cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 24 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "1992: HARIAN BALI POS" : 24 Documents clear
PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DASAR Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.596 KB)

Abstract

       Baru-baru ini saya diminta memberikan presentasi di hadapan 100-an para pengelola sekolah swasta pada sebuah forum ilmiah di Yogyakarta; adapun salah satu topik yang diminta ialah tentang pendidikan dasar. Berdasarkan informasi dari panitya, mereka sengaja memilih pendidikan dasar oleh karena di "sektor" yang biasanya dianggap enteng oleh banyak orang ini ternyata menyimpan segunung kompleksitas problematika yang tidak gampang mencarikan solusinya; di samping hampir seluruh peserta forum ini secara langsung mengelola pendidikan dasar.          Bahwa pendidikan dasar menyimpan berbagai komplek sitas problematika tentu kita akan sependapat; dan dalam kenyataannya problematika pendidikan dasar tidak lebih ringan dibandingkan problematika pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.          Problematika pendidikan dasar rasanya makin mena-rik dan makin kompleks saja manakala sementara kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan Sekolah Dasar yang meru-pakan bagian dari pendidikan dasar oleh sementara pakar masih "disangsikan"  (baca: dianalisis) efektivitasnya. Ambil contoh kebijakan mengenai "pengelolaan"  SD negeri yang secara langsung melibatkan dua departemen sekaligus; masing-masing ialah Departemen Pendidikan dan kebudayaan (Depdikbud) dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang dalam operasionalnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).  Di luar sisi-sisi positif yang ada, kebijakan pengelolaan sekolah  oleh lebih dari satu departemen ini (sistem multidepartementasi) banyak yang menilai sebagai kurang efektif. Ibarat satu kapal dua nakhoda.
MELOKALISASI WAJIB BELAJAR SLTP Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.41 KB)

Abstract

       Ada bukti empirik yang menunjukkan adanya semacam hubungan atau korelasi antara  pelaksanaan program wajib belajar dengan kemajuan suatu bangsa. Hal ini dapat dilihat dari bangsa-bangsa maju di dunia ini yang ternyata untuk mencapai kemajuan tersebut harus melalui berbagai upaya, termasuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsanya melalui program wajib belajar; katakanlah dengan Amerika Serikat (AS) dan Jepang sebagai ilustrasinya.          Barangkali berdasarkan kerangka berpikir seperti itulah maka dalam sambutan Mendikbud, Fuad Hassan, pada peringatan  hari pendidikan nasional beberapa waktu yang lalu masalah wajib belajar SLTP sempat menjadi topik ak-tual yang dipresentasikan. Mendikbud menganjurkan supaya para guru yang bertugas di jenjang pendidikan dasar agar sejak sekarang ini mempersiapkan diri untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya. Anjuran ini diberikan berhubungan dengan akan dilaksanakannya program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar.          Sebagaimana kita ketahui bersama keinginan untuk melaksanakan wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar atau tepatnya sampai tingkat SLTP sudah lama terpendam; setidak-tidaknya semenjak program wajib belajar SD dica-nangkan oleh Presiden Soeharto beberapa tahun yang lalu. Keinginan itu akan segera direalisasi.  Mendikbud telah menegaskan supaya pelaksanaan wajib belajar SLTP jangan ditunda-tunda lagi dan segeralah dimulai. Pernyataan ini perlu kita catat bersama karena kalau wajib belajar SLTP benar-benar  dapat direalisasikan maka babak baru pendi-dikan di negara kita akan dimulai.
MENGGUGAT KONSEPSI "MULTIPLE CHOICE" Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.486 KB)

Abstract

       Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie kembali menggugat sistem ujian pilihan ganda atau yang sering disebut dengan multiple choice (MC). Baru-baru ini beliau menyarankan agar MC jangan dipakai lagi kalau kita menginginkan anak didik berkualitas dan mampu berfikir rinci atau bernalar. MC tidak dapat menumbuhkan sikap dan perilaku anak untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya secara tuntas.          Pada beberapa tahun terakhir ini MC memang sangat sering diaplikasi dalam proses belajar mengajar di seko-lah-sekolah atau di lembaga pendidikan lainnya di negeri ini;  lebih daripada itu MC juga diaplikasi dalam momen-tum evaluasi yang besar dan penting, katakanlah misalnya diaplikasi di dalam Ebtanas sekolah dasar sampai sekolah menengah, UMPTN, tes masuk PTS, dan sebagainya. Demikian populernya MC di kalangan lembaga pendidikan sampai bi-dang-bidang studi yang sebenarnya kurang tepat di-MC-kan pun akhirnya tak dapat lepas dari sistem ini, katakanlah bidang studi Matematika, Fisika, dan sebagainya.          Apakah sistem ujian model MC memang memiliki kele bihan dan kehebatan yang luar biasa sehingga diaplikasi pada berbagai momentum yang sangat strategis? Barangkali persoalan inilah yang mengusik Pak Habibie sehingga be-liau sempat melontarkan "gugatannya". Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan memang pernah menyatakan bah-wa MC yang dikembangkan di sekolah-sekolah telah melalui proses validasi yang secara akademik dapat dipertanggung jawabkan;  meskipun demikian pernyataan ini ternyata tak mampu meluruhkan "gugatan" Pak Habibie.
PROBLEMATIKA PENDIDIKAN KEJURUAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.69 KB)

Abstract

       Di dalam beberapa tahun terakhir ini pengembangan pendidikan kejuruan (vocational education)  di Indonesia menghadapi berbagai problematika yang sangat serius. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai indikator sekaligus; misalnya masalah perbandingan sekolah umum dengan sekolah kejuruan, sarana dan fasilitas sekolah, kualitas lulusan sekolah kejuruan, penempatan lulusan, dan berbagai indikator lainnya yang makin lama terasakan semakin kompleks saja.          Barangkali karena itulah maka Menteri Dalam Negeri, Rudini, pernah mengajukan pertanyaan mengenai berapa perbandingan ideal di antara sekolah umum dengan sekolah kejuruan dalam forum  Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II di Medan  beberapa waktu yang lalu. Pertanyaan yang menyangkut masalah diferensiasi pendidikan tersebut sungguh menarik dan menggelitik, akan tetapi sampai saat ini  rasanya belum pernah terjawabkan secara tuntas oleh pakar pendidikan manapun yang kita miliki.          Masalah diferensiasi sekolah umum dengan kejuruan memang pernah menjadi  polemik aktual dengan digugatnya eksistensi sekolah kejuruan itu sendiri. Pada satu pihak ada keinginan mempertahankan sistem persekolahan jalur ganda (multiple track school system)  dengan menjajarkan sekolah umum dan sekolah kejuruan,  tetapi di pihak lain ada yang ingin mengembangkan sistem persekolahan jalur tunggal (single track school system)  dengan "menggusur" eksistensi sekolah kejuruan.  Dengan keluarnya PP No:29/ 1990 tentang pendidikan menengah yang menjamin eksisten-si sekolah kejuruan maka polemik tersebut baru reda.
PROBLEMATIKA DOSEN DAN RISETNYA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.138 KB)

Abstract

       Beberapa tahun silam pengertian sivitas akademika sempat menimbulkan diskusi,bahkan tak jarang menimbulkan silang pendapat tentang komponen apa saja yang tergabung di dalamnya. Ada yang menyatakan sivitas akademika ialah dosen, karyawan dan mahasiswa; bahkan ada yang menambahkan para aktivis yayasan (bagi PTS) ke dalamnya.          Setelah Peraturan Pemerintah (PP) No:30/1990 di-komunikasikan  maka pengertian sivitas akademika menjadi gamblang. PP ini secara eksplisit menyebutkan bahwa yang dimaksudkan sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi. Apabila dikaji secara cermat maka sivitas akademika inilah yang sangat menentukan dinamika dan kualitas perguruan tinggi; meskipun harus diakui bahwa faktor "luar", khususnya yayasan bagi PTS serta pemerintah bagi PTN, juga mempunyai peranan yang tidak kalah menentukannya.          Sekarang ini di Indonesia terdapat sekitar 1.000 perguruan tinggi; PTN dan PTS.  Data tahun 1990/1991 me-nunjukkan jumlah PTN sebanyak 49 lembaga terdiri dari 31 universitas, 14 institut, 2 sekolah tinggi dan 2 akademi. Sementara itu PTS di negara kita berjumlah  914 lembaga; terdiri dari  221 universitas,  51 institut, 350 sekolah tinggi, 290 akademi serta 2 politeknik. Jumlah perguruan tinggi yang relatif besar ini merupakan aset pembangunan;  tentunya kalau kita mampu mengembangkannya.
KRITIK KURIKULUM IKIP Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.297 KB)

Abstract

       Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) kini meningkat popularitasnya; hal ini berkaitan dengan adanya rancangan dan realisasi penyempurnaan kurikulumnya. Sebagaimana telah diberitakan pada berbagai media massa maka kurikulum IKIP akan dan sedang mengalami penyempurnaan. "Akan" karena belum semua IKIP di Indonesia telah mengaplikasikan kurikulum baru yang telah disempurnakan, sementara itu konotasi "sedang" karena adanya beberapa fakultas di IKIP yang tahun ini sudah mulai melaksanakan kurikulum baru yang disempurnakan.          Bahwa setiap lembaga pendidikan berhak menyempur-nakan kurikulumnya kiranya memang merupakan sesuatu yang cukup wajar; akan tetapi penyempurnaan kurikulum di IKIP kali ini banyak yang mengomentarinya sebagai tidak cukup wajar, atau setidak-tidaknya mengandung berbagai permasalahan yang perlu diklarifikasi. Hal ini berkaitan dengan kurikulum baru yang dibuat menjadi sangat fleksibel atau luwes; dan demikian fleksibelnya sehingga konon lulusan IKIP nanti bisa saja berprofesi di luar guru atau tenaga kependidikan  dikarenakan kurikulumnya memang su-dah dipersiapkan sedemikian itu.          Mengenai fleksibilitas itulah sesungguhnya yang mendatangkan hujan kritik.  Pada sementara kalangan IKIP sendiri proses penyempurnaan kurikulum tersebut ada yang menyebutnya sebagai proses fleksibilisasi kurikulum; hal ini berkaitan dengan kurikulum baru yang sangat (untuk tidak mengatakan terlalu) fleksibel. Apakah fleksibilisasi kurikulum ini tepat atau tidak,  inilah yang tengah didiskusikan oleh banyak orang sekarang ini.
BUKAN ARCHAISME BUKAN FUTURISME Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.161 KB)

Abstract

       Apabila kita menelusuri Undang-Undang Dasar (UUD) 1945; di antara 37 pasal yang ada maka Pasal 32 yang ada dalam Bab XIII merupakan pasal yang "berbicara" langsung mengenai kebudayaan nasional. Dari segi tata bahasa maka Pasal 32 itu sendiri termasuk sangat sederhana, hanyalah terdiri dari lima kata, yaitu sbb: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia".          Oleh karena pendeknya rumusan pasal tersebut di atas maka kita akan banyak menemui kesulitan untuk meng-interpretasi, mendiskripsi dan mengoperasikannya apabila tanpa disertai dengan pengetahuan tentang riwayat kela-hirannya. Hal ini akan menjadi makin kompleks bila pasal yang diinterpretasi tidak disertai dengan penjelasannya. Tetapi, kita masih beruntung karena di samping Pasal 32 masih disertai dengan penjelasan maka dokumen mengenai riwayat kelahirannya pun masih ada.          Penjelasan Pasal 32 sbb: "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya". Selanjutnya disambung dengan ale-nia lainnya sbb: "Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di se-luruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usa ha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memper kaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi dera-jat kemanusiaan bangsa Indonesia".
PTUN DAN NASIB GURU Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.216 KB)

Abstract

       Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sekarang mulai dilirik untuk dijadikan alternatif dalam memecahkan berbagai kompleksitas pendidikan yang terjadi di lapangan. Belum lama ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hassan, menyatakan supaya kita tidak ragu-ragu menuntut oknum-oknum atau siapa saja yang terlibat di dalam kasus pemotongan gaji guru, pemotongan dana pemeliharaan seko-lah, dsb, melalui PTUN. Pada sisi yang lain beliau juga menganjurkan agar bila terjadi keberlarutan permasalahan di lingkungan Depdikbud hendaknya segera saja dilimpahkan ke PTUN.          Pak Fuad sebagai Mendikbud kiranya memang sangat tanggap serta bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang berkembang di lapangan. Banyaknya teman-teman guru yang seringkali terkena potongan atas gajinya, yang relatif tak seberapa dibandingkan dengan tanggung jawabnya sebagai pendidik, kiranya sangat menyentuh perasaan beliau yang memang sangat peka terhadap hal-hal yang tidak atau kurang proporsional.          Apabila Pak Fuad memberikan pernyataan seperti di atas kiranya tidak dapat dilepaskan dari rasa peka, ketanggapan dan tanggung jawab beliau atas nasib para guru di lapangan. Masih banyaknya kasus pemotongan gaji guru di lapangan nampaknya ikut melatarbelakangi pernyataannya tersebut;  di samping itu relatif banyaknya masalah-masalah yang berlarut-larut di lapangan yang seringkali berkaitan langsung dengan nasib guru nampaknya juga ikut memperkuat latar belakang tersebut. Nyatanya di lapangan memang sering terjadi perlakuan yang merugikan guru.
EFEKTIVITAS SISTEM MULTIDEPARTEMENTASI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.149 KB)

Abstract

       Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan undangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur untuk memberikan presentasi serta masukan dalam seminar pendidikan yang konon sudah cukup lama direncanakan. Apabila kemudian saya juga mendapat undangan dan kesempatan "berbicara" dalam seminar pendidikan yang diselenggarakan oleh Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) barangkali ada unsur kebetulannya.         Membandingkan kondisi pendidikan antara DIY dengan Kalimantan Timur tentu ada manfaatnya karena di dalamnya akan kita dapati indikator-indikator yang kontroversial, yang justru perlu mendapatkan perhatian. Secara ringkas etos didik masyarakat Kalimantan Timur belumlah maksimal sedangkan di DIY masalah etos didik ini dapat dikatakan tidak masalah lagi. Di Kalimantan Timur sarana dan fasi-litas pendidikan serta pendidikan massa (mass education)  masih diperlukan;  sementara itu di DIY pendidikan massa justru menjadi masalah, terutama di pendidikan dasar.          Kalau di beberapa daerah, termasuk Kalimantan Ti-mur, saat ini tengah mengalami masalah dengan sedikitnya sekolah dan guru  maka DIY justru mengalami masalah de-ngan banyaknya sekolah dan guru.
PENYEBAB LINGKUNGAN SEKOLAH, LUAR SEKOLAH DAN FAKTOR MEDIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.607 KB)

Abstract

       Jakarta "heboh"; puluhan bahkan ratusan pelajar terlibat secara langsung dalam suatu perkelahian massal. Mereka "beringas", bus sekolah dirusak, petugas keamanan yang akan menetralisasi suasana ikut kena lemparan batu. Terpaksa pelajar nakal tersebut harus diamankan (untuk tidak menggunakan istilah "ditangkap"), dibawa ke pos polisi, "dinasehati", dan di-push up.          Keadaan seperti tersebut belum reda menyusul peristiwa baru yang sungguh memalukan; terjadi perkelahian dan tawuran antara pelajar dan mahasiswa yang melibatkan puluhan orang.  Tentu semua itu dalam kapasitasnya sebagai oknum, meskipun jumlahnya relatif tidak sedikit. Betapa tidak malu, pelajar dan mahasiswa yang dalam sistem pendidikan kita disiapkan secara sistematis untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan justru membuat perilaku yang kurang berbudaya. Apakah itu menjadi indikasi kega-galan pendidikan kita? Entahlah!          Peristiwa tersebut terjadi di berbagai kota besar di negara kita akhir-akhir ini. Ibarat penyakit yang du-lu pernah muncul sekarang kambuh lagi.  Tempo hari Bapak Presiden Soeharto serta beberapa menteri pernah menyata-kan keprihatinannya atas peristiwa tersebut,  tetapi hal itu belum cukup untuk menghentikan perilaku nirbudaya  para pelajar yang sebenarnya sangat kita banggakan itu.

Page 1 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

1992 1992


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SURYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN JAWA POS 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue