cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 655 Documents
 6   7   8   9   10 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung Kasmawati, Kasmawati
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen listrik di Bandar Lampung dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sehubungan dengan tegangan listrik tinggi di Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum konsumen listrik akibat teganggan tinggi yang ada di Bandar lampung telah sesuai dengan UUPK dimana PT PLN selaku pelaku usaha bersedia mengganti kerugian yang dialami warga di tanjung Karang. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen listrik akibat teganggan tinggi yang ada di Bandar lampung yaitu dengan meminta bantuan pihak YLKI. Ada tiga hal yang telah disepakati bersama antara pihak PT PLN, YLKI dan warga yaitu Pihak PT PLN Cabang Tanjung Karang bersedia memperbaiki seluruh barang-barang elektronik warga, terutama warga yang tercantum dalam daftar pengaduan, mengganti semua lampu bohlam yang pecah dengan lampu yang baru dan akan ditanam grounded di rumah-rumah warga untuk mengantisipasi tegangan listrik tinggi.Kata Kunci : Perlindungan Hukum Konsumen, Tegangan tinggi, Listrik
Perlindungan Korban dan Saksi Di Pengadilan Pidana Internasional Dalam Upaya Penegahan HAM Natamihardja, Rudi
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The establishment of International criminal courts (ICC) is an attempt of enforcement of human rights to judge international criminal cases: the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression. Its creation is a universal respect of human rights and a state law. This research tried to answer how ICC protects the victims and witness and how they can get their reparations. This research used a normative research that analyze of Rome Statute and Rules of Procedure and Evidence of ICC and Resolution of assemble general on the creation of International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) and International Criminal Court for Ruanda (ICTR). I found that ICC gave more protection to the victims and witness than ICTY and ICTR. The victim had also the rights for reparation, material and immaterial.
REKONSTRUKSI HUKUM SURAT BERHARGA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL Wahyuningdyah, Kingkin
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis untuk mengetahui alasan terjadi pergeseran pemaknaan terhadap surat berharga, diperlukannya rekonstruksi Hukum Surat Berharga dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional dan upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan rekonstruksi Hukum Surat Berharga tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian doktrinal dengan tipe deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan kepustakaan untuk diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya pergeseran pemaknaan terhadap surat berharga adalah dimungkinkan dalam hubungannya dengan terjadinya perubahan sosial masyarakat. Dalam kondisi seperti itu dan demi terwujudnya kepastian hukum maka perlu segera dilakukan rekonstruksi terhadap Hukum Surat Berharga. Untuk melakukan rekonstruksi terhadap Hukum Surat Berhharga ada suatu upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan memposisikan hukum sebagai social engineering dan membuat peraturan yang mengarah kepada hukum yang responsif. Kata Kunci: Rekonstruksi, Hukum Surat Berharga dan Sistem Hukum Nasional
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA ANTARA LESSEE DAN LESSOR Aprilianti, Aprilianti
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian sewa guna usaha (leasing) yang diadakan oleh Lessor dan Lesseen dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian standar. Isi perjanjian tersebut ditentukan oleh jenis dari leasing itu sendiri dan hubungan hukum (hak dan kewajiban) timbal balik antara Lessor dan Lessee. Bagi Lessor, hak dan kewajibannya adalah memperoleh pembayaran sebagai imbalan jasa dan menyerahkan barang modal kepada Lessee. Sedangkan hak dan kewajiban Lessee adalah meperoleh kegunaan dari barang modal dan membayar sewa secara berkala. Tidak dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak maka dapat disebut wanprestasi. Perjanjian akan berakhir jika hak dan kewajiban Lessor dan Lessee telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Kata Kunci: Leasing, Lessor, Lessee, hak dan kewajiban.
Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan Muliadi, Saleh
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suatu negara hukum (rechts staat), peranan hukum menempati kedudukan yang utama apabila hukum tersebut dapat melaksanakan fungsi, sebagaimana yang digariskan dalam konstitusi kita yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tugas pemerintah yakni menciptakan instrumen sosial untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian. Untuk menjelaskan fenomena kejahatan ada tiga aliran pemikiran, yaitu kriminologi klasik bahwa kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan, kriminologi positivis yaitu mengarahkan usaha untuk menganalisis sebab-sebab prilaku kejahatan melalui studi ilmiah, dan kriminologi kritis yaitu tidak berusaha menjawab persoalan-persoalan apakah prilaku manusia bebas ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangunan dunianya dimana dia hidup. Penanggulangan kejahatan tentu mencari faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sehingga dengan penemuan faktor-faktor menimbulkan kejahatan dapat memberi bahan untuk menyusun penanggulangan kejahatan.Kata Kunci : Penanggulangan Kejahatan
Mekanisme Konsultasi Publik :Instrumen Pembangun Good Governance Di Daerah Ridlwan, Zulkarnain
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan teoritis, filosofis, sosiologis, dan yuridis disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik di daerah sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) oleh karena itu bagi daerah perlu mengadopsi pengaturannya di tingkat daerah.Kata Kunci : Mekanisme Konsultasi Publik, Good Governance
Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Daeng Kunu, Andi Bustamin
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of mastering rights of the state for land is the constitutional base for state to arranging the exploitation of land in Indonesia for the maximum of people prosperity. The Competention as expressed in Section 33 sentence ( 3) UUD 45 and get furthermore coherent in Section 2 sentence ( 1) UUPA, so that state in conducting arrangement have to pursuant to law which populis for the maximum of people prosperity. State as a personification of all people was given the mastering rights. Its target is to give the service in arranging exploiting of the natural resource of the nation to reach the target of land exploiting to give the competent life for as much as possible people.
Implementasi Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Ariany, Lies
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Supervision is should be the central government to the Hulu Sungai Selatan associated with the implementation of government and especially to local regulations. The authority is possession the central government through the competent authorities to supervise the authorities of the Hulu Sungai Selatan in shaping legislation, because it can be understood that the independence of the implementation of autonomy does not mean the area can make laws or decisions regardless of system of national legislation. The local level legislation is an integral part of the unified system of national legislation. Therefore, the local level legislation must not contrary with the regulations of higher level and also to must not contrary to the public interest. Key words: Otonomi daerah, pengawasan, peraturan daerah
METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM sonata, depri liber
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim in this article is to determine the method of normative and empirical legal research with the typical characteristics of the methods of researching Law. The approach used qualitative methods through the study of literature. Based on the research findings and discussion, it can be concluded, first, science law (jurisprudence) and all sub-study with him in a large family study of the law, no matter how controversial as as a discipline independent and peculiar (sui generis), part from the humanities and social sciences, as well as natural science (exact) and social sciences which has had an undeniable place in the branches of science. Science of law must be recognized as having the research methods typical and unique, in terms of interest / usefulness to do a research in the field of law, both theoretical and practical, or of how to look at the science of law as a discipline prescriptive and applied, as well as from the point of view of human behavior relating to the existence of the law. Secondly, the penstudi law should realize the importance of legal research which is the authority, even advised not to leave, ie normative legal research / doctrinal, both from the point of view of the approach commom law system (statutes approach, case approach, historical approach, comparative approach and conceptual approach) as well as from the standpoint of research form the principles of law, the synchronization of legislation and others. which has been used as a handle by penstudi law in Indonesia and tend intended for academic interest. Third, the differences in conceptions, notions in the study of legal research in various law schools and high schools of law, especially for academic interest (thesis and dissertation), the main question is whether or not a uniformity is realized, or let it all by referring to the belief respective legal research on how it thinks best. Keywords: Research Methods law, Legal Normative and Empirical
Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia Maulani, Diah Gustiniati
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama, dan dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dan dasar hukum yang dapat diterapkan terhadap delik penodaan agama adalah apabila terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 156a KUHP. Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, dan penodaan agama.

Page 8 of 66 | Total Record : 655

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2007 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026) Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8 No 1 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue