cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
 29   30   31   32   33 
WACANA MENG-IMPEACH PRESIDEN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.057 KB)

Abstract

Bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan “gugatan” PGRI dan ISPI mengenai pemenuhan anggaran pendidikan oleh pemerintah. Pada dasarnya pemerintah diminta segera memenuhi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Dari keputusan ini selanjutnya berkembanglah wacana anggaran pendidikan yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah.        Lebih daripada itu, dikarenakan pemerintah menyatakan tidak mampu memenuhi anggaran pendidikan tersebut maka muncullah wacana mengenai kemungkinan untuk meng-impeach presiden (dan wakil presiden). Adapun argumentasinya cukup mendasar, karena pemerintah telah melanggar ama-nat UUD 1945.        Wacana tersebut makin berkembang ketika Hidayat Nur Wahid selaku Ketua MPR menyatakan, kalau serius, pemerintah tidak sulit mengalokasi anggaran 20 persen dari APBN. Keseriusan itu harus diikuti usaha menekan kebocoran anggaran dan praktik korupsi. Pada sisi yang lain Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden RI pernah menyatakan bahwa Presiden dan Wapres tidak bisa di-impeach oleh DPR hanya karena tidak memenuhi angka 20 persen dari APBN untuk pendidikan, seperti yang diatur dalam konstitusi; karena anggaran pendidikan yang tidak mencapai 20 persen dari APBN itu sudah disetujui DPR, sehingga baik pemerintah maupun DPR sama-sama melanggar konstitusi.
ALOKASI DANA PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.762 KB)

Abstract

       Meskipun tidak terlalu mengejutkan namun turunnya anggaran pendidikan dalam RAPBN 87/88, baik nominal maupun peringkatnya, telah mengisyaratkan "deru keprihatinan" pada berbagai aktivitas. Termasuk didalamnya adalah Aktivitas Penelitian.       Sejak REPELITA I pemerintah memang menaruh perha-tian yang sungguh-sungguh terhadap sektor pendidikan, walaupun besarnya perhatian tidak selalu dimanifestasikan dalam prioritas anggaran.       Tahun 82/83 barangkali pantas dicatat dalam "nota pendidikan" kita, dimana anggaran bagi sektor pendidikan mulai terlihat menonjol bila dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Setidak-tidaknya selalu masuk dalam kelompok "the best four".  Dalam beberapa tahun bahkan sempat menduduki peringkat pertama dalam hal nominal atau jumlah penerimaan anggaran dibandingkan dengan sektor pembangunan yang lain.       Ternyata tahun ini anggaran untuk sektor pendidikan mengalami penurunan. Bila dalam APBN 86/87 sektor ini menempati peringkat pertama maka untuk RAPBN tahun 87/88 ini melorot ke peringkat keempat; disamping jumlah nomi-nalnya juga mengalami penurunan dari Rp 1.145,9 milyar untuk tahun 86/87 menjadi Rp 1.021,5 milyar untuk tahun 87/88, atau menurun sekitar 10,9%.
SISWA MOGOK BELAJAR GURU MOGOK MENGAJAR Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.525 KB)

Abstract

       Kalau siswa dapat melakukan aksi mogok belajar, mengapa kami yang guru ini tidak dapat melakukan mogok mengajar.  Bukankah aksi mogok itu tidak menjadi hak mutlak para siswa;  pekerja/buruh, sopir, karyawan dan bahkan penumpang angkutan kota pun dapat dan pernah melakukan aksi mogok, kenapa kami yang guru ini tidak sesekali juga melakukan aksi mogok.  Barangkali saja demikianlah pikiran beberapa orang guru di suatu sekolah yang baru-baru ini melakukan aksi mogok mengajar. Mereka tidak datang di sekolah secara bersamaan dan tentu saja tidak melakukan aktivitas mengajar.       Seperti kita ketahui baru-baru ini  banyak siswa dari berbagai se-kolah di Jakarta melakukan aksi mogok belajar.  Pasalnya banyak, di antaranya menyangkut masalah sumbangan pendidikan yang ditimpakan kepada para siswa atau orang tuanya.        Sebagian siswa menganggap  bahwa sumbangan pendidikan yang ditetapkan pihak sekolah atau pengurus BP3 tersebut terlalu tinggi bila dibandingkan dengan pelayanan sekolah. Disisi lain mereka mengang-gap bahwa manajemen keuangan sekolah kurang transparan.  Keadaan yang demikian ini menjadi "pasal" bagi siswa untuk melakukan aksi protes, demonstrasi, bahkan sampai aksi mogok belajar.       Apabila beberapa waktu yang lalu Presiden Soeharto melalui Pak Wardiman selaku menteri pendidikan mengingatkan agar pimpinan se-kolah hati-hati dalam menarik sumbangan pendidikan dari orang tua siswa, di samping sumbangan pendidikan tersebut harus dilakukan di atas prinsip kesukarelaan,  kiranya hal itu tidak dapat dilepaskan dari munculnya berbagai kasus mogok belajar siswa tersebut di atas. Kalau kita mau jujur sampai sekarang pun masih banyak pimpinan sekolah dan/atau pengurus BP3 yang memasang angka sumbangan pendidikan terlalu tinggi bagi orang tua  (baca:  Supriyoko, "BP3 Bukan Badan Pemeras Peserta Pendidikan", Pikiran Rakyat: 28/08/96).
KIAT SUKSES MENJADI ENTREPRENEUR BAGI ORANG BIASA (15) Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.659 KB)

Abstract

Demikian halnya ketika saya mendirikan kursus komputer.  Gedung seperti yang telah saya bahas sebelumnya, dapat dilakukan dengan pembayaran di belakang.  Kita membayar biaya sewa gedung setelah kita mempunyai uang sesuai dengan yang kita rencanakan. Fasilitas kursi juga dapat menggunakan sewa yang dapat dibayar di kemudian hari. Bahkan iklanpun juga dapat kita bayar di belakang. Saya beruntung dapat bekerjasama dengan Harian Kedaulatan Rakyat pada saat awal memulai bisnis. Harian ini membantu saya dengan memberikan fasilitas memasang iklan dengan dapat dibayar kemudian. Selain membagi brosur ke sekolah-sekolah, iklan salah satu andalan untuk mencari calon peserta kursus.  Pada awalnya, saya hanya memasang iklan baris, karena biayanya murah, tetapi untuk membangun citra, kita butuh iklan yang tidak sekedar iklan baris, tetapi iklan untuk membangun brand, sekaligus dapat meningkatkan penjualan. Setelah saya selesai merancang iklan dengan menggunakan pertimbangan, antara lain sasaran yang dibidik, keunggulan produk kursus yang ditawarkan, strategi kreatif yang digunakan, daya tarik pesan yang memikat dan gaya eksekusi yang dipakai, maka desain tersebut saya bawa menuju kantor harian ini yang berada di Jalan Mangkubumi. Sesampainya di kantor, kemudian saya menanyakan di bagian penerima tamu, agar saya dapat bertemu bagian iklan untuk memasang iklan. Bagian penerima tamu tersebut mengantarkan saya bertemu dengan bagian iklan. Saya mengungkapkan keinginan saya untuk memasang iklan kepada bagian iklan tersebut. Bagian iklan dengan senang hati membantu saya. Pengalaman saya dalam melakukan negosiasi pembayaran dan besarnya biaya iklan inilah yang ingin saya bagikan. Perusahaan kecil ataupun perusahaan besar menginginkan agar iklan yang dipasang efektif, biayanya ringan dan kalau bisa dapat dibayar di kemudian hari. Saya juga mengingikan hal seperti itu. Langkah yang saya lakukan mencoba untuk menanyakan biaya iklan selama satu tahun beserta potongnya, “Pak kalau saya pasang iklan ukuran 20 cm x 3 kolom, setiap hari selama satu tahun berapa Pak?”  Kemudian petugas iklan tersebut menghitung dan dia menemukan nilai yang cukup besar ketika itu, ratusan juta rupiah.  “Kalau besarnya seperti ini, Pak Yanto dapat potongan istimewa, 70 %” kata petugas iklan tersebut. Dalam hati saya “luar biasa besar potongannya.”.  “Pasang iklannya satu tahun kan Pak Yanto?” Tanya petugas iklan. Saya terdiam sejenak, karena biayanya besar sekali, menurut saya pada saat itu, tetapi potongannya sangat menarik. “Saya pasang tiga bulan dulu ya Pak, tapi saya minta potongannya tetap 70 %”.  Petugas iklan itu kembali menghitung, dengan kalkulatornya., kemudian ia menelpon pimpinannya “Untuk Pak Yanto. Tidak apa-apa, tapi ini setiap hari kan Pak?”. Saya terdiam sejenak, karena menurut saya masih besar sekali, apalagi mendirikan kursus komputer tanpa uang tunai., “Satu minggu dua kali dulu ya Pak. Tapi potongannya tetap 70 %?”. Petugas iklan itu kembali berkonsultasi dengan pimpinannya, sejak kemudian “Ya.. boleh Pak.” Seperti biasanya kan Pak. Dapat dibayar setelah iklannya dimuat” pinta saya. “Ya. Pak Yanto, seperti biasanya” jawab petugas iklan tersebut. Pelajaran yang sangat menarik dari yang saya alami tersebut adalah untuk mendapatkan harga yang murah dilakukan dengan cara membeli dalam jumlah banyak lebih dahulu dan meminta potongan khusus, kemudian bertahap bernegosiasi dengan mempertahankan potongan tersebut, tetapi membeli dalam jumlah yang lebih kecil. Lebih dari itu dapat kita bayar di kemudian hari.
KAMPANYE TANPA ISU PENDIDIKAN SUPRIYOKO, KI
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KOMPAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92.826 KB)

Abstract

Terdapat perbedaan singnifikan antara kampanye tahun 2004 dengan kampanye tahun 2009 sekarang; baik kampanye pemilihan anggota legisla-tif maupun kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden. Perbedaannya terletak pada diangkatnya isu pendidikan.          Dalam kampanye tahun 2004 berbagai organisasi politik peserta pemilu serta calon presiden dan wakil presiden gencar mengangkat berbagai isu pendidikan; khususnya anggaran pendidikan. Mereka berjanji mengalokasi anggaran pendidikan setidaknya 20 persen dari RAPBN kalau menang; bah-kan ada yang berani 25 persen. Begitu gencarnya isu pendidikan ditiupkan sampai ada komentar pendidikan dijadikan komoditas politik.          Sekarang? Kampanye terfokus pada masalah ekonomi. Isu pendidikan hampir tidak pernaih ditiupkan ke masyarakat. Benar bahwa Megawati dan Prabowo menyatakan akan menghapus UU BHP Pendidikan; tetapi UU tersebut bukanlah isu primer dalam pendidikan nasional.  
KURIKULUM SMA 1984,LAMPU KUNING SEKOLAH KEJURUAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.55 KB)

Abstract

       Struktur program kurikulum SMA yang baru telah di susun, bahkan beberapa media telah memasyarakatkannya. Kurikulum yang kemudian banyak disebut orang dengan Kurikulum 84 tersebut terdiri dari 15 (lima belas) mata pelajaran yang merupakan program inti serta 5 s/d 8 mata pelajaran merupakan program khusus (pilihan).       Kurikulum 84 yang akan mulai diterapkan pada ta-hun ajaran yang akan datang diibaratkan hidangan prasmanan pada sebuah pesta, di mana setiap tamu dipersilahkan mengambil ramuan jenis hidangan sesuai dengan seleranya. Yang disenangi boleh diambil sedangkan yang tidak disu-kai boleh dilewatkan (KOMPAS 19-2-84).       Barangkali perumpamaan diatas akan lebih tepat bahwa kurikulum 84 ibarat hidangan setengah prasmanan, dimana setiap tamu dalam pesta tersebut bebas memilih dan mengambil lauk pauk yang telah disediakan sedangkan nasi dan sayur sudah disiapkan dalam sebuah piring dalam porsi yang sama. Ada lima macam lauk yang disediakan di mana setiap tamu dipersilahkan (penghalusan dari kata diwajibkan) mengambil satu diantaranya.       (Mudah-mudahan saja nasi dan sayur yang sudah disiapkan dalam piring selalu cocok untuk bermacam-macam lauk tersebut).
BUDI PEKERTI SEBAGAI UNGGULAN SEKOLAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.079 KB)

Abstract

       Pentingnya pendidikan budi pekerti di sekolah pada akhir-akhir ini semakin mendapatkan respon yang positif dari masyarakat luas dan orang tua siswa.  Para pakar pendidikan umumnya sependapat bahwa sebagai lembaga pendidikan maka sekolah hendaknya mampu membe-rikan pendidikan yang efektif dan sistematis untuk menanamkan budi pekerti yang luhur kepada seluruh siswanya; terlepas dari apakah budi pekerti itu menjadi mata pelajaran tersendiri ataukah tidak.        Teori Ki Hadjar Dewantara  tentang pentingnya  pendidikan budi pekerti dalam keluarga,  dengan ibu sebagai pendidik utama, memang masih berlaku adanya.  Bahkan banyak para ahli edukasi Barat seperti Marjoribanks, Aldendorf, A. Mani, Rapph Linton, dsb, juga membenarkannya.  Marjoribanks misalnya, di dalam tesisnya "Families and Their Learning Environments : An Empirical Analysis" (1979), merekomendasi pentingnya pendidikan keluarga, utamanya oleh orang tua, bagi pengembangan potensi dan pribadi anak. Meskipun demikian masyarakat tetap menaruh harapan terhadap sekolah untuk dapat me-laksanakan pendidikan budi pekerti secara efektif dan sistematis.       Harapan masyarakat dan orang tua tersebut  kiranya  tidak terlalu berlebihan mengingat terdapatnya dua realitas sosial yang tidak lagi menjadi rahasia umum; pertama, semakin banyaknya anak dan remaja (sekolah) yang melakukan tindakan asosial di masyarakat,  dan kedua, semakin banyaknya lembaga keluarga yang kurang berhasil menjalankan fungsinya untuk menanamkan budi pekerti pada sang anak.       Kalau kita mau berbicara jujur di negara kita sekarang ini  makin banyak orang tua yang menaruh harap kepada sekolah untuk mampu menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada anaknya.  Mereka itu sangat cemas dan takut dengan realitas banyaknya anak dan remaja (sekolah) yang beraktivitas antisosial di masyarakat; hal ini menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan keluhuran budi pekertinya.
MOTIVASI Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Daniel Goleman, kemampuan motivasi terdiri dari dorongan berprestasi, komitmen, inisiatif dan optimisme. Komitment merupakan penyelarasan diri dengan sasaran kelompok dan institusi atau masyarakat. Orang dengan kemampuan ini akan siap berkorban demi pemenuhan sasaran institusi atau masyarakat yang lebih penting, merasakan dorongan semangat dalam misi yang lebih besar, menggunakan nilai-nilai kelompok yang dilandasi hati nurani dalam pengambilan keputusan dan penjabaran pilihan-pilihan serta aktif mencari peluang guna memenuhi misi kelompok atau masyarakat. Rachel Carson telah berjuang untuk mempertahankan komitmennya, setelah ia menemukan dalam penelitiannya bahwa pestisida dapat merusak lingkungan. Akhirnya ia menerbitkan buku yang berjudul Silent Spring. Carson menyadari bahwa bukunya akan menuai kontroversi, tetapi ia dengan komitmennya untuk menyelamatkan lingkungan tetap kokoh dengan pendiriannya. Dalam buku tersebut Carson menyerukan diselenggarakannya debat umum yang serius mengenai besar kerugian yang harus ditanggung oleh alam yang sangat dicintainya dan bercerita dengan keyakinan yang luar biasa tentang betapa rapuhnya keadaan semua makhluk hidup, termasuk manusia, akibat penggunaan DDT dan bahan-bahan kimia lain yang lebih beracun. Carson ditentang oleh industri pertanian, yang secara besar-besaran mengadakan kampanye untuk mendiskreditkan peringatannya. Meskipun demikian ia tetap memegang komitmennya untuk menyelamatkan lingkungan. Akhirnya Presiden John F. Kennedy terkesan oleh bukunya dan memerintahkan penelitian ulang kebijakan pestisida Federal. Pada 1963, badan penasihat Presiden untuk urusan ilmu pengetahuan mendukung pendirian Carson. Sekarang orang mengakui bahwa gagasan pendukung lingkungan modern dengan munculnya Company Social Responsibility, dimulai dengan terbitnya buku Silent Spring. “Seribu kata darinya, maka dunia menempuh arah yang baru” kata salah seorang editor buku tersebut. “Begitu dahsyatnya daya dari tujuan hidup yang didukung oleh komitmen emosi” tulis Cooper dan Sawaf dalam Executive EQ.           Apa yang dilakukan Rachel Carson adalah mengerahkan segenap tenaga dengan bakat dan tujuan hidup dengan motivasi yang kuat atau dengan komitmen emosi. “Tidak ada karya besar di dunia yang pernah terwujud tanpa semangat yang menggelora” kata filsuf Jerman, Hegel. Para pemimpin dan para eksekutif harus menyadari bahwa motivasi terbukti lebih penting daripada intelektual ataupun ketrampilan teknis. Bagaimanapun yang menggerakkan motivasi bukan kepala, melainkan hati. “Sesungguhnya di dalam tubuh anak Adam terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah tubuh itu seluruhnya, dan anggota-anggota tubuh yang lain akan membuatnya baik. Ia adalah hati” demikian sabda Rasulullah SAW. Hati adalah pemimpin yang harus dipatuhi yang memandu komitmen, sedangkan anggota tubuh lainnya adalah rakyat yang harus patuh pada pemimpinnya.
TENTANG TERBITAN JURNAL PENELITIAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.486 KB)

Abstract

       Pada tanggal 6-7 November 1997 di Yogyakarta diselenggarakan ASEAN University Network (AUN) Workshop on Collaborative Research. Kegiatan yang dikoordinasi oleh Universitas Gadjah Mada ini diikuti oleh berbagai universitas anggota AUN; yaitu Universiti Brunai Darussalam (Brunai),  Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Universitas Indonesia Jakarta (Indonesia), Universiti Malaya Kua-la Lumpur dan Universiti Sains Malaysia Kuala Lumpur (Malaysia),  University of Philippines Manila dan De La Salle University Manila (Philippina), National University of Singapure dan Nanyang Techno-logy University (Singapura), Chulanlongkorn University Bangkok dan Burapha University Bangkok (Thailand),  serta Vietnam National Uni-versity Hanoi dan Universitas Ho Chi-min Hanoi (Vietnam).        Dalam temu ilmiah tersebut dibahas pentingnya  kerja sama yang mutualistik antaruniversitas di bidang penelitian;  kemudian mengem-bangkannya ke dalam program-program yang dapat ditindaklanjuti di tingkat operasional (follow-up action).  Sementara itu isu di berbagai bidang,  khususnya bidang sosial,  pertanian dan lingkungan mendapat porsi pembahasan secara dominan.      Sesungguhnya AUN merupakan "kekuatan ilmiah" bangsa-bangsa ASEAN. Di dalam AUN bergabung para pakar dan cendekia dari uni-versitas-universitas terbaik dari negara-negara ASEAN;  meski belum semua universitas bergabung didalamnya.  Dengan demikian sangatlah wajar apabila dari lembaga ini muncul berbagai pemikiran (ide) dan juga kegiatan (action) untuk memajukan lembaga universitasnya sen-diri pada khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya.       Ibarat kendaraan, AUN adalah mobil yang dirakit dari komponen yang terpilih kualitasnya.  Dengan demikian diharapkan mobil AUN ini dapat melaju dengan cepat sambil membawa muatan yang dibebankan kepadanya.
SELAMAT DATANG KOMNAS PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.629 KB)

Abstract

       Setelah membentuk  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  atau yang kemudian dikenal dengan sebutan Komnas HAM, kini pemerintah melalui menteri pendidikan nasional membentuk  Komisi Nasional Pendidikan atau Komnas Pendidikan.  Dengan demikian di Indonesia sekarang ini setidak-tidaknya ada dua jenis Komnas, masing-masing adalah Komnas HAM dan Komnas Pendidikan.          Komnas HAM memang sudah lahir lebih dahulu.  Lembaga ini telah berhasil menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh tentara maupun oleh penduduk sipil. Tentunya kita masih ingat,  banyaknya oknum tentara dari kroco sampai para jenderal yang "diperkarakan" oleh Komnas HAM; di luar itu banyak pula penduduk sipil  yang harus berhadapan dengan badan yang seringkali terkesan bertindak "miring" itu. Disisi yang lain Komnas Pendidikan belum mampu menunjukkan prestasi,  terkecuali serang-kaian pertemuan untuk mengklarifikasi berbagai permasalahan dunia pendidikan kita, karena badan ini memang baru saja lahir.          Apabila kita runut ke belakang; lahirnya Komnas HAM tempo hari sedikit banyak memang dilatarbelakangi  oleh banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia,  terutama pada daerah-daerah yang sedang dilanda kerusuhan. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah apakah lahirnya Komnas Pendidikan juga dilatarbelakangi oleh ba-nyaknya kasus pelanggaran pendidikan di Indonesia.         Pertanyaan tersebut di atas memang agak sulit dijawab secara eksakt; meskipun demikian yang tidak dapat dipungkiri ialah bahwa lahirnya Komnas Pendidikan itu ada di tengah-tengah situasi, kon-disi dan kinerja pendidikan nasional yang memprihatinkan.

Page 31 of 160 | Total Record : 1592

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

1982 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN KOMPAS 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue