cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 655 Documents
 4   5   6   7   8 
TUGAS DAN WEWENANG PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Johari, Johari
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdapat di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pencucian Uang. Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas dan wewenang PPATK tersebut bertujuan untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang, termasuk tindak pidana asal yang melahirkannya (predicate offences). Namun, Peranan PPATK akan berjalan secara efektif apabila aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bea dan Cukai, para regulator seperti Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal serta Penyedia Jasa Keuangan, industri perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, perusahaan efek, pengelola reksadana, media massa, masyarakat bekerjasama secara terorganisir dan terpadu dalam pemberantasan tindak pencucian uang di Indonesia. Dengan kewenangan yang dimilikinya, PPATK dapat mengejar hasil dari kejahatan, apabila hasil kejahatan tersebut dapat dikejar dan disita maka negara dengan sendirinya akan mengurangi tindak kejahatan itu sendiri. Kata kunci : Pencucian uang, tindak pidana pencucian uang (money laundering), kejahatan terorganisir, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
PENGADUAN KONSTITUSIONAL DI NEGARA FEDERAL JERMAN Ridlwan, Zulkarnain
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan konsep pengaduan konstitusional di Jerman. Berdasarkan tinjauan normatif dan perbandingan dengan Indonesia, didapatkan fakta bahwa Negara Federal Jerman merupakan salah satu contoh yang tepat dalam hal memahami dan mempraktekkan suatu model perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dengan menjalankan mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaint). Kewenangan untuk memproses pengaduan tersebut dimiliki oleh Mahkamah Federal Jerman. Indonesia sebagai negara yang telah memiliki rumusan perlindungan hak-hak warga negara serta telah menegaskan sebagai negara hukum hendaknya dapat mengadopsi dan mengadaptasikan apa yang telah dijalankan di Jerman dalam hal pengaduan konstitusional. Sebab pengakuan hak-hak dasar warga negara tanpa perlindungan atau mendengung-dengungkan perlindungan tanpa tersedia upaya hukum yang cukup adalah sama-sama pengingkaran terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara. Hal penting yang dapat diadopsi dan diadaptasikan dari model pengaduan konstitusional di negara Jerman adalah memposisikannya sebagai upaya hukum luar biasa. Kata Kunci : Pengaduan Konstitusional, Negara Federal Jerman
Peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Yuniati, Ati
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of city planning office of Bandar lampung in Spatial Utilization Control. This study uses empirical and normative juridical approach. Based on this research, the role of city planning office of Bandar lampung in controlling the spatial utilization is to supervise and control the utilization of space. Control of spatial utilization conducted city planning office of Bandar lampung at this time is good enough to carry out the duties and functions of city planning office as has set in the Bandar Lampung Mayor Regulation No. 17 of 2008 on Duties, Functions and Administration of the City Planning Office Bandar Lampung. Key words: role, control, utilization, spatial.
Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung Deviani, Eka
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) reklamasi pantai di Kota Bandar Lampung, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap AMDAL reklamasi pantai di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan wawancara ditemukan bahwa penegakan hukum lingkungan yang dilakukan di Bandar Lampung adalah mencakup penegakan hukum pidana (code penal), perdata dan administrasi. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah faktor Hukum, faktor Aparat (Pemerintah) dan faktor Ekonomi. Kata Kunci : AMDAL, reklamasi pantai, dan faktor penghambat.
PERAN NEGARA HUKUM INDONESIA MELINDUNGI RAKYATNYA DALAM MENYAMBUT MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015 Yuswanto, Yuswanto
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is a sovereign country. Sovereign does not only mean "denotation"; which is the state has the power of government that is not subject to other state power. Implementation of the state intended to realize the peoples welfare. If it is associated to the competition with other countries, then, we will know more about the role of the state in protecting its citizens in order to avoid "homo homini lupus" as what Hobbes said. So, this is the challenge of the welfare state, wherein it should not fail. The existence of state failure cases in providing protection for its citizens, especially in free trade has become a scourge for the people. Those people who are not able to compete in free trade, in the end, they will only be a spectator and do not have any role in AEC 2015. State efforts to protect people among others: increasing competitiveness and export volume, then, prioritizing the use of the goods / services in the country. In the regulation, it needs to set rules on the security measures of domestic products and supervision over circulation of goods and services, and by applying the Early Warning System to the possibility of a surge in imports. Keywords: Sovereign, Welfare State, Competitiveness, ASEAN Economic Community 2015
Pengaturan Desa Dalam Peraturan Daerah (Studi Kasus Pembentukan Kampung di Tulang Bawang Barat) Muhtadi, Muhtadi
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui landasan teoretis dan landasan yuridis pengaturan desa dan/atau sebutan lainnya dalam peraturan daerah di Tulang Bawang Barat. Menggunakan pendekatan yuridis dogmatik, disimpulkan bahwa landasan teoretis pengaturan kampung dengan perda antara lain mencakup sejarah penamaan, asal-usul kampung, dan wewenang pemerintahan daerah dalam mengatur kampung dengan peraturan daerah. Adapun landasan yuridis pengaturan kampung dengan peraturan daerah adalah sebagaimana dimaksud angka 39 dan 40 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Kata kunci : Kampung, Desa, dan Peraturan daerah.
KEDUDUKAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL INDONESIA firdaus, firdaus
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The highest power of articulation, original, and full on state sovereignty is related to the conception of freedom inside at one under government regulation and the determination of the applicable law in all regions. At the same time the sovereignty of a state that borders the state sovereignty. In a country with sovereignty of other state, the company can do an agreement with the real, either in the form of bilateral or multilateral agreements. Being mentioned agreement legally binding for the states involved in the agreement. International agreement which would be legal resources by the obligation to carry out against countries involved. Proses assign mentioned two viewpoints in the position of the legal relationship between international law and national. One viewpoint is expecting the relationship between international law and national law as unity system and another viewpoint is seen as systems of the entities of two legal entities distinct and separate. Keywords: International Legal Status, System of National Legislation
Orientasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Pringsewu 2011 (Studi Pada Siswa/i SMUN di Kabupaten Pringsewu) Kurniawan, Robi Cahyadi
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Orientasi memilih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sd Agustus 2011 , pada siswa/siswi di empat SMU Negeri (pemilih pemula) yang ada di Pringsewu dengan 200 sampel. Metode yang dipakai adalah kuantitatif deskriftif dengan teknik sampel penarikan sampel bertingkat (stratified purposive sampling). Hasil penelitian Pilkada Pringsewu akan berlangsung dengan tingkat partisipasi yang tinggi , sebesar 92 %. Calon Bupati yang diharapkan berasal dari tokoh agama, berusia 41-50 tahun dan beragama Islam. Juga berasal dari putra daerah Pringsewu dan menetap disana. Berjenis kelamin laki-laki. Popularitas calon Bupati, tertinggi dipegang oleh pasangan Ririn K dan pasangan Sujadi.Kata Kunci : Orientasi Memilih, Pemilih Pemula, Pilkada, Pringsewu
POLITIK HUKUM PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH darmawan, agus
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study aims to find a legal political model the Indonesian government in the implementation of fiscal decentralization that is oriented towards improving the welfare of people in the area. Using normative approach can be concluded that the system updates the state financial management with the adoption of several laws in the management of state finances, among others, by arranging the principles of best (best practice) management of state finances, budgeting system and the structure of the budget, control range (span of control) financial administration, oversight and accountability mechanisms of state financial management, which is also applied in the area of financial management. However, developments in the field of state financial arrangements turned out to show a tendency towards recentralisation power system, at least in the areas of fiscal, necessitating the re-strengthening fiscal decentralization of financial management in order to achieve the welfare of all Indonesian people. Keywords: Politics Law, Fiscal Decentralization and Local Government 
Prosedur Pembukaan Unit Usaha Syariah Pada Bank Konvensional Ria, Wati Rahmi
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan yang begitu pesat membawa angina segar bagi para pelakunya, karena bank-bank yang pada umumnya operasional di tengah-tengah masyarakat mulai mencoba untuk merambah pada perbankan yang memiliki system syariah. Salah satu wujudnya adalah adanya bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Untuk lebih mendorong terciptanya perbankan yang tangguh dan efisien diperlukan pengaturan mengenai pembukaan bank yang jelas dan memberikan kepastian hukum. Kata Kunci : Bank Konvensional, Sistem Syariah, Unit Usaha Syariah.

Page 6 of 66 | Total Record : 655

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2007 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026) Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 1 (2014) Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue