cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
 46   47   48   49   50 
DUAL CAREER FAMILY (DFC), DILEMA KELUARGA MODERN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.356 KB)

Abstract

       Hari ini enam puluh sembilan tahun yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 22 Desember 1928,  telah dibuka Kongres Perempoean Indonesia (Pertama) di Kota Perjuangan Yogyakarta.  Kongres yang telah berlangsung selama empat hari itu,  dari 22 s/d 25 Desember 1928,  diilhami oleh peristiwa penyelenggaraan Kongres Pemoeda sekitar dua bulan sebelumnya;  yaitu tanggal 28 Oktober 1928 yang sangat bersejarah itu.  Rupa-rupanya para ibu dan kaum wanita (pemudi) waktu itu merasa "iri" (dalam konotasi yang positif);  kalau kaum pemuda dapat berkongres untuk memformulasi semangat perjuangannya mengapa kaum pemudi tidak.       Terselenggaranya kongres tersebut dilandasi  oleh semangat yang luhur untuk memajukan para ibu dan kaum wanita Indonesia pada umumnya agar dapat berdiri sama tinggi dengan pria, dan berjuang bersama-sama kaum pria dalam mencapai cita-cita kemerdekaan.        Lima tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1933, maka diselenggarakanlah Kongres Perempoean Indonesia (Kedua) di Jakarta. Dari kongres kedua ini lalu lahir "janji" para ibu dan kaum wanita untuk meneruskan perjuangannya dengan cara menjadi Ibu Bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang berjiwa kebangsaan Indonesia.       Sejarah pun terus bergulir. Tahun 1938 diselenggarakan Kongres Perempoean Indonesia (Ketiga) di Bandung;dan dari forum ini muncul kesepakatan untuk menjadikan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk menghayati kembali dan memelihara api semangat para ibu dan kaum wanita Indonesia dalam upaya mencapai cita-cita luhurnya. Pada masa pasca kemerdekaan penetapan Hari Ibu ini dibakukan dengan Keputusan Presiden RI Nomer 316 Tahun 1959 tertanggal 16 Desember 1959.
SAATNYA MEMBENAHI PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN KOMPAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.694 KB)

Abstract

Bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang dalam keadaan yang terpuruk kiranya sudah menjadi pengetahuan, bahkan kesadaran umum. Tidak hanya kaum intelektual saja yang mengetahui dan me-nyadari keadaan seperti ini,  rakyat kecil dan kaum jelata pun ikut pula merasakannya.  Bahkan, masyarakat dunia pun dengan cermat mengikuti perkembangan negara kita  yang sarat dengan persoalan politik, permasalahan ekonomi dan problematika sosial.          Keadaan kita hari ini benar-benar kompleks. Simultansi pro-blematika politik, ekonomi dan sosial  tidak saja membuat bangsa ini menjadi stagnan akan tetapi lebih daripada itu telah menjadikan kita kehilangan ketangguhan daya saing.  Jangankan bersaing dengan negara maju seperti Jepang dan Korea;  sedangkan untuk bersaing melawan negara-negara "sepantaran" seperti Malaysia, Thailand dan Filipina pun sangat berat.  Akibatnya,  secara ekonomi kita didikte bangsa lain dan secara politik kita dijajah bangsa lain.          Kiranya benar, meskipun tidak mutlak, hasil penelitian yang dipublikasi oleh International Institute for Management Development (IMD), suatu organisasi internasional yang bermarkas di Lausanne, Swiss, tiga bulan lalu. Menurut IMD, daya saing Indonesia ternyata paling rendah di antara 49 negara yang diteliti.  Posisi kita jauh di bawah Singapura, Australia, Malaysia, Thailand dan Filipina. Dalam hal ini yang dimaksud daya saing merupakan hasil analisis mengenai kemampuan suatu negara dalam mengembangkan diri yang menyangkut berbagai aspek sekaligus;  seperti aspek ekonomi, pendidikan, pemerintahan, ketenagakerjaan, dan sebagainya.  
DIY PALING SIAP MENYONGSONG WAJIB BELAJAR SMTP Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.936 KB)

Abstract

       Sebagaimana yang telah "diinstruksikan" oleh GBHN Tahun 1988 maka  sekarang ini pemerintah tengah berusaha keras agar pada akhir Pelita V nanti dapat merealisasikan cita-cita nasional, yaitu melaksanakan wajib belajar (wajar) pada jenjang SMTP, sekolah menengah tingkat pertama, di seluruh Indonesia.       Salah satu persyaratan akademis untuk dapat dilaksanakannya wajar tersebut adalah daya tampung SMTP itu sendiri sudah mendekati angka ideal;  secara teoretis di atas angka 90%. Hal ini berarti bahwa pemerintah (bersama-sama masyarakat) setidak-tidaknya telah mampu menyediakan lebih dari 90 kursi belajar dari setiap 100 lulusan sekolah dasar.        Mengapa persyaratan daya tampung tersebut menjadi begitu mengikat?  Atau,  apakah persyaratan daya tampung tersebut tidak dapat dihindari?       Sampai saat ini nampaknya memang belum ada aturan atau hukum internasional yang mengeksplisitkan persyaratan daya tampung tersebut,  apalagi yang menyebut-nyebut angka 90%; akan tetapi menurut etika akademik maka setiap birokrasi pemerintah yang "berani" mewajib-belajarkan rakyatnya maka kepada mereka dituntut menyediakan sarana dan fasilitas belajar yang memadai.       Tentang hal tersebut di atas kita bisa melihatnya di Jepang, Amerika Serikat, atau negara-negara lain yang telah mewajib-belajarkan rakyatnya; meski sampai jenjang pendidikan yang berbeda-beda.
BELAJAR DARI SOPIR TAKSI (1) Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Setelah selesai saya mengikuti seminar Internasional di Universitas Airlangga Surabaya, saya berjalan menuju jalan di luar kampu. Di jalan tersebut ada dua taksi yang sedang menunggu penumpang. Salah seorang sopir taksi tersebut memberi tahu kawannya kalau ada penumpang. Sampai kawannya menyuruh dia, pastilah ia disukai oleh kawannya, sampai kawannya tidak mau merebut penumpangnya. Begitu saya memberi tanda butuh taksi, taksi tersebut mendekati saya dan mempersilakan saya untuk masuk. “Kemana Pak?” tanyanya. “Bandara Mas” jawab saya. Sopir taksi kali in berbeda dengan sopir taksi biasanya. Sopir taksi ini banya berbicara dan bercerita tentang perusahaannya, tentang pekerjaannya dan tentang keluarganya. Saya melihat pada kartu di jok mobil tulisas “Triono”. Langsung saya bertanya “Mas Triono asalnya dari mana?”. “Dari Surabaya Pak. Tetapi Istri saya dari Ponorogo” jawab Mas Triono. “Oh kalau begitu sama dengan asal Ibu saya“ saya menyahut. “Oh Ibu Bapak dari Ponorogo” sahut Mas Triono. Kemudian saya melanjutkan pertanyaan “Putranya berapa Mas?”. “Dua Pak” jawabnya ringkas. “Sudah berapa lama Mas Triono berkerja sebagai sopir taksi?” Dua tahun Pak”. “Sebelumnya bekerja di mana?” “Di Malaysia Pak, di kebun kelapa sawit” jawabnya. Kemudian saya bertanya “Bagaimana perasaan bekerja sebagai sopir taksi?”             Sopir taksi tersebut mulai bercerita tentang perusahaan. Sebelum ia bercerita tentang perusahaannya, ia bercerita sebelum berkerja sebagai sopir taksi “Dulu saya bekerja di Malaysia Pak. Saya digaji 1000 ringgit per bulan atau sekitar Rp. 2,5 juta, memang besar Pak, tetapi beli apa-apa juga mahal. Ketika saya pulang saya hanya membawa sisa Rp. 2,5 juta saja. Saya ikut orang melayu. Orangnya baik sekali Pak. Saya di sana bekerja keras Pak. Di Malaysia, pekerja dari Indonesia itu lebih di sukai, karena pekerja Indonesia lebih sregep dibandingkan pekerja dari Malaysia. Tetapi kalau kita ketahuan polisi Malaysia kita bisa ditangkat. ”Haram....haram.....” katanya. Tetapi setelah saya kasih uang dia bilang ”halal”. Meskipun pendapatan saya besar, tetapi saya lebih senang bekerja di Indonesia, Pak. Saya ingat anak dan istri saya. Anak saya ketika saya tinggal masih kecil-kecil. Ketika saya pergi ke Malaysia saya tidak pamit anak saya Pak, sebab kalau saya pamiti,anak saya pasti nangis. Saya limpe Pak. Saya sendiri sebetulnya juga menangis meninggalkan anak saya. Meskipun saya sekarang hanya jadi sopir taksi. Saya senang bekerja di perusahaan ini Pak. Kalau saya selama satu bulan saya dapat setor 13 kali dengan setoran Rp. 300.000,-, maka saya mendapat bonus beras Pak. Kalau saya dapat setopr 15 kali bonusnya ditambah uang Rp. 50.000,-, bahkan kalau 18 kali bonusnya ditambah lagi dengan sembako Pak. Kalau sampai dapat sembako Pak, saya bangga pulang ke rumah, karena semua keperluan rumah tangga sudah tidak pusing lagi. Dengan seperti ini saya dan kawan-kawan merasa dihargai, sehingga termotivasi untuk bekerja keras Pak”.  Ternyata sembako bagi sopir taksi telah menjadi alat motivator yang ampuh. Kita telah belajar dari sopir taksi dalam memotivasi karyawan agar tetap bekerja keras dan bersemangat.
REPOTNYA MEMANDIRIKAN PTN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.438 KB)

Abstract

Dalam beberapa hari yang terakhir ini berbagai media massa gencar memberitakan  aktivitas demonstrasi mahasiswa  yang terjadi di berbagai PTN; antara lain di Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Kali ini pangkal persoalannya bukan masalah politik atau hukum  yang ada di luar kampus sebagaimana yang terjadi selama ini; tetapi menyangkut masalah "rumah tangga" para pemrotes dan demonstran tersebut.       Demonstrasi mahasiswa UI  yang melibatkan ratusan personal menuntut pimpinan perguruan tingginya  untuk membatalkan iuran atau pungutan Dana Peningkatan Kualitas Pendidikan (DPKP). Mes-kipun pimpinan UI sudah menjelaskan  bahwa dana tersebut dipakai untuk kepentingan mahasiswa sendiri, dan di dalam penggunaannya pun siap diaudit,  akan tetapi para mahasiswa yang melakukan aksi itu sepertinya tidak mau mengerti.  Seperti diketahui UI memungut DPKP di luar SPP sebesar satu juta rupiah  bagi mahasiswa eksakta dan 750 ribu rupiah bagi mahasiswa sosial.      Demonstrasi mahasiswa UNS dan UPI tidak jauh berbeda per-masalahannya.  Mereka menuntut supaya pimpinan perguruan tinggi mencabut kebijakannya dalam menaikkan SPP mahasiswa; sekalipun kebijakan ini hanya dilakukan bagi mahasiswa baru.       Aksi mahasiswa baik di UI, UPI, maupun di UNS  tidak lagi sebatas mempengaruhi, tetapi sudah menghalangi mahasiswa lainnya untuk membayar DPKP maupun SPP.  Mungkin kita tidak mengerti, apakah fenomena ini  menunjukkan meningkatnya iklim demokrasi di kampus atau justru mengindikasikan kampus yang sedang sakit.
KEGIATAN BAGUS KURANG BERMAKNA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.833 KB)

Abstract

       Pada tanggal 21 Oktober 1990 baru-baru ini sebuah Festival Anak-Anak Luar Biasa diselenggarakan untuk yang pertama kalinya di Semarang. Kegiatan yang jarang dilaksanakan ini ternyata sempat mengundang perhatian masyarakat luas serta beberapa pakar pendidikan dan psikologi.       Hadir dalam acara tersebut beberapa pejabat pemerintah, masyarakat umum, serta para pengembang ilmu; di antaranya Prof. DR. Utami Munandar, seorang pakar psikologi dari Universitas Indonesia yang selama ini banyak menekuni masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak Indonesia yang tergolong "luar biasa".       Setelah beberapa waktu yang lalu masyarakat kita sempat dibuat terheran-heran oleh kehebatan  Queen Mona Agusta,  seorang bocah kecil berusia balita yang sanggup menghafal 400 data,  maka dari festival tersebut muncul anak-anak "ajaib" yang lainnya; katakanlah misalnya saja Senda (2 thn 1 bln), Sasthia (3 thn 4 bln), Christian (2 thn 10 bln), Asih (2 thn 3 bln),  dan sebagai-nya.
DANA KOMPENSASI BBM UNTUK PENDIDIKAN DASAR Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.027 KB)

Abstract

       Pendidikan, sektor pembangunan yang memerlukan biaya besar akan tetapi tidak pernah mendapatkan alokasi dana yang memadai sekarang ini akan mendapatkan tambahan dana sebesar 5,6 triliun rupiah. Dana ini merupakan kompensasi BBM yang khusus dikucurkan untuk menambah anggaran pendidikan yang mepet.          Angka 5,6 triliun tersebut memang relatif besar untuk ukuran sektor pendidikan. Bayangkan, pada tahun 2004 yang lalu keseluruhan anggaran pendidikan kita cuma 15,2 triliun rupiah; itupun sudah termasuk bidang kebudayaan, pembinaan pemuda dan olah raga. Dengan demikian adanya tambahan dana pendidikan yang mencapai 5,6 trilyun rupiah itu bernilai lebih sepertiga dari anggaran pendidikan tahun lalu. Lumayan besar dan tentu cukup bermakna.          Terhadap dana tambahan tersebut pemerintah sudah memutuskan akan dipakai untuk memberikan beasiswa kepada 9,6 juta anak sekolah yang berasal dari keluarga miskin.          Sebagian anggota masyarakat kita menilai keputusan pemerintah itu sangat tepat karena pada kenyataannya sampai hari ini masih banyak anak yang tidak bersekolah karena orang tuanya miskin sehingga tidak dapat membayar uang sekolah dan keperluan pendidikan lainnya. Namun demikian ada juga yang menilai keputusan pemerintah tersebut kurang tepat karena pemberian beasiswa seperti itu tidak akan ada ”berkasnya”. Mengapa dana tersebut tidak digunakan saja untuk hal-hal yang konkret seperti membangun gedung sekolah misalnya.
MELIBATKAN "EMPU" DALAM MUATAN LOKAL Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (65.927 KB)

Abstract

       Adu argumentasi atau semacam polemik yang pernah terjadi tentang sudah perlu atau belumnya kurikulum SD diberi muatan lokal segera berakhir, karena nampaknya muatan lokal benar-benar akan segera direalisasikan dan diintegrasikan kedalam kurikulum.        Pada saat memberikan sambutan pengarahannya dalam pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) Depdikbud tgl 12 Juli 1987 yang lalu Mendikbud, Prof. Fuad Hassan mengemukakan bahwa di dalam perjalanan Pelita V nantinya pelaksanaan kurikulum "Muatan Lokal" pada jenjang SD sudah mendapatkan polanya yang lebih mantap dan efektif untuk mencapai tujuannya.        Lebih lanjut Mendikbud mengemukakan bahwa pendidikan hendaknya jangan sampai membuat si anak didik terasing dari lingkungannya. Oleh karena itu sejak anak memasuki pendidikan dasar perlu dikenalkan dengan berbagai hal khas atau karakteristik daerahnya. Hal ini bukan saja terdiri dari berbagai keterampilan dan kerajinan tradisional, tetapi juga berbagai manifestasi kebudayaan daerah; seperti bahasa, tulisan daerah, legenda dan adat istiadat. Untuk kepentingan inilah amaka muatan lokal perlu dimasukkan dalam kurikulum.        Sebaliknya apabila daerah memiliki karakteristik atau kekhasan daerah yang sangat "padat", maka bisa saja beban muatan lokal dibuat lebih dari 20% terhadap beban kurikulum; hanya saja kelebihannya ini hendaknya bersifat ekstra-kurikuler.
EKONOMI ALTERNATIF PENYELESAI KRISIS Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

“Dunia ekonomi telah memasuki suatu fase ketidakstabilan yang luar biasa dan masa depannya benar-benar tidak pasti “tulis Helmut Schmidt. Ketidakstabilan terus berlangsung dan ketidakpastian terus berlanjut. Sesudah melalui masa-masa inflasi tingkat tinggi yang menyakitkan, perekonomian dunia telah mengalami suatu resesi yang mendalam dan laju pengangguran  yang belum pernah terjadi sebelumnya, dibarengi dengan laju suku bunga riil tetap tinggi dan fluktuasi valuta asing yang tidak sehat. Krisis ini juga diperburuk oleh adanya kemiskinan di tengah orang-orang kaya di semua negara, termasuk Indonesia. Berbag bentuk ketidakadilan sosial-ekonomi, defisit neraca pembayaran yang besar dan ketidakmampuan negara-negara berkembang untuk mencicil utang mereka. Krisis ekonomi terbesar dimulai dengan terjadinya krisis perbankan di Amerika Serikat pada 1930-an, yaitu 9.106 ditutup / dibantu. Para ekonom tentu cenderung setuju dengan pandangan bahwa tidak ada teori ekonomi terdahulu yang tampaknya mampu menjelaskan krisis ekonomi dunia saat ini. Mulailah para ekonom berpikir kembali untuk menyelesaikan krisis tersebut. Salah satu alternatif tersebut adalah Ekonomi berbasis Syariah. Secara etimologi, syariah berarti peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, seperti shoum, shalat, haji zakat dan seluruh kebajikan. Allah SWT berfirman, Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah (aturan) dari urusan (agama) itu (Qardhawi, 1990). Syari’ah  berasal dari akar kata syara’a yang berarti memperkenalkan atau mengedepankan atau menetapkan atau menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Syaria’ah merupakan sistem hukum yang didasarkan pada wahyu, atau juga disebut syara’ atau syir’ah. Syari’ah juga berarti hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis dan dikembangkan melalui prinsip-prinsip analisis empat mazhab fiqh Islam, yaitu mazhab Syafi’i, Hambali, Hanafi dan Maliki, bersama mazhab Ja’fari untuk kalangan Syi’ah. (Cyril Glasse,1996). Dasar Syariah adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, kasih sayang, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang sempurna. Apapun yang menyimpang dari keadilan pada penindasan, dari kasih sayang pada kekerasan, dari kesejahteraan pada kemiskinan, dan dari kebijaksanaan pada kebodohan adalah sama sekali tidak ada kaitannya dengan syariah (Ibnul Qayyim, 1955). Dengan demikian Ekonomi Syariah adalah ekonomi yang beroperasi dengan menggunakan hukum Islam, yang dasarnya keadilan, kasih sayang, kesejahteraan dan kebijaksanaan atau anti penindasan, anti kekerasan, anti kemiskinan dan anti kebodohan. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 UUD 1943, yaitu kebersamaan dan kekeluargaan (mutuality & brotherhood) serta partisipatory and emansipatory (Swasono, 2004). Bank dan Keuangan Syariah pada sepuluh tahun terakhir tumbuh 15 % setiap tahun yang melebih pertumbuhan Bank maupun institusi keuangan yang ada di pasar modal global, berada di lebih dari 75 negara dengan asset sekitar 200 milyar dolar Amerika (Yawer, 2002).
MEMBANGUN KEMBALI KARAKTER BANGSA (2) Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.244 KB)

Abstract

       Adanya keinginan  untuk membangun karakter baru  bangsa Indonesia sebenarnya sudah menjadi obsesi kita. Beberapa dokumen resmi pemerintah  telah menunjukkan karakter baru bangsa Indonesia sebagaimana yang diinginkan.          Tap MPR RI No.IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004  merumuskan Masyarakat Baru Indonesia  yang mempunyai karakter sbb: damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan se-jahtera dalam wadah Negera Kesatuan Republik Indonesia. Sementa-ra itu dalam  Tap MPR RI No.VII/MPR/2001  tentang Visi Indonesia Masa Depan tercermin keinginan untuk membangun masyarakat yang mempunyai karakter sbb: religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri,  serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.         Task Force (TF) Philosophy of Education versi Bappenas dan Depdiknas dalam dokumen "Filosofi, Kebijakan, dan Strategi Pendidikan Nasional" (1999)  juga telah merumuskan karakter masyarakat (bangsa) Indonesia masa depan, yang disebutnya sebagai Masyarakat Madani Indonesia.  Adapun ciri-ciri atau karakter masyarakat madani yang dimaksudkan adalah sbb:  masyarakat yang dimokratis (democratization),  melakukan penegakan hukum (law enforcement), memiliki martabat yang memadai (human dignity),  sanggup mengakomodasi perbedaan-perbedaan (multicultural), serta memiliki kadar keberagamaan yang cukup (religionism).         Kombinasi dari sifat-sifat positif yang tereksplitisasi di dalam kedua ketetapan MPR tersebut  sesungguhnya  merupakan karakter baru bangsa Indonesia sebagaimana yang kita inginkan.

Page 48 of 160 | Total Record : 1592

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

1982 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: MOZAIK OBITUARI 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN KOMPAS 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: MAJALAH PUSARA 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue