cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 32   33   34   35   36 
Kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana PNPM Mandiri untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada BKM "Artha Bhakti Adhi Guna" Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang) Wibowo, Teddy Persia
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.752 KB)

Abstract

Abstract: The Performance of Badan Keswadayaan Masyarakat in Fund Management of PNPM Mandiri To Community Empowerment (Study in BKM “Artha Bhakti Adhi Guna” Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). This study to describe and analyzes the performance of BKM “Artha Bhakti Adhi Guna” in fund management of PNPM Mandiri to community empowerment at Turirejo village. The methods used in this research is qualitative research. The focuses are divided into four aspects namely input, process, output, the supporting factors and the restricting factors. The results showed that the performance of Badan Keswadayaan Masyarakat to manage the funds of PNPM Mandiri can be said to be good, it can be seen from the apparaturs competency, the ability to accommodate public aspirations, and the mechanism of fund management. Besides that, there are a supporting factors in the implementation of poverty alleviation program on BKM ABA are funding, public participation, the presence of training and availability of guidebook and facilities are complete, while restricting factors are the nature, the attitude of individualist citizens, and a negative perception of the society against the revolving loan of fund. The technique of collecting data on this study uses the technique of interview, observation, and documentation. It can be used to study material that related to the performance of Badan Keswadayaan Masyarakat in fund management of PNPM Mandiri to community empowerment. Keywords: empowerment, rural development, participation. Abstraksi: Kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Mengelola Dana PNPM Mandiri Untuk Pemberdayaan Masyarakat. (Studi Pada  BKM “Artha Bhakti Adhi Guna” Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kbupaten Malang). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa kinerja BKM “Artha Bhakti Adhi Guna” dalam mengelola dana PNPM Mandiri untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Turirejo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus ini terbagi menjadi 4 aspek yakni, input, proses, output, faktor pendukung dan penghambat. Hasil penelitian menunjukkan kinerja BKM ABA dalam mengelola dana PNPM Mandiri sudah baik, hal tersebut dilihat dari segi kompetensi anggota, kemampuan menampung aspirasi masyarakat, dan mekanisme mengelola dana. Disamping itu ada faktor pendukung dalam pelaksanaan program yaitu pendanaan, partisipasi masyarakat, adanya pelatihan, tersedianya buku pedoman dan fasilitas yang lengkap, sedangkan faktor penghambatnya adalah alam, sikap individualis warga, dan persepsi negatif masyarakat terhadap dana pinjaman bergulir. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan kajian yang terkait dengan kinerja badan keswadayaan masyarakat dalam mengelola dana PNPM Mandiri untuk pemberdayaan masyarakat. Kata Kunci: pemberdayaan, pembangunan perdesaan, partisipasi
Kontribusi Pajak Daerah bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sidoarjo dan Dinas PU Bina Marga Kab, Sidoarjo) Setiani, Ekil Amas
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.477 KB)

Abstract

Abstract: The Contribution of Local Tax Road Infrastructure Development. Research background is conducted because local tax contribution not optimal to the development road infrastructure is less appropriate to the needs of the community. Road infrastructure is needed in order to improve the community economic growth and public accessibility. The research used qualitative and descriptive approach and analysis of Miles Hubberman models. The result is the development of road infrastructure in Sidoarjo District not optimal, development of road infrastructure are focused only on the main roads while most district roads infrastructure damage was in the alternative roads and link between villages. So, goverment should increase local tax contribution to the development of proper road infrastructure. Keywords: construction, road infrastructure, local tax   Abstrak: Kontribusi Pajak Daerah Bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan. Penelitian ini dilakukan atas dasar belum optimalnya kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan yang kurang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur jalan diperlukan guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta aksesibilitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis data model Miles Hubberman. Hasilnya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo belum optimal, pembangunan infrastruktur jalan hanya difokuskan pada jalan-jalan utama Kabupaten Sidoarjo sedangkan kebanyakan kerusakan infrastruktur jalan berada pada jalan-jalan alternatif dan penghubung antar desa. Sehingga perlu adanya peningkatan kontribusi pajak daerah  terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang tepat.   Kata kunci: pembangunan, infrastruktur jalan, pajak daerah
Penerapan Sistem Elektronik dalam Pelayanan Perpajakan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) Rysaka, Nita
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.983 KB)

Abstract

Abstract: The Applicetion of Electronic System in Tax Serviee (Study of Tax Service OItrce of Pratama of North Malang). The public service is a form of service in principle be the responsibility of and undertaken by government agencies that can make it easier. Electronic systems technology-based information that can be exploited in the service. The electronic system is also implemented by the Directorate General of Tax to the tax pewajib in conducting the implementation of taxation. Electronic taxation system consists of e-Registration, e-SPT, e-Filing and e-Billing. With the electronic system of the Ministry of taxation expected taxpayers can calculate and report taxes. This study uses qualitative methods with the descriptive approach. The results of this research show the implementation of the electronic system of taxation that made the unfortunate Pratama Tax Service Office North each year experience a rise in the use of E-SPT and E-Filing. One might say electronic systems on KPP Pratama Malang Utara is inseparable from the support and restricting factors in it. It needs to be a partnership Government with taxpayers. Keyword: Electronic system, E-SPT, E-Filing,E-Registration,E-billing Abstrak : Penerapan Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Perpajakan  (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Pelayanan publik adalah suatu bentuk jasa pelayanan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah yang dapat mempermudah. Sistem elektronik yang berbasis teknologi informasi inilah yang  dapat di manfaatkan dalam pelayanan. Sistem elektronik juga diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pewajib pajak dalam melakukan pelaksanaan perpajakan. Sistem elektronik perpajakan ini terdiri dari e-Registration, e-SPT, e- Filing dan e-Billing. Dengan adanya sistem elektronik pelayanan perpajakan diharapkan wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaan sistem elektronik perpajakan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara tiap tahunnya mengalami kenaikan dalam penggunaan E-SPT dan E-Filing. Bisa dikatakan sistem elektronik pada KPP Pratama Malang Utara tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat di dalamnya. maka perlu kerja sama pemerintah dengan wajib pajak. Kata kunci: Sistem elektronik, E-SPT, E-Filing,E-Registration,E-billing
Pengembangan Wilayah Hinterland di Kecamatan Kedungkandang sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada Wilayah Buring-Kota Malang) Febriyani, Risna
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.599 KB)

Abstract

Abstract: Hinterland Regional Development in Sub Kedungkandang for Improving Public Service (Studies in Regional Buring-Malang). This research was conducted on the basis of the presence of development in the city of Malang are not evenly distributed. The implications of these inequalities is that there are areas of low public infrastructure development, namely Buring region. Attempts to overcome these problems is development area. As development efforts, the need for planning, which is the first step of the development of the region. In planning we can see how the circumstances and character of the area. In addition we will be able to figure out what the appropriate public services to be developed in Buring as its hinterland.After the regional planning process is done, then the next step is to outline the government's efforts in developing regions. These efforts come after the government know beforehand Buring region. This was done so that the development of infrastructure and public services on target in accordance with the social conditions of the local community. Malang Government efforts include several development strategies undertaken. Keywords: Development area, Hinterland, Improving Public Services Abstrak: Pengembangan Wilayah Hinterland di Kecamatan Kedungkandang sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada Wilayah Buring-Kota Malang) Penelitian ini dilakukan atas dasar masih terdapatnya pembangunan di wilayah Kota Malang yang belum merata. Implikasi dari ketidakmerataan tersebut adalah terdapat wilayah yang pembangunan infrastruktur publiknya rendah, yaitu wilayah Buring. Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dilakukannyapengembangan wilayah. Sebagai upaya pengembangan, maka dibutuhkannya perencanaan, yang mana merupakan langkah awal dari pengembangan wilayah. Dalam perencanaan kita dapat melihat bagaimana keadaan dan karakter wilayah. Selain itu kita nantinya dapat mengetahui layanan publik apa yang cocok untuk dikembangkan di Buring sebagai wilayah hinterland. Setelah proses perencanaan wilayah dilakukan, maka langkah berikutnya adalah memaparkan upaya pemerintah dalam mengembangkan wilayah. Upaya ini didapat setelah pemerintah mengenal wilayah Buring terlebih dahulu. Hal itu dilakukan agar pengembangan infrastruktur pelayanan publik tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.   Kata Kunci :Pengembangan wilayah, Hinterland, Peningkatan Pelayanan Publik
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanan APBD di Kota Malang (Studi di DPRD Kota Malang) Rossevelt, Franklin Asido
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.508 KB)

Abstract

Abstract: The Supervision of Regional Representatives Council Budgets Of Implementation In Malang. The background of this research is to ensure the efficiency of the delivery of the Government, and also to expanding as well as of the instrument in realizing democracy and public welfare. The Republic of Indonesia’s Law Number 32 Year 2004 on Local Government, and the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2004 on Financial Balance between Central and Regional Government wishes to put a political line Decentralized Autonomous Region by replacing the laws of the Republic of Indonesia Number 25 year 1999. Malang is one of the Regional Otononom Regional set by the central government. A significant problem in the Autonomous Region is a financial problem. To finance the necessities in one fiscal year Regional Revenue and Expenditure (budget) as the regional legislature has the right to supervise budget.   Keyword: Regional Autonomy, The Supervision Budget, The efficiency of the delivery of the Goverment. Abstrak: Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pelaksanan APBD Di Kota Malang. Dengan latar belakang Otonomi Daerah diadakan untuk menjamin efisiensi penyelenggaran Pemerintah, juga untuk memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berkehendak meletakan suatu garis politik Otonomi Daerah menurut cara Desentralisasi menggantikan undang–undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. Kota Malang adalah salah satu Daerah Otonom yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Masalah yang cukup penting di Daerah Otonom adalah masalah keuangan. Untuk membiayai keperluan-keperluan Daerah dalam satu tahun anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai lembaga legislatif Daerah berhak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanan APBD.   Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pengawasan APBD, Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan
Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Putri, Herrista
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.285 KB)

Abstract

Abstract: Implementation of Malang City Local Regulation No. 6 Year 2006 About Boarding House Exertion to Increase Local Revenue. Order to improve business licensing boarding (boarding house) and increase revenue. This study intends to investigate and analyze implementation constraints and what is happening in implementing the Regional Regulation No. 6 year 2006 regarding business lodgement to the improvement of the original income. Research using qualitative methods. The results of this study indicate that the implementation of Malang city local Regulation No. 6 year 2006 on the Implementation of Housing can not be done well and the resulting tax is still small. This is evidenced the presence of the owner of boarding (boarding house) were just a little on the permits for the business. In addition, owners of boarding (boarding house) also has not paid taxes. Keywords: Implementation, Local Regulation No. 6 Year 2006, Housing Boarding, Increase Local Revenue   Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan dalam Meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah . Untuk meningkatkan ketertiban perizinan usaha pemondokan (kos-kosan) serta meningkatkan PAD. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan  menganalisis implementasi dan Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan terhadap terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Malang  Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan belum bisa terlaksana dengan baik serta pajak yang dihasilkan masih sedikit. Hal ini dibuktikan adanya pemilik pemondokan (kos-kosan) yang hanya sedikit mengurus izin untuk usaha tersebut. Selain itu, pemilik pemondokan (kos-kosan) juga belum membayarkan pajak. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2006, Usaha Pemondokan, PAD
Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang) Matthoriq, Matthoriq
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.28 KB)

Abstract

Abstract: The Efforts of Local Government to Reduce of Child Economic Exploitation (A Study of Child Protection in Malang City). The society empowerment in Bajulmati showed that actualization of Islamic values ​​by reinforcement the scope and important sector of society. Empowerment integrity of individual, family and society range; become prosperity material and has a high spiritual quality / civil society by social order, consist of social communities (society) were getting a long each other with civilized, personal piety and social piety. In practice, reinforcement of main ideal empowerment agent are: spiritual ideal by reinforcement of religion institutional such as Masjid Al Azhar, TPQ Nurul Huda, Pengajian Rutin; intellectual ideal by inforcement of formal and educational institution like TK Harapan, preschool PAUD Bina Harapan, Rumah Pintar dan Perpustakaan Harapan and education of seaboard areas too. The last one was economic ideal by reinforcement of entrepreneurship program via Posdaya Harapan Mandiri and frameworking of empowerment agents. Keywords: Empowerment, Seaboard Communities, Islamic Values Abstrak: Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang). Pemberdayaan masyarakat di Bajulmati menujukkan aktualisasi dari nilai-nilai Islam melalui penguatan dalam lingkup dan sektor penting dalam masyarakat. Integritas keberdayaan pada lingkup individu, keluarga dan masyarakat; menuju yang sejahtera material dan memiliki kualitas spiritual yang tinggi / masyarakat madani (civil society) melalui tatanan kehidupan yang terdiri dari komunitas sosial (masyarakat) saling bergaul secara beradab, kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Sedangkan secara praktis, penguatan pada matra pokok pemberdaya yaitu: matra ruhani melalui penguatan kelembagaan agama yaitu Masjid Al Azhar, TPA Nurul Huda, Pengajian Rutinan; matra intelektual melalui penguatan institusi pendidikan formal dan non formal berupa TK Harapan, PAUD Bina Harapan, Rumah Pintar dan Perpustakaan Harapan dan pendidikan lingkungan pesisir; terakhir pada matra ekonomi melalui penguatan program kewirausahaan melalui Posdaya Harapan Mandiri dan pengkaderan pemberdaya. Kata kunci: Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir, Nilai Islam
Inovasi Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Mendukung Kelestarian UKM yang Berbasis Produk Unggulan (Studi pada Pengrajin Kampung Batik Jetis Sidoarjo) Adiba, Fara
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.641 KB)

Abstract

Abstract: The Innovation of Manpower Policy in Supporting The Conservation of UKM which Orients of  Quality Product (The Study Toward The Craftsman of Kampung Batik in Jetis Sidoarjo). Development Small Middle Entrepreneurs Batik Tulis Jetis Sidoarjo, is non formal sector that develops rapidly. Unfortunately, at this time Small Middle Entrepreneurs Batik Tulis Jetis at Sidoarjo had few problems, such labours problem. In this case a lot of young people are lazy to work no formal industry, they prefer to choose for working as fabric labors or became shop sales, those cases became Sidoarjo Government’s problem. To know needed innovation labor policy to supporting establishing SME’S bases on excellent quality product. This analysis method is qualitative research with description approached used Spradley Model. Research result show that had problem on manpower at Kampung Batik Jetis Sidoarjo, such declined manpower young people, which SME’s officer and Human Resources officer of Sidoarjo Government didn’t know there is some problem about manpower of The craftsman Kampung Batik Jetis Sidoarjo. To apply that policy Sidoarjo Government needs to know about manpower, needed, challenges and problems of Kampung Batik Jetis Sidoarjo, for applying innovation strategy to support establishing SME.   Keyword: innovation policy, strategic, manpower Abstrak: Inovasi Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Mendukung Kelestarian UKM yang Berbasis Produk Unggulan (Studi pada Pengrajin Kampung Batik Jetis Sidoarjo). Perkembangan Usaha Kecil Menengah Batik Tulis Jetis Sidoarjo, merupakan sektor informal yang berkembang pesat. Sayangnya, saat ini Usaha Kecil Menengah Batik Tulis Jetis Sidoarjo memiliki beberapa masalah mengenai tenaga kerja. Dalam hal ini banyak usia kerja produktif yang lebih memilih  bekerja sebagai buruh pabrik atau menjadi penjaga toko. Adanya inovasi kebijakan ketenaga kerjaan dalam mendukung kelestarian UKM berbasis produk unggulan. Metode analisis ini merupakan penelitian kualitatif dengan deskripsi yang digunakan model Spradley. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memiliki masalah pada tenaga kerja di Kampung Batik Jetis Sidoarjo mengalami kemunduran dan adanya keterbatasan kemampuan pada generasi muda, dimana dinas UKM dan dinas tenaga kerja tidak mengetahui adanya permasalahan mengenai tenaga kerja batik Jetis. Untuk menerapkan kebijakan Pemerintah Sidoarjo perlu mengetahui tentang tenaga kerja, dibutuhkan, tantangan dan permasalahan Kampung Batik Jetis Sidoarjo, untuk menerapkan strategi inovasi untuk mendukung pembentukan UKM.   Kata kunci: inovasi kebijakan, strategi, ketenagakerjaan
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (Studi pada Kelompok Usaha Bersama di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang) Imron, Ibrahim
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.46 KB)

Abstract

Abstract : Community Empowerment Trough Business Group (Case Study of Business Group in Dawuhan Village, District Poncokusumo, Malang Regency). This research aims to describe the dimensions of (1) Institutional Capacity Business Groups (2) Development Productive Economic Business (PEB) in Business Groups. This research was conducted in the village of Dawuhan with research object 10 Business Group. This research using qualitative method with descriptive approach. From this research results that (1) The type of productive economic activities in business groups is a cattle farm which still in nature sideline, while for the care and breeding done separately (2) For institutional strengthening, namely by increasing the leadership, while in financial administration has been transparent and accountable. Advice can be given to an increase in productive economic activities with business groups is to improve the care system, the breeding and marketing of products, while for institutional financial manager is to make unit groups as a means of development capital that can be used to vary the type of business. Keywords : empowerment , business group, productive economy bussines Abstrak : Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (Studi pada Kelompok Usaha Bersama di Desa Dawuhan, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai dimensi (1) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (2) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Penelitian  ini  dilakukan  di Desa Dawuhan dengan Obyek penelitian 10 Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa (1) Jenis kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Dawuhan adalah peternakan sapi yang sifatnya adalah usaha sampingan karena pekerjaan mayoritas masyarakat adalah buruh tani, sementara untuk perawatan dan pengembangbiakkannya dilakukan secara terpisah (2) Untuk penguatan kelembagaan yaitu dengan jalan meningkatkan intensitas pertemuan dan pembinaan kepemimpinan kelompok, sedangkan dalam administrasi keuangan sudah bersifat transparan dan mempunyai akuntabilitas. Saran yang dapat diberikan untuk peningkatan usaha ekonomi produktif kelompok usaha bersama adalah memperbaiki sistem perawatan dan pengembangbiakan serta pemasaran hasil produksi, sementara untuk kelembagaannya adalah membuat unit pengelola keuangan kelompok sebagai sarana pengembangan modal usaha sehingga bisa digunakan untuk memvariasikan jenis usaha. Kata kunci : pemberdayaan,  kelompok usaha bersama, usaha ekonomi produktif 
Strategi Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang) Damayanti, Erlin
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.951 KB)

Abstract

Abstract: Capacity Building Strategy of Village Government in Developing Local Community Based Eco-Tourism Potential (Study in Eco-tourism Kampoeng, Bendosari Village, Pujon Sub District, Malang Regency). The eco-tourism development in Indonesia nowadays becomes a major objective to explore various natural resources and cultures without giving harm on the ecology concept of the environmental based tourism. Bendosari village is one of villages in Malang regency located under hill of Kawi Mountain has tried to develop its natural resources and local wisdom to be transformed into Kampoeng Ekowisata. The development of eco-tourism kampong has carried the traditional concept jointly participated with local community in managing Kampoeng Ekowisata. Meanwhile, in another hand, village government of Bendosari has committed to catalyze the capacity building of all elements involved in eco-tourism development through training and local community empowerment programs. Keyword: eco-tourism, capacity building, community empowerment Abstrak: Strategi Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). Pengembangan ekowisata di Indonesia menjadi tujuan utama untuk mengelola sumberdaya alam dan budaya yang beranekaragam tanpa merusak konsep ekologis dari lingkungan wisata itu sendiri. Salah satu desa di Kabupaten Malang yang berada di bawah kaki Gunung Kawi yaitu Desa Bendosari telah berupaya mengembangkan potensi sumber daya alamnya dan tradisi adat istiadat dari kehidupan masyarakat lokal menjadi Kampoeng Ekowisata. Pengembangan Kampoeng Ekowisata Desa Bendosari mengusung konsep tradisional dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai manajemen pengelola. Pemerintah Desa Bendosari berupaya untuk meningkatkan kapasitas (capacity building) dari seluruh elemen yang terlibat dalam pengembangan ekowisata melalui program-program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Kata kunci: ekowisata, capacity building, pemberdayaan masyarakat

Page 34 of 268 | Total Record : 2676

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue