Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara

jba
Website

Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara

ISSN : 18580300 EISSN : 24076767 DOI : https://doi.org/10.24258/jba

Core Subject : Social,

Social Sciences

Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 440 Documents

8 9 10 11 12

KEPENTINGAN POLITIK DAN EKONOMI KEPALA DAERAH DALAM REFORMASI BIROKRASI : Kasus Reformasi Pelayanan Perizinan Di1Kabupaten Gowa Dan Kabupaten Takalar Andi Luhur Prianto
Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 3 (2012)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

The design of decentralization has given specific space for government bureaucracy to create and innovation the acceleration of development territory. At this point in the required skills apparatuses with forward thinking to achieve a professional bureaucracyin an institutional mechanism that is efficient, effective and equity. Institutional arrangement bureaucracyis not geared to improve the quality of public services, but in order to accommodate the practice of politicization of bureaucracy in perpetuating oligarchy of power head area. The purpose of this study to answer the questions: (1.) How is the actual picture of the practice of bureaucratic reform licensing services in Gowa and Takalar regency, (2.) What is the connection the interests of regional heads in bureaucratic reform licensing services in Gowa and Takalar regency. The reserach aimed that the licensing service reforms under taken by the local government, Gowa and Takalar Regency likely still partial, in which the reform is based on the basic needs and regulatory pressure center. Orientation of the provision of services also permit limited to the normative aspect alone. In both regions, the character possessed strong leadership allows the behavior of the regional head office personnel licensing services oriented to meet the political and economic objectives of the head region. Keywords : bureaucratic reform, local, services, licensingDesain desentralisasitelah memberi ruang gerak yang spesifik kepada birokrasi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam akselerasi pembangunan diwilayahnya. Pada posisi ini dituntut kemampuan Sumber DayaAparatur dengan visi yang jauh kedepan (forward thinking) untuk mewujudkan profesionalisme birokrasi dalam sebuah mekanisme kelembagaan yang efisien, efektif dan berkeadilan (equity).Penataan kelembagaan birokrasi bukan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi demi mengakomodasi praktek politisasi birokrasi dalam melanggengkan oligarki kekuasaan kepala daerah. Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan : (1).Bagaimanakah gambaran aktual tentang praktek reformasi birokrasi pelayanan perizinan di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, (2.) Bagaimanakah kaitan kepentingan-kepentingan kepala daerah dalam reformasi birokrasi pelayanan perizinan di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar? Hasil penelitianmenujukkan bahwa reformasi pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar cenderung masih parsial, di mana reformasi dilandasi atas dasar kebutuhan dan desakan peraturan pusat. Orientasi penyelenggaraan pelayanan perizinan juga hanya terbatas pada aspek normatif semata.Pada kedua daerah ini, karakter strong leadership yang dimiliki kepala daerah memungkinkan perilaku aparatur kantor pelayanan perizinan diorientasikan untuk memenuhi tujuan politik dan ekonomi sang kepala daerah. Kata kunci: reformasi birokrasi, daerah, pelayanan, perizinan

MENGIDENTIFIKASI NILAI KEMANFAATAN PRODUK LITBANG PADA INSTANSI PEMERINTAH (IDENTIFY BENEFIT VALUE OF RESEARCH PRODUCT IN PUBLIC SECTOR) Agus Wahyuadianto & Shafiera Amalia
Jurnal Borneo Administrator Vol 9 No 1 (2013)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Outcome-based performance management in public sector is being popularized today by SBY cabinet. This was caused by the failure of the process and input based management approach, which could not guarantee high quality service. This study was conducted to measure the output of the two research and development units in PKP2A I LAN (hereinafter referred to as PKP2A I LAN Research Unit) in the form of research reports, local-government advocacy, scientific journals, and seminars. This study is focused on the research products between 2006 and 2010, whereas population for this research was local government apparatus. A set of questionnaires and key informants interview were used to collect data. The data was analyzed by quantitative approach with descriptive statistical techniques and qualitative approach with interactive data analysis models. Result of the research indicated that respondents were aware of PKP2A I LAN Research Unit existence. However, they did not understand its roles and services. They merely utilized research reports and advocacy output to support their main duty and function, such as design and formulation of policy studies, whilst output from seminars are utilized to enhance individual capacity, not organization. Consequently, PKP2A I LAN Reseach Unit ought to improve their publication and streghten their networking that quality of their products is acknowledged and trusted.Keywords: outcome measurement, performance management, PKP2A I LAN Research Unit.Manajemen kinerja berbasis outcome sedang dipopulerkan di sektor publik dewasa ini oleh Kabinet SBY. Kondisi ini merupakan reaksi dari gagalnya pendekatan manajemen berbasis proses dan input, yang tidak menjamin terselenggaranya pelayanan berkualitas tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur pencapaian outcome dari unit kerja pelaksana fungsi penelitian dan pengembangan di PKP2A I LAN (selanjutnya disebut Unit Litbang), yang dilaksanakan oleh Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (KKKSDA) dan Bidang Kajian Manajemen Kebijakan, Pelayanan, dan Otomasi Administrasi (KMKPOA), yakni yang berbentuk laporan kajian, kegiatan advokasi pemerintah daerah, jurnal ilmiah, dan seminar. Produk yang diukur adalah output program kerja tahun 2006 s.d. 2010, sedangkan populasinya adalah aparatur di tingkat pemerintahan daerah. Instrumen penelitiannya adalah kuesioner dan panduan wawancara yang dianalisa melalui pendekatan kuantitatif dengan teknik statistik deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan model analisis data interaktif. Hasilnya cukup mengejutkan. Responden ternyata sudah mengetahui keberadaan Unit Litbang PKP2A I LAN, tetapi tidak memahami peran dan bentuk pelayanannya. Hasil kajian dan advokasi digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tupoksi, seperti pembuatan telaahan dan penyusunan kajian kebijakan. Sedangkan seminar, hanya digunakan untuk peningkatan kapasitas individu, bukan organisasi. Solusinya, Unit Litbang PKP2A I LAN perlu meningkatkan publikasi produk dan memperkuat jejaring kerja sehingga lebih dikenal dan dipercaya kualitasnya.Kata kunci: pengukuran outcome, manajemen kinerja, Unit Litbang PKP2A I LAN.

KEBIJAKAN PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA (PPS) BITUNG SEBAGAI KAWASAN INTI MINAPOLITAN (A POLICY ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF BITUNG OCEAN FISHING PORT AS MINAPOLITAN CORE REGION IN BITUNG CITY) Radityo Pramoda, Armen Zulham, dan Yesi Dewita Sari
Jurnal Borneo Administrator Vol 9 No 1 (2013)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

This study aims to identify whether Ministry of Marine Affairs and Fisheries policy is in accordance with the determination of Bitung Ocean Fishing Port as Minapolitan core region in Bitung City. Analysis of the research was carried out by utilizing descriptive case study and survey methods. Primary and secondary data were collected through interviews, mail survey (closed questions), field observations, and literature study. Results of the research indicate that: 1) aspects of development pillars in Bitung Ocean Fishing Port have been able to support the development of Bitung City to become Minapolitan area 2) impact of Minapolitan policy can create local industrial throughout Bitung Ocean Fishing Port, 3) determination of Bitung Ocean Fishing Port as Minapolitan core region of Ocean Fishery Port Minapolitan Bitung comes to be a strategic policy of Ministry of Marine Affairs and Fisheries.Keywords: Policy, Bitung Ocean Fishing Port, Core Region, Minapolitan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, apakah kebijakan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan) sudah sesuai dengan menetapkan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung menjadi kawasan inti Minapolitan Kota Bitung. Analisa penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan metode survey, serta dipaparkan secara deskriptif. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, mail survey (daftar pertanyaan tertutup), observasi lapangan, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukan: 1) aspek pilar pembangunan pada kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung telah mendukung pengembangan Kota Bitung sebagai wilayah Minapolitan; 2) dampak kebijakan Minapolitan dapat menciptakan kegiatan perekonomian lokal yang berbasis industri pada kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung; 3) penetapan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung sebagai kawasan inti Minapolitan merupakan kebijakan strategis pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang tepat. Kata kunci: Kebijakan, PPS Bitung, Kawasan inti, Minapolitan

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SPESIFIK LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN: IMPLEMENTASI MODEL ACSI (THE COMMUNITY SATISFACTION INDEX ON SPECIFICLY RESEARCH AND DEVELOPMENT: IMPLEMENTATION OF ACSI MODEL) Budi Triyono dan Prakoso Bhairawa Putera
Jurnal Borneo Administrator Vol 9 No 1 (2013)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Law number 25 year 2009 concerning Public Service highlights one important thing about Community Satisfaction Index (CSI). CSI becomes an important aspect to see the extent to which Unit of Organization is able to provide excellent service. CSI measurement is generally refer to the Ministry of Administrative Reform Decision Number KEP/25/M.PAN/2/2004 concerning General Guidelines to Measure Community Satisfaction Index. However, the measurement is felt less suitable for research institute organizations and development (R & D). Institute for R & D organization has specific characteristics that require measurement-oriented SMEs such specificity. This paper provides a concept of development of SMEs is more suitable measurement implemented for R & D institutions in Indonesia. The concept is oriented towards the development of measurement products and services R & D, product and service performance of R & D services, the performance of the delivery staff, accessibility, communication, satisfaction with services R & D products and services, the impact of satisfaction, and improved services.Keywords: SMEs, Public Service, Institute for Research and Development, ReformsUndang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menggaris bawahi salah satu hal penting mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Keberdaan IKM menjadi penting untuk melihat sejauh mana unit organisasi mampu memberikan pelayanan prima. Pengukuran IKM yang umumnya digunakan merujuk pada KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Pengukuran tersebut dirasakan kurang cocok digunakan untuk lembaga organisasi penelitian dan pengembangan (litbang). Lembaga Organisasi litbang memiliki karakteristik khusus sehingga membutuhkan pengukuran IKM yang berorientasi pada kekhususan tersebut. Makalah ini memberikan konsep pengembangan pengukuran IKM yang lebih cocok diimplementasikan bagi lembaga litbang di Indonesia. Konsep pengembangan pengukuran ini berorientasi pada penggunaan produk dan jasa litbang, kinerja layanan produk dan jasa litbang, kinerja staf penyelenggaran, aksesibilitas, komunikasi, kepuasan terhadap layanan produk dan jasa litbang, dampak kepuasan, dan perbaikan layanan.Kata kunci: IKM, Pelayanan Publik, Lembaga Litbang, Reformasi

PENGUJIAN PENERAPAN E-LAKIP DI DAERAH TERPILIH (E-LAKIP APPLICATION TESTING IN SELECTED REGION ) Witra Apdhi Yohanitas
Jurnal Borneo Administrator Vol 9 No 1 (2013)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

The testing of e-LAKIP application aims to find the problems that often arise and to provide initial solutions to solve problems that arise during the implementation of e-LAKIP in the area. The development requires listening and paying attention to issues that arise during the implementation of e-performance reports in the past. Then, the problems can be categorized into technical issues and the substantive issues. Therefore, selection of technical problems can be made. In this way, problems can be grouped and quick solutions can be formulated. Findings indicated that the role of organization and bureaucracy are needed since the project planning, implementation, monitoring and evaluation are carried out by the organization itself. Indeed, further improvements for e-LAKIP should be carried out continuously without having to wait for the troubles during the application comes.Keywords: e-LAKIP, issues, technical issues, application development, planning, implementation, monitoring, evaluationPengujian penerapan e-LAKIP ini bertujuan untuk menemukan permasalahan yang sering timbul dan memberikan solusi cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul selama penerapan e-LAKIP di daerah. Sebagai salah satu pengembangannya perlu mendengarkan dan memperhatikan permasalahan yang muncul selama penerapan e- LAKIP di daerah lalu. Kemudian mengkategorikan menjadi dua permasalahan yaitu permasalahan secara teknis dan permasalahan secara substantif yang kemudian dilakukan pemilihan permasalahan teknis. Dengan begitu permasalahan dapat terlihat secara kelompok dan selanjutnya dapat diberikan solusi cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Peran serta organisasi dan birokrasi juga dibutuhkan karena perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan oleh organisasi itu sendiri bukan hanya oleh pembuat laporan saja. Selanjutnya memberikan rekomendasi untuk dapat melakukan pengembangan aplikasi bukan hanya dari permasalahan yang timbul saja tetapi juga kemungkinan pengembangan lebih jauh sehingga akan didapatkan suatu sistem yang utuh, yang tentu saja dilakukan secara bertahap.Kata kunci: e-LAKIP, Permasalahan, Permasalahan teknis, Pengembangan aplikasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (THE IMPACT OF FISCAL DECENTRALIZATION ON ECONOMIC GROWTH AND SOCIAL WELFARE) Bambang Saputra
Jurnal Borneo Administrator Vol 9 No 1 (2013)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

This study aims to examine the effect of fiscal decentralization on economic growth and social welfare. Samples of the research were districts / cities by province in Indonesia except Jakarta. This research is utilizing secondary data from Central Statistics Agency within period from 2005 until 2011. Data were analyzed by applying stuctural Equation Modeling (SEM) through AMOS program. Results of the research indicate that first, fiscal decentralization has negative and significant effect on economic growth; second, economic growth has positive and significant impact on social welfare; and third, fiscal decentralization has positive and significant impact on social welfare.Keywords: fiscal decentralization, economic growth, social welfare.Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sampel penelitian adalah kabupaten/kota berdasarkan provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2005 sampai 2011. Data kemudian dianalisis dengan Stuctural Equation Modeling (SEM) melalui program AMOS. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa, pertama, desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketiga, desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.Kata kunci: desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat.

BUDAYA KINERJA LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK: Analisis Budaya Kinerja Kementrian dan LPNK di Indonesia (PERFORMANCE CULTURE IN PUBLIC SERVICE ORGANIZATION: An Analysis of Performance Culture ini Ministries and Non Ministerial Institutes in Indonesia) Sri Wahyu Wijayanti
Jurnal Borneo Administrator Vol 9 No 2 (2013)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Performance of public service in Indonesia is still not satisfactory. This has been caused by the low performance culture in the public service. In this paper, service performance culture is elaborated into three dimensions, namely the commitment to service quality, performance reward and attention toward stakeholders. The analysis of quantitative data concerning the performance culture obtained from a survey of 54 ministries and the Non-Ministerial Government Institute in Indonesia indicated that performance culture of the Ministry and Institute does not support the creation of public service quality. Thus, improvements of performance culture in public service organizations in Indonesia should be managed by improving the performance culture of public service institution.Keywords: cultural performance, public service institutions, ministries, non-ministerial government institutions.Kinerja lembaga pelayanan publik di Indonesia saat ini masih belum memuaskan. Hal ini berhubungan dengan budaya kinerja yang berkembang dalam lembaga pelayanan publik tersebut. Dalam tulisan ini budaya kinerja pelayanan dielaborasi kedalam tiga dimensi yakni komitmen terhadap kualitas pelayanan, penghargaan terhadap kinerja dan perhatian terhadap pemangku kepentingan. Hasil analisis atas data-data kuantitatif mengenai budaya kinerja yang didapatkan dari survei terhadap 54 Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) di Indonesia, menunjukkan bahwa budaya kinerja Kementrian dan K/L saat ini masih belum mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.Dengan demikian perbaikan budaya kinerja pada lembaga pelayanan publik di Indonesia sudah seharusnya dilakukan melalui perbaikan budaya kinerja lembaga pelayanan publik.Kata kunci: budaya kinerja, lembaga pelayanan publik, kementerian, lembaga pemerintah Non-Kementerian

KAJIAN STATUS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI PROVINSI KEPULAUAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM (STUDY OF NTT PROVINCE'S STATUS AS AN ISLAND PROVINCE: OVERVIEW FROM LAW PERSPECTIVE) Wehelmina L. Kause, Maria R. Helfiarne, Yosef Tote Komba, Achmad Salim, Selsus T. Djesse
Jurnal Borneo Administrator Vol 9 No 2 (2013)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

East Nusa Tenggara (NTT) consisting of inhibited and unhibited islands has enormous sea and natural resources with both comparative and cooperative advantages. However, the utilization and management of marine and fisheries resources are still facing limitations such as lack of sea and special port infrastructure, transportation, communication, water, electricity, health, and education facilities. In addition, the development in the Capital of the Province/District which tends to be cliquish along with infrastructure constraints and inequality lead to another problem for managing government in East Nusa Tenggara. In fact, the treatment for managing East Nusa Tenggara Islands cannot be equal with other provinces in Indonesia since it is not mainly land area. Constitutionally, Act Number 32 Year 2004 has not accommodated East Nusa Tenggara Provincial Government geographically since the range of development is wider and spreads across the islands. As a result, there is not enough budget support in the calculation of General Allocation Fund. Consequently, the public service in the islands can not be implemented efficiently and effectively.Keywords: island province, East Nusa Tenggara ProvinceWilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berpulau-pulau, baik yang berpenghuni maupun yang tidak dihuni memiliki potensi wilayah laut yang luas dan sumberdaya alam yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTT sesungguhnya dapat memiliki keunggulan komparatitif dan keunggulan kooperatif. Namun pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam perikanan dan kelautan yang dimiliki masih mengalami berbagai keterbatasan-keterbatasan seperti infrastruktur pelabuhan laut/pelabuhan khusus, sarana transportasi, sarana komunikasi, air bersih, listrik, kesehatan dan sarana pendidikan. Oleh karena, pembangunan cendrung berkelompok di kawasan Ibukota Provinsi/Kabupaten dan keterbatasan serta ketimpangan infrastruktur mendatangkan kendala tersendiri bagi pengelolaan pemerintahan di NTT karena pengelolaan pulau- pulau NTT sama perlakuannya dengan pengelolaan provinsi lainnya di Indonesia padahal seharusnya pengelolaan di NTT berbeda perlakuannya dengan wilayah daratan. Secara konstitusi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum mengakomodir Pemerintah Provinsi NTT yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan yang mengapresiasi kepentingan daerah belum mendapat perlakuan yang adil dan merata. Padahal jangkauan pembangunan lebih luas dan tersebar di pulau-pulau, namun belum mendapatkan dukungan dana dalam perhitungan dana perimbangan (Dana Alokasi Umum). Hal ini menyebabkan pelayanan publik pada pulau-pulau tidak dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.Kata Kunci: Provinsi kepulauan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

HUBUNGAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PNS (Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan) Monang Sitorus dan Lamhot Hutasoit
Jurnal Borneo Administrator Vol 9 No 2 (2013)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

The aim of this study is to analyze the relationship between work motivation and the apparatus performance in Humbang Hasundutan District Secretariat. Theory of work motivation tested is ERG Theory or "exsistence, relatednes, and growth" written by Alderfer (1972) and Performance Theory by Robbins (2009). The hypothesis indicates that there is a relationship between work motivation along with its dimensions toward apparatus performance in Humbang Hasundutan District Secretariat. In order to test this hypothesis, the research method utilizes suvey and census. Then, the data is tabulated and analyzed using multiple regression with computational tools SPSS version 18.0 for Windows. The finding indicates that working motivation in which dimensions of the need for existence, relationship, and development are included, is significantly connected to the apparatus performance in Humbang Hasundutan District Secretariat. The determination coefficient is a relationship between work motivation toward apparatus performance is 58.24%. Meanwhile, other undetected/ hidden factor (epsilon) which is affects the apparatus performance is 41.76%. Keywords : work motivation and apparatus performance Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai negeri di Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Teori motivasi kerja yang diujicobakan adalah teori ERG atau 'Existence, Relatedness dan Growth" yang ditulis Alderfer (1972) dan teori kinerja menurut Robbins (2009). Hipotesis penelitian ini ada hubungan motivasi kerja beserta dimensi-dimensinya terhadap kinerja pegawai negeri di Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Untuk menguji hipotesis itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan sensus. Kemudian, data ditabulasi dan dianalisis menggunakan "regresi ganda" dengan alat bantu komputasi SPSS versi 18.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja yang di dalamnya dimensi kebutuhan eksistensi, kebutuhan berhubungan, kebutuhan berkembang berhubungan signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Koefisien determinasi hubungan motivasi terhadap kinerja pegawai sebesar 58,24%. Sedangkan faktor lain (epsilon) yang tidak terdeteksi/tersembunyi yang turut mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 41.76%. Sedangkan faktor lain (epsilon) yang tidak terdeteksi/tersembunyi yang turut mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 41.76%.Kata kunci : motivasi kerja dan kinerja pegawai.

PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA KOMPETENSI DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan) Ana Sri Ekaningsih
Jurnal Borneo Administrator Vol 9 No 2 (2013)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Purpose of the study is to examine and analyze the role of education and training in improving apparatus human resource quality through competence as intervention. The data collection was conducted by distributing questionnaires to 82 respondents. However, only 78 respondents qualified. The tool was analyzed utilizing path analysis. Research results conclude that training and education have significant effect on competence. It indicates that regular education and training for the employees will improve employees' competencies better. Education and training have a significant effect on improving the quality of human resources. The higher the frequency, the better quality of apparatus human resource. Competency has significant effect on improving the quality ofapparatus human resource. This suggests the higher apparatus competencies, the higher investmestment in the community. Competence partially mediates the influence of education and training on improving the quality of apparatus human resource. Consequently, training and education have impact on improving the competence quality of apparatus human resource as intervention.Keywords: education and training, competency, apparatus human resource qualityTujuan dari penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisis peran pendidikan dan latihan dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui kompetensinya sebagai intervensi. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 82 responden, namun hanya 78 responden yang memenuhi syarat. Alat dianalisis dengan analisis jalur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan pada kompetensi, itu menunjukkan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan dari kompetensi masing-masing pegawaipun yang lebih sering atau teratur juga akan meningkatkan lebih baik. Pendidikan dan Pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini menunjukkan semakin tinggi frekuensi, kualitas pendidikan dan latihan akan meningkatkan sumber daya aparaturnyapun. Kompetensi berpengaruh signifikan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur, hal ini menunjukkan kompetensi yang lebih tinggi dari aparatur, semakin tinggi investasi pada masyarakat. Kompetensi sebagian menengahi pengaruh pendidikan dan latihan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Pendidikan dan Pelatihan sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada peningkatan kualitas kompetensi sumber daya aparatur sebagai intervensi.Kata kunci: pendidikan dan pelatihan, kompetensi, kualitas sumber daya aparatur

Page 10 of 44 | Total Record : 440

8 9 10 11 12

Filter by Year

2005 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
rustan amarullah

Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com

Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name rustan amarullah

Contact Email rustanamarullah8@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official borneo.jurnal@gmail.com

Editorial Address Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur

Location Kota samarinda, Kalimantan timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
rustan amarullah

Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com

Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA