cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
rustan amarullah
Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18580300     EISSN : 24076767     DOI : https://doi.org/10.24258/jba
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 440 Documents
 17   18   19   20   21 
MANAJEMEN PERBATASAN FOKUS INOVASI PENDIDIKAN DI PERBATASAN KALIMANTAN UTARA (BORDER MANAGEMENT FOCUS INNOVATION EDUCATION IN NORTH KALIMANTAN BORDER) Lia Rosliana, Fani Heru W, Wildan Lutfie , Kemal Hidayah dan Tri Noor Aziza
Jurnal Borneo Administrator Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1674.096 KB) | DOI: 10.24258/jba.v11i3.205

Abstract

The aims in this study was to analyze the optimization of acceleration of the settlement of issues of border management education innovation in North Borneo, and education model that can be applied at the borders between countries. Type of research is descriptive qualitative, data collection by in-depth interview, observation and documentary research. Data mining done purposively through the mechanism of indepth interviews with snowball sampling. The conclusion from this study is that there are three innovations in northern borneo border, namely : sekolah tapal batas, The Filial Svhool and undergraduate teaching. Rekomendations innovation model that can be applied at the border include the scope of innovation of teaghers, students and civil society, innovation scope of the facilities, and the scope curriculum innovation.Keywords : Border Management, Innovation Education, Innovation ModelTujuan dalam kajian ini adalah menganalisis optimalisasi percepatan  penyelesaian isu-isu pengelolaan perbatasan inovasi pendidikan yang ada di Kalimantan Utara  serta model inovasi pendidikan yang dapat diterapkan di perbatasan antar negara. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dengan cara in-depth interview, observation dan documentary research. Penggalian data dilakukan secara purposive melalui mekanisme in-depth interview dengan snowball sampling. Kesimpulan dari Kajian ini adalah terdapat tiga buah inovasi yang ada di perbatasan kalimantan utara yaitu: sekolah tapal batas, sekolah filial serta sarjana mengajar. Rekomendasi model inovasi yang dapat diterapkan diperbatasan meliputi inovasi lingkup guru, siswa dan sosial masyarakat, inovasi lingkup fasilitas, dan inovasi lingkup kurikulum. Kata Kunci: Manajemen Perbatasan, Inovasi Pendidikan, Model Inovasi
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Jam Kerja Di Kabupaten Kutai Kartanegara Wildan Lutfi A, Mayahayati K
Jurnal Borneo Administrator Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2373.219 KB) | DOI: 10.24258/jba.v11i3.206

Abstract

This study aims to see the implementation of Government Regulation Number 53 Year 2010 about Government Apparatus Discipline in Kutai Kartanegara regency regarding the discipline on the use of working hours. Kukar district government has followed up this regulation by issuing Regional Regulation Number 46 Year 2013 about Enforcement of Civil Servants Discipline in Kutai Kartanegara regency. Based on interviews and questionnaires on the perception of civil servants in the Kutai Kartanegara regency, it can be concluded that in some local government units, the enforcement of rules related working hours disciplines have beenoptimized at the structural level, but still not up to the lower level. Understanding on the prohibitions of Government Apparatus Discipline has been predominantly known and understood by the majority of structural officials. Management to get permission to use work hours for personal use is still tolerable but has not been managed well, and additional revenue (TPP) were deemed to be highly related to the discipline of hours worked by employees and become a powerful instrument to encourage civil servants to be discipline and obeying the rules. Coaching employees to be able to behave professionally, improve capabilities and change his mind set against the additional revenue (TPP) and working hours.Keywords: Discipline, working hours , the Government of Kutai Kartanegara RegencyKajian ini bertujuan untuk melihat implementasi PP 53 No 2010 Tentang Disiplin Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada aspek kedisiplinan terhadap jam kerja. Pemkab Kukar telah menindaklanjuti PP tersebut dengan menerbitkan Perbup No 46/2013 tentang Penegakan Disiplin PNS di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan kuisioner terhadap persepsi dari PNS di Pemkab Kutai Kartanegara, disimpulkan di beberapa SKPD, penegakan disiplin terkait aturan jam kerja telah optimal pada tataran struktural, namun masih belum maksimal dilaksanakan hingga ke level bawah. Pemahaman terhadap larangan-larangan dalam aturan kedisiplinan telah secara dominan diketahui dan dipahami oleh sebagian besar pejabat struktural. Pengelolaan ijin terhadap penggunaan jam kerja untuk keperluan pribadi, masih ditoleransi, namun belum dikelola dengan baik dan TPP dianggap masih sangat berkaitan dengan disiplin jam kerja pegawai dan menjadi instrumen yang ampuh untuk mendorong pegawai taat pada aturan. Pembinaan pegawai agar mampu bersikap professional, meningkatkan kapabilitasnya dan merubah mind set-nya terhadap TPP dan jam kerja.Kata Kunci : Disiplin, Jam kerja, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
PENATAAN KELEMBAGAAN PADA DAERAH OTONOM BARU (DOB) (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Utara) (INSTITUTIONAL ARRANGEMENT IN NEW AUTONOMOUS REGION (Case Study in the North Kalimantan Province)) Fani Heru Wismono, Lany Erinda Ramdhani, dan Rustan A.
Jurnal Borneo Administrator Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (904.891 KB) | DOI: 10.24258/jba.v11i3.207

Abstract

The possibility of the formation of “New Autonomous Region” (DOB) is still wide open, however the data shows that most of the DOB has poor performance. North Kalimantan Province is one of the DOB as the 34th province in Indonesia. Arrangement of Institutional structure became the most important stages before DOB can work in this transitional period. This papergives an overview stages the formation of the institutional structure in a transitional period, from East Kalimantan Province to the North Kalimantan Province, and also transitions, changes inlaws and regulations of Law No.32/2004 into Law No.23/2014 on Local Government. This study used a qualitative method with descriptive analysis approach. This paper concluded that the establishment of Institutional, in accordance with the potential and characteristics of the region can respond to the changing demands of internal and external organization of local government. Therefore, proper institutional arrangement will optimize the performance of the newly formed DOB.Keywords:  New Aut onomous Regi on ( DOB) ,  Local  Government ,  North Kalimantan ProvinceMeskipun peluang terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) masih ada, namun data menunjukkan bahwa sebagaian besar DOB memiliki kinerja yang  buruk. Salah satu penyebabnya adalah tidak tepatnya pembentukan kelembagaan pada DOB,  sehi ngga pada pr oses sel anj ut nya t i dak dapat  member i kan performakinerja yang optimal. Provinsi Kalimantan Utara merupakan DOB Provinsi yang ke-34. Penataan Kelembagaan menjadi tahapan terpenting sebelum DOB dapat bekerja di masa transisi. Tulisan ini merupakan intisari dari hasil Kajian Penataan Kelembagaan di Provinsi Kalimantan Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif analisis, tulisan ini memberikan gambaran tahapan pembentukan kelembagaan di masa transisi dari Provinsi Kalimantan Timur (Induk) ke Provinsi Kalimantan Utara (DOB), dan juga transisi perubahan peraturan perundangan dari UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tiga tahapan yang dilakukan dalam pembentukan kelembagaan di DOB Provinsi Kalimantan Utara dapat menjawab tuntutan perubahan internal dan eksternal organisasi pemerintahan daerah, sehingga akan mengoptimalkan kinerja DOB yang baru terbentuk. Kata Kunci: Daerah Otonomi Baru (DOB), Pemerintah Daerah, Provinsi Kalimantan Utara
Smart Government: Berdamai dengan Perubahan Mariman Darto
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 1 (2016): April 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.148 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i1.208

Abstract

Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia : Konsep, Tantangan dan Prospek Praptono Djunedi
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 1 (2016): April 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.236 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i1.209

Abstract

Agriculture is one of the important sectorfor Indonesia. However, the sector is vulnerable to various risks that may impact on the fluctuation of the income of farmers. Related to this, through Law No. 19 of 2013, the government seeks to protect farmers, one of which is through agricultural insurance. As a start-up country, the problem faced is how to develop agricultural insurance in Indonesia. Related to that, this study aims to (1) describe the concept of agricultural insurance, (2) describe the challenges faced to develop agricultural insurance, and (3) explain how the prospect. Some of the challenges can be grouped into four challenges, namely institutional, financial, technical and operationalchallenges. For the good prospect in the future, implementation of agricultural insurance is proposed to (1) gradually increase the allocation in state budget, (2) develop technical rules which include agricultural insurance scheme in compulsory basis, (3) encourage the relevant parties to commit in developing agricultural insurance (4) assign to the state-owned insurance as providers and distributors of agricultural insurance as well as a role as reinsurance agency, (5) assess the integration between the agricultural insurance scheme and agricultural services received by farmers (subsidized fertilizer, subsidized seed, and social assistance).Keywords: farmer, risk, agricultural insurance, premium subsidySektor pertanian merupakan salah satu sektor yang penting bagi Indonesia. Namun, sektor ini rentan terhadap berbagai risiko yang dapat berdampak pada berfluktuasinya pendapatan para petani. Terkait dengan hal ini, melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013, pemerintah berupaya melindungi petani, salah satunya adalah melalui asuransi pertanian. Sebagai negara start-up, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana cara mengembangkan asuransi pertanian di Indonesia. Terkait hal itu, tujuan kajian ini adalah (1) memaparkan konsep asuransi pertanian, (2) memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan asuransi pertanian, dan (3) menjelaskan bagaimana prospeknya. Beberapa tantangan yang dihadapi bisa dikelompokkan menjadi empat tantangan yakni tantangan institusional, finansial, teknis dan operasional. Agar implementasi asuransi pertanian memiliki prospek yang baik, diusulkan agar (1) meningkatkan alokasi dana implementasi asuransi pertanian dalam APBN secara bertahap, (2) menyusun aturan teknis yang diantaranya mengatur kepesertaan asuransi pertanian bersifat wajib, (3) mendorong pihak terkait sesuai dengan perannya berkomitmen mengembangkan asuransi pertanian, (4) memberi penugasan kepada BUMN asuransi sebagai penyedia dan penyalur asuransi pertanian serta berperan sebagai lembaga reasuransi, (5) mengkaji pengintegrasian antara program asuransi pertanian dengan layanan sektor pertanian yang diterima petani (pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, dan bantuan sosial).Kata kunci: petani, risiko, asuransi pertanian, subsidi premi.
Kebijakan Moratorium PNS : Analisis Bezetting Pegawai, Rightsizing Kelembagaan, dan Budgeting Penyelenggaraan Pemerintahan Ajib Rakhmawanto
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 1 (2016): April 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.574 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i1.210

Abstract

Professional civil servant management based on merit system is needed to support government’s tasks. The arrangement on number, qualification, composition, and distribution of civil servants is required to rationalize civil servants’ placement in order to improve their competencies and working performances. Moratorium policy is a temporary delay of civil servant recruitment to find out the actual employee needs based on the quantity and quality aspects. The goal of this study is to analyze the strategic issues to be used as recommendations in creating civil servant moratorium policy on some aspects, such as bezetting, organization rightsizing, business process, and the government budgeting. This study is a policy research using a qualitative descriptive approach, conducted with a Focus Group Discussion (FGD) method that produces primary data and documentation study that leads to secondary data. This study shows that civil servant moratorium policy is still relevant to be extended since it is viewed in the bezetting aspect: high number of employees is hired yet they are in poor quality. Then the organizational rightsizing is not conducted in a comprehensive structure particularly at regional government in which the business process is still far from ideal.The government budgeting is not ideal between employees’ salary expenditure and development expenditure in which the composition of employees’ salary expenditure is higher than the development expenditure.Keywords: moratorium, bezetting, rightsizing, budgetingPengelolaan PNS yang profesional berbasis merit diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Rasionalisasi penempatan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja memerlukan adanya penataan pada jumlah, kualifikasi, komposisi, dan distribusi. Kebijakan moratorium merupakan penundaan sementara penerimaan PNS untuk menciptakan kebutuhan riil dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kajian ini menganalisis isu-isu strategis sebagai bahan rekomendasi untuk mengambil kebijakan moratorium PNS pada aspek bezetting pegawai, rightsizing kelembagaan dan tatalaksana, serta budgeting pemerintah. Kajian ini merupakan policy research dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan metode Focus Group Discussion(FGD) yang menghasilkan data primer dan studi dokumentasi yang menghasilkan data sekunder. Hasil kajian menunjukan bahwa moraturium PNS masih relevan dilanjutkan karena dilihat dari aspek bezetting pegawai secara kuantitas banyak tetapi secara kualitas sedikit, rightsizing kelembagaan belum menyeluruh khususnya pada pemerintah daerah dengan tatalaksana yang masih kurang sempurna, budgeting pemerintah belum ideal antara belanja pegawai dengan belanja pembangunan yang komposisinya lebih besar pada belanja pegawai.Kata kunci: moratorium, bezetting, rightsizing, budgeting
Tantangan dan Kendala Pelaksanaan Kebijakan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Pemerintah Kota Gunungsitoli Septiana Dwiputrianti; Yafet K. Buulolo
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 1 (2016): April 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.233 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i1.211

Abstract

The studi aims to review the impact of policy implementation on LandandBuildingAcquisition Tax Transfer (BPHTB) at Gunungsitoli Municipality, based on City Government RegulationNumber 2Year 2011. This study found that there are eight impediments faced by the local government of Gunungsitoli Municipality to implement the new policy of BPHTB, they are: (1) office building that is not feasible to be occupied and functioned as a work place as well as very limited space to serve taxpayers; (2) the local government has not had a proper long-term strategy to explore and enhance the revenue from the tax; (3) the organizational structure and working procedures of the department which are not adjusted with Regulation of Minister of Home Affairs Number 56 Year2010, (4) lack of workload analysis and job analysis, (5) lack of community understanding on BPHTB and payment procedure through the self-assessment system; (6) lack of implementation of the development for employees as well as limited fund for employees training; (7) preparation and formulation of tax regional regulations that are not based on academic study or not involving taxation experts; (8) disagreement between revenue agency and land agency in Nias Regency in conducting the payment receipt verification of BPHTB.Keywords: local taxes, policy implementation, Gunungsitoli Municipality.Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 berkaitan dengan pengalihan Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dalam pelaksanaan pengalihan BPHTB di Kota Gunungsitoli mengalami banyak  kendala yang meliputi:(1) gedung kantor yang belum layak untuk ditempati dan difungsikan sebagai tempat bekerja, serta sangat terbatas untuk melakukan pelayanan kepada para wajib pajak; (2) pemerintah belum memiliki strategi jangka panjang yang tepat untuk menggali dan meningkatkan pendapatan dari hasil pemungutan pajak; (3) struktur organisasi dan tata kerja dinas yang masih belum disesuaikan dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2010, (4) tidak tersedianya analisis beban kerja dan analisis jabatan, (5) kurangnya pemahaman masyarakat tentang BPHTB dan prosedur pemungutan BPHTB melalui self assessment system; (6) kurangnya pelaksanaan pengembangan pendidikan bagi para pegawai serta keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan; (7) penyusunan dan perumusan peraturan-peraturan daerah terkait dengan pengelolaan pajak tidak melalui sebuah kajian akademis dari para pakar yang ahli dalam bidang perpajakan;(8) ketidaksepahaman dinas pendapatan dan kantorpertanahan Kabupaten Nias dalam pelaksanaan verifikasi tanda bukti pembayaran BPHTB oleh wajib pajak.Kata kunci: pajak daerah, implementasi kebijakan, Pemerintah Kota Gunungsitoli.
Analisis Mekanisme Pengelolaan Asuransi Pertanian Di Indonesia dan Potensi Dampaknya Terhadap APBN Abdul Aziz
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 1 (2016): April 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.932 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i1.212

Abstract

The agricultural sector is one of the sectors that make an important contribution to the Indonesian economy, therefore each farm and the farmer should have the right of protection, especially in dealing with various issues such as farm business certainty and prices, crop failures, as well as climate change. This is one of the messages that are mandated in Law No. 19 Year 2013 on the Protection and Empowerment of Farmers. Background of this problem came the idea to implement agricultural insurance in Indonesia with the aim to stabilize the income of farmers by reducing the level of losses suffered by farmers because of the risk of losing the crop. This study took some lessons from the implementation of agricultural insurance in other countries and the results of testing the implementation of agricultural insurance in Indonesia in 2013. This study uses descriptive quantitative analysis to recommend management mechanism of agricultural insurance to be applied in Indonesia and mathematicallycalculate the potential impact on the state budget.Keywords: Agricultural insurance, management mechanism of agricultural insurance in Indonesia and the potential impact on the state budgetSektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi penting dalam perekonomian Indonesia, oleh karena itu setiap usaha tani dan petani seharusnya mendapat hak perlindungan terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan usaha tani seperti kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Inilah salah satu pesan yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.  Dari latar belakang masalah inilah akhirnya muncul ide untuk menerapkan asuransi pertanian di Indonesia dengan tujuan untuk menstabilkan pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian yang dialami petani karena adanya risiko kehilangan hasil panen. Penelitian ini mengambil beberapa pelajaran dari penerapan asuransi pertanian di negara-negara lain dan hasil uji coba penerapan asuransi pertanian di Indonesia pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif untuk merekomendasikan mekanisme pengelolaan asuransi pertanian yang akan diterapkan di Indonesia dan menghitungsecara matematis potensi dampaknya terhadap APBN.Kata kunci: Asuransi pertanian, mekanisme pengelolaan asuransi pertanian di Indonesiadan potensi dampaknyaterhadap APBN
Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda : Problematisasi Kebijakan Dengan Pendekatan WPR Andi Wahyudi
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 1 (2016): April 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.331 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i1.213

Abstract

This study emphasizes on document critical analysis on waste management policy in Samarinda Municipality, namely Municipality Regulation # 2 / 2011. Drawing on Bacchi’s WPR (What is the problem represented to be?) approach to policy analysis, this study reveals that management and citizen obedience are presented as two main issues in the policy to improve the quality of public and environmental health. On the management issue, the waste management policy is not effective to tackle the problem. It is because of poor capacity in transporting the waste, while the volume of waste production is higher than the transported one. Consequently, the uncollected waste in the city prevents the local government’s effort to create a clean and healthy environment. Then on the obedience issue, this policy sets sanctions for anyone who breaks the regulation. Unfortunately, this policy does not set public education as an important issue to improve citizens’ behaviour. Public education should be a bottom-up approach to support the effort to create a clean and healthy city.Keywords: policy analysis, waste management, problematizations, WPR approach.Kajian ini melakukan analisis kritis terhadap dokumen kebijakan pengelolaan sampah di Kota Samarinda, yaitu Perda No. 2 / 2011. Dengan menggunakan pendekatan WPR (What is the problem represented to be?) yang diperkenalkan oleh Bacchi, kajian ini mengungkapkan bahwa persoalan manajemen dan kepatuhan warga menjadi isu utama yang ditampilkan dalam kebijakan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dari sisi manajemen, kebijakan pengelolaan sampah di Kota Samarinda tidak berjalan efektif untuk menjawab persoalan. Hal ini terbukti dengan masih rendahnya kapasitas pengangkutan sampah dibandingkan dengan volume produksi sampah sehingga sebagian sampah tidak terangkut. Sisa sampah ini menjadikan upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat tidak terwujud. Kemudian dari sisi kepatuhan, kebijakan ini mengatur sanksi terhadap masyarakat yang melanggar Perda. Namun, kebijakan ini tidak menyentuh edukasi publik sebagai isu penting untuk mengubah perilaku masyarakat. Edukasi publik seharusnya bisa dijadikan sebagai pendekatan bottom-up untuk mendukung upaya pemerintah kota menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.Kata kunci: analisis kebijakan, pengelolaan sampah, problematisasi, pendekatan WPR.
Inovasi: Tantangan dan Menilai Kelayakannya Andi Wahyudi
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.687 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i2.235

Abstract

Page 19 of 44 | Total Record : 440

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2005 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue