cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 34   35   36   37   38 
Pelaksanaan Program Gerakan Tuntas Gizi Buruk (Restu Ibu) di Kabupaten Ngawi ( Studi tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati No.8 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Gizi Buruk) Wijanarko, Viska Widiatmadita
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.839 KB)

Abstract

Abstract: Implementation Program Malnutrition (Restu Ibu) In Ngawi Regency (Study Of Implementation Regulation Of Ngawi Regent No. 8 Of 2013 About The General Manual Of Treatment Against Nutrient Deficiency. The commitment of the government of Ngawi District to deal with nutrient problem in Ngawi District in 2013 through Program Gerakan Tuntas Gizi Buruk or abbreviated as Restu Ibu be based on The Regulation of Ngawi Regent No. 8 of 2013 about The General Manual of Treatment against Nutrient Deficiency. The government of Ngawi District maximizes the implementation of the program malnutrition (Restu Ibu) to deal with nutrient deficiency by constructing the installation of child-based nutrient improvement at RSUD dr. Soeroto Ngawi in cooperation with Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Research method is descriptive analysis with qualitative approach. The analysis model is Miles and Huberman’s qualitative study. Result of research indicates that the implementation of the program malnutrition (Restu Ibu) consists of the treatment over toddlers with nutrient deficiency and underweight cases and the improvement of nutrient status of toodlers based on General Allocation Fund (DAU) from District Budget in 2013. The program malnutrition (Restu Ibu) takes account two factors which are supporting and constraining factors involving satuan perangkat kerja daerah (SKPD) and other side. Keyword : The Implementation of Program, Malnutrition, Ngawi District. Abstrak: Pelaksanaan Program Gerakan Tuntas Gizi Buruk (Restu Ibu) Di Kabupaten Ngawi (Studi Tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penangan Gizi Buruk). Komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk menuntaskan masalah gizi buruk pada tahun 2013 dilakukan melalui program gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) yang berlandaskan pada Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penanganan Gizi Buruk). Untuk memaksimalkan pelaksanaan program gerakan tuntas gizi buruk (Restu Ibu) Pemerintah Kabupaten Ngawi menyiapkan instalasi perbaikan gizi ramah anak di RSUD dr. Soeroto Ngawi dan Kerjasama dengan SKPD terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis data Miles Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan gerakan tuntas gizi buruk terdapat tahapan perawatan balita gizi buruk dan balita sangat kurus serta adanya bantuan untuk peningkatan status gizi balita yang menggunakan dana alokasi umum (DAU) Kabupaten 2013. Selain itu dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat yang melibatkan SKPD dan pihak-pihak terkait.   Kata kunci: pelaksanan program, penanganan gizi buruk, Kabupaten Ngawi
Kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dalam Pengentasan Desa Tertinggal Studi di Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang Niafatin, Fitria
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.133 KB)

Abstract

Abstract: The Activity of Bina Desa (Village Reforming Social Service) in Taking of Underdevelopment Village (Study at Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang). The condition of Desa Duwet which is relatively as remote village by hills topography and based on 15 criteria of underdevelopment village made Desa Duwet as one of underdevelopment village in Kabupaten Malang. Government which is supported by SKPD Kabupaten Malang has made the development as the priority in order to alleviate underdevelopment villages with the activity of Bina Desa (Village Reforming Social Services) to visiting the village and doing the real activities in underdevelopment village. The aim of this study is describes the form and the output of Bina Desa activity in taking of underdevelopment village. The types of this research is descriptive qualitative approach. The result of the study show that the form of Bina Desa activity consits of physical and non-physical development. The output which are not maximized. Based on the result of the study, the researcher gives the suggestion, there are re-evaluation and safeguarding Bina Desa activity. Keywords: Bina Desa activity., underdevelopment village, Desa Duwet. Abstrak: Kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dalam Pengentasan Desa Tertinggal (Studi di Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang): Kondisi Desa Duwet yang relatif terpencil dengan topografi perbukitan dan berdasarkan 15 kriteria desa tertinggal menjadikan status Desa Duwet sebagai salah satu desa tertinggal di Kabupaten Malang. Pemerintah yang didukung oleh seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Malang telah menjadikan prioritas pembangunan dalam rangka pengentasan desa tertinggal dengan kegiatan Bina Desa untuk berkunjung ke desa dan melakukan aktivitas yang nyata di desa tertinggal. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk serta output kegiatan Bina Desa dalam pengentasan desa tertinggal. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kegiatan Bina Desa meliputi pembangunan fisik dan non fisik serta output dalam pengentasan desa tertinggal yang dinilai belum cukup berhasil. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran yaitu: mengevaluasi kembali serta melakukan pengamanan (safeguarding) kegiatan Bina Desa. Kata kunci: kegiatan Bina Desa, desa tertinggal, Desa Duwet. 
Strategi dan Dampak Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Minapolitan (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi) Khamarullah, Akbar
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.443 KB)

Abstract

Abstrak: Strategy and Impact of Development Micro, Small, and Medium Enterprises Based Minapolitan (Studies in the Department of Marine and Fisheries Banyuwangi Regency). Minapolitan intended to optimize the potential of marine and a fisheries which can be a contributor to regional economic development in order to improve the welfare of society equally, especially through micro, small, and medium enterprises (SMEs) in the field of aquaculture is still experiencing various kinds of obstacles in its development that requires attention from the local government. The results of this study indicate that the SME development strategy undertaken Department of Marine and Fisheries Banyuwangi regency, namely empowerment of human resources, venture capital assistance, and development of fish seed center. In this case the development of SMEs can improve the economic welfare of farmers and can create jobs that exist around the farming environment, regardless of the existence of enabling and inhibiting factors in the process. Keywords: Minapolitan, SMEs, development strategyAbstrak: Strategi dan Dampak Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Minapolitan (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi). Minapolitan ditujukan untuk mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan yang dapat menjadi penyumbang pembangunan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata khususnya melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang budidaya perikanan yang saat ini masih mengalami berbagai macam hambatan dalam pengembangannya sehingga membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan UMKM yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, yaitu pemberdayaan sumber daya manusia, bantuan permodalan usaha, dan pengembangan Balai Benih Ikan. Dalam hal ini pengembangan UMKM mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi pembudidaya serta mampu menyerap tenaga kerja yang ada disekitar lingkungan usaha budidaya, terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya. Kata kunci: Minapolitan, UMKM, strategi pengembangan   
Program Inovasi Pengelolaan Sampah di Kota Malang Lestari, Ana Puji
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.359 KB)

Abstract

Abstract: The Innovation Management Trash Program in Malang City. Trash problem in Malang City caused by the more trash source that emerge in Malang City. Therefore, trash management innovation is necessary to cope with trash problem that occurs. This research use descriptive qualitative research method. This research result shows that trash management innovation of more emerge from citizen. The innovation strategy of trash management by DKP is cooperating with environmental activist to develop and invite the environmental activists to socialisation. The effectiveness of trash management policy is effective but still not optimal enough because of many factor. The impact of management there is awareness from citizen, additional income for the citizen and achieved trophy Adipura.   Keywords: innovation, the management trash, Malang City.   Abstrak: Program Inovasi Pengelolaan Sampah di Kota Malang. Permasalahan sampah di Kota Malang disebabkan oleh semakin banyaknya sumber sampah yang bermunculan. Oleh karena itu, inovasi pengelolaan sampah diperlukan untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. Penelitian ini menggunakan medote penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pengelolaan sampah lebih banyak muncul dari kalangan masyarakat. Strategi inovasi pengelolaan sampah yang dilakukan DKP dengan merangkul penggiat lingkungan yang dilakukan dengan mengembangkan dan mengajak sosialisasi penggiat lingkungan. Efektivitas kebijakan pengelolaan sampah sudah efektif namun belum optimal, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dampak pengelolaan sampah yaitu kesadaran masyarakat mulai terbentuk, tambahan pendapatan bagi masyarakat dan diraihnya adipura kencana.   Kata kunci: inovasi, pengelolaan sampah, Kota Malang.
Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu) Sianturi, Anastasia
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.888 KB)

Abstract

Abstract : Supporting Local Revenue in Fiscal Decentralization and Regional Development . In the framework of the implementation of regional autonomy in accordance with UU No.32 Tahun 2004 on local government . Local governments are required to be able to organize and manage his own household Sweeping based regulations and develop and increase revenue . This study aims to determine , describe and analyze the role of local revenues to support fiscal decentralization and regional development . By using this type of qualitative research method with a descriptive approach . The analytical method used is through an interactive method of Miles and Huberman . It can be concluded that the local revenue Batu City still has a low degree of fiscal decentralization , the high degree of dependence on the central government means that there is a low contribution to the financing of development in the Batu City , especially in the construction of road infrastructure , irrigation and network. Keywords: Revenue, Fiscal Decentralization, The degree of fiscal Abstrak: Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara luas dan menyeluruh berdasarkan peraturan yang berlaku dan mengembangkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisi peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Dengan menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah melalui metode interaktif Miles dan Huberman. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah Kota Batu masih memiliki derajat desentralisasi fiskal yang rendah, tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat berarti menunjukan adanya konstribusi yang rendah terhadap pembiayaan pembangunan pada pemerintah Kota Batu, khususnya dalam pembangunan infrastuktur jalan, irigasi dan jaringan. Kata kunci: pendapatan asli daerah, desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal
Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Gresik) Yusuf, Mohammad Sholahuddin
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.63 KB)

Abstract

Abstrack : Licensing Verification Policy Implementation for Enhanced Local Revenue Gresik ((Study on Investment and Licensing Board Gresik). This study was done because the industry is an object of the original income receipts through business licensing charges. Less maximum legal compliance of regulations Gresik local government, it becomes a case for itself for local governments to increase regional income through licensing levy. Thus the Board of Investment and Licensing Licensing Verification establish programs to Increased Revenue Gresik regency with verification forms that are made directly to the company that stands approximately 5 years and also conducted assessments of business licensing documents. Licensing Verification aims to achieve an increase in revenue through a levy Regional Business Licensing Verification. Keywords : Regional Revenue , Business Licensing Verification , policy implementation   Abstrak : Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Penelitian ini dilakukan karena industri merupakan sebuah obyek penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi perizinan usaha. Kurang maksimalnya kepatuhan hukum dalam mentaati peraturan pemerintah daerah Kabupaten Gresik, ini menjadi sorotan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi perizinan. Maka dari itu Badan Penanaman Modal dan Perizinan membentuk program Verifikasi Perizinan Usaha guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik dengan bentuk verifikasi yang dilakukan secara langsung terhadap perusahaan yang berdiri kurang lebih 5 tahun dan dilakukan pula pengkajian dokumen-dokumen perizinan usaha. Verifikasi Perizinan Usaha bertujuan agar tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi Verifikasi Perizinan Usaha. Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Verifikasi Perizinan Usaha, Implementasi Kebijakan
Pelayanan Publik Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Tentang Tahapan Pelayanan Rehabilitasi Gangguan Psikotik Terlantar pada Dinas Sosial dan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3, DKI Jakarta) Nurfitriyana, Nurfitriyana
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.588 KB)

Abstract

Abstract : Public Services in Effort to Improve Social Welfare. Jakarta Provincial Government in effort to improve social welfare by providing rehabilitation services to the abandoned psychotic disorders in order to minimize the number of abandoned psychotic disorders and are expected to make have a decent life. This study aims to analyze the phases of rehabilitation services for abandoned psychotic disorders to improve social welfare and supporting factors and obstacles faced by the Dinas Social and Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3, DKI Jakarta. This research uses descriptive analysis with a qualitative approach. The result of this study is the phases services has been running well and in accordance with the rules laid down by the Government of Jakarta with supporting and inhibiting factors. Advice given is the need to improve public services in the implementation stage appropriately and directionally. Keywords: Public services, social welfare, psychotic disorders. Abstrak : Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan pelayanan rehabilitasi kepada gangguan psikotik terlantar bertujuan untuk meminimalisir jumlah gangguan psikotik dan diharapkan dapat hidup layak. Penelitian ini bertujuan menganalisis tahapan pelayanan rehabilitasi gangguan psikotik terlantar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3, DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tahapan pelayanan sudah berjalan secara baik dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saran yang diberikan adalah perlunya meningkatkan pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pelayanan secara tepat dan terarah.
Peningkatan Pelayanan Publik di Kantor Sitem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Kabupaten Banyuwangi Sanjaya, Teguh
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.868 KB)

Abstract

Abstract: Public Service Improvement in Office Systems Administration united under one roof Banyuwangi Regency.This study to describe and analyzes the increase in the public service Samsat Office Banyuwangi and the constraints faced in improving public services in the Office Samsat Banyuwangi. The methods used in this research is qualitative research.The focuses are divided into four aspects namely, efforts to improve public services, Program to improve public services, Internal and external constraints in improving public services. The results showed an increase in public service in the Office of Banyuwangi Samsat is to form the character of the apparatus in accordance with the obligations Samsat carried in serving the public , and shall avoid any infraction . Thus the improvement of public services in Banyuwangi into three parts, namely training programs State personnel resources, services and facilities complement the vigorous action on the violations committed by officers. While the obstacles encountered in the process of improving public services in the Office of Banyuwangi Samsat is about consciousness it self Samsat officer must always be cultivated to minimize the occurrence of the violation. Such as employee discipline problems in complying with written rules, lack of awareness about issues apparatus brokers and the lack of supervision from superiors to subordinates about performance. Keywords: Public Service Improvement, Office Samsat Abstrak: Peningkatan Pelayanan Publik di Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan pelayanan publik di Kantor Samsat Banyuwangi sekaligus kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan publik di Kantor Samsat Banyuwangi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus ini terbagi menjadi 4 aspek yakni, Langkah-langkah peningkatan pelayanan publik, Program peningkatan pelayanan publik, Kendala Intern dan ekstern dalam peningkatan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pelayanan publik di Kantor Samsat Banyuwangi adalah dengan membentuk karakter dari aparatur Samsat sesuai dengan kewajiban yang diemban dalam melayani publik, dan wajib menghindari segala pelanggarannya. Dengan demikian peningkatan pelayanan publik di Banyuwangi kedalam tiga bagian, yaitu mengadakan program pelatihan sumber daya aparatur Negara, melengkapi fasilitas pelayanan dan melakukan tindakan tegas pada pelanggaran yang dilakukan aparat. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam proses peningkatan pelayanan publik di Kantor Samsat Banyuwangi adalah mengenai kesadaran petugas Samsat itu sendiri harus selalu di bina untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Seperti masalah kedisiplinan pegawai dalam menaati peraturan tertulis, kurangnya kesadaran aparat tentang permasalahan calo dan kurangnya pengawasan dari atasan kepada bawahan tentang kinerjanya.   Kata Kunci: Peningkatan Pelayanan Publik, Kantor Samsat
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan) Karimah, Faizatul
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.696 KB)

Abstract

Abstract: The Management of Village Fund Allocation in Empowering The Society (Study in Deket Kulon Village Deket Subdistrict Lamongan City). Village fund allocation is a fund of financial balancing in central and region which is received by a regency or city. In which the distribution for every village is divided proportionally, it is at least 10 % (ten percent). Village fund allocation aims to organize the village government and empower the society. This research uses qualitative method by applying descriptive approach. The result of this research shows that the management of village fund allocation is in normative and administrative managed well, but it has not substantially reached the real purposed of empowerment yet. Meanwhile, some stakeholders haven’t done their works in maximal effort as well, it is only the chief of the village as the team of manager that dominates the management of village fund allocation. Paternalistic culture of the villager causes them to be apathetic and to trust fully to the chief of the village towards the management of village fund allocation, and domination of subdistrict party in arranging the accountability report that causes the society less independent. Keywords: the village financial, empowerment, village Abstrak: Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi dana desa ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, beberapa stakeholders juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa. Kata Kunci: keuangan desa, pemberdayaan, desa
Peran Pemimpin dalam Pencapaian Kinerja Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang) Fazrien, Armhela
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.045 KB)

Abstract

Abstract: The Role of Leader in Employee Performance Achievement (Studies in Employment Board Regional Malang). In the organization of human interaction are incorporated in them, such as the relationship with subordinate leaders, that they will work together in performing the tasks that have been planned to achieve organizational goals. A leader in the proficient and skilled capable expected should also be willing and have the willingness to work effectively and efficiently. The task of a leader is to plan, mobilize and supervise every activity in the organization. One of the main tasks of a leader is to be able to achieve the performance of employees which in turn can achieve the goals and objectives of the organization are in leader. The method used in this research is descriptive qualitative approach His research focus is 1) the role of the leader in achieving the performance of employees at the Regional Employment Board of Malang. 2) the performance of employees in the Regional Employment Board of Malang. The results showed that the role of the leader in achieving the performance of employees in Malang Regional Employment Board can already be quite well where leaders are able to carry out their role so as to achieve better performance of employees in order to realize the objectives of the organization. Keywords: Leader, Employee Performance   Abstrak: Peran Pemimpin Dalam Pencapaian Kinerja Pegawai  (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). Dalam organisasi terdapat interaksi manusia yang tergabung di dalamnya, seperti hubungan pemimpin dengan bawahan, yang keduanya akan bekerja sama dalam melaksanakan tugas yang sudah terencana untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas dari seorang pemimpin yaitu merencanakan, menggerakkan dan mengawasi setiap aktivitas dalam organisasi. Salah satu tugas utama dari seorang pemimpin adalah harus bisa mencapai kinerja pegawai sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan dan sasaran dari organisasi yang di pimpinnya. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus Penelitiannya adalah 1) peran pemimpin dalam pencapaian kinerja pegawainya pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. 2) kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemimpin dalam mencapai kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sudah dapat dikatakan cukup baik dimana pemimpin sudah bisa melaksanakan perannya dengan baik sehingga dapat mencapai kinerja pegawai lebih baik dalam rangka mewujudkan tujuan dari organisasi. Kata Kunci: Pememimpin, Kinerja Pegawai 

Page 36 of 268 | Total Record : 2676

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue