cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 655 Documents
 40   41   42   43   44 
POLITIK HUKUM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Muhammad Jeffry Rananda
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v9no4.611

Abstract

The formation of The government regulation a substitute for the law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 on the Election of Governor, Regent, and Mayor? How does the process of formation of the government regulation a substitute for the law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 on the Election of Governor, Regent, and Mayor studied in the political perspective of the law? A substitute for the law of regulation making process shows again that the law is a product of politics. The fact that a political institutions, that chooses to create the rule of law. Although empirically then the law will be reset the political institutions. A substitute for the law of regulation is a Ius Constitutum as regulations on local elections. However, A substitute for the act of regulation it will not be effective because it is only temporary. A substitute for the Law of regulation attestation required then it becomes a law or made the latest Law. Keywords: The government regulation a substitute for the Law, Legal Politics
IMPLEMENTASI HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT ADAT DALAM HUKUM HAM INTERNASIONAL DI INDONESIA Ikbal Ikbal
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no3.333

Abstract

Komitmen untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat (indigenous peoples) tidak dapat dilihat dari sudut pandang regional atau nasional semata. Permasalahan masyarakat adat saat ini telah menjadi perhatian global sebagaimana terwujud dalam berbagai bentuk instrumen internasional baik berupa deklarasi, konvensi, kovenan, maupun standar internasional lainnya. Demikian halnya dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bagian yang esensial dari hukum internasional tentang HAM. Hak ini mendapatkan pengaturan secara khusus dalam International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR). Kata Kunci : Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Masyarakat adat.
Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat Malicia Evendia
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no3.357

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak recall partai politik sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Jenis penelitian ini adalah normatif, menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak recall partai politik dalam peraturan perundang-undangan, tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, bahkan menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai. Kata Kunci : Recall, Kedaulatan Rakyat, dan Partai Politik.
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KECAMATAN DILEMA ANTARA TUNTUTAN DAN BATAS KEWENANGAN Maulana Mukhlis
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no2.62

Abstract

Position and authority of the sub-district (head-sub district) underwent a fundamental change since the regional autonomy. Huge demands from society about function in government districts, and community development are not comparable with the authority. Therefore, the formulation of the problem in this research is how the position should be owned by institutional strengthening efforts districts governance? This study aims to determine the capacity (typology) sub-districts, the pattern of organization of districts governance in the middle of the dilemma between the demands of authority boundaries. By measuring the capacity which is owned by the sub-district (budget, authority, infrastructure and human resources) in the administration of sub-district governance so far, can be explained that the problem faced by most sub-districts in Indonesia (or at least in the study area -Mesuji District-) is the narrowness of the V space which shows the capacity owned by the sub-district to be able developing governmental functions, and social development is very marginal. Nevertheless, the majority of people assume that the presence of sub-district is expected to serve in an effort to bring citizens to the state.  This condition was also aggravated by the fact that the regents did not give up the authority of distributive and attributive of its authority to the head of sub-district and sub-district institutions as possible in Article 126 of Law 32/2004. Politically, the reluctance to distribute this authority shows that the delegation of authority to the head of sub-district and sub-district institutions can be expected to threaten the political position of regent. Referrals theory suggests that efforts to reposition sub-district can be done through the (a) functional structuralism, (b) redefinition and categorization 'playroom' convenient for sub-district, (c) strengthening human resources in order to invest long-term leadership and with (d) path social-psychological.
Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan Dona Raisa Monica
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no3.394

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model penegakan hukum pidana dan faktor penghambat terhadap cybersex dan cyberporn sebagai delik susila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap cybersex dan cyberporn dilakukan melalui Kebijakan Non Penal melalui upaya-upaya yang bersifat Preventif atau pencegahan diantaranya melalui sosialisasi, meningkatkan komitmen strategi.Kebijakan Hukum Pidana( Penal Policy ) yaitu melalui penerapan dan pengaturan didalam Hukum Positif Indonesia dan Undang-undang yang terkait serta melalui Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana yang akan datang yaitu Konsep RUU KUHP 2004/2005 dirumuskan perluasan asas territorial dan perumusan delik Pornografi anak melalui komputer. Faktor yang menjadi penghambat didalan penegakan hukum pidana terhadap cybersex dan cyberporn adalah Faktor Substansi Hukum (Undang-Undang), Faktor Aparat Penegak Hukum serta Faktor Sarana dan Prasarana.Key words: cybersex, cyberporn, and delik moral
PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS (RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES) Zulkarnain Ridlwan
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.382

Abstract

Tujuan penulisan ini yaitu mendeskripsikan urgensitas perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sebagai hak konstitusional dan pentingnya pengaturan hal tersebut dalam peraturan di tingkat daerah. Berdasarkan penelitian normatif dan mengamati kenyataan dalam perkembangan sosial disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas (rights of persons with disabilities) merupakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, ditegaskan dengan UU ratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Perlindungan penyandang disabilitas ditingkat daerah sangatlah penting dituangkan dalam peraturan daerah sebagai sarana keberpihakan pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas, hal ini juga sesuai dengan rumusan UU Nomor 4 Tahun 1997 dan UU Nomor 19 Tahun 2011. Kata Kunci: Perlindungan, Hak Konstitusional, Penyandang Disabilitas, Daerah
FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 Aprilianti Aprilianti
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no1.273

Abstract

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia lebih memberikan kepastian hukum sehingga perbedaan-perbedaan penafsiran tentang segala hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia akan berkurang. Selain itu diharapkan dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salahsatu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini juga memberikan kesempatan para pengusaha-pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk meningkatkan usahanya
STUDI KOMPERATIF SISTEM GADAI KONVENSIONAL DENGAN GADAI SYARIAH DI INDONESIA Aprilianti Aprilianti
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2007)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v1no2.539

Abstract

Pawn broking services in Indonesia, in addition to impose a conventional mortgage system set out in PP 103 2000 On Pawnshop, also impose sharia pawning system based on the provisions of Islamic law which is based on the Qur'an. In the conventional mortgage loan bears an interest rate that is accumulative and double for its services, while at the syariah pawn does not bear interest. Customer charged deposit money services, maintenance, preservation and biay assessment specified in the initial agreement. Keywords: Conventional Pawn, Pawn sharia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALIRAN MENYIMPANG DI INDONESIA M. Iwan Satriawan
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v9no1.588

Abstract

During Soeharto’s adminitration which was called Orde Baru (New Orde) only five religions were admited by the government, they are Islam, Kristen Protestan, Kristen katolik, Hindu and Budha. But, since the era of the reformation in 1998, much faith has came up and developed in Indonesia, they are called “deviant” (aliran menyimpang). The existence of deviant in Indonesia, more due to different interpretations of the verses of the holy. It was also because the readings from different sources exegesis-commentaries. Efforts legal protection that has been done by the government in terms of addressing the emergence of deviant in Indonesia use two methods: by means of preventive and repressive.Keywords : Five Faith, Deviant.
Pengisian Jabatan Gubernur Di Indonesia (Solusi Alternatif) Imran Imran
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no1.348

Abstract

Konstruksi perwilayahan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan Provinsi sebagai daerah otonom, sekaligus menempatkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah. Oleh sebab itu, Gubernur memiliki status ganda yakni sebagai kepala pemerintah daerah provinsi dan sebagai wakil Pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi di wilayah provinsi. Dari kedudukan Gubernur yang mengembang dual function tersebut, sejatinya tercermin dalam model pengisian jabatan Gubernut. Gubernur dalam kedudukannya sebagai kepala daerah otonom dipilih langsung oleh rakyat, yang berarti mempunyai legitimasi lebih kuat dari pada model pemilihan yang lainnya (melalui DPRD), sehingga ekspektasi rakyat atas keterlibatannya secara langsung dalam pemilihan Gubernur menjadi dasar bagi rakyat untuk selalu mengawasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah, berarti melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai pejabat pusat di daerah. Gubernur dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat senantiasa berada dalam pengawasan dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, dalam pengisian jabatan Gubernur, Pemerintah Pusat sejatinya juga mempunyai peranan dalam memastikan Gubernur yang akan dipilih oleh rakyat mempunyai kapabilitas untuk melakukan tugas-tugas sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi. Karena itu, model pengisian jabatan Gubernur merupakan kombinasi antara pemilihan langsung dengan model pengangkatan semu. Pemilihan Gubernur secara langsung adalah model pengisian jabatan Gubernur yang tepat guna membentuk keseimbangan dan kontrol atas kedudukan gubernur sebagai pejabat pusat pada satu sisi dan sebagai pejabat derah otonom pada sisi lainnya. Pemilihan Gubernur secara langsung, setidaknya akan membentuk kemandirian berhadapan dengan Pemerintah Pusat, mengingat kedudukan Gubernur sebagai pejabat daerah otonom yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu, Pemilihan Gubernur secara langsung juga dapat menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan mekanisme checks and balances antara Kepala Daerah dengan lembaga perwakilan (DPRD) karena sama-sama dipilih oleh rakyat. Keyword: Otonomi Daerah, Pemilukada, dan Model Pengisian Jabatan Gubernur.

Page 42 of 66 | Total Record : 655

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2007 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026) Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8 No 1 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue