cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 655 Documents
 41   42   43   44   45 
PENGATURAN ULANG PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT Budiyono Budiyono
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.372

Abstract

Sejak diberlakunnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pertengahan tahun 2005, pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung. Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang pemilihan kepala daerah yang ingin mengembalikan tata cara pemilhan kepala daerah secara langsung menjadi pemilihan kepala daerah oleh DPRD”. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945, Penyelenggaran Pemilukada dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan oleh DPRD. Ketentuan ini menyebabkan adanya ketidakpastian dalam menentukan model pengisian jabatan kepala daerah semestinya Undang-Undang Dasar memberikan ketentuan yang tegas seperti tata cara pemilihan presiden dan wakil Presiden secara atau sesuai atau sejalan dengan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 dimana prinsip kedaulatan rakyat dengan sistem pemilihan langsung.Kata kunci : pengisian jabatan, kepala daerahdan kedaulatan rakyat.
DESENTRALISASI INDONESIA MEMUPUK DEMOKRASI DAN PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN LOKAL Rudy Rudy
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2007)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v1no1.529

Abstract

Local Governance Decentralization covers the distribution of authority from the center to the regions in the form of deconcentration of authority and delegation of authority. Translation of decentralization set out in Law No. 22 of 1999 which is then converted into Law No. 32 of 2004 and Law No. 25 of 1999 which is then converted into Law No. 33 of 2004 on Financial Balance between the Central Government and Local Government in terms of implementation, both the regulation has not been fully implemented. Keywords: Democracy, Decentralization, Local Governance
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS Muh. Risnain
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no3.338

Abstract

Perjanjian internasional di bidang perdagangan inernasional mencakup perjanjian internasional yang bersifat multilateral (WTO), regional (AFTA, ACFTA) maupun bersifat bilateral (RI-Jepang). Berbagai perjanjian internasional tersebut tujuan utamnya adalah liberalisasi perdaganga dimana tidak ada lagi hambatan perdagangan baik bersifat tarif maupun non-tarif. Liberalisasi perdagangan ternyata tidak saja menimbulkan keuntungan bagi sistem perdagangan antar negara, dampak negatifpun berupa bangkrutnya industri nasional merupakan sebuah hal yang tidak terelakan. Untuk itu sebuah negara harus mengambil kebijakan hukum untuk mengambil tindakan dalam melindungi industri dalam negeri. Indonesia mengambil kebijakan Politik hukum melindungi industri dalam negeri dilakukan dengan meletakan prinsip-prinsip dasar perekonomian nasional, baik yang tertera dalam UUD 1945, maupun dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP dan Prolegnas. Politik hukum yang diambil dalam pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri dilakukan dengan menjadikan industri nasional memiliki daya saing tinggi dan perlindungan industri dalam negeri dari praktek perdagangan tidak sehat sebagai imbas dari perdagangan internasional yang bebas. Pemerintah dan DPR masih perlu menyempurnakan kebiajakan perlindungan industri dalam negeri melalui penguatan regulasi yang bersifat nasional maupun internasional, kelembagaan dan kepasitas diplomasi perdagangan. Kata Kunci : Politik Hukum, prlindungan hukum, industri dalam negeri.
Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Sunaryo Sunaryo
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no1.363

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek yuridis pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif pembangunan berkelanjutan dan penyusunan program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian notmatif (doctrinal reseacrh) yang menggunakan bahan hukum sekunder melalui studi pustaka kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, pengaturan CSR banyak ditemukan di dalam berbagai peraturan perundangan, yaitu UUD 1945 dan diberbagai undang-undang sektoral lain, baik yang khusus mengatur perusahaan swasta maupun bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mencapai corporate sustainability dalam membuat program CSR di samping harus memperhatikan aspek ekonomi dan sosial, juga harus memperhatikan aspek lingkungan sehingga akan terjaga eksistensi perusahaannya dan sekaligus kelestarian lingkungannya. Artinya, program-program CSR perlu diselaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan green constitution UUD 1945. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, pembangunan berkelanjutan
PENANGGULANGAN PENANGKAPAN IKAN SECARA TIDAK SAH (ILLEGAL FISHING) OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Melly Aida
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no2.67

Abstract

Penangkapan ikan secara tidak sah ( illegal fishing ) oleh kapal ikan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ) semakin tahun semakin meningkat. Seiring dengan kondisi tersebut negara menderita kerugian yang besar dari tindakan ini. Ada anggapan bahwa terjadinya hal tersebut karena kewenangan penegakan hukum oleh negara pantai  ( Indonesia ) yang terbatas disebabkan  ketentuan yang ada di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 ( KHL 1982 ). Kemudian jika  dilihat dari segi penegakan hukum oleh pemerintah, penanganan illegal fishing nampaknya masih memprihatinkan. Tulisan ini ingin mengkaji bagaimana kewenangan Indonesia dalam menanggulangi illegal fishing di wilayah ZEEI berdasar KHL 1982. Selain itu dalam tulisan ini juga ingin dikaji bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap tindak illegal fishing ini. Data dalam tulisan ini dicari dengan cara melakukan studi kepustakaan, artinya dengan cara mempelajari buku-buku, naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapat kemudian dikumpulkan lalu disistematisasi.  Data yang sudah disistematisasi itu kemudian  dijelaskan untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil yang didapat dari pembahasan dalam tulisan ini adalah: Indonesia berdasar KHL 1982 mempunyai kewenangan yang tegas dalam menindak pelaku illegal fishing, namun dalam pelaksanaan penanggulangan illegal fishing di wilayah ZEE masih mengalami beberapa hambatan.
PROSEDUR PERMOHONAN SHAR-E CARD PADABANK MUAMALAT Aprilianti Aprilianti
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2007)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v1no1.519

Abstract

After the economic crisis that followed the liquidation of some national private banks in 1997 gave rise to alternative thinking and measures to develop banking activity based on Islamic principles. Islamic principles reflected in the pattern of bamk operating in accordance with Islamic principles, especially regarding the procedures for bermuamalah in Islam. Shar-E Card is one type of credit card services by a bank Muamalat where the balance is outstanding amounts dengam mudaraba principle that no restriction for banks to use the funds raised, bamk shall memberitahukam to the owner of the funds of the ratios and procedures for the provision of benefits and or the calculation of benefit sharing as well as risks that may arise from the storage of funds. Keywords: Shar-E Card, Bank Muamalat
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM DIFABEL KORBAN PEMERKOSAAN Alfan Alfian
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v9no4.615

Abstract

In Indonesia arrangement on Human Rights has been included in the constitution, starting from Article 28A to 28J, even re-clarified in Article 29 of the Constitution of 1945. Viewing of the formulation of articles in the 1945 Constitution, suggests that there is injury history so deep against human rights enforcement in Indonesia before the reform, thus setting Human Rights was included as detailed in the constitution that should only set the rules subject. Associated with the handling of victims with disabilities before the law, into a constitutional basis that disabled people should be applied equally before the law, even if not physically perfect and different from normal people as usual. Protection against disabilities, actually are not discussed explicitly in the constitution, but the Legal Power is in our constitution has leads to there, so some sectorial laws need to be explain to specifically.Keywords: Legal Protection , Disability , Rape
MODEL KEBIJAKAN HUKUM DESENTRALISASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS PENDEKATAN EKOSISTEM Muhammad Akib
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no2.58

Abstract

Conceptually, policies of environmental decentralization aims to environmental conditions will be better. But the reality since the enactment of Act No. 22 of 1999 (now replaced by Act No. 32 of 2004) environmental damage tends to increase. This study aims to find a model appropriate legal policy in environmental management. The method used depart from the doctrinal legal research, which is reviewing all legal product both at national and local levels Lampung related to environmental management. As a complement to use socio-legal method. The results of this research show that the legal policy of decentralization is not reflecting the ecosystem approach, among other because of the strong interest of the sector, the domination of economic interests, and the weakness of good governance. The ideal legal policy model is to combines aspects of democratization and the sustainability of ecosystems. This model is implemented in the division of authority, institutional capacity of the environment and interregional cooperation
Pemerintahan Provinsi Lampung 1945-1964 Arizka Waranegara
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no3.390

Abstract

This is a library research about political elite contestation in Lampung from 1945 until 1964, at that time there are three major ideology, first is Islam, second is Nationalism and third is Communism. In the old orde era, the elite politics competition in the national level describe the same thing with the local level. If in the national level there are three major ideology, in Lampung also three ideology had played important role, the Party Communist (PKI), Indonesian Nationalsit Party (PNI) and Masyumi (Islamic Faction). In the first political stage after Independence of Indonesia. In 1964, there was a first Lampung’s Governor Election, at that time R.A Zulkifli Warganegara had appointed to be Lampung first Governor, but because of the political intervention his position was replaced by Koesno Danopoyo which was fully supported by Communist Party. This is a decsriptive qualitative research, the main data comes from indepth interview and documentation. The results shown that there is basic difference between Lampung’s political elite contestation in the old orde era and reformation era. In the old orde era the competition based on ideology but in the reformation era the competition based on purely political interest.Keywords: contestation, political elite and election
STUDI KOMPARATIF PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI MELALUI PENGADILAN NIAGA DAN ARBITRASE Rilda Murniati
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2007)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v1no2.544

Abstract

Formally, the economics of alternative dispute resolution can be done through the Commercial Court and Arbitration. Both are different in terms of the object of dispute, the procedures for dispute resolution and legal consequences. In terms of the object of dispute the equation is the Commercial Court and Arbitration courts can be resolving disputes in the field of property rights along a predetermined interlektual in UUHKI. While the difference is the scope of Arbitration has a broad field that encompasses all economic fields of trade, finance, industry, banking, and everything related to the rights of the parties. Commercial Court only has the authority in the field of IPR and bankruptcy as well as the postponement of debt payment obligations. Keywords: Economic Dispute Resolution, Commercial Court of Arbitration

Page 43 of 66 | Total Record : 655

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2007 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026) Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8 No 1 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue