cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
 94   95   96   97   98 
FENOMENA RASIONALISASI DAN KEBERADAAN PGSD Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.636 KB)

Abstract

Akhir-akhir ini tersiar berita yang cukup menarik sekaligus membuat cemas atau bahkan dapat membuat stress bagi yang terkena dampaknya, yaitu akan dilaksanakannya rasionalisasi karyawan pada beberapa instansi atau perusahaan, pemerintah maupun swasta. Saat ini sejumlah besar karyawan dari tiga bank, masing-masing adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Dagang Negara (BDN) dan Bank Bumi Daya (BBD) sedang berada dalam keadaan terancam oleh PHK (pemutusan hubungan kerja). Kebenaran berita mengenai ini baru saja diyakinkan oleh Menteri Keuangan, J.B. Sumarlin, yang menyatakan adanya pengajuan usulan PHK bagi sejumlah karyawan di lingkungan kerja ketiga bank tersebut. Khabar yang cukup mencemaskan tersebut kemudian disusul berita baru dari Jawa Timur; konon Perumtel III yang berkantor pusat di Surabaya akan mengurangi 275 kar yawannya secara bertahap. Dari Jawa Timur juga diperoleh berita bahwa Perusahaan Daerah (PD) di daerah tersebut konon juga sedang memikirkan diaplikasikannya rasionalisasi karyawan demi pencapaian efektivitas dan efisiensi kerja yang optimal.
GAIRAH BARU UJIAN CICILAN PTS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN PRIORITAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.436 KB)

Abstract

       Terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (SK Mendikbud) Nomer:020/U/1986 tentang ujian negara bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta disambut gembira oleh segenap civitas perguruan tinggi swasta, baik oleh para penyelenggara didik maupun oleh para peserta didiknya.       Inti dari SK Mendikbud tersebut adalah memberikan pedoman tentang pelaksanaan ujian negara bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta dengan sistem baru, yang kemudian lebih dikenal dengan "sistem ujian cicilan", untuk menggantikan sistem ujian yang lama. Dalam sistem ujian yang baru ini terdapat kemungkinan yang lebih terbuka bagi mahasiswa untuk memperpendek "waktu tempuh" untuk menyelesaikan program studinya.       Kemungkinan dapat diperpendeknya "waktu tempuh" ini disamping dapat ditelusuri dari sistem ujiannya juga adanya kewenangan menguji yang lebih mantap bagi dosen-dosen perguruan tinggi swasta (PTS) itu sendiri.       Bagi PTS-PTS di negara kita yang jumlahnya mencapai sekitar 550 lembaga (bandingkan dengan PTN yang jumlahnya "hanya" 44 lembaga) dan mampu menampung mahasiswa yang jumlahnya sekitar 650-ribu (bandingkan dengan PTN dan UT yang "hanya" mampu menampung sekitar 450-ribu mahasiswa), maka apabila SK Mendikbud tersebut nantinya benar-benar dapat direalisasikan akan menjadi semacam "tonggak sejarah ke-PTS-an" di Indonesia.
HDI DAN MUTU MANUSIA INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.073 KB)

Abstract

Seperti telah banyak diberitakan oleh mass media, baru-baru ini United Nations Development Programme (UNDP) telah mempublikasi laporannya, "Human Development Report 2003".  Dalam laporan mutakhirnya itu disebutkan bahwa Human Development Index (HDI) Indonesia  berada pada peringkat 112 dari 175 negara.  Lebih jauh lagi dikatakan bahwa indeks Indonesia memburuk karena turun dari 0,684 (Tahun 2002) menjadi 0,682 (Tahun 2003).          Informasi peringkat HDI Indonesia tersebut segera saja men-jadi buah bibir  di kalangan intelektual dan birokrasi pemerintahan kita;  memburuknya indeks diyakini  sebagai memburuknya kualitas manusia Indonesia itu sendiri dalam satuan bangsa.          Karena HDI itu dibangun  atas indikator-indikator kesehatan dan kependudukan, pendidikan, serta ekonomi  maka memburuknya indeks tersebut  diyakini mencerminkan memburuknya mutu manusia Indonesia  bila dilihat dari sisi kesehatan dan kependudukan, pen-didikan, serta ekonomi.          Itu semua menjadikan  sebagian dari intelektual dan birokrat kita terus sibuk mencari penyebabnya. Apakah pengelolaan masalah kesehatan dan kependudukan kita  memang belum memadai, apakah pembangunan pendidikan kita belum berhasil secara membanggakan, serta apakah penanganan ekonomi kita memang mengecewakan. Atau hal itu semua  disebabkan karena hasil pembangunan keempat indikator tersebut secara komulatif memang belum menjanjikan?  Hal ini penting untuk diklarifikasi,  agar kita tahu apa dan prioritas mana yang harus dilakukan  untuk membangun manusia Indonesia supaya hasilnya lebih baik.
DOSEN 'NGOBYEK' PERLU DITERTIBKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.795 KB)

Abstract

       Pembicaraan sekitar gagasan tentang kemungkinan akan diberlakukannya penarikan semacam royalty dari PTS kepada PTN atas pengkaryaan dosen-dosen PTN pada PTS dan atau lembaga nonpemerintah lainnya nampaknya semakin hangat saja; terbukti makin hari makin banyak orang kampus dan nonkampus yang mengkontribusikan pendapatnya.       Gagasan yang pernah "dicuatkan" olah seorang birokrat Universitas Gadjah Mada, Prof. DR. Bambang Riyanto, tersebut memang sempat mengundang dua pendapat;  pro dan kontra.  Di satu sisi ada yang langsung menggaris-bawahi gagasan tersebut,  sementara itu pada sisi yang lain ada pula sangat tidak menyetujuinya. Di negara yang demokratis ini perbedaan pendapat seperti itu tentu syah saja.       Lepas dari permasalahan setuju atau tidak setuju atas ga-gasan penarikan royalty tersebut maka tulisan ini secara "krono-akademis" akan mencoba menelusuri dan mencari sebab-musabab munculnya permasalahan tersebut untuk mencari inti permasalahan yang lebih esensial.
BUDAYA MELANGGAR PERATURAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.824 KB)

Abstract

Pidato Presiden RI Soesilo Bambang Yudoyono pada peringatan  Hardiknas di Lebak Bulus Jakarta baru-baru ini diakui cukup simpatik dan cerdas. Beliau dengan sopan menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mampu melaksanakan peraturan pendidikan secara penuh, khususnya tentang anggaran pendidikan sebagaimana disebut-kan dalam UUD 1945 maupun UU Sisdiknas. Akibatnya banyak hal belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, misalnya soal penye-diaan sarana pendidikan, kesejahteraan guru, dan sebagainya.          Apa yang disampaikan orang nomor satu di negeri ini tersebut memang benar adanya. Selama ini pemerintah, dengan berbagai alasan, telah melanggar peraturan pendidikan.          Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; sementara itu Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas menyebutkan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Meskipun peraturannya sudah jelas ternyata pemerintah tidak melaksanakannya. Dalam realitasnya anggaran pen-didikan kita tidak pernah mencapai angka sepuluh persen. 
STRATEGI PENGEMBANGAN SDM NABI S.A.W. (6) Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.584 KB)

Abstract

Rasulullah s.a.w. merekrut sumberdaya manusia yang dapat berbuat adil, misalnya Abu Bakar r.a. Diantara contoh keadilan Abu Bakar r.a. adalah Umar bin Khattab. Orang yang didoakan Nabi s.a.w. pada malam Kamis agar memeluk Islam adalah Umar. Ketika Umar akan menemui Rasulullah s.a.w. kaum Muslimin yang ada dalam rumah tersebut menghindar. Maka, Hamzah berkata kepada mereka, ?Mengapa kalian?? Mereka menjawab, ?Ada Umar.? Selanjutnya Hamzah berkata, ?Umar, bukakan pintu. Jika ia datang menginginkan kebaikan, akan kami berikan kepadanya dan jika datang menginginkan kejahatan akan aku bunuh dengan pedangnya.? Sementara itu, Rasulullah s.a.w. sedang menerima wahyu, lalu keluar menemui Umar. Beliau memegang baju dan gantungan pedangnya lalu menarik sekuat-kuatnya seraya berkata,?Umar, hentikan ulahmu sebelum Allah menurunkan kehinaan dan siksaan sebagaimana yang diturunkan kepada al-Walid al-Mughirah! Ya Allah, ini adalah Umar Ibnul Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar Ibnul Khattab. Umar berkata,?Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah.? Umar memeluk Islam.
PENDIDIKAN KEUNGGULAN SEKOLAH DASAR Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.851 KB)

Abstract

       Tahun 2003 sudah dekat, tinggal enam tahun lagi.  Hal itu berarti bahwa suka tidak suka dan mau tidak mau bangsa Indonesia harus ikut berkompetisi di pasar bebas dunia,  khususnya di tingkat Asia. Ketika pintu AFTA, Asia Free Trade Area,  dibuka nanti maka tak seorang pun dan tidak satu bangsapun mampu menutupnya kembali. Dalam hal ini hanya ada satu pilihan, bersaing! Itulah sebabnya maka tiap bangsa harus mampu meningkatkan daya saingnya kalau ingin tetap survive, dan apalagi berprestasi.       Bangsa Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif (compa-rative advantage) memang menjadi bangsa yang beruntung karena telah dikaruniai modal untuk bersaing; namun demikian mengandalkan keunggulan komparatif saja tentu tidak akan "laik saing". Keunggulan komparatif ini harus dibarengi dengan keunggulan kompetitif (compe-titive advantage) yang berkualitas.  Itulah sebabnya kualitas manusia Indonesia harus senantiasa ditingkatkan agar bangsa ini memiliki daya saing yang handal di tingkat internasional.       Untuk meningkatkan kualitas manusia itulah  diperlukan pengem-bangan konsepsi pendidikan keunggulan di setiap satuan pendidikan; utamanya satuan Sekolah Dasar (SD).
ETIKA BISNIS : AL QUR’AN SEBAGAI PEDOMAN (2) Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.917 KB)

Abstract

 Al Qur?an, menurut Karen Armstrong yang paling besar dari semua tanda adalah Al Qur?an itu sendiri, yang bagian terkecilnya disebut ayat, mempunyai gaya bahasa yang padat, penuh kiasan dan ungkapan-ungkapan tidak langsung. Dr. Maris, seorang warga negara Perancis yang sangat terkenal, berkata, ?Sesungguhnya Al-Qur?an adalah kitab terbaik yang dikeluarkan oleh Zat Yang Maha Penolong untuk umat manusia.? Bosourt Smith, seorang warga negara Inggris yang cukup dikenal, berkata di dalam bukunya Hayatu Muhammad (Kehidupan Muhammad), ?Termasuk di dalam nasib baik sejarah bahwa Muhammad telah menanamkan fondasi pada satu waktu, tiga perkara yang merupakan hal-hal besar dan perbuatan-perbuatan mulia. Yaitu, dirinya sebagai pendiri suatu kekuasaan, dan suatu agama. Bahkan di samping itu, dirinya pun sebagai seorang nabi. Sehingga, sekalipun ia tidak dapat membaca dan menulis, tetapi ia dapat mendatangkan suatu kitab sebagai bukti kefasihan, undang-undang syariat, shalat, dan agama, didalam satu waktu yang bersamaan.? Missou Jiboun berkata, ?Al Qur?an tidak terbatas pada batasan-batasan tertentu. Ia adalah undang-undang dasar. Bukan hanya untuk dasar-dasar agama, akan tetapi juga untuk hukum-hukum pidana dan perdata, bahkan untuk syariat-syariat yang menyangkut hajat kehidupan manusia serta pertauran-peraturan yang menetapkan urusan-urusannya. Sesungguhnya syariat Muhammad benar-benar mencakup seluruh manusia di dalam pelaksanaan hukum-hukumnya; baik hina. Ia adalah syariat yang mencakup seluruh hukum, syariat yangpaling sempurna. Tidak terdapat satu syariat pun di dunia yang sama dengannya.? Missou Karlile berkata, ?Al Qur?an adalah kitab yang tidak terdapat keragunan di dalamnya. Sesungguhnya hati yang jujur dan mulia, serta niat yang terhormat telah menunjukkan kepadaku akan keistimewaan Al Qur?an. Keistimewaan yang merupakan awal dan akhir. Keistimewaan yang didapatkan di dalam kitab yang merupakan sumber seluruh kemuliaan yang beraneka ragam. Bahkan tidak hanya itu, ia juga merupakan kitab yang disebutkan di dalamnya, ?Maka hendaklah berlomba-lomba (di dalam kebaikan) orang-orang yang berlomba-lomba? dan hal itu, karena di dalamnya terdapat kemuliaan-kemuliaan yang bermacam-macam.? Dr M. Ahnou (Konsul Jepang di Mesir) berkata, ?Sesungguhnya, jika seluruh kaum muslimin; baik itu yang ada di barat maupun di Timur, berpegang teguh kepada apa-apa yang diajarkan Al-Qur?an, maka cukuplah itu semua sebagai sebab kemajuan mereka di seluruh sisi kehidupan; baik itu sosial, sastra, agama, maupun politik. Hal itu karena di dalam Al-Qur?an telah disebutkan tentang umat-umat yang terdahulu dan umat-umat yang ada sekarang. Ia adalah kitab yang sempurna, dan mencakup segala sesuatu. Saya mengetahui hal ini dari berbagai Al-Qur?an terjemahan, hanya saja yang saya gunakan saat ini adalah Al-Qur?an dalam terjemahan bahasa Inggris. Saya telah benar-benar mempelajarinya, dan saya sangat kagum terhadap apa-apa yang terdapat di dalamnya dari hukum-hukum yang sangat jelas dan aturan-aturan muamalah yang sangat bijak. Dan, saya pun sangat kagum terhadap kepedulian kaum muslimin pada agama mereka, dan sangat takjub terhadap kesungguhan mereka di dalam berusaha untuk meninggikan agamanya. Seandainya saja mereka dapat berjalan sesuai dengan ajaran Al-Qur?an, maka tidak diragukan lagi, niscaya mereka akan sampai kepada tujuan yang diinginkan mereka.?
BEBERAPA CATATAN PELAKSANAAN KURIKULUM 1999 Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: MAJALAH PUSARA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.38 KB)

Abstract

       Kalau ada yang menyatakan  bangsa Indonesia adalah bangsa yang kerdil dan tidak mau melihat kesalahan masa lalu untuk dapat menapaki masa depan dengan sukses barangkali tidak sepenuhnya salah. Setidak-tidaknya hal ini berlaku dalam menjalankan sistem pendidikan nasional dalam kaitannya dengan penggantian kurikulum sekolah, pembaruan, penyempurnaan, atau apa pun namanya.       Sejak tahun 1975 sampai tahun 1994 kita memiliki pengalaman "menambal sulam" kurikulum,  dan hasilnya selalu saja tidak mampu menghantarkan bangsa ini kepada kinerja pendidikan yang kompetitif dan produktif.  Banyak indikator yang dapat dipakai; misalnya seperti dilaporkan oleh Bank Dunia kemampuan membaca siswa kita lebih rendah dibanding siswa di negara-negara tetangga; prestasi pelajar kita di dalam International Mathematic Olympic (IMO) selalu saja "jeblok",  kecakapan berbahasa (Inggris) siswa dan guru kita begitu rendah dibanding negara-negara lain, dan sebagainya.       Meskipun demikian, pengalaman buruk tersebut diulang kem-bali dengan "menambal sulam"  Kurikulum 1994  menjadi Kurikulum 1999,  atau apapun namanya.  Durasi waktu yang digunakan untuk menggarap kurikulum baru pun nampak sempit sehingga, meminjam terminologi Bahasa Jawa,  prosesinya kelihatan sekali grusa-grusu; yaitu tergesa-gesa dan kurang hati-hati.  Pendekatannya jauh dari profesional, sehingga hasilnya pun tentu kurang optimal. Memang ada kesan yang tidak dapat ditutup-tutupi bahwa ada sesuatu yang dipaksakan dalam prosesi pembaruan kurikulum kita kali ini.       Sebagian masyarakat  bahkan ada  yang menganggap  bahwa penerapan Kurikulum 1999 kali ini merupakan upaya pemerintah un-tuk mengalihkan perhatian supaya masyarakat tidak complain atas terjadinya berbagai kegagalan dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Anggapan yang berbau pilitis ini semoga tidak benar.
MEMULAI USAHA TANPA UANG TUNAI Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selain dengan membuka usaha tanpa uang tunai dengan pembayaran di belakang, dapat pula Anda membuka usaha dengan pembayaran di muka.  Gabungan antara memulai usaha dengan pembayaran di belakang dan pembayaran di muka merupakan yang paling ideal. Gedung atau kantor, iklan, brosur dapat kita peroleh dengan pembayaran di belakang, sedangkan pelanggan kita menggunakan pembayaran di muka. Usaha berupa kursus, lembaga pendidikan kejuruan dan bahkan pendidikan tinggipun dapat dilakukan dengan strategi pembayaran di muka.             Pada saat kami membuka cabang Pusat Pendidikan Komputer dan Manajemen IMKI di jalan Abubakar Ali nomor 20 Kotabaru Yogyakarta, setelah beriklan di Harian Kedaulatan Rakyat yang dapat dibayar di belakang, akhirnya mendapat 35 siswa. Kemudian diberikan kuliah umum yang berisi penjelasan teantang materi yang akan diajarkan selama satu tahun. Dimulai dari materi Achievement Motivation Training sampai System Analysis. Tiba-tiba mereka bertanya ?Pak komputernya mana kok tidak ada??. ?Coba perhatikan dalam iklan bunyinya bagaimana?.?, saya balik bertanya. ?Pendikan Komputer dilengkapi pendidikan manajemen praktis dan kewirausahaan,? jawab mereka. ?Anda benar. Dalam satu bulan pertama ini Anda akan mendapatkan pendidikan manajemen praktis dan kewirausahaan, kemudian baru dilanjutkan pelajaran komputer? jawab saya sambil berkata dalam hati ?tetapi kamu juga harus membayar?. Setelah satu bulan mereka puas, akhirnya membayar. Dari uang siswa tersebut saya kreditkan komputer dapat 12 komputer. ?Itu komputernya? kata saya. ?Oh komputernya sudah ada ya Pak? kata mereka. Saya tersenyum sambil berkata dalam hati ?sesungguhnya itu juga uang Anda?. Maka kita dapat mengoperasikan usaha dengan pembayaran di muka, yaitu pembayaran dari pelanggan kita.                         Bahkan ketika saya bersama-sama dengan kawan-kawan dari Totalwin Institute of Management bekerjasama dengan Warnbrough University, Inggris.  membuka Program MBA  (ketika itu belum dilarang), cukup menyediakan hotel bintang lima yang dapat dibayar di belakang, kemudian para mahasiswa membayar di muka. Pertama kali, calon mahasiswa dikumpulkan di salah satu hotel berbintang diberikan penjelasan tentang Program MBA dari Warnbrough University. Termasuk berapa biaya, kalau harus kuliah di Inggris. Kalau kuliah di Indonesia dapat menggunakan pengantar Bahasa Indonesia. Tesisnya saja dalam Bahasa Inggris di supervisi oleh Perwakilan Warnbrough University dari Australia. Setelah selesai kuliah umum, bagi yang berminat dapat memberikan uang muka Rp. 1.000.000,-. Dari uang tersebut dapat digunakan untuk sewa ruangan beserta perlengkapan lainnya, sehingga pengelola tidak mengeluarkan biaya. Setelah minimal 15 mahasiswa mendaftar, kuliah segera di mulai. Dengan demikian hotel beserta fasilitas lainnya dapat dipenuhi dengan pembayaran dimuka dari mahasiswa. Dari hasil Program MBA tersebut akhirnya dapat digunakan untuk mendirikan Program MM STIE ?ABI? Surabaya. Barangkali Program Magister Manajemen yang paling laris di Indonesia, karena mempunyai mahasiswa sekita 1000 orang.

Page 96 of 160 | Total Record : 1592

 94   95   96   97   98 

Filter by Year

1982 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN KOMPAS 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SURYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue