cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6 No 3 (2012)" : 10 Documents clear
Pengaturan Desa Dalam Peraturan Daerah (Studi Kasus Pembentukan Kampung di Tulang Bawang Barat) Muhtadi Muhtadi
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no3.355

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui landasan teoretis dan landasan yuridis pengaturan desa dan/atau sebutan lainnya dalam peraturan daerah di Tulang Bawang Barat. Menggunakan pendekatan yuridis dogmatik, disimpulkan bahwa landasan teoretis pengaturan kampung dengan perda antara lain mencakup sejarah penamaan, asal-usul kampung, dan wewenang pemerintahan daerah dalam mengatur kampung dengan peraturan daerah. Adapun landasan yuridis pengaturan kampung dengan peraturan daerah adalah sebagaimana dimaksud angka 39 dan 40 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Kata kunci : Kampung, Desa, dan Peraturan daerah.
Mekanisme Konsultasi Publik :Instrumen Pembangun Good Governance Di Daerah Zulkarnain Ridlwan
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no3.351

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan teoritis, filosofis, sosiologis, dan yuridis disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik di daerah sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) oleh karena itu bagi daerah perlu mengadopsi pengaturannya di tingkat daerah.Kata Kunci : Mekanisme Konsultasi Publik, Good Governance
Implementasi Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lies Ariany
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no3.356

Abstract

Supervision is should be the central government to the Hulu Sungai Selatan associated with the implementation of government and especially to local regulations. The authority is possession the central government through the competent authorities to supervise the authorities of the Hulu Sungai Selatan in shaping legislation, because it can be understood that the independence of the implementation of autonomy does not mean the area can make laws or decisions regardless of system of national legislation. The local level legislation is an integral part of the unified system of national legislation. Therefore, the local level legislation must not contrary with the regulations of higher level and also to must not contrary to the public interest. Key words: Otonomi daerah, pengawasan, peraturan daerah
Prinsip Free And Prior Informed Consent Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Ikbal Ikbal
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no3.352

Abstract

The true policy in protection of land indigenuos peoples in Indonesian can be done by implemented the “free and prior informed consent” in national and local regulation, as international human right law placing these principle as fundamental principle which internalized in all articles.
Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat Malicia Evendia
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no3.357

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak recall partai politik sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Jenis penelitian ini adalah normatif, menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak recall partai politik dalam peraturan perundang-undangan, tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, bahkan menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai. Kata Kunci : Recall, Kedaulatan Rakyat, dan Partai Politik.
Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya Yusdiyanto Yusdiyanto
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no3.353

Abstract

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah dan dibantu wakil kepala daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan pemerintah daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam merencanakan, membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah. Menurut UU No. 32 No. Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011, Perda merupakan peraturan perudang-undangan tingkat daerah, dibentuk oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan lainnya berupa Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah. Kata Kunci : Kewenangan, Perda dan Peraturan lainnya
Pengawasan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame. NURMAYANI NURMAYANI
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no3.82

Abstract

Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan tentang pengawasan penyelenggaraan bantuan operasional sekolah (BOS), dan menganalisis pengawasan penyelenggaraan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di MIN  Sukarame. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif dan socio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Pengawasannya dilakukan dengan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan dana BOS di MIN 1 Sukarame dilakukan oleh beberapa pihak yaitu: 1. Pengawasan oleh inspektorat jenderal departemen agama pusat bersama tim monitoring dari kantor wilayah departemen agama dan kantor departemen agama Bandar Lampung. ikut serta tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2. Pengawasan yang dilakukan tim monitoring dari kantor wilayah departemen agama dan kantor departemen agama Bandar Lampung. 3. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Komite sekolah 
Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Sofyan Jailani
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no3.360

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan apa yang dimaksud Kemerdekaan pada Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Pendekatan secara normatif serta dengan analisis Perspektif mampu menjabarkan Kemerdekaan pada Kekuasaan Kehakiman yakni kemerdekaan dalam memberikan putusan, internal hakim, serta sistem dalam rangka menegakan keadilan dan kepastian hukum. Karena independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law. Key word: Kekuasaan Kehakiman, Kemerdekaan, dan Hakim
Pemetaan Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi Rudi Rudi
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no3.354

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kedudukan dan materi muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi normatif yang menggunakan batu uji kelembagaan negara. Penelitian ini menemukan bahwa kedudukan PMK harus ditinjau dari aspek kelembagaan negara sehingga bisa disimpulkan bahwa kedudukan PMK setingkat dengan Peraturan Presiden. Selain itu, penelitian ini menghasilkan pemetaan materi muatan yang harus diatur dalam PMK
Kebijakan Negara Tentang Privatisasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Relevansinya Dengan Keadilan Sosial Ekonomi Rahmida Rahmida
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no3.359

Abstract

Abstrak

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8 No 1 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue