Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara

jba
Website

Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara

ISSN : 18580300 EISSN : 24076767 DOI : https://doi.org/10.24258/jba

Core Subject : Social,

Social Sciences

Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 440 Documents

7 8 9 10 11

MEMAHAMI KEMBALI KONSEP DASAR DEKONSENTRASI DAN DESENTRALISASI Tri Widodo W. Utomo
Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 1 (2012)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Although decentralization has been the major theme in the field of public administration within the last five decades, there is still diverse understanding of it. One of the confusions is that decentralization is frequently perceived contrary to the deconcentration. Such confusion leads to the imbalance in theoretical sources and policy framework on deconcentration compared to decentralization.To provide a deeper picture on deconcentration and decentralization, this paper tries to elaborate the fundamental idea of the deconcentration and decentralization, its impact and relationship, its historical development, as well as its difference in the notion of power sharing among levels of government. Keyword: deconcentration, decentralization. Meskipun desentralisasi telah menjadi tema utama di bidang administrasi publik selama lima dekade, namun masih sering ditemui adanya perbedaan pemahaman mengenai hal ini. Salah satu yang menimbulkan kebingungan adalah bahwa desentralisasi sering dianggap sebagai konsep yang berlawanan dengan dekonsentrasi. Hal ini mendorong ketidakseimbangan dalam sumber-sumber teoritis maupun kebijakan antara dekonsentrasi dengan desentralisasi. Untuk menyajikan gambaran lebih dalam mengenai dekonsentrasi dan desentralisasi, tulisan ini mencoba untuk menggali ide dasar dekonsentrasi dan desentralisasi, dampak dan hubungannya, sejarah perkembangannya, serta perbedaannya dalam hal pembagian kewenangan antar level pemerintahan. Kata Kunci : dekonsentrasi, desentralisasi

KULTUR BIROKRASI PATRIMONIALISME DALAM PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Wasisto Raharjo Jati
Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 2 (2012)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

This study aims to analyze patrimonialism bureaucratic culture in the Provincial Government of Yogyakarta. Analysis of the study was conducted by using patrimonialism bureaucracy theory to analyze characteristics of bureaucracy in Yogyakarta. The result shows that patrimonialism in bureaucracy is built by the recruitment of bureaucrats became “abdi dalem”/(servants in the palace); patrimonialism in bureaucracy also creates hybrid system which consist of modernity and traditional values; king as the governor using the bureaucracy to strengthen the loyalty of the people; patrimonialism establishes mutual relationships where bureaucracy need noble status to enhance their social status in society and sultan needs support from bureaucrats in order to maintain the stability of power: patrimonialism is manifested in the political mobilization of bureaucrats to support sultan become governor in the discussion of the privileges of Yogyakarta. Keywords : patrimonialism bureaucratic, “abdi dalem”, sultanate of Yogyakarta. Studi ini bertujuan untuk mengkaji kultur birokrasi patrimonialisme yang berada di Pemerintahan Provinsi DIY. Analisa dalam studi ini menggunakan teori birokrasi patrimonialisme dalam menganalisa studi kasus birokrasi di DIY. Hasil studi menunjukkan bahwa patrimonialisme dalam birokrasi dibangun melalui sistem rekrutmen abdi dalem; patrimonialisme dalam birokrasi juga menciptakan sistem birokrasi campuran atau hibrid yang mana terdiri dari nilai modernitas dan tradisional; raja selaku gubernur menggunakan birokrasi untuk memperkuat loyalitas masyarakat; patrimonialisme menciptakan relasi mutualisme raja selaku gubernur menggunakan birokrasi untuk memperkuat loyalitas masyarakat; patrimonialisme menciptakan relasi mutualisme dimana birokrat membutuhkan gelar kerajaan untuk menaikkan status sosial dan Sultan membutuhkan dukungan agar menjaga stabilitas kekuasaan dan Sultan membutuhkan dukungan agar menjaga stabilitas kekuasaan; patrimonialisme dimanifestasikan dalam mobilisasi politis para birokrat untuk mendukung Sultan menjadi gubernur dalam pembahasan RUUK DIY. Kata kunci: patrimonialisme birokrasi, abdi dalem, kerajaan Yogyakarta

KORUPSI DI DAERAH : SALAH JALAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DAERAH Prakoso Bhairawa Putera
Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 2 (2012)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Implementation of regional autonomy in Indonesia provides an important record, which the granting authority to local governments to develop policies and manage budgets, creates the domination of power by local elites. It brings the local elites close to and have access to the sources of corruption-prone areas or abuse of authority. This is what gave rise to the new form of decentralized corruption (corruption in regional administration). According on the KPK during 2004 - 2011 there were 42.06% of the total number of cases of corruption made in the level or by local officials. Primary and recurrent mode of corruption in the region is the markup of the procurement of goods and services, fictitious expenses and projects for their own advantage. Misguided practice of the administration area (corruption in the region) could be reduced by involving as broad as possible the public participation in the presence of anti-corruption movement which next would transformed into a social movement and simultaneous in all regions of Indonesia. Keywords : Corruption, regional administration, civil society, anti- corruption movement. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan catatan penting, dimana pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan pengelolaan anggaran, menciptakan dominasi kekuasaan oleh elit lokal. Dominasi tersebut membawa elit lokal sangat dekat dan memiliki akses terhadap sumber-sumber daerah yang rawan korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Hal inilah yang kemudian memunculkan wacana baru berupa desentralisasi korupsi (korupsi di daerah). Berdasarkan data KPK selama 2004 – 2011 terdapat 42,06% dari total jumlah kasus tindak pidana korupsi dilakukan di tingkat atau oleh pejabat daerah. Modus utama dan berulang dari korupsi di daerah adalah markup dari pengadaan barang dan jasa, pengeluaran fiktif dan proyek-proyek untuk keuntungan diri sendiri. Praktik salah jalan penyelenggaraan administrasi daerah (korupsi di daerah) dapat ditekan dengan melibatkan seluas mungkin partisipasi masyarakat dengan adanya gerakan anti-korupsi yang menjelma menjadi gerakan sosial dan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Kata kunci: Korupsi, administrasi daerah, civil society, gerakan anti- korupsi

EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara) Efri Novianto
Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 2 (2012)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v8i2.88

One of our national goals is to realize people well-being. When local autonomy was applied, it is the mutual responsibility between local government and central government for making people prosperous. District government of Kutai Kartanegara, in its effort to eradicate poverty, has issued policy through Local Regulation Number 2 Year 2007. Based on the data analysis, it can be concluded that the implementation of Local Regulation Number 2 Year 2007 did not run well. This can be seen from the fact that some of the policies and programs did not work well. This was caused by the quality of Local Regulation Number 2 Year 2007 which was not good enough because it only regulated technical and operational matters. TKPKD as a coordinating forum for poverty eradication did not play its role and function optimally. There was still sectoral ego from each SKPD in implementing the poverty eradication program. Data and information used as the basis for poverty eradication were out of date. Their reliability were unguaranteed, and the budget allocated for poverty eradication was very low and not comparable with the number of poor people in the District. The outcomes of this Local Regulation showed that there was a decrease in the number of poor people either in macro level (survey) or micro level (census) and this regulation was not effective in eradicating poverty in Kutai Kartanegara. Keywords : Local Autonomy, Local Regulation, Poverty Eradication Salah satu tujuan negara kita adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketika otonomi daerah diberlakukan, tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka menanggulangi kemiskinan telah mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2007. Berdasarkan analisis data, maka bisa disimpulkan bahwa Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2007 tidak berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dengan tidak jalannya beberapa kebijakan dan program. Hal ini disebabkan oleh kualitas Perda Nomor 2 Tahun 2007 kurang baik karena terlalu mengatur hal-hal yang besifat teknis operasional, TKPKD selaku forum koordinasi penanggulangan kemiskinan peran dan fungsinya tidak optimal, masih adanya ego sektoral masing-masing SKPD dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, data dan Informasi sebagai landasan penanggulangan kemiskinan adalah data lama sehingga tidak terjamin validitasnya dan anggaran penanggulangan kemiskinan yang rendah dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil pelaksanaan perda ini adalah telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara baik secara makro (survei), maupun mikro (sensus). Sementara dari segi efektivitas, Perda ini tidak efektif dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kata kunci: Otonomi Daerah, Perda, Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KONSERVASI KELAUTAN DAN PERIKANAN Radityo Pramoda dan Sonny Koeshendrajana
Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 2 (2012)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Fisheries resources are spread across the territory of Indonesia, if not managed sustainably will become extinct. The efforts made by the government, is to make regulation that establishes a territory become a conservation area/protected. The purpose of this study is to assess the conservation regulations contained in the UU No. 27/2007, PP No. 60/2007, and UU No. 45/2009. Analysis of study is conducted qualitatively using normative juridical approach, through by desk study. The result shows that the terminology of conservation according to the those regulations, can not provide sufficient understanding of the term conservation; the role of local government and indigenous/local, is still not transparent governance in the field governed, as well as the distribution of rights over the territory that has been used as a conservation area. Improving the conservation management of marine and fisheries regulation can be done by reflecting the planning and good, community empowerment, collaborative institutional, policy and fair regulations, and improving the quality of human resources. UU No. 27/2007, PP No. 60/2007, and UU No. 45/2009, need to be revised in order to build sustainable conservation areas and create justice. Keywords : Regulation, Conservation, Marine and Fishery Sumber daya perikanan yang tersebar di wilayah Indonesia, jika tidak dikelola secara lestari akan punah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, adalah membuat peraturan yang menetapkan suatu wilayah menjadi kawasan konservasi/dilindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan konservasi yang termuat di dalam UU No. 27/2007, PP No. 60/2007, dan UU No. 45/2009. Analisa kajian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan, bahwa terminologi konservasi menurut ketiga peraturan tersebut, belum bisa memberikan pemahaman yang cukup mengenai istilah konservasi; peran pemerintah daerah dan masyarakat adat/lokal masih belum transparan diatur tata kelolanya di lapangan, serta pembagian hak atas wilayah yang telah dijadikan kawasan konservasi. Pembenahan pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan, dapat dilakukan dengan merefleksikan perencanaan dan penataan ruang yang baik, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan kolaboratif, kebijakan dan peraturan yang adil, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. UU No. 27/2007, PP No. 60/2007, dan UU No. 45/2009, perlu untuk direvisi agar dapat membangun kawasan konservasi yang berkelanjutan serta menciptakan keadilan. Kata kunci: Peraturan, Konservasi, Kelautan dan Perikanan

KAJIAN PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat) Krismiyati Tasrin dan Putri Wulandari
Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 2 (2012)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

After more than 10 years of the implementation of decentralization policy in Indonesia, it is considered essential to evaluate this policy in terms of improving public welfare. Decentralization in this study is measured by three dimensions: fiscal, functional and personnel. These three variables are not made in a single composite index, but in a separate index which include variables of economics, infrastructure, education, and health. Using panel data of 25 districts/cities in West Java Province in 2004-2010, the findings stated that: In the economic field, the effect of decentralization variables has not been demonstrated directly. However, there is indirect effect through the channel of investments variable, where the high level of investment in the region is justified as a form of improved local government performance in attracting investment. In infrastructure, personnel decentralization is the only variable that has an influence on the change of variable road infrastructure. Meanwhile, in the field of education, there are two variables of decentralization which have significant influence on the accessibility of the public to secondary education. Those two variables are functional and personnel decentralization. In the health sector, it was found that the decentralization variable has no significant effect on changes in the ratio of the number of physicians per 1000 population, but it has an influence on increasing the ratio of hospital beds to population. This shows that the channel of the decentralization variables that can have an impact on improving the public welfare is functional decentralization and personnel decentralization. However, the performance of both channels remains to be improved for the future. Keywords : Decentralization, Public WelfareSetelah lebih dari 10 tahun kebijakan desentralisasi diimplementasikan Setelah lebih dari 10 tahun kebijakan desentralisasi diimplementasikan di Indonesia, maka dianggap penting untuk melakukan evaluasi kebijakan ini dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi dalam penelitian ini diukur dengan tiga dimensi: fiskal, fungsional dan personil. Ketiga variabel ini tidak dibuat dalam indeks komposit tunggal, tetapi indeks yang terpisah yang meliputi variabel bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan menggunakan data panel dari 25 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada 2004-2010, temuan menyatakan bahwa: Di bidang ekonomi, variabel desentralisasi belum menunjukkan pengaruhnya secara langsung, baik dilihat dari variabel desentralisasi fiskal, desentralisasi fungsional maupun desentralisasi personnel. Meskipun tidak ada keterkaitan langsung antara ketiga variabel desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi, namun disinyalir terdapat keterkaitan tidak langsung variabel ini melalui saluran (channel) investasi, dimana tingginya investasi di daerah dijustifikasi sebagai bentuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menarik investasi. Di bidang infrastruktur, hanya variabel desentralisasi personil yang memiliki pengaruh terhadap perubahan variabel infrastruktur jalan. Di bidang Pendidikan, terdapat dua variabel desentralisasi yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas masyarakat pada bidang pendidikan tingkat menengah ke atas. Kedua variabel desentralisasi dimaksud adalah variabel desentralisasi fungsional dan variabel desentralisasi personil. Di bidang kesehatan, ditemukan bahwa variabel desentralisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan rasio jumlah dokter per 1000 penduduk, tapi memiliki pengaruh terhadap rasio tempat tidur di Rumah Sakit terhadap penduduk. Dari sini terlihat bahwa saluran (channel) dari variabel desentralisasi yang mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah variabel desentralisasi fungsional dan variabel desentralisasi personil. Namun demikian kinerja kedua saluran (channel) inipun tetap harus ditingkatkan untuk kedepannya. Kata kunci: Desentralisasi, Kesejahteraan Masyarakat

TELAAH NORMATIF DAN EMPIRIS TENTANG IMPLEMENTASI ASAS DEKONSENTRASI DI INDONESIA (THE NORMATIVE AND EMPIRICAL STUDY ABOUT THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF DECONCENTRATION IN INDONESIA) Tri Widodo W. Utomo
Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 3 (2012)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Deconcentration is one of the most important principles in managing central-local relationship in a unitary state. Together with decentralization and assistance task principles, deconcentration reveals the best strategy to assure the integrity of the state. In the Indonesian context, however, there is a tendency that decentralization is getting stronger, while deconcentration is moving to the opposite direction. This paper tries to elaborate the norm and the practice of deconcentration in Indonesia, and the possibility to construct an equilibrium concept between decentralization and deconcentration. Keywords : deconcentration, decentralization, Indonesia.Dekonsentrasi adalah salah satu asas terpenting dalam pengelolaan hubungan pusat-daerah di sebuah negara kesatuan. Bersama dengan desentralisasi dan tugas pembantuan, dekonsentrasi merupakan strategi terbaik dalam menjamin integritas negara. Dalam konteks Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa asas desentralisasi semakin menguat, sementara asas dekonsentrasi berjalan menuju arah berlawanan. Tulisan ini mencoba mengelaborasi sisi normatif dan empiris dalam implementasi asas dekonsentrasi di Indonesia, dan kemungkinan untuk mengembangkan ide keseimbangan antara desentralisasi dan dekonsentrasi. Kata kunci: dekonsentrasi, desentralisasi, Indonesia.

DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KORUPSI DI INDONESIA 1 THE IMPACT OF FISCAL DECENTRALIZATION ON CORRUPTION IN INDONESIA Bambang Saputra
Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 3 (2012)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

This research is intended to examine the influence of fiscal decentralization on corruption case in Indonesia. Research population are regencies/municipalities throughout the province in Indonesia, employing secondary data from Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah and Transparency International Indonesia (TI- Indonesia) within the period of 2004, 2006, 2008, and 2010. Data analysis is conducted by using path analysis with AMOS program software. The results of this study indicate that, fiscal decentralization has a negative and significant effect on Corruption Perception Index (CPI). The higher the fiscal decentralization, the more higher the corruption is in Indonesia. Keywords: fiscal decentralization, corruptionPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap korupsi di Indonesia. Populasi penelitian adalah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Transparency International Indonesia (TI- Indonesia) tahun 2004, 2006, 2008, dan 2010. Analisis data dilakukan menggunakan analisis jalur dengan program AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Di Indonesia, semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal maka semakin tinggi tingkat korupsi. Kata kunci: desentralisasi fiskal, korupsi

FEKTIFITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Fajar Iswahyudi
Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 3 (2012)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

The improvement of public services requires citizen's participation. Thus, the government of Indonesia through the Ministry of State Officials Empowerment issued the Minister Regulation Number 13 Year 2009(“MR 13/2009”) on Guideline of Public Services Quality Improvement with Citizen's Participation as a guideline for citizen's involvement in public services improvement.This research aims to see the effectiveness of citizen's participation in the improvement of public services, especially in the implementation of MR 13/2009. Through qualitative method used in this research, it is found that MR 13/2009 has effectively improved the public services. It may not significantly empower citizen as well as give access for citizen to participate in the decision-making, but it is considered to have improved the public services. It is also noted that critical consciousness and participative communication influence the effectiveness of citizen's participation in the improvement of public services Keywords: Participation, Public Services, MR/13/2009Perbaikan pelayanan publik menghendaki adanya partisipasi masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan Permenpan No. 13/2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat sebagai pedoman untuk menyelenggarakan partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik, khususnya pada pelaksanaan Permenpan No. 13/2009. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Permenpan No. 13/2009 telah efektif memperbaiki pelayanan publik dengan tingkat efektifitas tinggi. Walaupun pelaksanaannya belum memberdayakan masyarakat secara optimal dan belum memberikan akses secara luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, namun pedoman ini telah dianggap mampu memperbaiki pelayanan publik secara optimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa kesadaran kritis dan komunikasi partisipatif memberikan pengaruh terhadap efektifitas partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik. Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Pelayanan Publik, Permenpan No 13/2009

PERUBAHAN-PERUBAHAN ORGANISASIONAL DALAM DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NUNUKAN SETELAH BERLAKUNYA U.U. PEMERINTAHAN DAERAH NO. 32/2004 Samodra Wibawa
Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 3 (2012)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

This paper describes and analyses changes that occurred in the Department of Plantation and Livestock (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, Dispertanak) Kabupaten Nunukan. There are some 19 aspects that were examined, consisted of 30 items. Among these items, there were 13 (42%) items which experienced positive changes, such as office equipment, formal and informal communication, quality employees, and program evaluation. A total of 5 (16%) items regent; and 12 (39%) items remained relatively unchanged, for example the flow at tasks, project orientation, and decision making process. This condition is not so encouraging. Dispertanak needs to do introspection, then makes up his mind to make positive change significantly and innovatively through a process of learning organisation. Keywords : organizational change, nepotism, innovation, decision making, learning organisation.Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan. Ada 19 aspek yang dikaji, terdiri dari 30 butir kajian. Di antara butir-butir ini terdapat 13 (42%) butir yang mengalami perubahan positif, misalnya peralatan kantor, komunikasi formal dan informal, kualitas pegawai dan evaluasi. sebanyak 5 (16%) butir relatif tidak berubah, misalnya aliran tugas, orientasi proyek dan proses pembuatan keputusan. Kondisi ini kurang begitu menggembirakan. Dispertanak perlu melakukan mawas diri, untuk kemudian membulatkan tekad melakukan perubahan-perubahan positif yang lebih signifikan dan inovatif melalui proses learning organisation. Kata kunci: Perubahan organisasi, nepotisme, inovasi, pengambilan keputusan, learning organisation.

Page 9 of 44 | Total Record : 440

7 8 9 10 11

Filter by Year

2005 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
rustan amarullah

Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com

Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name rustan amarullah

Contact Email rustanamarullah8@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official borneo.jurnal@gmail.com

Editorial Address Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur

Location Kota samarinda, Kalimantan timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
rustan amarullah

Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com

Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA