673 KB)

Abstract

Abstract: Effectiveness of B-DiSo (Banyuwangi Digital Society) Implementation in Improving Quality of Education Service (Studies in Dinas Pendidikan Banyuwangi). The development of information and communication technology have a positive impact on the course of government and help the bureaucrats to maximize their duties as public officials. These conditions make Local Government of Banyuwangi produced a regional innovation program themed B-DiSo (Banyuwangi Digital Society). The results of the study indicate that the application of B-DiSo policy taken by Local Government of Banyuwangi is inappropriate policies. It is seen from the application of the SIAP online in Banyuwangi which has not reached the optimal point. The policy implementers less sensitive and less knowing that the majority of people in Kabupaten Banyuwangi can not use digital-based service system, so that only a small percentage of people are able to use information and communication technologies that can benefit from this policy. That which led the development of information and communication technololgy in Banyuwangi has not reached in effectiveness nowadays. Keywords: effectiveness, implementation SIAP (Education Information System Application) online Abstrak: Efektivitas Penerapan B-DiSo (Banyuwangi Digital Society) dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Bidang Pendidikan (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak positif terhadap berlangsungnya pemerintahan dan membantu para birokrat untuk memaksimalkan tugasnya sebagai pejabat publik. Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghasilkan suatu program inovasi daerah bertemakan B-DiSo (Banyuwangi Digital Society). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penerapan B-DiSo yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan kebijakan yang kurang tepat. Hal tersebut terlihat dari penerapan SIAP online di Kabupaten Banyuwangi yang belum mencapai titik optimal. Pihak pelaksana kebijakan kurang peka dan kurang mengetahui bahwa mayoritas keadaan masyarakat Kabupaten Banyuwangi belum bisa menggunakan sistem pelayanan yang berbasis digital, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi yang bisa merasakan manfaat dari kebijakan ini. Hal tersebut yang menyebabkan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Banyuwangi belum mencapai efektivitasnya sampai saat ini. Kata kunci: efektivitas, penerapan SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) online
Implementasi Organisasi Pembelajaran dalam Pengembangan Penguatan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik (Studi tentang Program The Australia Indonesia Partnership for Decentralization di Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang) Ningtyas, Dian Catur Wulansari
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.676 KB)

Abstract

Abstract: Implementation Of Learning Organization In The Development Of strengthening financial management of public sector (Studies On The Australia Indonesia Partnership Program for Decentralization In Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang). An organization in achieving the desired objectives needs employees or an apparatus of competent resources. Considering the necessity of capacity building Resources Apparatus (SDA), implementation of a learning organization is needed for strengthening  the public sector financial management. Thus the Government of Indonesia conducted in cooperation with the australian government program in the form of the implementation of the australian indonesia partnership for decentralization (AIPD). Keywords: Learning Organization, Program The Australia Indonesia Partnership for Decentralizatin.   Abstrak: Impelementasi Organisasi Pembelajaran Dalam Pengembangan Penguatan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik (Studi Tentang Program The Australia Indonesia Partnership For Decentralization Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang). Suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan perlu adanya pegawai atau sumber daya aparatur yang berkompeten. Mengingat perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur (SDA), perlu adanya implementasi organisasi pembelajaran dalam penguatan pengelolaan keuangan sektor publik. Maka dari itu pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Australia berupa implementasi program The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD). Kata kunci: organisasi pembelajaran, Program The Australia Indonesia Partnership for Decentralizatin.
Pengembangan Kapasitas Sekolah Luar Biasa untuk Meningkatkan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Studi di SDLBN Kedungkandang Malang) Zulfa, Estitika Rochmatul
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.853 KB)

Abstract

Abstract: Capacity Building Special School for Improving Education Services for Children with Special Needs (Case Studies in SDLBN Kedungkandang). Capacity building is often overlooked, especially by the special school. It can be seen from the many problems that occur as human resource issues, management of, and service in education system. Therefore, the need to develop the capacity to improve educational services for children with special needs. The findings in the field shows that the ministry of education in SDLBN Kedungkandang based on the method of service, facilities and infrastructure, as well as human resources is good. In addition, the development of institutional capacity by developing its organizational structure have occurred after the MBS (School Based Management), organizational culture was already showing good culture is to cultivate a culture of family. Factors supporting the development of capacity is the ability of teachers. Whereas the inhibiting factor is the leadership style of the Principal and the administrative burden carried by the teacher. Hopes, Principal as leaders in the school about the teacher always share with existing development in the school and want to realize the desire of teachers who want to make the school more developed and to issue administrative burden Principal should consult with the Department of Education for additional personnel in the field of school administration. Keyword: capacity building, educational services, special schools Abstrak: Pengembangan Kapasitas Sekolah Luar Biasa untuk Meningkatkan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Di SDLBN Kedungkandang Malang). Pengembangan kapasitas masih sering diabaikan khususnya oleh sekolah luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masalah yang terjadi seperti masalah sumberdaya manusia, tatalaksana, dan sistem dalam pelayanan pendidikannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan pelayanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan yang ada di SDLBN Kedungkandang berdasarkan metode pelayanan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusianya sudah baik. Selain itu, pengembangan kapasitas kelembagaan berdasarkan struktur organisasinya sudah terjadi pengembangan setelah adanya MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), Budaya organisasinya pun sudah menunjukkan budaya yang baik yaitu dengan membudayakan budaya kekeluargaan. Faktor pendukung pengembangan kapasitas yaitu kemampuan guru. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu gaya kepemimpinan Kepala Sekolah dan beban administratif yang dilakukan oleh guru. Harapannya Kepala Sekolah sebagai pemimpin di sekolah tersebut senantiasa berbagi dengan guru tentang  perkembangan yang ada pada sekolah dan mau merealisasikan keinginan guru yang ingin menjadikan sekolah lebih berkembang dan untuk masalah beban administratif sebaiknya Kepala Sekolah berkonsultasi dengan pihak Diknas untuk penambahan personel di bidang administrasi sekolah. Kata kunci: pengembangan kapasitas, pelayanan pendidikan, sekolah luar biasa
Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City (Studi pada Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2012-2032) Lestari, Sugiyanti Puji
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.587 KB)

Abstract

Abstract : Green open space development in effort for realizing  sustainable city. Green open space is alternative solution to anticipation of future environmental crises. This study aims to provide overview of the development of green space in realizing sustainable city.  Methode used is descriptive the first stage is development of green open space in Nganjuk, Second analysis of green space in realizing of sustainable city and the third analyzes the driving factors and barriers to the sustainable city. Nganjuk Regency results showed of policy legislation Number 26 of 2007 by developing green space landscape, forest city green space, green line, yard, agricultural and plantation that fulfill the function of economy, trade, tourism, participatory and environmental balance. Green Space towards sustainable development of the city affected by natural conditions, system organization, the professionalism of human resources, as well as the interests of stakeholders. The recommendations include the development of green open space can be provided based Agribusiness, cultivation plants, as well as strengthening the monitoring system of environmental protection and to authorize regional development in the area. Keywords : Public Policy, Public and Private Green open space, Scenario and Sustainable City   Abstrak : Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City.  Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan solusi alternatif dalam mengantisipasi krisis lingkungan di masa depan. Berdasarkan pernyataan tersebut penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran pengembangan RTH dalam mewujudkan sustainable city. Metode penulisan yang digunakan adalah Deskriptif dengan tahap pertama menjelaskan pengembangan RTH di Kabupaten Nganjuk, Kedua melakukan analisa pengembangan RTH dalam mewujudkan sustainable city dan ketiga adalah menganalisis faktor pendorong dan penghambat menuju sustainable city. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk memenuhi Peraturan Perundangan No 26 tahun 2007 mengenai perwujudan 30 persen RTH dengan melakukan pengembangan RTH Pertamanan, Hutan Kota, Jalur Hijau, Pekarangan, Pertanian dan Perkebunan yang memenuhi fungsi ekonomi, wisata, partisipatif serta keseimbangan lingkungan. Pada pengembangan RTH menuju sustainable city terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu kondisi alam, sistem organisasi, profesionalitas sumber daya manusia, serta kepentingan para stakeholder. Rekomendasi yang dapat diberikan meliputi pengembangan RTH berbasis Agribisnis, pengembangan RTH Budidaya tanaman/Kebun Bibit, serta penguatan sistem pengawasan terhadap perlindungan lingkungan dan pelimpahan wewenang pembangunan daerah pada daerah.Kata kunci : Kebijakan Publik, RTH Publik & Privat, Scenario, TAIDA dan Sustainable City
Pelaksanaan Program Inovasi SAMSAT Corner dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak (Studi pada SAMSAT Corner Kota Malang) Fitranti, Pramita Dwi
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.161 KB)

Abstract

Abstract: Implementation of  Program Innovation SAMSAT Corner in Order to Increase Taxpayer Services (Study at SAMSAT Corner Malang), The quality service necessary to implement changes in the public service, one of the efforts is to improve the system and service procedures through a variety of programs  innovation to the public oriented. Bureaucratic institutions SAMSAT Office is a form of cooperation between the three institutions, Kepolisian, Dipenda dan Jasa Raharja who has published Program service innovation to the public oriented, especially to the taxpayer that SAMSAT Corner innovation program that has the goal to provide better service in accordance with the wishes of the people the existence of services that are transparent, accountable, fast, precise, effective and efficient, and easier for the taxpayer in tax payments. The implementation of the program innovation SAMSAT Corner accordance with the Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 about public service guidelines, which describes the standards in the public service. In addition the implementation of the program  innovation SAMSAT Corner assessed not only can improve service to taxpayers, but also improve resource revenue (PAD) in regional development. As for public sector innovation needs to be developed further, especially in the provision of services in accordance with the demands of society. Keywords: innovation, implementation program SAMSAT Corner   Abstrak: Pelaksanaan Program Inovasi SAMSAT Corner dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak (Studi pada SAMSAT Corner Kota Malang), Mewujudkan pelayanan yang berkualitas diperlukan adanya perubahan dalam melaksanakan pelayanan publik, salah satu upayanya adalah dengan memperbaiki sistem dan prosedur layanan melalui berbagai macam program inovasi yang berorientasi kepada masyarakat. Lembaga birokrasi Kantor Bersama SAMSAT merupakan bentuk dari kerjasama antara tiga instansi yakni Kepolisian, Dipenda dan Jasa Raharja yang telah menerbitkan program layanan inovasi yang berorientasi kepada masyarakat, khususnya kepada Wajib Pajak yaitu Program inovasi SAMSAT Corner yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik yang sesuai dengan keinginan masyarakat adanya pelayanan yang transparan, akuntabel , cepat , tepat, efektif dan efisien serta mempermudah para Wajib Pajak dalam pembayaran pajak. Pelaksanaan program inovasi SAMSAT Corner sesuai dengan Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman pelayanan publik yang isinya menjelaskan tentang standar dalam pelayanan publik. Selain itu pelaksanaan program inovasi SAMSAT Corner dinilai tidak hanya dapat meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, namun juga meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembangunan daerah. Adapun inovasi sektor publik perlu untuk dikembangkan lagi terutama didalam pemberian pelayanan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.   Kata kunci: inovasi, pelaksanaan program SAMSAT Corner
Sinergitas Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah Terpadu untuk Administrasi Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori Governance (studi pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang) Aditya, Bayu Rizky
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.92 KB)

Abstract

Abstract: Sinergy of Stakeholders in Integrated Waste Management for Democratic Public Administration in the Perspective Governance Theory (Study on Integrated Waste Management Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang) This research was conducted based on the number of services provided by the government to the people are still the concept of Top-Down, which is issued by a government policy without seeing what was needed and required by society, even most of the services provided to the public are the fully responsibility of the government without invite private sector and civil society. This study aims to analyze the process of the establishment and the factors that affect the synergy of stakeholders in integrated waste management for Public Administration in Democratic Governance theory perspective. This study uses qualitative descriptive approach. The results show the process of the establishment of synergy between stakeholders started from trash problems of society and the process of democracy through deliberation is done to find solutions to problems of garbage. Factors supporting that government support in the form of policies, directives and guidance, active role in managing, generating and paying dues trash, trash palm partner's involvement in financing and operating TPSTs limiting factor is the behavior of some people who are pragmatic to waste management. Keywords: public administration, democracy, synergy, governance, stakeholders   Abstrak: Sinergitas Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah Terpadu untuk Administrasi Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori Governance (studi pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Penelitian ini dilakukan atas dasar bahwa banyak pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat masih berkonsep Top-Down, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa melihat apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat, bahkan hampir seluruh pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi tanggungjawab penuh pemerintah tanpa melibatkan peran swasta dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses terjalinnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas Stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu untuk Administrasi Publik yang Demokratis dalam perspektif teori Governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan proses terjalinnya sinergitas antar Stakeholders berawal dari permasalahan sampah masyarakat dan adanya proses demokrasi melalui musyawarah yang dilakukan untuk mencari solusi permasalahan sampah. Faktor pendukung yaitu dukungan pemerintah berupa kebijakan, arahan dan bimbingan, peran aktif masyarakat dalam mengelola, menghasilkan dan membayar iuran sampah, keterlibatan rekanan lapak sampah dalam pembiayan operasional TPST dan faktor penghambat adalah perilaku sebagian masyarakat yang pragmatis terhadap pengelolaan sampah.   Kata kunci:  administrasi publik, demokrasi, sinergi, governance, stakeholders
Efektivitas Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan dalam Rangka Mengurangi Tunggakan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) Istiyah, Risa Nur
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.185 KB)

Abstract

Abstract: The Effectiveness of Confiscation Against Organizational Taxpayer Asset to Reduce Taxpayer Default (Study of Tax Service Office of Pratama of North Malang). This confiscation against the asset is a final action of collection after the defaulted taxpayer is sent with letter of reprimand, letter of compulsion, and letter of confiscation (SPMP – Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan). Research type is qualitative with descriptive approach using Miles-Huberman’s Analysis Method. Result of research has shown that the confiscation against organizational taxpayer asset is able to force the defaulted taxpayer to make settlement in 2 weeks before the preparation of auction, as long as the confiscation is valid on the predetermined regulation. Confiscation against organizational taxpayer involves two confiscating officers with authority and duty as the tax confiscator. Some factors supporting and constraining the effectiveness of confiscation against organizational taxpayer asset are found. The constraining factors are that organizational taxpayers may not want to sign Confiscation Agenda, the confiscating officers are not allowed to access the asset, and the difficulty to find the asset to be confiscated. Key Words: Confiscation Against,  Organizational Taxpayer Abstrak: Penyitaan Harta Kekayaan milik wajib pajak badan merupakan tidakan penagihan terkhir yang dikarenakan sebelumnya ada surat teguran, surat paksa hingga surat SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan).Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan metode analisis data Miles Huberman.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan mampu mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakannya dalam waktu 2 minggu sebelum persiapan lelang dan proses penyitaan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Penyitaan pada wajib pajak badan di lakukan oleh dua juru sita sesuai wewenang dan tugasnya sebagai juru sita pajak, namun masih adanya faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan. Faktor penghambatnya adalah dari pihak wajib pajak badan tidak mau mendatangani BAS (Berita Acara Sita), juru sita tidak diberbolehkan masuk, kesulitan dalam menemukan barang milik Wajib Pajak yang akan disita. Kata Kunci: Penyitaan Harta, Wajib Pajak Badan

Page 33 of 268 | Total Record : 2676

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue