cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 44   45   46   47   48 
Evaluasi Kinerja Pegawai Pasca Penerapan Electronic Government (Studi Kasus Pada Induk PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang) Saputro, R. Eka Prasetya
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Evaluation of Employee Performance After Implementation of Electronic Government (Studies in PT.PLN Parent (Persero) and Network Service Area Malang). The development of technology’s progressing rapidly. Technology used to obtain information quickly and can be accessed wherever the person’s located. Using technology, expected to service  needs of the community can be obtained more easily. This study used descriptive study with qualitative approach, focusing on how the application of the evaluation conducted by the company. Performance evaluation’s carried out by the company there are three evaluations include individual’s evaluation, groups and organizations, through the results of performance evaluation by targets set by their leaders, and who judge their work is their leader besides the limit values ​​are obtained by the employee is entitled, and maked  subjective judgment. Secondly, results of evaluation individual’s performance level isn’t bad, but at the organizational level has decreased, although group’s performance  have increased from the previous semester. Keywords : performance evaluaiton, electronic government Abstrak: Evaluasi Kinerja Pegawai Pegawai Pasca Penerapan Electronic Government pada Induk PT.PLN Area Pelayanan dan Jaringan  Malang. Perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang pesat. Teknologi digunakan untuk memperoleh informasi dengan cepat dan dapat diakses dimanapun seseorang itu berada. Dengan adanya pemanfaatan teknologi, diharapkan kebutuhan pelayanan yang didapatkan masyarakat dapat lebih mudah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, fokus pada bagaimana penerapan evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh perusahaan terdapat tiga evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi tingkat individu, kelompok dan organisasi, serta evaluasi yang dilakukan melalui hasil  target kinerja yang telah ditentukan oleh para pemimpin mereka, dan yang menilai pekerjaan mereka adalah pemimpin mereka masing-masing selain itu terdapat batasan nilai yang diperoleh pegawai, sehingga dapat timbul penilaian yang subjektif. Kedua, hasil evaluasi kinerja yang ditunjukkan dari tingkat individu tidaklah buruk, namun pada tingkat organisasi mengalami penurunan, walaupun kinerja kelompok banyak yang mengalami peningkatan dari semester sebelumnya. Kata kunci : evaluasi kinerja, electronic government 
Strategi Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengembangkan Potensi Pasar Desa (Studi pada Kantor Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri) Purwaningtyas, Jannatin Dyah
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Subdistrict Government Strategies and Subdistrict Consultative Institution (Badan Permusyawaratan Desa) in Developing Subdistrict Market Potential (Study on Kantor Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri ). Development subdistrict can be realized by the provision facilities, infrastructure, and facilities such as subdistrict roads, bridges, irrigation, and the villge subdistrict. The subdistrict market is the most important public facilities in the economy acivities. The subdistrict market’s management is under the responsibility of the subdistrict government. Subdistrict governance consists of subdistrict government and subdistrict consultative institution. The result of this study indicates that there are several phenomena in this subdistrict market. In terms of infrastructure provision, there are still a lot of infrastructures that are not available such as cooperative markets, fire fighting, communication facilities, mosques, loading and discharging areas, and waste management areas. Illegal traders who transacted outside the market are disruptroad access in the morning. The traders are also not classified based on the specification of goods which are sold. Also, the management of parking fees is less transparent. Keywords: subdistrict governance, subdistrict market Abstrak: Strategi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengembangkan Potensi Pasar Desa (Studi pada Kantor Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri). Pembangunan desa dapat diwujudkan dengan penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas umum desa seperti jalan, jembatan, irigasi, dan pasar desa. Pasar desa merupakan fasilitas umum yang terpenting dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Pengelolaan Pasar Desa Kepung di bawah tanggung jawab pemerintahan desa. Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil pengamatan diketahui bahwa ada beberapa fenomena pada pasar desa ini.  Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, masih banyak sarana prasarana yang belum tersedia diantaranya koperasi pasar, fasilitas pemadam kebakaran, sarana komunikasi, mushola, area bongkar muat dagangan, tempat pengelolaan limbah, dan penteraan. Pedagang lapak liar yang berada di luar pasar tidak teratur dan mengganggu akses jalan raya pada pagi hari. Para pedagang juga belum dikelompokan berdasarkan spesifikasi barang yang dijual. Selain itu, pengelolaan retribusi parkir juga kurang transparan.   Kata kunci: pemerintahan desa, pasar desa
Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Untuk Memperoleh Pendidikan Bermutu Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) (Studi pada Sekolah Dasar Negeri Sumbersari 1 Kota Malang) Irmawati, Ratih
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Inclusive Education Policies to Achieve Quality Education for Children with Special Needs (ABK) (Studies in Public Elementary School 1 Malang Sumbersari). Children with special needs is an Indonesian citizen who has the right to education. Inclusive education is an education that combines ABK students with normal students to get the same education. Malang is a pioneer city in East Java inclusive education and SDN Sumbersari 1 is one of inclusive schools. The results showed that the prospective student assessments and crew must have observed, which is then used to develop the school curriculum. Formulation involving classroom teachers, subject teachers and GPK. Infrastructure put in room housekeeping inclusion. The school is only working with UMM in terms of assessment for the crew who are less capable. Supporting factor is the support of the community, school, shadow teacher and support Malang City Department of Education. While the lack of GPK, the lack of experience of GPK, as well as facilities and inadequate infrastructure is a barrier in the implementation of inclusive education policies. Keywords: Inclusive education, ABK, quality of education  Abstrak: Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk Memperoleh Pendidikan Bermutu bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) (Studi pada Sekolah Dasar Negeri Sumbersari 1 Kota Malang). Anak berkebutuhan khusus merupakan warga negara Indonesia yang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang menggabungkan siswa ABK dengan siswa normal agar mendapatkan  pendidikan yang sama. Kota Malang merupakan kota pelopor pendidikan inklusif di Jawa Timur dan SDN Sumbersari 1 merupakan salah satu sekolah inklusi . Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon siswa ABK harus memiliki assesmen dan diobservasi, yang kemudian digunakan sekolah untuk menyusun  kurikulum. Penyusunannya melibatkan guru kelas, guru mata pelajaran dan GPK. Sarana-prasarana bagi ABK diletakkan khusus di ruang graha inklusi. Sekolah ini hanya bekerjasama dengan UMM dalam hal assesmen bagi ABK yang kurang mampu. Faktor pendukungnya adalah dukungan dari masyarakat, lingkungan sekolah, shadow teacher dan dukungan Dinas Pendidikan Kota Malang. Sedangkan kurangnya jumlah GPK, kurangnya pengalaman yang dimiliki GPK, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusif.   Kata kunci: pendidikan inklusif, ABK, mutu pendidikan
Keefektifan Penerapan PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Pembangunan Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar) Dewanti, Alvanda Chrisna
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Effectiveness of The Application of National Program of Community Empowerment for Rural Self-Support (PNPM MP) In the Rural Development for Poverty Eradication (Study at Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar). poverty is a main problem faced by Indonesia. Some measures have been taken to eradicate poverty in the lowest government level, which is village. The development of village is expected to help reducing poverty because national development is always measured based on how good is the development of village. Therefore, rural community must be empowered at least to reduce their dependence on other. or that we need the empowerment of the rural population to continue to grow and reduce reliance on other parties. To solve the problem of poverty in 2007, President Susilo Bambang Yudhoyono launched a program for community empowerment at the national level, the National Program communities Empowerment (PNPM). The empowerment program is a national program that granted authority for all regions in Indonesia, including rural areas. Keywords : PNPM, Rural Development, poverty Abstrak : Keefektifan Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Dalam Pembangunan Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan (studi pada Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar). kemiskinan menjadi permasalahn utama di negara Indonesia, berbagai upaya dilakukan untuk pengentasan kemiskinan bahkan sampai pada sistem pemerintahan terkecil yaitu desa. Adanya pembangunan pada pedesaan diharapkan mampu membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di negara Indonesia karena keberhasilan pembangunan nasional dapat diukur berdasarkan seberapa besar pekembangan pembangunan di pedesaan. Untuk itu perlu adanya pemberdayaan terhadap masyarakat desa untuk terus berkembang dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan pada tahun 2007 presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan program pemberdayaan bagi masyarakat dalam tingkat nasional yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masayarakat (PNPM). Program pemberdayaan masyarakat ini merupakan program nasional yang diberikan wewenangnya untuk semua daerah yang ada di Indonesia termasuk wilayah-wilayah pedesaan.   Kata kunci : PNPM, Pembangunan Desa, Kemiskinan
Implementasi Program Listrik Prabayar Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus pada PT. PLN (Persero) APJ Kota Malang) Pujisusilo, Adita Nugroho
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The implementation of electric program prepaid in the improvement of the quality of public services. This research produce an inference that the implementation of electricity prepaid in improve the quality of public services in the city of held by PT. PLN (Persero) APJ has been running well. The authors provide solutions related the implementation of electricity prepaid in improve the quality of public services which are: 1. It is recommended that the PT. PLN (Persero) more increase the supply of production kwh meters in order to fulfill the needs of customers, 2. The necessity of a socialization and promotion of PT PLN (Persero) APJ to be more closer to the community so that the community can use the electricity enticed into prepaid, 3. Prepaid electricity program will run well and according to a desired goal if there is any good cooperation between parties of PT PLN (Persero) APJ with customers. Keywords: The implementation of program, prepaid electricity, improve the quality of public services.   Abstrak: Implementasi program listrik prabayar dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa implementasi program Listrik Prabayar dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Malang yang diselenggarakan oleh PT. PLN (Persero) APJ sudah berjalan dengan baik. Penulis memberikan solusi terkait dengan implementasi Program Listrik Prabayar dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik tersebut yaitu: 1. Dihimbau agar pihak PT. PLN (Persero) lebih memperbanyak pasokan produksi kWh Meter guna mencukupi kebutuhan para pelanggan PLN, 2. Perlunya suatu sosialisasi dan promosi dari pihak PT. PLN (Persero) APJ yang lebih agar lebih mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat terbujuk untuk bisa menggunakan listrik prabayar, 3. Program Listrik Prabayar akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan apabila terjadi kerjasama yang baik antara pihak aparatur PT. PLN (Persero) APJ dengan pelanggan.   Kata kunci: Implementasi program, listrik prabayar, peningkatan kualitas pelayanan publik.
Strategi Pro-Growth Dalam Pengembangan Pantai Klayar Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Kabupaten Pacitan (Studi Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan) Damayanti, Aprelia Dyah
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Pro-Growth Strategy For The Development of Klayar Beach as the Pre-eminent Tourism Destinations in Pacitan District (Study in the Department Of Culture, Tourism, Youth and Sport Pacitan District). Pro-growth strategy is one of the strategies used in the development of tourism in Indonesia, both at central and local. Including the development of tourism in Pacitan District especially for Klayar Beach that has the potensial to be a leading  tourism destination.. To determine the pro-growth strategy in the development of Klayar Beach used descriptive research with the mixed approach. With the interactive model analysis of Miles and Huberman, IE (Internal External) matrix analysis and SWOT analysis. Based on analysis of interactive models is known that the pro-growth strategy in the development of Klayar Beach through ecotourism, improved infrastructure, increased promotion and marketing, increased collaboration with the private sector, and increased society participation. IE matrix produces a general strategy through increased facilities, products, tourism technologies and joint ventrure. SWOT matrix produce an alternative strategy that is strategies (SO) product development and tourist attraction, strategies (WO) infrastructure development and promotion, strategies (ST) suistainable tourism development, and strategies (WT) of human resources development and coordination between sectors.   Keywords: development, strategy, tourism and Klayar Beach   Abstrak: Strategi Pro-Growth dalam Pengembangan Pantai Klayar Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Kabupaten Pacitan (Studi Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan). Strategi Pro-growth adalah salah satu strategi yang digunakan dalam pengembangan pariwisata di Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Termasuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan terutama untuk Pantai Klayar yang memiliki potensi menjadi destinasi pariwisata unggulan. Untuk mengetahui strategi pro-growth dalam pengembangan Pantai Klayar digunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan gabungan. Dengan analisis model interaktif Miles and Huberman, analisis matriks IE (Internal Eksternal) dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis model interaktif diketahui bahwa strategi pro-growth dalam pengembangan Pantai Klayar melalui ekowisata, peningkatan sarana prasarana, peningkatan promosi dan pemasaran, peningkatan kerjasama dengan swasta, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Matriks IE menghasilkan strategi umum melalui peningkatan fasilitas, produk dan teknologi pariwisata serta joint ventrure. Matriks SWOT menghasilkan strategi alternatif yaitu Strategi (SO) pengembangan produk dan daya tarik wisata, strategi (WO) pengembangan sarana prasarana dan promosi, strategi (ST) pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan strategi (WT) pengembangan SDM dan koordinasi antar sektor. Kata Kunci: pengembangan, strategi, pariwisata dan Pantai Klayar
Implementasi Program Mahasiswa Wirausaha Dalam Menciptakan Kemandirian Mahasiswa (Studi Pada Universitas Brawijaya Malang) Rizal, Muhammad
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Program Mahasiswa Wirausaha in creating Student Independence (Study on the Brawijaya University). Student Entrepreneurial Program aims to provide the knowledge, skills and spirit of entrepreneurship-based IPTEKS to the students to be able to change the mindset of jobseekers becomes the creator of employment as well as being a tough and successful entrepreneurs to face global competition. This research used the qualitative approach, which seeks to obtain information that is as complete as possible about Implementation of Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) in creating student independence. Based on the results of the research, it can be concluded that the Program's student Entrepreneurs in creating Self-reliance of students have been done quite well even though there are still many factors constraints and shortcomings that must be rectified for the next program. Keywords: Program Mahasiswa Wirausaha,  job creator, independence   Abstrak: Implementasi Program Mahasiswa Wirausaha dalam Menciptakan Kemandirian Mahasiswa (Studi pada Universitas Brawijaya). Program Mahasiswa Wirausaha bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan jiwa wirausaha (Entrepreneurship) berbasis IPTEKS kepada para mahasiswa agar dapat mengubah pola piker dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan pekerjaan serta menjadi pengusaha yang tangguh dan sukses menghadapi persaingan global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan informasi menggunakan teknik wawancara mengenai Implementasi Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) dalam menciptakan kemandirian mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Mahasiswa Wirausaha dalam Menciptakan Kemandirian Mahasiswa telah terlaksana dengan cukup baik walaupun masih banyak faktor kendala dan kekurangan yang harus diperbaiki untuk program selanjutnya.   Kata Kunci: program mahasiswa wirausaha, pencipta lapangan kerja, kemandirian
Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah Melalui Proyek Operasi NAsional Agraria (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Desa Mulyoagung Kabupeten Malang) Dewi, Agniesya Oktaviali Citra
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Quality of Land Certification Service through Agrarian National Operation Project (The Study at Kantor Pertanahan of Kabupaten Malang and Desa Mulyoagung in Kabupaten Malang). Research background is the demand for admission for the right of land which is manifested in the form of the ownership of land certificate. PRONA program is, therefore, developed which is land certification program based on general subsidy targeted to low economic community. Research attempts to describe and to analyze PRONA service, the quality of general-based land certification service based on The Decree of Ministry of Civil Servant Empowerment No. 81 of 1993, and the factors supporting and constraining PRONA service. Result of research indicates that PRONA certification service by the Land Office of Malang District has met all components of good service. This service is supported by the capacity of employee at the Land Office of Malang District, structure and infrastructure, the schedule of finishing certification only in one budget year, and the support from the community of Mulyoagung Village. Keywords: quality service, land certificatio, PRONA   Abstrak: Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah Secara Massal Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Desa Mulyoagung Kabupaten Malang). Penelitian ini dilandasi atas dasar kebutuhan akan pengakuan hak atas tanah  yang berupa kepemilikan sertifikat tanah. Atas dasar inilah disusunlah program PRONA, suatu program sertifikat tanah massal bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi rendah. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis proses pelayanan PRONA, kualitas pelayanan sertifikasi tanah secara massal melalui PRONA berdasarkan Kep. Men. PAN No. 81 Tahun 1993 dan  faktor pendukung serta faktor penghambat pelayanan PRONA. Dalam hasil penelitian menyatakan bahwa pelayanan sertifikat PRONA yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang telah memenuhi seluruh unsur-unsur pelayanana yang baik.Hal ini didukung dengan kemampuan pegawai yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, sarana dan prasarana serta waktu penyelesaian sertifikat dalam satu tahun anggaran dan dukungan dari Masyarakat Desa Mulyoagung.   Kata kunci: kualitas pelayanan, sertifikasi tanah, PRONA
Strategi Local Economy Development Dalam Program Minapolitan (Studi pada Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang) Hasnatul Layli, Zihla
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrack: Local Economy Development Strategy in Minapolitan Program (Studies in Desa Wajak, Kabupaten Wajak, Kota Malang). Desa Wajak which has a better potential in both of natural resources and human skill resources in fisheries cultivation so supposed to has a big role in order to help the economy and the welfare of society so that it needs Local Economy Development (LED) strategy. Pemerintah Kabupaten Malang uses five LED strategies in Minapolitan Program, that is: conducts the manufacture of baby fish socialization and training. The role of local market is still dominant. The license and infrastructure supplying have implemented properly. Desa Wajak work with Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) and Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI). Minapolitan Program in Desa Wajak aims to the independence of local communities with the region's potential in which the output is to increase people's income, social welfare, and poverty reduction. The supporter factors that is: Human Resources, Natural Resources, and institutional. The inhibitor factors are safety, lack of capital, and lack of optimal technology. Keywords: strategy, Local Economy Development, minapolitan Abstrak: Strategi Local Economy Development dalam Program Minapolitan (Studi pada Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang). Desa Wajak merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang yang memiliki potensi yang lebih baik dalam sumber daya alam maupun skill sumber daya manusianya dalam berbudidaya ikan sehingga seharusnya berperan besar dalam membantu menyejahterakan dan mendongkrak perekonomian masyarakat sehingga diperlukan strategi LED. Pemerintah Kabupaten Malang melakukan sosialiasasi dan pelatihan pembuatan baby fish. Peranan pasar lokal masih dominan dalam menjual hasil dari produksi Minapolitan. Penyediaan perizinan dan prasarana sudah diterapkan dengan baik. Desa Wajak bekerjasama dengan Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) dan Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) dan mampu menjadi sektor pemimpin. Program Minapolitan di Desa Wajak bertujuan untuk memandirikan masyarakat lokal sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menyejahterakan masyarakat dan mengurangi jumlah kemiskinan. Program Minapolitan di Desa Wajak sudah mampu menjadi tumpuan mata pencaharian. Faktor pendukung LED dalam program Minapolitan di Desa Wajak yaitu: SDM, SDA, dan kelembagaan. Faktor penghambat: SDM, keamanan, kurangnya modal dan kurang optimalnya tekhnologi.   Kata kunci : strategi, Local Economy Development, minapolitan 
PERENCANAAN SKENARIO BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENAMBAH SUMBER PENDAPATAN DESA (Studi di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo) Rahmat, Adiwiratna Briandana Ganefanto
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Scenario Planning Is Village-Owned Enterprise (BUMDes) to Add Sources Of Income Villages (Study in the village of Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo). Development Village-owned enterprise this should also be done by the village that has the potential of his village because there are benefit that obtained by developed BUMDes. Development BUMDes this is also done in village Karangpatihan but is still on planning. The absence of a regulation or regulations regarding BUMDes so BUMDes can only be supervise and coordinate and it became a problem in the development BUMDes in village of Karangpatihan. Development BUMDes is aims to raise the income of the villages and the economy of the village. In arrange the planning, needed an instrument for arrange and embody the plan is scenario planning based on Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting. Development BUMDes in village of  Karangpatihan that  remains is still yet to be seen, so needed development to institutional BUMDes it to see the variables are leadership, doctrine, program, resources, internal structure, connection that allows, connection functional, connection normative, connection clasps spread / spread themselves, and source of income village. Keywords: village-owned enterprise (BUMDes), scenario planning, instutional Building Abstrak: Perencanaan Skenario Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Menambah Sumber Pendapatan Desa (Studi di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo). Pembangunan Badan Usaha Milik Desa ini sebaiknya juga dilakukan oleh desa yang memiliki potensi desanya Pembangunan BUMDes ini juga dilakukan di Desa Karangpatihan tetapi masih dalam tahap perencanaan. Belum adanya regulasi atau peraturan mengenai BUMDes sehingga BUMDes hanya dapat mengawasi dan mengkoordinasi serta itu menjadi permasalahan dalam pembangunan BUMDes di Desa Karangpatihan. Pembangunan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa dan perekenomian desa. Dalam menyusun perencanaan tersebut, dibutuhkan sebuah alat untuk menyusun dan mewujudkan perencaanan tersebut yaitu dengan perencenaan skenario (scenario planning) berdasarkan Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting. Pembangunan BUMDes di Desa Karangpatihan yang wujudnya masih belum terlihat, sehingga dibutuhkan juga pembangunan untuk kelembagaan BUMDes tersebut dengan melihat variabel-variabel yaitu kepemimpinan, doktrin, program-program, sumber daya, struktur intern, kaitan memungkinkan, kaitan fungsional, kaitan normatif, kaitan menyebar dan sumber pendapatan desa. Kata kunci : badan usaha milik desa, scenario planning, pembangunan kelembagaan 

Page 46 of 268 | Total Record : 2676

 44   45   46   47   48 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue