cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 35   36   37   38   39 
Implementasi Program Corporate Social Responsibility dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development di Bidang Lingkungan (Studi tentang CSR Joint Operating Body Pertamina-Petrochina di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban) Aulya, Rifka
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.923 KB)

Abstract

Abstract: Implementation of Corporate Social Responsibility Program in Order to Achieve Sustainable Development in the Field of Environment (Studies on CSR Joint Operating Body Pertamina-PetroChina East Java in Rahayu Village, District Soko, Tuban Regency). Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ) is a company that engaged in the field of natural resource, so their operations impacts on the environment directly, especially in Rahayu village. The village is in the right location Central Processing Area (CPA), CPA is the location where there is the presence of the existence Flare that disturbing the surrounding environment. The flares produce heat, noise, smell, and very disturbing Rahayu village communities. Therefore, to minimize the impact caused flares, the JOB P-PEJ implement CSR programs based on the environment. Some programs in the field of CSR environmental done as part of efforts to restore the environment and realize the existence of sustainable development. Implementation of CSR program is not fully being implemented by company internally, but also involve the role of local (village) government and society. The synergy among the implementer in order to the purpose of CSR can be achieved exactly. Keyword: JOB P-PEJ, Corporate Social Responsibility, Implementation, Sustainable Development Abstrak: Implementasi Program Corporate Social Responsibility dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development di Bidang Lingkungan (Studi tentang CSR Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java di desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban). Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ) adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, jadi kegiatan operasionalnya secara langsung membawa dampak bagi lingkungan khususnya di Desa Rahayu. Desa ini tepat berada di lokasi Central Processing Area (CPA) di mana lokasi CPA tersebut terdapat adanya Flare yang keberadaannya mengganggu lingkungan sekitar. Flare tersebut menghasilkan panas, bising dan bau sehingga sangat mengganggu lingkungan masyarakat Desa Rahayu. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir dampak flare yang ditimbulkan, pihak JOB P-PEJ melaksanakan program CSR yang berbasis pada lingkungan. Beberapa program CSR di bidang lingkungan dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan eksistensi lingkungan serta mewujudkan sustainable development. Implementasi program CSR tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh internal perusahaan sebagai pihak utama, namun juga melibatkan masyarakat serta pemerintah desa. Sinergitas antar pelaksana kegiatan ini dimaksudkan agar tujuan CSR dapat tepat sasaran. Kata kunci: JOB P-PEJ, Corporate Social Responsibility, Implementasi, Sustainable Development
Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa (Studi pada Desa Sumberbrantas, Kota Batu) Huda, A. Faisal Yusni
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.097 KB)

Abstract

Abstract: Public Welfare after Village Proliferation. The number of village growth, from year to year hade showing a significant increase from year to year showed a significant increase. From 2007 through 2012 as many as 4793 a growing number of rural villages, one reason is the high village Proliferation proposal. Since the enactment of Government Regulation No. 72 Year 2005 on the Village implications for the increasing demands of village Proliferation. The main purpose of village proliferation is for the public welfare. This study seeks to analyze the welfare of rural communities after Proliferation and the factors that influence it.. The public welfare after proliferation village of the Sumberbrantas Village already showing good progress, due to the development of economic activity and adequate road infrastructure. Although it still needs to pay more attention to education and health services. Keywords: village proliferation, public welfare Abstrak: Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa. Pertumbuhan jumlah desa dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 pertumbuhan jumlah desa sebanyak 4793 desa, salah satu penyebabnya adalah tingginya usulan pemekaran desa. Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa berimplikasi pada meningkatnya tuntutan pemekaran desa. Tujuan utama pemekaran desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini berusaha menganalisis kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemekaran desa sudah menunjukkan progres yang baik dikarenakan mulai berkembangnya aktifitas ekonomi serta insfrastruktur jalan yang memadai. Walaupun demikian masih perlu perhatian lebih serius pada perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan.   Kata kunci: pemekaran desa, kesejahteraan masyarakat
Peran Anggota DPRD dalam Pengajuan dan Pembahasan RAPERDA Menjadi PERDA (Studi di DPRD Kota Blitar) Agustina, Divi
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.637 KB)

Abstract

Abstract: Role of Local Council Members in Submission dan Discussion of Local Regulation Draft (RAPERDA) into Local Regulation (PERDA) (Study in Blitar City Local Council). Members of Local Council in carrying out its functions in the field of regulation granted the right to submit a RAPERDA into PERDA. Cconstitutional change must be able to drive productivity of Blitar City Local Council members to use their rights in the submission and discussion of regulation draft be pro PERDAs with people. The results of this study indicate that: (1) Members of Local Council have a good role in both the submission and discussion of draft regulation becomes PERDA, (2) In the implementation the mechanism of RAPERDA’s submission and discussion that proposed by members of council to be PERDA dominated by members of council, and (3) Factors that influence members of Local Council in lawmaking in Blitar City, are : (a) Until now the government has not Blitar Local Regulation Program yet, (b) Lack of budget funds provided by Blitar Government in submission dan discussion of proposed RAPERDA to be PERDA by council member, (c) The ability of legislators who are less competent in the field of the submission and discussion of draft regulation becomes PERDA, and (d) Agenda’s of Council members that too much. Keywords : Role of Local Council Members, Local Regulation, Blitar City. Abstrak: Peran Anggota DPRD Dalam Pengajuan dan Pembahasan RAPERDA Menjadi PERDA (Studi Di DPRD Kota Blitar). Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi diberikan hak untuk mengajukan RAPERDA menjadi PERDA. Perubahan konstitusional tersebut seharusnya mampu mendorong produktivitas anggota DPRD Kota Blitar dalam menggunakan hak yang dimilikinya tersebut dalam pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA yang pro rakyat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Anggota DPRD memiliki peran baik dalam pengajuan maupun pembahasan RAPERDA menjadi PERDA, (2) Dalam pelaksanaannya, mekanisme pengajuan  dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA didominasi oleh anggota DPRD dan (3) Faktor–faktor yang mempengaruhi anggota DPRD dalam penyusunan PERDA di Kota Blitar antara lain: (a)  Pemerintah Kota Blitar belum memiliki Program Legislasi Daerah, (b) Minimnya anggaran dana yang disediakan Pemerintah Kota Blitar dalam bidang pengajuan dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD untuk menjadi PERDA, (c) Kemampuan anggota DPRD yang kurang kompeten dalam bidang pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA, dan (d) Agenda anggota DPRD yang  padat. Kata Kunci: Peran Anggota DPRD, Peraturan Daerah, Kota Blitar.
Aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang) Komalasari, Sulistyani
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.491 KB)

Abstract

Abstract: Application of Personnel Management Information System (SIMPEG) Program (Study of Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). SIMPEG is a program created to address some of the challenges that will occur in personnel administration in Indonesia in the future, the aim is to assist in the management of employee data information which can generate valid data, integrated and cutting-edge. One government instation is implementing SIMPEG Employment Agency (BKD) Malang, Malang BKD purpose implement the program to provide personnel information that is valid, transparent and professional to the Civil BKD Malang. Malang Regional Employment Board also considers SIMPEG program as a container for personnel who want to know the personnel information in one system. When the program is not implemented SIMPEG will bring up the impact that could destabilize the information and if you still use the manual method will mislead the archives at BKD Malang risk of being lost in the event of fire and other threat factors, and cause the performance of civil servants in Malang BKD ineffective and efficiently. Thus the need for further assessment of the application program at BKD SIMPEG Malang. The results of research on the application program at BKD SIMPEG Malang showed no inhibiting factors, namely technical and operational issues eg confusion in operationalising the program causing the staff of BKD Malang still do not understand the procedure. In addition there are several contributing factors in the application program is mastery SIMPEG employee on information technology, technological means, the amount of resources and the security and confidentiality of data. Keyword: Personnel Administration, Information Management, SIMPEG Program Abstrak: Aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. SIMPEG adalah suatu program yang dibuat untuk menjawab beberapa tantangan yang akan terjadi pada administrasi kepegawaian di Indonesia pada masa yang akan datang, tujuannya adalah untuk membantu dalam pengelolaan informasi data kepegawaian yang dapat menghasilkan data yang valid, terintegrasi dan mutakhir. Salah satu instansi pemerintahan yang menerapkan SIMPEG adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang, tujuan BKD Kota Malang menerapkan program tersebut untuk memberikan informasi kepegawaian yang valid, transparan dan profesional kepada Pegawai Negeri Sipil BKD Kota Malang.  Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang juga menganggap program SIMPEG sebagai suatu wadah bagi aparatur yang ingin mengetahui informasi-informasi kepegawaian dalam satu sistem. Ketika program SIMPEG ini tidak diterapkan akan memunculkan dampak yang dapat mengganggu kestabilan informasi dan jika masih memakai cara manual akan meyebabkan arsip-arsip di BKD Kota Malang terancam hilang jika terjadi kebakaran dan faktor ancaman lain, serta menyebabkan kinerja PNS di BKD Kota Malang menjadi tidak efektif dan efesien. Maka dari itu perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai aplikasi program SIMPEG di BKD Kota Malang. Hasil penelitian tentang aplikasi program SIMPEG di BKD Kota Malang menunjukkan ada faktor penghambat yaitu permasalahan teknis operasional misalkan kebingungan dalam mengoperasionalkan program ini sehingga menyebabkan staf dari BKD Kota Malang masih tidak memahami prosedurnya. Selain itu ada beberapa faktor pendukung dalam aplikasi program SIMPEG tersebut yaitu penguasaan pegawai terhadap teknologi informasi, sarana teknologi, jumlah sumber daya dan keamanan dan kerahasiaan data. Kata kunci: Administrasi Kepegawaian, Pengelolaan Informasi, Program SIMPEG
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu (Studi pada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri) Sari, Novita
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.135 KB)

Abstract

Abstract: Institutional Capacity Building of Local Government in Improving Quality Integrated Licensing Service (Study at the Office of Services and Integrated Licensing Kediri Regency). In encouraging the growth of the area, each area must maintain and improve the investment climate. Kediri has a substantial investment, the number of entrepreneurs and investors who are interested in making the necessary existence of licensing services. Quality of service is the service good effect on clearance in Kediri. Thus the necessary institutional capacity building, in the Office of Integrated Services and Licensing Kediri for services that have not been a problem but the door to licensing issues fairly good views of Community Satisfaction Index for the year 2013. The institutional capacity should be improved from the increase in human resources and inadequate infrastructure, regulation is not in accordance with the current licensing conditions of service. Besides institutional capacity building program has been running well, among others, an increase in disciplinary apparatus, human resources quality improvement activities to improve service quality investments, improving the investment climate and realization.   Keywords: Capacity Building, Institutional, Public Service.   Abstrak: Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu (Studi pada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri). Dalam mendorong pertumbuhan daerah, setiap daerah harus menjaga dan memperbaiki iklim investasi.  Kabupaten Kediri memiliki investasi cukup besar, banyaknya pengusaha dan investor yang berminat sehingga diperlukan adanya pelayanan perizinan. Kualitas pelayanan yang berpengaruh terhadap baiknya layanan izin di Kabupaten Kediri. Demikian diperlukan pengembangan kapasitas kelembagaan, Di Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri untuk masalah pelayanan yang belum satu pintu tetapi masalah perizinan cukup baik dilihat dari Indek Kepuasan Masyarakat selama tahun 2013. Masalah kapasitas kelembagaan harus diperbaiki dari peningkatan SDM dan sarana prasarana yang kurang memadai, peraturan belum sesuai dengan kondisi pelayanan perizinan saat ini. Selain itu program pengembangan kapasitas kelembagaan sudah berjalan baik antara lain peningkatan disiplin aparatur, kegiatan peningkatan kualitas SDM guna meningkatkan kualitas pelayanan investasi, peningkatan iklim investasi dan realisasi.   Kata Kunci: Pengembangan Kapasitas, Kelembagaan, Pelayanan Publik.
Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)) Rahmawati, Triana
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.003 KB)

Abstract

Abstract: Synergy of Stakeholders in Regional Innovation (Study in Seminggu di Kota Probolinggo’s Program (SEMIPRO)).The successful implementation of innovation in the area is not done by the local government, only but requires synergy with other stakeholders. But the problem is often a lack of involvement in the field as well as with other stakeholders SEMIPRO’s program. The method used in this research is descriptive qualitative method. The results showed that the SEMIPRO’s program has been implemented five times until 2013. Stakeholders are involved in this program are, society, private and government. Funding is used partly derived from Probolinggo City budget. Communication is one-way and a lack of coordination.The conclusion of this research is that the SEMIPRO’s program is not an innovation as has been claimed by the city of Probolinggo. The dominance of the government's very visible from the planning to the implementation of this program. Domination by government both in terms of communication and coordination suggests that there is no synergy with other stakeholders. Key Words: sinergy, governance, innovation. Abstrak: Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)). Keberhasilan pelaksanaan inovasi di daerah tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, namun membutuhkan sinergi dengan stakeholders lainnya. Namun permasalahan dilapangan seringkali kurangnya keterlibatannya stakeholders lainnya begitu juga dengan program SEMIPRO. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SEMIPRO telah dilaksanakan sebanyak lima kali hingga tahun 2013. Stakeholders yang dilibatkan dalam program ini yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah. Pembiayaan yang digunakan sebagian berasal dari APBD Kota Probolinggo. Komunikasi bersifat satu arah dan tidak adanya koordinasi. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa program SEMIPRO bukan merupakan inovasi sebagaimana yang telah diklaim oleh pemerintah kota Probolinggo. Dominasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat terlihat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dalam program ini. Adanya dominasi oleh pemerintah baik dalam hal komunikasi dan koordinasi menunjukkan bahwa tidak adanya sinergi dengan stakeholders lainnya. Kata Kunci : sinergi, governance, inovasi.
Scenario Planning Proses Relokasi terkait Pembangunan Pasar Tradisional menjadi Pasar Modern (Studi Kasus di Pasar Dinoyo dan Pasar Blimbing Kota Malang) Ristanti, Rahmadina Fitria
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.929 KB)

Abstract

Abstract: Scenario Planning Relocation Process related to The Devolepment of Traditional Market into Modern Market (Case Study in Dinoyo and Blimbing Market, Malang). Traditional market as one of the city infrastructure, often considered as slumps, dirty, and unkempt. Government of Malang seeks to revitalize the traditional market. Revitalization of the market is an effort to improve and enhance the function of the market itself. When doing the revitalization, market traders have to be relocated. The relocation process often led to rejection. So it takes careful planning to deal with it. The purpose of this study is to describe the process of relocating Dinoyo and Blimbing Market that planned with scenario planning. This study use descriptive research method with qualitative approach. This study focused on making scenarios of the relocation process in the Dinoyo and Blimbing Market using scenario planning steps from Lindgren and Hans, also analyzing the driving and the inhibiting factors. Keywords:Development Planning, Scenario Planning, Relocation   Abstrak : Scenario Planning Proses Relokasi terkait Pembangunan Pasar Tradisional menjadi Pasar Modern (Studi Kasus di Pasar Dinoyo dan Pasar Blimbing Kota Malang). Pasar Tradisional sebagai salah satu sarana perkotaan seringkali dianggap kumuh, kotor, dan tidak terawat. Sehingga Pemerintah Kota Malang berupaya untuk melakukan revitalisasi terhadap pasar tradisional yang ada di Kota Malang. Revitalisasi pasar merupakan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan fungsi dari pasar itu sendiri. Ketika revitalisasi pasar dilakukan maka pedagang di pasar tersebut harus direlokasi. Proses relokasi seringkali memunculkan penolakan karena itu dibutuhkan perencanaan yang matang untuk menghadapi hal tersebut. Maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses relokasi yang ada di Pasar Dinoyo dan Pasar Blimbing apabila direncanakan menggunakan scenario planning. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada pembuatan skenario proses relokasi di Pasar Dinoyo dan Pasar Blimbing Kota Malang dengan menggunakan tahapan scenario planning dari Lindgren dan Hans serta menganalisis faktor pendorong dan penghambatnya. Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan, Scenario Planning, Relokasi
Job Analysis as Basic Human Resources Management for Human Resources Placement (study in the "Model" of Public Elementary School - City of Malang) Palupi, Puspita Auditya Sotya
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.23 KB)

Abstract

Abstrak : Analisis Jabatan sebagai Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Penempatan Sumber Daya Manusia (studi di Sekolah Dasar Model - Kota Malang). Masih ada ketidakcocokan antara latar belakang pendidikan dan beban kerja yang dipercayakan pada sumber daya manusia. Beban kerja masih belum jelas. Pegawai Negeri Sipil sudah diatur dalam UU no 14 tahun 2005, tetapi bagi karyawan dan guru tidak tetap masih bergantung pada kebijakan sekolah. Dengan penelitian kualitatif dan analisis deskriptif, hasilnya adalah beban kerja bagi guru honorer bergantung pada jam kerja yang disediakan sekolah.  Karena masih ada posisi yang belum diisi oleh orang yang berpengalaman maka prinsip kemanusiaan harus dipakai. sperti yang sudah dijelaskan pada skripsi ini. Tetapi masih ada banyak kriteria yang seharusnya dipenuhi dalam menempatkan sumber daya manusia.Kata kunci: Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Manajemen Sumber Daya ManusiaAbstract : Job Analysis as Basic Human Resources Management for Human Resources Placement (study in the “Model” of Public Elementary School – City of Malang). There are still mismatch between educational background and workload entrusted to human resources. Workload is still unclear. If civil servants already regulated in Act no 14 in 2005 year, then for temporary staff depending on school policy in determining the workload. With qualitative research and descriptive analysis, the result is a load of work on honorary staff depending on the number of hours provided by the school and also the amount of workload associated with the provision of fringe benefits. The aim is to know are the human resources balance with workload. In addition there are some positions not filled by less experienced people in the field. Humanitarian principles used in this placement. In addition to humanitarian principles also explained also the criteria used in the placement of employees in this thesis. Again, there are several criteria that should be fixed benchmark in placing employees but not yet used.   Key word: Job Analysis, Work-load Analysis, Human Resources Management
Penerapan Good Corporate Governance di PT. Telkom Malang Sari, Novita Wulan
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.063 KB)

Abstract

Abstract: Implementation Good Corporate Governance  in Telecom Malang. State – owned enterprise have a major role increasing income for Countries. But sometimes state owned enterprise gets trouble which result to minimun income and profits.  This is because bad management from the state – owned enterprise. Tharefore by ministerial decree state owned enterprise number 117/ 2002, implementation command Good Corporate Governance (GCG) in corporate management. Telecom Malang one of state-owned enterprise be supposed GCG for realize a transparent and responsible company with good management. This study used a descriptive research with a qualitative approach. The result of this research show that Telecom Malang has implement GCG in management corporate, but not maximum. That is see from only three principle has implement in Telecom Malanng, but independecy and fairness prinsciple not yet implemented in management corporate Telkom Malang. In implement GCG, be found advantage and disadvantage factor. Advantage factor in implement GCG in Telecom Malang :  thare are regulation abaut GCG, there are audit committee effectively control  for avoid deviations and than hope from costumer gets good servise. While disadvantage factor impelement GCG in Telecom Malang that is lack of ability from employees Telecom Malang in interpreting GCG concept,  the presence of partners who are not disciplined of loan and lack of public confidence to telecom products. Key word: Good Corporate Governance Abstrak: Penerapan Good Corporate Governance di PT. Telkom Malang. BUMN memeiliki peranan yang besar dalam meningkatkan pendapatan Negara. BUMN seringkali mengalami berbagai permasalahan yang berdampak pada minimnya pendapatan dan laba yang diperoleh. Hal ini disebabkan karena buruknya tata kelola perusahaan negara tersebut. Oleh karena itulah melaui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 Tahun 2002, mewajibkan BUMN untuk menerapakan Good Corporate Governance (GCG) dalam tata kelola perusahaannya. Telkom Malang sebagai salah satu BUMN juga diwajibkan untuk menerapkan GCG yang tujuannya adalah untuk mewujudkan perusahaan yang trasparan, dapat dipertanggungjawabkan dan terpercaya melalui manajamen yang baik. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kulitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Telkom Malang telah melaksanakan GCG dalam tata kelola perusahaannya namun masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari hanya tiga prinsip yakni transparansi, akuntabilitas dan responsiblitas yang telah dijalankan sepenuhnya oleh Telkom Malang, sedangkan prinsip independensi dan kewajaran belum diterapkan sepenuhnya dalam tata kelola perusahaan Telkom Malang. Dalam penerapan konsep GCG tersebut juga tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung penerapan GCG di Telkom Malang ialah adanya berbagai aturan dan kebijakan yang dikeluarkan yang mengacu pada penerapan GCG, terdapat komite audit yang mengawasi secara efektif didalam perusahaan untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi serta adanya harapan yang tinggi dari pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang prima. Sedangkat faktor penghambat pelaksanaan GCG di Telkom Malang ialah kurangnya kemampuan dan pengetahuan dari setiap pegawai dalam mempresepsikan pengertian GCG, adanya sebagian mitra binaan yang kurang disiplin dalam mengembalikan pinjaman serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan produk Telkom. Kata Kunci: Good Corporete Governance
Implementasi Program Sidoarjo Bersih dan Hijau yang Tertuang Dalam Surat Keputusan Bupati No 188 tentang Tim Sidoarjo Bersih dan Hijau. (Studi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo) Zakaria, Ruddy Oktarino
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.69 KB)

Abstract

Abstract: Implementation Program Sidoarjo Clean and Green in Regent Decree No 188 about Sidoarjo Clean and Green Team (Study at Cleanliness and landscaping offices). The result of this research show that has implementation program Sidoarjo clean and green, but not maximum. That is see from program Sidoarjo clean and green can not reduce the amount of waste in Sidoarjo city. Since of 2010 – 2012 increasing the amount of waste volume. Since 2010 as 4.694.299,6, 2011 as 4.872.650 an than 2012 as 4.970.104.   Impact positive from Sidoarjo clean and green can provide new skills and knowledge on how to manage waste be economically valuable goods and rewarding. In implement program Sidoarjo clean and green, be found disadvantage factor. Disadvantage factor impelement program Sidoarjo clean and green there are lack good synergy between relevant government agencies, lack of public awareness with environment, lack of witness for the people who throw litter and the high level of urbanization in Sidoarjo city. Key word : implementation, implementation program, sidoarjo Clean and green Abstrak: Implementasi Program Sidoarjo Bersih Dan Hijau Yang Tertuang Dalam Surat Keputusan Bupati No 188 Tentang Tim Sidoarjo Bersih Dan Hijau (Studi Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program SBH telah diimplementasikan di Kabupaten Sidoarjo, namun hasilnya masih belum maksimal. hal tersebut terbukti bahwa program SBH belum mampu mengurangi jumlah volume sampah di Kabupaten Sidoarjo. Sejak tahun 2010 – 2012 jumlah volume sampah terus meningkat. Tahun 2010 jumlah volume sampah sebesar 4.694.299,6, tahun 2011 sebesar 4.872.650 sedangkan pada tahun 2012 sebesar 4.970.104. Sedangkan dampak positif dari implementasi program SBH adalah memberikan keterampilan dan pengetahuan baru kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis dan bermanfaat. Dalam implementasi program SBH juga tidak terlepas dari faktor penghambat. Faktor penghambat implementasi program SBH ialah tidak adanya sinergi yang baik antara DKP dan dinas – dinas terkait, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan, tidak adanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat dan tingginya tingkat urbanisasi di Kabupaten Sidoarjo.   Kata Kunci : Impelementasi, Implementasi Program, Sidoarjo Bersih dan Hijau  

Page 37 of 268 | Total Record : 2676

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue