cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 46   47   48   49   50 
Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ruang Publik (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik) Eka Puspitasari, Ayu
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation The Availability Green Open Space as Fulfillment The Needs of Public Space (Study on The Environmental Agency's Gresik). Green Open Space is an elongated area/lane groups, the use of which is more open and a place to grow plants. The area of ​​green open space of at least 30% of the area of ​​the city described in described in Regulation No.10 of 2010. Gresik Currently only reached 15.45%, a fast growing number of industry imbalance in the environmental ecosystem.. In this case the government in achieving the fulfillment of RTH assisted by public and private sector to implement the program of the Ministry of Public Works P2KH program, RAKH program and routinely program as well as other programs. This study aims to analyze and describe the implementation of the policy provision of green open space in Gresik regency. This study used a qualitative descriptive study. Implementation of the policy provision of green open space has 2 focus. The focus of the two related to each other in the implementation of policy implementation and analyze whether the implementation of the policy has been running well.   Keywords: Policy implementation, Green Open Space Abstrak: Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ruang Publik (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik). Ruang Terbuka Hijau yaitu area memanjang/jalur mengelompok, penggunaanya lebih bersifat terbuka serta tempat tumbuh tanaman. Luas minimal Ruang Terbuka Hijau 30% dari luas wilayah kota dijelaskan dalam Perda Kabupaten Gresik No.10 tahun 2010. Saat ini Gresik hanya mencapai 15,45%, banyaknya industri yang berkembang pesat mengakibatkan ketidak seimbangan ekosistem lingkungan. Dalam hal ini pemerintah dalam mencapai terpenuhinya RTH dibantu oleh masyarakat dan pihak swasta dengan melaksanakan program dari Kementrian PU yaitu program  P2KH, RAKH serta program rutinan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mendeskripsikan implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif  kualitatif. Implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau memiliki 2 fokus. Dari kedua fokus tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dan menganalisa apakah implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik.   Kata kunci: Implementasi kebijakan, Ruang Terbuka Hijau 
Inovasi Kebijakan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Studi pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo) Lintang, Nabilla
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Innovation Policy One Stop Service System (Studies on Capital Investment and Licensing Office of Probolinggo Regency, During this bureaucratic permitting still impressed complicated because it still spreads in various unit of work but then came the innovation policies of One Stop Service System. The formation of the PTSP Regulations based on the Ministry of Home affairs number 24 in 2006 about One Stop Service Implementation Guidelines, where each County or city shall be entitled to form the PTSP. The regulation is also supported by the Regent number 41 in 2008 about delegation Some Authority in the field of Licensing To capital investment and the Licensing Office of the Probolinggo Regency, give up some of its related issues permitting. Its main purpose is directed at the creation of convenience services permitting investments both foreign and domestic, by not reducing the conditions that must be met. Keywords: Policy, policy innovation, One Stop Service. Abstrak: Inovasi Kebijakan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Studi Pada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo). Selama ini birokrasi perijinan masih terkesan rumit karena masih menyebar di berbagai SKPD akan tetapi kemudian muncullah inovasi kebijakan yaitu Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pembentukan PTSP tersebut didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dimana setiap Kabupaten atau Kota berhak untuk membentuk PTSP. Peraturan tersebut juga didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo, Bupati menyerahkan sebagian kewenangannya yang berkaitan dengan masalah perijinan. Tujuan utamanya diarahkan pada terciptanya kemudahan pelayanan perijinan investasi baik asing maupun dalam negeri, dengan tidak mengurangi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kata Kunci: Kebijakan, inovasi kebijakan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional untuk Mewujudkan Pasar yang Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus di Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan) Agustina, Mira
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Stakeholder’s Role in Managing Waste of Traditional Market to Create Environmentally Sound Market (Case Study in Kolpajung Market, Pamekasan). Traditional market is one of the public assets at which its existence is important to support the needs of community. However, the presence of traditional market nowadays is often considered dirty due to a lot of trash. It then makes the government of Pamekasan cooperates with private sector in processing that waste. The process takes place through turning waste into compost. This potential is the beginning of environmentally sound market creation because the produced compost has positive impact on the environment. Related to that, this study aimed to describe the stakeholders’ role in managing waste of traditional market in accordance with the environmentally sound market, the supportive and hindering factors, and the social and economic impacts of the waste management. Keywords: stakeholders’ role, traditional market, waste management Abstrak: Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional untuk Mewujudkan Pasar yang Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus di Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan). Pasar tradisional merupakan aset publik yang keberadaannya penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai makhluk ekonomi. Namun keberadaan pasar tradisional seringkali dianggap kumuh, kotor dan banyak sampah. Ini yang mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan untuk bekerja sama dengan swasta dalam mengolah sampah pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan mengubah sampah menjadi kompos, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama petani. Kondisi ini merupakan awal terciptanya pasar berwawasan lingkungan, karena pupuk yang dihasilkan berdampak positif pada lingkungan, sehingga dapat meningkatkan daya dukung lingkungan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran stakeholder dalam pengelolaan sampah pasar tradisional untuk mewujudkan pasar berwawasan lingkungan, faktor pendorong maupun penghambat dalam pengelolaan sampah, serta menggambarkan dampak sosial dan ekonomi dari adanya pengelolaan sampah tersebut. Kata kunci: peran stakeholder, pasar tradisional, pengelolaan sampah
Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Dengan Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Persiapan Pelaksanaan Program Transmigrasi (Studi Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya) Wulandari, Mentari
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Intergovernmental Cooperation the Local Government of Kubu Raya Regency and The Local Government of Madiun Regency in Preparation of Implementation Transmigrastion Program. The transmigration program is an alternative solution to overcome the problems of population and as an effort to spur equitable development in Indonesia. In order for these objectives to be realized then The Local Government of Kubu Raya Regency and The Local Government of Madiun Regency preparing the implementation of the resettlement program to the fullest by establishing cooperative relationships between local. The partnership established through the preparation process of cooperation, assessment of cooperation, discussion and signing of a cooperation agreement and the process of preparation of the transmigration program. In the process of cooperation embodied the principles of cooperation shows that the preparation of the implementation of the transmigration program was organized with the involvement of multiple stakeholders in the area, so that the transmigration program was organized with attention to local needs and the support of community. In order transmigration program may be optimized so The Local Government of Kubu Raya Regency and The Local Government of Madiun Regency still need to enhance the role of stakeholders in the area sharing and allocation of local budget funds for the preparation of the implementation of the transmigration program.Keywords: Intergovernmental Cooperation the Local Government, Preparation of Implementation Program, Transmigrastion ProgramAbstrak: Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam Persiapan Pelaksanaan Program Transmigrasi. Program transmigrasi merupakan solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan kependudukan dan sebagai upaya memicu pemerataan pembangunan di Indonesia. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan persiapan pelaksanaan program transmigrasi secara maksimal dengan menjalin hubungan kerjasama antara daerah. Hubungan kerjsama ini terjalin melalui proses persiapan kerjasama, penjajakan kerjasama, pembahasan dan penandatanganan perjanjian kerjasama dan proses persiapan pelaksanaan program transmigrasi. Di dalam proses kerjasama tersebut terkandung prinsip-prinsip kerjasama yang menunjukan bahwa persiapan pelaksaan program transmigrasi diselenggarakan dengan melibatkan beberapa stakeholders di daerah, sehingga program transmigrasi diselenggarakan dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan mendapat dukungan dari masyarakat. Agar program transmigrasi dapat berjalan secara optimal maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Pemerintah Kabupaten Madiun masih perlu meningkatkan peran stakeholders di daerah dan melakukan sharing alokasi dana APBD untuk penyelenggaraan persiapan pelaksanaan program transmigrasi.Kata kunci: kerjasama antara daerah, persiapan pelaksanaan program, Program Transmigrasi
Impementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang) Mudhalifah, Siti
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Society Administration Information System To Improve the Quality Of Public Services (Studies on Department of Population and Civil Registration Malang). Public services in the field of population administration is one of the tasks of public service performed by the local government in order to serve the public. To assist various jobs completion in population registration that according the standards require, the government create a new system that called Society Administration Information Systems. The aims to Society Administration Information System in improving the quality of public services. This study uses descriptive qualitative approach. The results of research in the Department of Population and Civil Registration Malang, researcher can draw the conclucion that the service provided by the presence of the Society Administration Information System is good enough, because it's obvious that their service delivery mechanisms and the presence of facilities and infrastructure that supports the process of service delivery in order to improve the quality of public service. Keywords: Service, Service Quality, Society Administration Information Systems Abstrak: Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang). Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melayani masyarakat. Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah membuat suatu sistem baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Tujuan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dapat diperoleh bahwa pelayanan yang diberikan dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dapat dikatakan baik, karena mekanisme pelaksanaan pelayanannya sudah jelas dan adanya sarana dan prasarana yang mendukung proses pelaksanaan pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan. Kata kunci: Pelayanan, Kualitas Pelayanan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Studi pada Lembaga Kemasyarakatan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) Anggraini, Isnaini Yuni
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 8 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Community Organization Restructuring Policy (Study of Community Organization in Ngadas Village, Poncokusumo Subdistrict, Malang District). Research is conducted by the consideration about the importance of community organization for the empowerment of village people. Community organization, therefore, must be restructured and given great attention. Result of research indicates that the implementation of community organization restructuring policy in Ngadas Village has been consistent to the existing regulation. It is verifiable with Van Meter and Van Horn’s model of analysis over policy implementation. There are supporting and constraining factors behind the implementation of community organization restructuring policy. The supporting factor is related to attitude and original trait of the people of Ngadas Village which are supportive to policy implementation. The constraining factor includes lack of document and archive of Village Community Organization and lack of detail about community organization restructuring policy in Local Regulation of Malang District No. 16 in year 2006. Keywords: Policy implementation, organizational restructuring, Village Community Organization, Local Regulation Abstrak: Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Kemasyarakatan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Penelitian ini dilakukan atas dasar Pentingnya keberadaan lembaga kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat Desa. Oleh karena itu penataan lembaga kemasyarakatan perlu diperhatikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  implementasi kebijakan penataan lembaga kemasyarakatan di Desa Ngadas sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari analisa implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn. Dalam Implementasi kebijakan penataan lembaga kemasyarakatan terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung diantaranya sikap dan sifat asli mayarakat Desa Ngadas sangat mendukung implementasi kebijakan. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi yakni kurang terarsipkannya dokumen terkait Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 16 Tahun 2006 yang belum bisa mengatur secara rinci terkait penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kata kunci: Implementasi kebijakan, penataan lembaga, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Peraturan Daerah
Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat: Perspektif Innovative Governance (Studi pada Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu) Sela, Elly Nurrahma
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Development of Tourist Villages to Increase People's Income (The Study On Tulungrejo Village Bumiaji Subdistrict Batu City). This research aims to discover, describe and analyze what are the potential of the village of Tulungrejo, how the development of the tourist village, and aware of the factors that become advocates and barrier faced in its implementation. In this study, the concept used is innovative governance, while the qualitative approach uses research methods. One of the results obtained from this study is the potential of Tulungrejo village consists of natural potential, the potential of culture, special interest and potential. Development of tourist villages Tulungrejo, performed by some of the local authorities in particular the tourism and Culture in Batu Town, managers of tourist villages, and local communities by way of increased promotion, improved infrastructure, and direct community involvement in order to take advantage of the potential which is owned by the village.Keywords: tourist village, people's income, innovative governanceAbstrak: Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis apa sajakah potensi yang dimiliki Desa Tulungrejo, bagaimana pengembangan desa wisata tersebut, dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan adalah innovative governance, sedangkan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Salah satu hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah potensi yang dimiliki desa Tulungrejo terdiri dari potensi alam, potensi kebudayaan, dan potensi minat khusus. Pengembangan desa wisata Tulungrejo, dilakukan oleh beberapa pihak yaitu pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, pengelola desa wisata, dan masyarakat setempat dengan cara peningkatan promosi, peningkatan sarana prasarana, dan pelibatan masyarakat langsung untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.Kata Kunci: desa wisata, pendapatan masyarakat, innovative governanve
Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Gapurosukolilo Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2013) Safri, Erenda Irfia
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrack: Effectiveness of Alokasi Dana Desa at Organize Village Governance (Study in Gapurosukolilo Village of Gresik Regency, Fiscal Year 2013). Granting Alokasi Dana Desa (ADD) are expected to become a source of financing for villages on village governance especially in the fields of the government, development and social affairs in order to increase public welfare and distribution and efforts to improve public services. This research is meant to assess the extent of the effectiveness and supporters and restricting factors by ADD in implementing governance village in Gapurosukolilo village of Gresik Regency. This research is qualitative research with descriptive approach. Assessment of the effectiveness is review from the perspective of management and usage. The results show that management process off ADD has correct with Permendagri 37 year 2007. While its use  has reached the indicator of successfull. However the ability of actors in prioritizing the program still need to be increased again. So that the use of ADD can be economical, directional, and controlled in accordance with the principle. Keywords: alokasi dana desa,village governance, effectiveness Abstrak: Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Penyelenggaran Pemerintahan Desa (Studi Pada Desa Gapurosukolilo Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2013). Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan menjadi sumber pembiayaan bagi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan upaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas serta faktor pendukung dan penghambat ADD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Gapurosukolilo Kabupaten Gresik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penilaian efektivitas ditinjau dari perspektif pengelolaan dan penggunaannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengelolaan ADD  berjalan sesuai dengan permendagri No 37 tahun 2007. Sedangkan penggunaannya telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Namun kemampuan pengelolah dalam memprioritaskan kebutuhan masih perlu ditingkatkan lagi. Sehingga penggunaan ADD dapat hemat, terarah dan terkendali sesuai prinsipnya. Kata kunci: alokasi dana desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, efektivitas
Efektivitas Penyelenggaraan Malang Kota Command Center di Kepolisian Resort Malang Kota Mustika, Arinda Febby
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Effectiveness of the Implementation of Malang Kota Command Center in Kepolisian Resort  Malang Kota. One thing that until now the public concern related to the public service in terms of traffic safety services and public safety. Growing need for the protection of public safety, especially the society of Malang City, then the police are expected to maximize service while receiving reports of accidents, congestion, or crime. Kepolisian Resort Malang Kota has organized an innovative service for the society of Malang City, that is Malang Kota Command Center (MCC) as a center K3I, namely Communication, Coordination, Command and Control, and Information. The results showed that the implementation of Malang Kota Command Center (MCC) in Kepolisian Resort Malang Kota has been running effectively, with due regard to the seven dimensions, namely productivity, quality, efficiency, flexibility, excellence, development, and satisfaction. Use of Information and Communication Technology in the implementation of Malang Kota Command Center (MCC) makes Kepolisian Resort Malang Kota services more effectively and can create good customer service for the community especially the society of Malang City. Keywords: effectiveness, Malang Kota Command Center (MCC), Kepolisan Resort Malang Kota   Abstrak: Efektivitas Penyelenggaraan Malang Kota Command Center di Kepolisian Resort Malang Kota. Satu hal yang sampai saat ini menjadi perhatian masyarakat terkait dengan pelayanan publik yaitu dalam hal pelayanan keamanan berlalu lintas dan keamanan masyarakat. Semakin dibutuhkannya perlindungan terhadap keamanan masyarakat khususnya Kota Malang, maka pihak kepolisian diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan saat menerima laporan adanya kejadian kecelakaan, kemacetan, ataupun tindak kejahatan. Kepolisian Resort Malang Kota telah menyelenggarakan suatu pelayanan inovatif bagi masyarakat Kota Malang, yaitu Malang Kota Command Center (MCC) sebagai pusat K3i, yaitu Komunikasi, Koordinasi, Komando dan Pengendalian, serta Informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Malang Kota Command Center (MCC) di Kepolisian Resort Malang Kota sudah berjalan efektif, dengan memperhatikan tujuh dimensi, yaitu produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, keunggulan, pengembangan, dan kepuasan. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Malang Kota Command Center (MCC) menjadikan pelayanan Kepolisian Resort Malang Kota lebih efektif dan dapat menciptakan pelayanan yang prima bagi masyarakat Kota Malang.   
Upaya PT.Telkom Dalam Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance (Studi pada PT.Telkom Wiltel Jatim Selatan) Dharma, Adi
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrack: PT.TELKOM Effort to Implemented Good Corporate Governance Principle (Study in PT.Telkom Wiltel South Java). An enterprise system in regulating is vital for the operation of the company. Many problems related to financial reporting is making the Government of Indonesia issued regulation to set the peruasahaan property of the State-owned enterprises are STATE-OWNED COMPANIES hereinafter referred to. The regulation is Regulation No.: PER-01/MBU/2011 About the application of good corporate governance (Good Corporate Goernance) hereinafter called the GCG On STATE-OWNED ENTERPRISES. In this research that became the object of research is the attempt of PT.TELKOM in operate five principles of GCG, i.e. transparency, accountability, corporate responsibility, independence and Fairness or Fairnes. The research aims to describe or illustrate how efforts PT.TELKOM in the running of the five principles of GCG. This research uses descriptive qualitative research methods to describe research results are supported by data from interviews, observation and documentation to describe the circumstances on the ground. Keywords: Governance of companies, Good Corporate Governance, State-owned enterprises Abstrak: Upaya PT.TELKOM Dalam Menerapkan Prinsi Good Corporate Governance (Studi pada PT.Telkom Wiltel Jatim Selatan). Sistem suatu perusahaan dalam mengatur sangatlah penting untuk berjalannya perusahaan tersebut. Banyaknya permasalahan terkait pelaporan keuangan membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan untuk mengatur peruasahaan milik negara yaitu Badan usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN. Peraturan tersebut adalah peraturan No:PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Goernance) yang selanjutnya disebut GCG Pada BUMN. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah upaya PT.TELKOM dalam menjalankan lima prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, independensi dan Kewajaran atau Fairnes. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana upaya PT.TELKOM dalam menjalankan lima prinsip GCG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian yang didukung oleh data dari wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menggambarkan keadaan di lapangan.   Kata kunci : tata kelola perusahaan, Good Corporate Governance, Badan Usaha Milik Negara

Page 48 of 268 | Total Record : 2676

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue