Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara

jba
Website

Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara

ISSN : 18580300 EISSN : 24076767 DOI : https://doi.org/10.24258/jba

Core Subject : Social,

Social Sciences

Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 440 Documents

14 15 16 17 18

KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM REFORMASI BIROKRASI: AKTUALISASI PEMIMPIN DALAM PELAYANAN PUBLIK MENUJU GOOD GOVERNANCE (THE CONCEPT OF LEADERSHIP IN REFORM BUREAUCRACY: ACTUALIZATION LEADER IN PUBLIC SERVICE TO GOOD GOVERNANCE) Ha yat
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 1 (2014): April 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Government and society have an equal role in managing state agencies through bureaucratic reform to establish a continuous improvement along with the principles of justice and goodness. The development of bureaucratic reform indicates that public services are still weak. Bureaucratic structures are too fat and excess employees, resulting in overlapping functions and authority. The high rates of corruption, collusion and nepotism conducted by unscrupulous bureaucrats has triggered the slow bureaucratic reform goal attainment. The role of the leader also affects the poor performance of the bureaucracy at various levels. Moreover, competent and professional leaders are still in a small number. The persistence of patrimonialism model (leader should be served instead of serving, raises employee who works based on the desire of the leaders, and not work based on consciousness that emerges from inside him/her), gives impacts on the weakness for services. The role of the leader as agents of change is to be able to restore public trust through transparency, accountability, competence, and quality of its human resources. This leadership model has the goal of creating a fair and good bureaucratic organization, as the realization of good governance. Keywords: leadership, bureaucratic reform, public service, good governancePemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sama dalam mengelola lembaga negara melalui reformasi birokrasi, untuk membangun pola perbaikan secara bersama dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan. Perkembangan reformasi birokrasi menunjukkan bahwa pelayanan publik masih lemah. Hal ini dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang gemuk dan jumlah pegawai yang berlebih, sehingga terjadi tumpang tindih fungsi dan wewenang. Tingginya angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum birokrat juga menjadi pemicu lambannya pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Peran pemimpin juga berpengaruh terhadap lemahnya kinerja birokrasi diberbagai tingkatan dan level. Sementara itu, pemimpin yang kompeten dan profesional belum banyak. Masih berkembangnya model patrimonialisme (dimana pemimpin harus dilayani dan bukan melayani, memunculkan pegawai yang bekerja atas dasar keinginan pemimpin dan bukan kesadaran dari dalam dirinya), akan berdampak terhadap lemahnya pelayanan. Peran pemimpin sebagai agen perubahan yaitu harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen dan pengelolaan birokrasi. Peran ini dilakukan melalui transparansi, akuntabilitas, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Kepemimpinan seperti ini bertujuan menciptakan organisasi birokrasi yang adil dan baik sebagai aktualisasi pemimpin dalam penguatan kapasitas lembaga negara terhadap tujuan pemerintahan, yaitu good governance. Kata Kunci: kepemimpinan, reformasi birokrasi, pelayanan publik, good governance

PERAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) DALAM PENINGKATAN KINERJA INDIVIDU DI SEKTOR PUBLIK: SEBUAH ANALISIS TEORITIS DAN EMPIRIS (THE ROLE OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) IN THE INDIVIDUAL PERFORMANCE IMPROVEMENT IN THE PUBLIC SECTOR Mariman Darto
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 1 (2014): April 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

This study aims to analyze the role of Organizational Citizenship Behavior (OCB) in improving individual performance in the public sector from the theoretical and empirical perspective. Data were gathered through a stock- taking technique by collecting and classifying various textbooks and journals as well as a variety of relevant previous studies. This study finds that OCB has a vital role in the individual performance improvement in the public sector. OCB significantly related to individual performance. However, further studies are required to see how significance the relationship between OCB and individual performance in government organizations. Keywords: organizational citizenship behavior, individual performance, organizational behavior.Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran Organizational Citizenship Behavior (OCB) dalam peningkatan kinerja individu di sektor publik, dilihat dari perspektif teoritis dan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik stock taking dengan cara mengumpulkan dan mengklasifikasi berbagai textbook dan jurnal serta berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Kajian ini menemukan bahwa OCB memiliki peran vital dalam meningkatkan kinerja individu di sektor publik. OCB berhubungan secara signifikan terhadap kinerja individu. Meskipun demikian diperlukan berbagai kajian lanjutan yang mendalam untuk melihat signifikansi hubungan OCB dengan kinerja individu pada organisasi pemerintah. Kata Kunci : organizational citizenship behavior, kinerja individu, perilaku organisasi

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA (Studi Kasus: Kota Makassar) Bagus Wicaksena
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 1 (2014): April 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Misuse of hazardous materials may risk human health and the environment. In order to protect consumer's rights from the illegal behavior of producers, importers, distributors, and other stakeholders along the distribution of goods and services, The Government has issued Trade Minister Regulation Number 44/M-DAG/PER/9/2009 regarding Procurement, Distribution, and Surveilance of Hazardous Materials. This study is conducted in Makassar City, and the objectives of this paper are to identify and to evaluate the implementation of the Trade Minister Regulation. By using Regulatory Impact Assesment, the study reveals that Trade Minister Regulation Number 44/M-DAG/PER/9/2009 regarding Procurement, Distribution, and Surveilance of Hazardous Materials needs to be revised and consummated in order to provide effectiveness and prevention of misuse of hazardous materials, especially in foodstuffs. Keywords: Hazardous material, Trade Minister Regulation Number 44/M- DAG/PER/9/2009, Regulatory Impact AssesmentPenyalahgunaan bahan berbahaya dapat menyebabkan resiko bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan hidup. Dalam rangka melindungi hak-hak konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan produsen, importir, distributor dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang atau jasa, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M- DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Penelitian ini dilakukan di Makassar untuk mengetahui gambaran pelaksanaan sekaligus mengevaluasi Permendag. Dengan menggunakan metode Regulatory Impact Assesment (RIA), hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendag tersebut perlu direvisi dan disempurnakan sehingga pelaksanaannya bisa lebih efektif dan tidak terjadi penyalahgunaan B2, khususnya yang terkait dengan bahan pangan. Kata kunci: Bahan Berbahaya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009, Regulatory Impact Assesment.

Menghadirkan (kembali) Negara Mariman Darto
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEKTOR PERIKANAN TANGKAP (ANALYSIS THE POTENTIAL OF NON-TAX GOVERNMENT REVENUE FROM FISHERIES SECTOR) Agunan P. Samosir, Rita Helbra Tenrini & Anda Nugroho
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Realization of non-tax government revenues from fisheries sector since 2006is still far from its potential and actual targets. Though the volume ofproduction from fisheries results tend to research year and in 2012 reached 5.8 million tons and production rate of Rp.72,01trillion. Non-tax government revenues from fisheries in 2012 only amounted about 0.3 percent from the production value of fisheries in Indonesia. Some of region in Indonesia were already experiencing over fishing. If there is no action from the government to control fishing activities, then fisheries sustainability would be threatened. The purpose of this study is to analyze and estimate the potential of non-tax government revenues from fisheries sector. The research method used is a combination of quantitative method (to make analysis about the potential of non-tax government revenues from fisheries sector and its impact to fishers welfare)and qualitative method(to identify problems from every cycle in fisheries management). The results are surprising because of the potential of non-tax government revenues from fisheriesin 2014 could reach 10 times than the realizationin 2012.Keywords: non-tax government revenues, fisheries, fisheries sustainability.Realisasi PNBP sektor Perikanan Tangkap sejak tahun 2006 sampai saat ini masih jauh dari potensi dan target sebenarnya. Padahal volume produksi dari hasil perikanan tangkap cenderung naik setiap tahunnya dan pada tahun 2012 mencapai 5,8 juta ton dan nilai produksinya sebesar Rp72,01 triliun. PNBP Perikanan Tangkap 2012 hanya sebesar 0,3 persen dari nilai produksinya. Beberapa wilayah perikanan di Indonesia sudah mengalami overfishing. Bila tidak ada tindakan dari pemerintah untuk melakukan pengendalian penangkapan ikan, dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan usaha perikanan di Indonesia.Tujuan dari kajian ini adalah menganalisis dan mengestimasi potensi PNBP tahun 2014. Hasil analisis potensi PNBP diharapkan sebagai bahan masukan dalam kebijakan PNBP pada tahun-tahun mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara metode kuantitatif,untuk melakukan analisis besaran potensi perikanan beserta menghitung dampaknya terhadap kesejahteraan nelayan, dan metode kualitatif,untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada setiap siklus pengelolaan perikanan tangkap.Hasil dari penelitian ini cukup mengejutkan karena potensi PNBP Perikanan tahun 2014 bisa mencapai 10 kali lipat dari realisasi tahun 2012.Kata kunci: Potensi PNBP, sektor perikanan tangkap, Keberlangsungan usaha perikanan

REFORMASI BIROKRASI ALA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (BUREAUCRATIC REFORM BY THE GOVERNMENT OF PONTIANAK CITY) Rustan A., Fani Heru Wismono, Lany Erinda Ramdhani, dan Tri Noor Aziza
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

This study aims to identify the characteristic of bureaucratic reforms implemented by the government of Pontianak City. Some innovation has been successfully carried out in order to speed up public services, thus have an impact on increase of public confidence. The results of this study indicate that the role of strong leadership from the Mayor of Pontianak City(Sutarmidji) and public interaction factor becomes an important element in the implementation of bureaucratic reform in Pontianak. Furthermore, in the context of change management, in order to accelerate the bureaucratic reform in Pontianak, local government using power-coercive approach and normative-re-educative approach. Both of these approaches have succeeded in altering the face of Pontianak City bureaucracy becomes: serve the public better, providing excellent service, fast, cheap and even free, safe, easy, transparent,and fair.Keywords : bureaucratic reform, the government of Pontianak CityStudi ini bertujuan untuk menemukenali ciri khas reformasi birokrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Beberapa pembaharuan/inovasi telah berhasil dilakukan dalam rangka mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan publik. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan yang kuat dari Walikota Sutarmidji dan faktor interaksi publik dengan penyelenggara pemerintahan menjadi elemen penting dalam pelaksanaan reform di tubuh birokrasi Kota Pontianak. Adapun pendekatan manajemen perubahan yang diterapkan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di lokus penelitian ini adalah pendekatan kekuasaan-koersif dan pendekatan normatif-reedukatif. Kedua pendekatan ini telah berhasil mengubah wajah birokrasi Kota Pontianak menjadi lebih melayani publik,prima, cepat, murah dan bahkan gratis, aman, mudah, transparan, dan adil.Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Pontianak

DAMPAK KEBIJAKAN BEA KELUAR CPO TERHADAP INDUSTRI CPO DAN TURUNANNYA (IMPACT OF CPO EXPORT TAX POLICY ON CPO INDUSTRIES AND DERIVATIVE Aziza R Salam, Bagas Haryotejo, Erizal Mahatama, Leo Mualdy C S dan Umar Fakhrudin
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Imposition of export duty policy for CPO and its derivative products is animportant policy Imposition of export duty policy for CPO and its derivativeproducts is an important policy of promoting the growth of national industry. This policy will affect the upstream and downstream sides. This study examines the impact of the policy impositionof export duty CPO products and derivatives which can provide a more positive welfare impact, than has been achieved so far, furthermore determined the appropriate policies to be applied to compensate the aggrieved stakeholders, to determine the distribution of surplus between producers and consumers. The applied method is the analysis of the economic impact, wich is cost and benefit using a simulation. Based on simulation results, manufacturers have lost the opportunity to obtain a windfall gain, while the government gained revenue from export duties due to reduced smuggling. In order to award compensation to the manufacturer, the facility / amenity that is returned including the improvement of transport infrastructure (roads andports), research and development (R & D), promotion and advocacy abroad, human resource development, especially farmers through training, meeting the needs of farmers (seeds, fertilizers and land titling) in order to revitalize oil palm plantations, and facilities / other relevant ease.Keywords : impact policy, export tax, CPOKebijakan pengenaan bea keluar untuk produk CPO dan turunannya merupakan kebijakan yang penting dalam mendorong pengembangan industri nasional. Kebijakan ini akan mempengaruhi sisi hulu dan hilir. Kajian ini bertujuan melihat dampak kebijakan pengenaan bea keluar produk CPO dan turunannya dapat memberikan dampak kesejahteraan yang lebih positif dari yang telah dicapai saat ini. Selain itu, ingin melihat kebijakan apa yang perlu diterapkan untuk mengkompensasi pemangku kepentingan yang dirugikan oleh kebijakan ini, serta net welfare- untuk mengetahui distribusi surplus antara produsen dan konsumen. Metode yang digunakan adalah analisis dampak ekonomi yaitu cost and benefit dengan simulasi. Berdasarkan hasil simulasi, produsen mengalami kehilangan kesempatan memperoleh windfall gain secara maksimal, sedangkan pemerintah memperoleh pendapatan dari bea keluar akibat berkurangnya smuggling. Dalam rangka pemberian kompensasi bagi produsen, maka fasilitas/kemudahan yang dikembalikan diantaranya adalah perbaikan infrastruktur transportasi (jalan dan pelabuhan), penelitian dan pengembangan (R & D), promosi dan advokasi di luar negeri, pengembangan sumber daya manusia, khususnya petani melalui pelatihan, pemenuhan kebutuhan petani (bibit, pupuk dan sertifikasi lahan) dalam rangka revitalisasi kebun kelapa sawit, dan fasilitas/kemudahan lain yang relevan. Kata kunci : dampak kebijakan, bea keluar, CPO

INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU (BPMPT) KABUPATEN KUBU RAYA (PUBLIC SERVICES INNOVATION IN REGIONAL BOARD OF INVESTMENT AND INTEGRATED SERVICES (BPMPT) AT KUBU RAYA REGENCY) Maria Agustini Permata Sari
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

As a relatively new area, Kubu Raya district has managed to implement good public services especially in the field of licensing, this is evidenced by the numerous awards achieved and the increasing trend of the realization of a permit issued by the permitting Regional Board Of Investment And Integrated Services (BPMPT) as organizers each year. This study aims to determine what innovations have been carried out by BPMPT Kubu Raya and to identify what factors into supporting or occurrence of such innovations. This study used a qualitative method with a descriptive approach . Data were collected through interviews with the Head BPMPT and secondary data. The success of the public service is a direct and indirect impact of the innovation made by BPMPT. Innovation has been done by BPMPT Kubu Raya is simplifying the number of permits, licenses and restrictions touts business process simplification. Factors driving the birth of innovation undertaken by BPMPT Kubu Raya is the commitment and leadership of Regents BPMPT in improving the quality of licensing services, and human resources BPMT, who has high morale. While the issue is a barrier in the birth of innovation is movingstaff.Keywords: Innovation, Public ServicesSebagai daerah yang masih terhitung baru, Kabupaten Kubu Raya sudah berhasil melaksanakan pelayanan publik yang baik khususnya di bidang perijinan, hal ini dibuktikan antara lain dengan diraihnya berbagai penghargaan dan meningkatnya tren realisasi ijin yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) setiap tahunnya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh BPMPT Kabupaten Kubu Raya serta untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi pendorong maupun penghambat terjadinya inovasi tersebut. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala BPMPT serta data sekunder. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa inovasi yang sudah dilakukan oleh BPMPT Kubu Raya adalah penyederhanaan jumlah ijin, pembatasan calo perijinan dan penyederhanaan business process. Faktor pendorong lahirnya inovasi yang dilakukan oleh BPMPT Kubu Raya adalah komitmen Bupati dan pimpinan BPMPT dalam memperbaiki kualitas pelayanan perijinan, serta sumber daya manusia BPMT yang memiliki semangat kerja tinggi. Sedangkan masalah yang menjadi faktor penghambat lahirnya inovasi adalah mutasipegawai.Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik

SISTEM INFORMASI ORGANISASI BERBASIS JARINGAN DALAM PENENTUAN STRATEGI (NETWORK-BASED INFORMATION SYSTEMS ORGANIZATIONS IN DEFINING A STRATEGY) Lukman Samboteng & Rulinawaty Kasmad
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

In determining the strategy, accurate information is a necessity.Accurate information must be supported by the reliable information system. Inter-organizational networklately is a concept developed in the study of organization and management. This organizations are used to acquire critical resources needed by the organization, because these resources are controlled by other organizations. The purpose of the study is to explain the ability of information systems in the determination of local economic growth strategy in the region of BP-KAPET Pare-Pare. This research is qualitative research and the strategy used is case study as well as the type is explanative.Research results showed that the systems have not been able to provide complete and accurate information oflocal resources in its territory, so it cannot determine the dominant strategy to outperform other player's strategy. The implication is BPKAPET Pareparewhich is intended as a major driver of economic growth accelerated in the region, but until now local governments have not been able to invite investors to invest in this region. The inability to provide such information due to the BP-KAPET Parepare system is still dominated by a government bureaucracy that is focused on rules and leaders' instructions.Keyword: Inter-Organization Network, Information Systems, StrategyDeterminationDalam menentukan strategi, informasi yang akurat adalah sebuah kebutuhan. Informasi yang akurat perlu didukung oleh sistem informasi yang handal. Jaringan antar organisasi adalah sebuah konsep yang cukup berkembang dalam studi organisasi dan manajemen akhir-akhir ini. Organisasi seperti ini digunakan terutama untuk memperoleh sumber daya kritis yang dibutuhkan oleh organisasi, karena sumber daya ini dikendalikan oleh organisasi lain. Tujuan penelitian adalah menjelaskan kemampuan sistem informasi dalam penentuan strategi pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah BP-KAPET Parepare. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus tipe eksplanatif.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi BP-KAPET Parepare belum mampu menyediakan informasi tentang sumber-sumber daya ekonomi daerah yang lengkap dan akurat di wilayahnya, sehingga tidak bisa menentukan strategi yang dominan untuk mengungguli strategi pemain lain. Akibatnya adalah BP-KAPET Parepare dimaksudkan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dipercepat di wilayahnya, namun sampai saat ini pemerintah daerah di wilayah ini belum mampu mengundang investor untuk berinvestasi. Ketidakmampuan menyediakan informasi tersebut disebabkan oleh BP-KAPET Parepare masih didominasi oleh sistem kerja birokrasi pemerintahan yang terlalu berfokus pada aturan dan petunjuk pimpinan. Kata Kunci: Jaringan Antar Organisasi,Sistem Informasi, Penentuan Strategi

Membangkitkan (Kembali) Kesadaran Beretika Publik Mariman Darto
Jurnal Borneo Administrator Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Page 16 of 44 | Total Record : 440

14 15 16 17 18

Filter by Year

2005 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
rustan amarullah

Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com

Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name rustan amarullah

Contact Email rustanamarullah8@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official borneo.jurnal@gmail.com

Editorial Address Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur

Location Kota samarinda, Kalimantan timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
rustan amarullah

Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com

Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA