Articles
207 Documents
<![CDATA[THE REPRESENTATION OF POLITICUS ACTOR IN MEDIA AGENDA (The Agenda Setting Analysis toward Capital Newspaper Headline) REPRESENTASI AKTOR POLITIK DALAM AGENDA MEDIA (Analisis Agenda Setting Terhadap Headline Suratkabar Ibukota) ]]>
<![CDATA[felix tawaang]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 20, No 2 (2016): Jurnal Studi Komunikasi dan Media ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31445/jskm.2016.200207
<![CDATA[ABSTRAKPaper ini membahas fenomena representasi mediasi aktor politik dalam pengagendaan media. Fokusnya pada bagaimana dan pada isu apa saja para aktor itu dimediasikan. Suratkabar sampelnya adalah Media Indonesia ; Kompas; Rakyat Merdeka; dan Republika. Data dikumpulkan melalui metode content analysis dalam tradisi agenda setting. Temuan memperlihatkan proses komunikasi melalui pengagendaan media oleh organisasi media berdasarkan fenomenanya memperlihat sebuah proses komunikasi yang relatif lengkap. Media tampak berupaya menunjukkan siapa yang menjadi komunikator dan siapa yang menjadi komunikan dalam suatu proses komunikasi itu. Terkait dengan ini, maka dalam konteks sistem politik, unsur komunikator komponen suprastruktur politik itu lebih dominan ketimbang komunikator dalam komponen infra struktur politik. Sementara pada unsur komunikan, sesuai temuan menunjukkan bahwa komponen supra sruktur politik (pemerintah) itu juga lebih banyak dari pada komponen infra struktur politik (non pemerintah) . Ada lima jenis predikat aktor yang menjadi sasaran komunikasi komunikator tadi. Namun demikian tampaknya predikat Lembaga pemerintah setingkat Kementerian s/d Kelurahan) menjadi paling banyak dimediasi redaksi. Secara akademik, untuk pelaksanaan penelitian yang sejenis ke depannya hendaknya menyertakan telaah terkait fenomena agenda publik agar relevansi menyangkut fenomena mediasi aktor di antara keduanya dapat diketahui. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu peningkatan literasi media di kalangan pembaca media suratkabar.Kata-Kata kunci : representasi; aktor politik; agenda media; headline; suratkabar. ]]>
<![CDATA[Back Cover Vol. 21 (2) Desember 2017 ]]>
<![CDATA[Damanik, Marudur Pandapotan]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21, No 2 (2017): Jurnal Studi Komunikasi dan Media ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[E-GOVERNMENT DAN APLIKASINYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS KUALITAS INFORMASI WEBSITE KABUPATEN BENGKALIS PROPINSI RIAU) ]]>
<![CDATA[Marudur Pandapotan Damanik]]>;
<![CDATA[Erisva Hakiki Purwaningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21, No 2 (2017): Jurnal Studi Komunikasi dan Media ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31445/jskm.2017.210202
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menciptakan teknologi website, sebuah media informasi efektif yang terhubung ke jaringan internet sehingga dapat diakses setiap saat. Tidak ingin ketinggalan, organisasi pemerintahpun kini memanfaatkan teknologi ini sebagai salah satu layanannya dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Namun informasi yang terdapat pada website seyogyanya memiliki nilai kualitas yang baik agar informasi yang disampaikan dapat bermanfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas informasi website Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan dimensi kualitas informasi. Pengamatan terhadap 4 (empat) website di lingkungan Pemkab Bengkalis dilakukan beserta wawancara mendalam kepada masing-masing pengelolanya. Hasil yang diperoleh bahwa informasi yang tersedia di website Pemkab Bengkalis sudah memenuhi kualitas informasi yang baik, meskipun terdapat beberapa kekurangan seperti adanya link informasi yang kosong, sebagian penanggalan informasi yang belum tercantum, dan belum adanya jaminan kualitas jaringan untuk memastikan ketersediaan informasi.]]>
<![CDATA[PERAN SAMPLING DAN DISTIBUSI DATA DALAM PENELITIAN KOMUNIKASI PENDEKATAN KUANTITATIF ]]>
<![CDATA[Hasyim Ali Imron]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21, No 1 (2017): Jurnal Studi Komunikasi dan Media ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31445/jskm.2017.210109
<![CDATA[Membicarakan persoalan normalitas data dalam kaitan permasalahan penelitian (baca : penelitian komunikasi), secara filosofis ilmu hal ini sebenarnya termasuk menjadi bagian dari telaahan elemen epistemologis. Elemen epistemologis sendiri, secara esensial berarti sebagai suatu elemen yang secara khusus menelaah cara suatu ilmu dalam berupaya menemukan kebenaran ilmiahnya. Selain masalah normalitas data, terkait dengan penelitian komunikasi, maka persoalan-persoalan yang juga termasuk dalam telaah epistemologis ini, diantaranya yaitu menyangkut pre test, paradigma teori, dan paradigma penelitian. ]]>
<![CDATA[Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi ]]>
<![CDATA[Bambang Mudjiyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 22, No 1 (2018): Jurnal Studi Komunikasi dan Media ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31445/jskm.2018.220105
<![CDATA[Penelitian tipe eksploratori, bertujuan memperdalam pengetahuan dan mencari ide-ide baru mengenai suatu gejala tertentu, untuk merumuskan masalah secara lebih terperinci atau mengembangkan hipotesis bukan menguji hipotesis. Informasi WHAT yang diperlukan sangat longgar, fleksibel, dan tidak tersruktur, sampel penelitian relatif sedikit, analisis data primer lebih bersifat kualitatif. Hasil akhir umumnya dilanjutkan dengan penelitian bersifat deskriptif atau eksplanatif]]>
<![CDATA[HUBUNGAN RISK TOLERANCE DAN RISK PERCEPTION TERHADAP PERILAKU KEAMANAN INFORMASI ]]>
<![CDATA[Dewi Hernikawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 20, No 2 (2016): Jurnal Studi Komunikasi dan Media ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31445/jskm.2016.200203
<![CDATA[Informasi merupakan asset yang penting bagi organisasi saat ini. Dengan kecepatan akses internet menjadikan informasi mudah diperoleh, namun hal ini menimbulkan ancaman dan kerawanan terhadap informasi tersebut. Oleh karena itu kemanan informasi menjadi penting. Dalam penelitian ini akan dilihat hubungan antara variabel risk perception dan risk tolerance terhadap keamanan informasi. Metode kuantitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian dilakukan dengan populasi PNS di Jakarta Pusat. Data dianalisis dengan bantuan SPSS untuk melihat korelasinya. Hasil dari penelitian ini adalah variabel Keamanan Informasi dipengaruhi oleh variabel risk tolerance dan risk perception. Semakin rendah risk perception seseorang maka akan semakin tinggi kemanan Informasi orang tersebut. Begitu pula semakin rendah risk tolerance seseorang maka akan semakin tinggi kemanan Informasi orang tersebut. ]]>
<![CDATA[REPRESENTASI IDEOLOGI APARATUR NEGARA DALAM MEDIA (Studi Konstruksi Realitas Wartawan Humas Pemda DKI Mengenai Lingkungan Pemda DKI dalam Pemberitaan Website beritajakarta.com) ]]>
<![CDATA[Launa Afkar]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21, No 2 (2017): Jurnal Studi Komunikasi dan Media ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31445/jskm.2017.210206
<![CDATA[Penelitian ini pada dasarnya berupaya menemukan ideologi yang direpresentasikan aparat negara (wartawan Humas Pemda DKI) melalui konstruksi realitasnya mengenai Lingkungan Pemda DKI dalam pemberitaan di Website beritajakarta.com. Dari hasil analisis terkait dengan “Tema Minor (frame) dan Wacana Aparatur Pemerintah Dalam Pemberitaan Lingkungan Pemda DKI pada website beritajakarta.com” dapat disimpulkan bahwa meskipun wartawan tampak lebih banyak memposisikan pihak Pemprov DKI sebagai pihak yang ‘positiv’ dalam konstruksi realitasnya menyangkut masalah realitas di lingkungan Pemda DKI, namun mereka sekali-sekali terlihat juga berupaya memposisikan pihak-pihak di luar Pemprov DKI dalam pewacanaannya. Kemudian terkait dengan “Kepentingan (interest) Pemerintah (Pemprov DKI) versus Kepentingan (interest) Publik”, dapat disimpulkan bahwa dalam konstruksi realitas wartawan menyangkut masalah-masalah lingkungan Pemda DKI itu, pihak wartawan berindikasi cenderung lebih berpihak kepada kepentingan pihak Pemprov DKI itu sendiri sebagai “tuannya’. Kemudian terkait dengan “Ideologi Aparatur di balik pemberitaan mengenai Lingkungan (environment) Pemda DKI dalam website beritajakarta.com.”, maka bertolak dari argumentasi menyangkut konsep Governance dan Government, kiranya dapat diidentifikasi dan dimaknai bahwa : Ideologi Aparatur di balik pemberitaan mengenai Lingkungan (environment) Pemda DKI dalam website beritajakarta.com. itu, tampaknya secara relatif lebih merepresentasikan ideologi government (8) dari pada ideologi yang Governance (4). Dengan demikian, ideologi yang dominan di balik pemberitaan di website beritajakarta.com. itu adalah ideologi yang berifat Government. Jadi, wartawan aparatur negara tampaknya cenderung lebih mementingkan interest pihak Pemda DKI dari pada pihak warga/publik DKI Jakarta dalam aktifitas pemberitaannya di website beritajakarta.com. ]]>
<![CDATA[IDEOLOGI DAN WACANA MEDIA ]]>
<![CDATA[felix tawaang]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21, No 1 (2017): Jurnal Studi Komunikasi dan Media ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31445/jskm.2017.210105
<![CDATA[Ideologi merupakan salah satu jargon yang sudah tidak asing lagi di kalangan akademisi komunikasi yang tertarik mempelajari fenomena komunikasi bermedia melalui paradigma kritis. Jargon lainnya yang juga termasuk dianggap lazim, diantaranya yaitu power dan hegemony. Paradigma kritis sendiri, yakni sebagai satu dari sejumlah paradigma yang ada dalam paradigma ilmu sosial (baca : ilmu komunikasi), jika ditelusuri dari segi historikal kemunculannya, maka pada hakekatnya merupakan reaksi dari rangkaian reaksi yang ada dalam paradigma ilmu sosial ketika paradigma dimaksud diorientasikan pada upaya menemukan kebenaran dari beragam fenomena sosial yang ada[1].Desk Research ini secara purposive menetapkan media sosial FB pada internet, secara khusus yaitu channel Wall/Status sebagai obyek treatment. Dasar penetapannya karena isi pesan komunikasi dalam Wall/Status tersebut sifatnya langsung dan dengan begitu diasumsikan sebagai wujud dari tindakan ideologis pemilik akun. Subyek pemilik akun ditetapkan secara purposive, yaitu berdasarkan sifat kontennya, yaitu yang bersifat polity. Data dikumpulkan dengan teknik deepth interview melalui chaatroom FB. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif dengan mengacu pada penggunaan konsep teoritik yang relevan. Penelitian ini mengobservasi sejumlah Wall/status akun di medsos FB. Melalui proses selektif, proses seterusnya di fokuskan pada salah satu Wall/status informan yang isu polity-nya dinilai masih relativ hangat saat riset ini berlangsung. KTI ini mencoba menelaah lebih jauh menyangkut ideologi. Telaahnya dibatasi pada upaya mengetahui konsep ideologi itu sendiri. Termasuk pula dibahas khusus menyangkut keterkaitan ideologi dengan media. Media di sini juga dimaksudkan bukan hanya terbatas pada media mainstream, tapi termasuk juga media baru atau internet. ]]>
<![CDATA[Akses Informasi Politik (Perspektif Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Legislatif 2014) ]]>
<![CDATA[dede mahmudah]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 20, No 2 (2016): Jurnal Studi Komunikasi dan Media ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31445/jskm.2016.200208
<![CDATA[Hasil dari berbagai survei menunjukkan parpol belum sepenuhnya melakukan keterbukaan informasi. Terbatasnya akses informasi politik publik Indonesia, khususnya bagi pemilih pemula menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Bukan hanya terkait implementasi UU KIP No.14 Tahun 2008 pasal 15, tapi juga terkait dengan pentingnya informasi politik yang dapat menjadi pedoman pemilih pemula untuk berpartisipasi pada Pemilu legislatif 2014. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran pengetahuan pemilih pemula mengenai akses informasi publik, serta untuk mengetahui kebutuhan informasi di bidang politik dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemilih pemula dalam mengakses informasi tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan wawancara terstruktur dan informan dipilih berdasarkan purposeful sampling. Dari penelitian ini diketahui mayoritas informan tidak mengetahui tentang hak memperoleh informasi yang dijabarkan dalam UU KIP No.14 Tahun 2008. Diketahui pula bahwa kebanyakan informan menganggap daftar partai politik sebagai informasi politik yang berhak diketahui oleh publik. Kemudian didapatkan informasi bahwa kebanyakan dari mereka tidak menemui hambatan yang berarti untuk mengakses informasi terkait teknis pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. ]]>
<![CDATA[Back Cover Vol. 21 (1) Juni 2017 ]]>
<![CDATA[Damanik, Marudur Pandapotan]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21, No 1 (2017): Jurnal Studi Komunikasi dan Media ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
