cover
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 655 Documents
DINAMIKA KEDUDUKAN TAP MPR DI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN riananda, martha
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peoples Consultative Assembly (MPR) decree dynamics position in the hierarchy of legislation and as the legislation arising drowned in accordance political developments and laws and regulations governing the order of legislation. Keywords: Position, Peoples Consultative Assembly (MPR) and the hierarchy of legislation
EKSISTENSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA hasjimzoem, yusnani
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Republic of Indonesia is a rule of law under Article 1 (3) of the 1945 Constitution and should uphold respect for the rights of individuals and communities in implementing the country. The rights strengthened by the basic norms that become the main spirit of the people of Indonesia, Pancasila. Basic norms that the political objectives in developing the Indonesian nation and enact any bill. Thus the state agency that was created by a special law should work in line with the basic norms of the nation and work together to create prosperity. In 2003 the Ombudsman created by a special law has the duty and function to oversee public services effectively, efficiently, and in spite of the practice of (corruption, collusion, and nepotism). Ombudsman based its duties and functions that have the same vision as mandated in the fourth paragraph of the preamble of the Constitution of 1945. The Ombudsman is thus expected to make a good bureaucratic reform so that it can be a model and public services watchdog whose presence is really felt by the people of Indonesia. Keywords: Ombudsman of the Republic of Indonesia
KEDUDUKAN DAN ARTI PENTING PEMBUKAAN UUD 1945 Rudy, Rudy
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan dan arti penting Pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks tujuan tersebut, tulisan ini memuat diskusi mengenai apakah pembukaan tersebut? Bagaimanakah kedudukan dari pembukaan tersebut dan apakah peran pembukaan dalam peradilan konstitusi dan design konstitusi? Dan mengapa negara menambahkan pembukaan pada konstitusi? Dilihat dari sudut teori ketatanegaraan, pembukaan, preambule, atau mukadimah dalam setiap dokumen konstitusi selalu berisikan pernyataan yang singkat tapi sungguh padat. Di dalamnya tertuang visi, misi, dan nilai-nilai dasar sebuah institusi atau organisasi sebagai wadah kebersamaan yang hendak dibangun dan dijalankan bersama. Selain itu juga merupakan pengantar hidmat berisi ide-ide politik, moral, dan keagamaan yang hendak dikemukakan oleh konstitusi tersebut. Pembukaan ini lebih mengandung karakter ideologis daripada karakter hukum. Dalam konteks Indonesia, Pembukaan UUD 1945 adalah bagian terpenting dari UUD 1945 yang disepakati oleh MPR 1999 untuk tidak diubah sama sekali. Pembukaan dikatakan sebagai bagian terpenting karena disanalah tertuang norma fundamental negara (staatsfundamental norm), tujuan bangsa dan tujuan bangsa inilah merupakan hasil kontrak kenegaraan antara rakyat dan negara.Kata kunci : kedudukan, arti penting, dan Pembukaan UUD 1945
KEDUDUKAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA ADAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEKON DI PEKON WAY EMPULAU ULU KEC. BALIK BUKIT, KAB. LAMPUNG BARAT msk, indah maulidiyah; yusdiyanto, yusdiyanto; saleh, ahmad
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to ascertain the position of Customary Institution in forming the Village Regulation, and also its role in the Way Empulau Ulu, Subdistrict - Balik Bukit, West Lampung. This research uses the method of normative-empirical; by doing library research, field research, and interviews. Results of the discussion showed that the Customary Institution of Way Empulau Ulu has the same position with the Institution of Rural Association. Although the Customary Institution has a position that is outside of organizational structure within the Village government, but the role of Customary Institution in forming the Village Regulation is just the structural and position of Customary Institution functionally is still less than optimal in the communication and interaction between the village government and the villagers. Keywords: Position of Customary Institution, Participation of Customary Institution
PENGELOLAAN ASET DAERAH MELALUI KEPEMILIKAN MODAL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) (Suatu Kajian Hukum Ekonomi) Murniati, Rilda
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keikutsertaan Pemerintah Daerah dengan pembelian atau pengambilalihan saham Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah berdiri merupakan alternatif tercepat daripada mendirikan bank baru. Pendirian BPRS baru membutuhkan berbagai kajian mendalam, pemenuhan syarat yang cukup banyak, harus didukung berbagai dokumen dan prosedur pendirian sebagaimana diatur Undang-undang Perseroan Terbatas dan Perbankan Syariah. Berdasarkan kajian hukum ekonomi, pembelian atau pengambilalihan saham dilakukan dengan syarat dan prosedur relatif sederhana dan singkat. Pemerintah daerah dapat melakukan pembelian atau pengambilalihan modal atau saham BPRS tersebut berdasarkan kajian mendalam dan dengan alasan yang menguntungkan dalam peningkatan peran pemerintah daerah bagi kehidupan ekonomi masyarakat daerahnya dan peningkatan pengelolaan aset agar berhasil guna dan meningkatkan keuntungan bagi keuangan daerah. Kata kunci : Modal, dan BPR Syariah
URGENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUN PEREKONOMIAN DESA ridlwan, zulkarnain
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this paper is to describe the importance of village-owned enterprises and the management in the interests of rural communities. Referring to the legislation governing the rural , particularly Law No. 6 of 2014, it can be concluded that the village-owned enterprises is a village economic institution that has an important role in the welfare of the community, the village, and the village government. A professional governance that refers to the guidelines in the formation of village-owned enterprises based on legislation is a prerequisite of village-owned enterprises goes properly. Thus the economic activities of village-owned enterprises should ideally be part of efforts to increase local and regional economies within the scope of the national economy. Keywords: Urgency of Village-Owned Enterprises, Formation and Management.
PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS (RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES) Ridlwan, Zulkarnain
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini yaitu mendeskripsikan urgensitas perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sebagai hak konstitusional dan pentingnya pengaturan hal tersebut dalam peraturan di tingkat daerah. Berdasarkan penelitian normatif dan mengamati kenyataan dalam perkembangan sosial disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas (rights of persons with disabilities) merupakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, ditegaskan dengan UU ratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Perlindungan penyandang disabilitas ditingkat daerah sangatlah penting dituangkan dalam peraturan daerah sebagai sarana keberpihakan pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas, hal ini juga sesuai dengan rumusan UU Nomor 4 Tahun 1997 dan UU Nomor 19 Tahun 2011. Kata Kunci: Perlindungan, Hak Konstitusional, Penyandang Disabilitas, Daerah
EVALUASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2014 DI PROVINSI LAMPUNG rudy, rudy; riananda, martha; meylina, utia
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find a model of electoral implementation simultaneously in Indonesia, through the elections of regional heads of Lampung province as a form of legislative elections, and the election of regional heads were held simultaneously on April 9, 2014. This research uses case approach and statute approach. The research found that there were drawbacks on the election of regional heads in Lampung province, one of them was the postponement of the election. Keywords: Election Evaluation of 2014, and Lampung Province
Pemerintahan Provinsi Lampung 1945-1964 Waranegara, Arizka
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This is a library research about political elite contestation in Lampung from 1945 until 1964, at that time there are three major ideology, first is Islam, second is Nationalism and third is Communism. In the old orde era, the elite politics competition in the national level describe the same thing with the local level. If in the national level there are three major ideology, in Lampung also three ideology had played important role, the Party Communist (PKI), Indonesian Nationalsit Party (PNI) and Masyumi (Islamic Faction). In the first political stage after Independence of Indonesia. In 1964, there was a first Lampung’s Governor Election, at that time R.A Zulkifli Warganegara had appointed to be Lampung first Governor, but because of the political intervention his position was replaced by Koesno Danopoyo which was fully supported by Communist Party. This is a decsriptive qualitative research, the main data comes from indepth interview and documentation. The results shown that there is basic difference between Lampung’s political elite contestation in the old orde era and reformation era. In the old orde era the competition based on ideology but in the reformation era the competition based on purely political interest.Keywords: contestation, political elite and election
Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undnag-undang Keormasan Yusdiyanto, Yusdiyanto
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1990 tentang pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM adalah salah satu wadah warga, rakyat, masyarakat untuk berekspresi, mengapresiasikan pikirannya ditengah masyarakat dan Negara. Melalui wadah tersebut mereka bebas mengemukakan visi dan misinya, hati nuraninya, melampiaskan uneg-uneg serta secara sadar memperjuangkan hak-hak sipil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 memberikan garansi akan keberadaan LSM di Indonesia sebagaimana Pasal 28E: “Setiap warganegara diberikan kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat”. Di era otonomi daerah keberadaan LSM sangat penting dan berguna dalam rangka memanfaatkan ruang partisipasi masyarakat, perencanaan dari bawah dan kemitraan, anggaran yang pro-poor dan peka jender serta tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prinsip-prinsip utama yang mempengaruhi warna pembangunan daerah.

Page 7 of 66 | Total Record : 655


Filter by Year

2007 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026) Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 1 (2014) Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue