Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara

jba
Website

Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara

ISSN : 18580300 EISSN : 24076767 DOI : https://doi.org/10.24258/jba

Core Subject : Social,

Social Sciences

Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 440 Documents

25 26 27 28 29

Monitoring Artificial Waterways in Peat Forest Areas Using Geobia (Geographic Object-Based Image Analysis) Method: Case Study in Sebubus Forest, West Kalimantan Muriadi Arip; Yan Wanglin
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 1 (2019): April 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

This paper presents a workflow capitalizing Google Earthâ€™s High-resolution Imagery (GEHRI) to detect and monitor Artificial Waterway (AW) in a tropical peat forest. The workflow applies an Object-Based approach derived from concepts and techniques for indexing visual semantics in a ten-levels of visual structures. Three sequential stages are proposed as simplification of complex various object-based analysis. First stage, the ground characteristics of AW were summarized based on ground observations and local knowledge. Second stage, object-based semantics were predicted using the summarized characteristics and on-screen digitization was conducted. In the third stage, the data were transferred and analyzed using a GIS application. A case study was conducted in Sebubus Forest of West Kalimantan Province, Indonesia. Seven images of GEHRI were found for the study area. From the analysis, it was found that since 2009 until 2017, artificial waterways had entered deep into the peat forest area. There were 66 objects allegedly as artificial waterways reaching 166.5 km in length which from the pattern was thought to be a part of the farming of local people. This study concluded that improvement of conservation in peat forest management and detection model and monitoring by using simplified object basis approach. It is conducted to strengthen monitoring peatland in a participatory manner where high-skilled labor is not necessary. Keywords: Artificial Waterway, Tropical Peat, GEHRI, GEOBIA. Abstrak Penelitian ini menampilkan model pendeteksian dan monitoring perkembangan saluran air buatan di kawasan hutan gambut tropis dengan memanfaatkan citra satelit resolusi tinggi dari Google Earth (GEHRI). Pendekatan yang digunakan adalah analisis citra berbasis objek yang diilhami dari konsep dan teknik pengindeksan Visual Semantic berdasarkan sepuluh tingkat visual struktur. Dalam penelitian ini, tiga tahap proses dirumuskan sebagai penyederhanaan berbagai proses analisis berbasis objek yang biasanya sangat rumit. Tahap pertama, ikhtisar karakter objek dilapangan dengan metode observasi dan survey lapangan. Tahap kedua, identifikasi semantik objek dan digitalisasi pada tingkat citra, dan tahap yang ketiga adalah analisis menggunakan aplikasi GIS. Penelitian ini menggunakan studi kasus yang dilakukan di kawasan Hutan Gambut Sebubus di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dan ditemukan tujuh citra dari GEHRI yang digunakan sebagai kawasan studi. Dari hasil analisis didapati bahwa sejak 2009 sampai dengan 2017, saluran air buatan telah masuk jauh kedalam kawasan hutan gambut. Terdapat 66 objek yang diduga kuat sebagai saluran air buatan dengan panjang mencapai 166,5 km, yang dari polanya diduga bagian dari pertanian masyarakat lokal. Studi ini menyimpulkan bahwa diperlukan perbaikan manajemen konservasi kawasan hutan gambut dan model deteksi dan monitoring dengan menggunakan pendekatan berbasis objek yang disederhanakan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat monitoring kawasan gambut secara partisipatif, dimana tenaga dengan keahlian tinggi tidak terlalu diperlukan. Kata Kunci: Saluran Air Buatan, Hutan Gambut, GEHRI, GEOBIA

Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta Luqyana Amanta Pritasari; Bevaola Kusumasari
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

This research aims to see how policy is formulated by policy actors. This study revealed how official policy actors and non-official policy actors can influence a public policy formulation because of its significant contribution. The research method used was a qualitative method with a case study approach to the policy of relocating shrimp farming in Bantul Regency. Analysis of actors and political strategy typologies, namely positioning strategies; power strategy; player strategy; and perceptual strategies were used in this study. The research found that bargaining power occurred between actors in the form of negotiations and each actor carried out his own political strategy. In addition, this study was expected to overcome the ignorance of various parties regarding the process behind the formulation of policy. The implication to many people was to inform that formulation makers were not only from government and its increased community involvement in policy formulation. Keywords: Policy Actorsâ€™ Role, Policy Formulation, Intervention Abstrak Penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana suatu kebijakan di formulasikan atau dirumuskan oleh para aktor. Penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk mengungkap dan menganalisa bagaimana para pemeran resmi (aktor negara) dan pemeran tidak resmi (aktor non negara) dapat memengaruhi sebuah formulasi kebijakan publik dikarenakan aktor memiliki kontribusi yang signifikan dalam formulasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus kebijakan relokasi tambak udang di Kabupaten Bantul. Analisis aktor dan tipologi strategi politik, yaitu strategi posisi; strategi kekuasaan; strategi pemain; dan strategi persepsi digunakan dalam penelitian ini. Terjadi tawar-menawar (bargaining) antar aktor dalam bentuk negosiasi dan setiap aktor melakukan strategi politiknya masing-masing. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengatasi ketidaktahuan berbagai pihak mengenai proses dibalik pembentukan sebuah kebijakan. Implikasi kepada masyarakat banyak adalah agar masyarakat mengerti bahwa aktor perumusan tidak hanya dari pemerintah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan. Kata Kunci: Peran Aktor Kebijakan, Formulasi Kebijakan, Keterlibatan

Institutional Pluralism Sistem Peradilan Indonesia dan Kekuatan Negara di Era Globalisasi Bambang Irawan
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

This article comes from the argument saying that the main indicator for measuring a stateâ€™s power is based on its endurance survival. Borrowing the concepts developed by International Relations and Public Administration, this article aims to describe the concept of a stateâ€™s power and its relations to administrative setting. Traditionally, stateâ€™s power is measured by its ability to affect the environment (external), however, the contemporary trend suggests that stateâ€™s power is leaning more and more towards the state ability to serve the demand of its people(internal)One of the global issues concerns to the ability of a state to fulfill justice and security internally. In Indonesian context, its judicial system and institutions revolve around three main institutions, the Supreme Court, the Constitutional Court, and the Judicial Commission. The institutional reform of Indonesia's justice system is intended to maintain accountability and reflect an institutional pluralism model. However, the model does not necesarily create a high level of public confidence towards the Indonesian judicial system, and later, it will affect Indonesiaâ€™s survivability. Keywords: Judicial System and Institutions of Indonesia, Institutional Pluralism, Stateâ€™s Power, Survivability Abstrak Artikel ini bertitik tolak dari argumen yang mengatakan bahwa indikator utama dari kekuatan suatu negara adalah sejauh mana ia bisa menjaga eksistensinya (survival). Meminjam konsep-konsep yang dikembangkan dalam studi Hubungan Internasional dan Administrasi Publik, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep kekuatan Negara serta hubungannya dengan tatanan administratif dari suatu Negara tersebut. Jika secara tradisional kekuatan Negara sering kali diukur melalui kemampuan untuk memengaruhi lingkungan (eksternal), maka kecenderungan yang terjadi pada era kontemporer menunjukkan bahwa konsep kekuatan negara perlahan semakin bergeser pada penekanan terkait kemampuan Negara tersebut untuk melayani tuntutan masyarakatnya (internal). Salah satu isu global yang yang menjadi perhatian adalah kemampuan Negara untuk memenuhi rasa keadilan dan keamanan (order, justice dan security) di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sistem dan lembaga peradilan berfokus pada tiga institusi yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Reformasi kelembagaan sistem peradilan Indonesia dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas serta merefleksikan model institutional pluralism. Meski demikian, model tersebut tidak serta merta berdampak pada tingginya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia, dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap survivability Indonesia. Kata Kunci: Sistem dan Lembaga Peradilan Indonesia, Institutional Pluralism, Kekuatan Negara, Survivabilitas

Community Governance of Prostitution: Social Rehabilitation for Sex Workers through Social Capital Sudarmo - Sudarmo
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

The Indonesian government has closed entire prostitution sites, one of them is Sunan Kuning with 500 sex workers in 2019. The study aims to investigate the implementation of social rehabilitation programs for its members through different networks covering social capital in bonding, bridging and linking social capital. This study used ethnographic method and showed that since the zone was covered by uncompromising Islamist group in 1998, the government was reluctant to manage prostitution and the area was reopened in 2003 after hundreds poor sex workers and procurers approached to local authorities and other parties to support them. Since then, the city government delegated authority to the society to manage it as a prostitution rehabilitation site. To be successful, the community required its members to obey established rules and created networks horizontally and vertically to diverse groups to provide health and social service and empowerment. However, the program implementation of social rehabilitation was ineffective because of limited networks and resources; community inconsistency to define prostitution rehabilitation, membersâ€™ inconstancy to follow agreed rules; lack of government responsiveness to the community conditions, and failure to define the substance problem. To solve this complex problem, it required continuing and synergistic collaborative governance with diverse stakeholders to resolve the problems. Keywords: Community Governance, Social Capital, Social Rehabilitation, Sex Workers. Abstrak Pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk menutup semua lokasi prostitusi, salah satunya adalah Sunan Kuning dengan jumlah hampir 500 pelacur, pada 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah secara rinci bagaimana komunitas pekerja seks, Sunan Kuning Semarang mengimplementasikan program rehabilitasi sosial bagi para anggotanya melalui bentuk-bentuk jaringan yang mencakup modal sosial secara bonding, bridging dan linking. Dengan menggunakan metode etnografi, studi ini memperlihatkan bahwa sejak zona tersebut ditutup oleh kelompok Islam yang tidak kenal kompromi pada tahun 1998, pemerintah kota enggan untuk menangani prostitusi, dan area tersebut dibuka kembali pada tahun 2003 setelah ratusan pelacur miskin dan mucikari mendekati para tokoh lokal dan pihak lain untuk mendukung mereka. Sejak itu, pemerintah kota melimpahkan otoritas kepada komunitas untuk mengelolanya sebagai wilayah rehabilitasi sosial bagi para pekerja sex. Agar rehabilitasi sosial berhasil, komunitas mengharuskan anggotanya untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan membuat jaringan secara horizontal dan vertikal ke berbagai kelompok untuk menyediakan layanan kesehatan dan sosial dan pemberdayaan. Namun implementasi program rehabilitasi sosial tersebut tidak efektif karena keterbatasan jaringan dan sumberdaya; ketidakkonsistenan komunitas dalam memaknai rehabilitasi prostitusi; ketidakkonsistenan anggota untuk mengikuti aturan yang disepakati; kurangnya responsivitas pemerintah terhadap kondisi komunitas; dan kegagalan dalam mendefinisikan substansi masalah dengan tepat. Untuk memecahkan masalah yang sangat kompleks ini secara efektif memerlukan collaborative governance yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara berkesinambungan dan inergis. Kata Kunci: Tata Kelola Komunitas, Modal Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pekerja Sex.

Front Cover JBA Vol. 15 No. 1 2019 cover depan
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 1 (2019): April 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Preface JBA Vol. 15 No. 1 2019 kolom pengelola
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 1 (2019): April 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Konteks Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Pengurangan Kematian Bayi di Kabupaten Kupang Mariayani Rene; Kismartini Kismartini; Hartuti Purnaweni
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Policy implementation is a complex process because there are many conditions affect in the process. One of them is the institutional context, as a corridor which policy must travel. Maternal and child health is an important policy in Indonesia, this is related to the high rate of infant mortality in Indonesia. One of the highst infrant Mortality rate in Indonesia is Kupang Regency, therefore the regencyal government made a Regional Regulation (Perda) No 3 of 2016 for reduce mother and infrant mortality. The purpose of this study is to analyze the institutional context in implementing of Perda No. 3 Tahun 2016 for reduce infant mortality in Kupang Regency by Najam (1995). This study use qualitative descriptive. The results show the problem of institutional context in policy implementation for reduce infrant moratlity in Kupang Regency are: the subdistrict head and headman are less active in carrying out their duties, lack of society participation. Another problem in institutional context in this policy is conditions of environmental in Kupang Regency, such as geographical conditions, Poor Education, poor sanitation, and also the traditional festival Se'i by the Local Community. Keywords: Policy Implementation, Institutional Context, Infant Mortality Abstrak Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks, karena ada berbagai kondisi yang turut berpengaruh dalam prosesnya, salah satunya adalah konteks lembaga, sebagai prosedur operasi yang harus dilalui sebuah kebijakan dalam proses implementasinya. Kebijakan kesehatan ibu dan anak merupakan sebuah kebijakan yang penting di Indonesia, hal ini berkenaan dengan tingginya Angka KematianBayi (AKB) Indonesia. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki AKB yang tinggi ialah Kabupaten Kupang, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kupang membuat sebuah kebijakan berupa Perda No. 3 Tahun 2016 tentang KIBBLA untuk mengurangi kematian ibu dan khususnya kematian bayi. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis konteks dalam implementasi kebijakan Perda No. 3 tahun 2016, dengan mengacu pada teori model implementasi Najam (1995). Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang muncul pada konteks lembaga dalam implementasi kebijaka pengurangan kematian bayi ialah kurangnya peran aktif dari Lurah dan Kepala desa dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dalam implementasi kebijakan, serta kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat. Realitas lingkungan Kabupaten Kupang, berupa kondisi geografis, tingkat pendidikan, buruknya sanitasi, dan juga tradisi Seâ€™i oleh masyarakat setempat juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Konteks Lembaga, Angka Kematian Bayi

Problem Ideologi Hingga Kepemimpinan: Urgensi Revisi Undang-Undang Pelayanan Publik Wawan Sobari
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

This study aims to critically examine the content of Law Number 25/2009 concerning Public Service and contribute to highlight four main points of amendment. A decade of law implementation achieved some advancement to public. One of them is the development of various service breakthroughs that fulfilled demand and needs of users. However, public service implementation still faces compliance problems with service standards at all levels of government. Furthermore, public service has to deal with the integrity problem. This study applies a textual/documentary analysis method and is operationally carried out through qualitative content analysis of the text of Law 25/2009. The study also reveals four other problems that must be responded to the amendment to the law, namely ideology, publicness, leadership, and ethics. The principan of spirituality is an important part of ideology to meet the religious rights of users and providers and encourage to run the integrated public services. In order to assure dynamics and adaptability to change, it is necessary to shift the public service leadership approach towards political entrepreneurship. Finally, to minimize the ethical risk of leadersâ€™ policy behavior, the revision must include regulation of public service leaderships ethics. Keywords: ideology, publicness, political entrepreneurship, ethics, public service. Abstrak Studi ini bertujuan mengkaji secara kritis konten Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009) dan berkontribusi menuangkan pokok-pokok pikiran perubahannya. Satu dekade pelaksanaan UU 25/2009 mencapai sejumlah kemajuan pelayanan yang bermanfaat bagi publik. Salah satunya melalui lahirnya berbagai terobosan pelayanan publik yang merespon kebutuhan dan permintaan pengguna. Namun, penyelenggaraan pelayanan publik masih menghadapi masalah pemenuhan kepatuhan standar pelayanan publik pada seluruh tingkatan pemerintahan. Selain itu, terdapat problem integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Studi ini menggunakan metode analisis tekstual/dokumenter dan secara operasional dilaksanakan melalui analisis isi kualitatif teks UU 25/2009. Studi ini menemukan empat masalah yang harus direspon dalam perubahan UU 25/2009 di luar persoalan kepatuhan terhadap standar dan integritas, yaitu terkait ideologi, derajat/kualitas publik (publicness), kepemimpinan pelayanan publik, dan etika kepemimpinan pelayanan publik. Asas spiritualitas penting agar pelayanan publik memenuhi hak-hak spiritual pengguna dan penyelenggara dan mendorong bekerjanya pelayanan publik yang berintegritas. Demi menjamin publicness, dibutuhkan reorientasi prinsip-prinsip publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang terikat dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam merespon dinamika dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan, maka perlu perubahan kepemimpinan pelayanan publik menuju paradigma kewirausahaan politik. Terakhir, guna meminimalisir risiko etis perilaku kebijakan pemimpin, maka revisi harus mencakup pengaturan etika kepemimpinan pelayanan publik. Kata Kunci: ideologi, publicness, kewirausahaan politik, etika, pelayanan publik.

Strategi Pemetaan Kompetensi pada Seleksi Calon Penghulu di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Lia Rosliana; Mayahayati Kusumaningrum; Kemal Hidayah; Wildan Lutfi Arieyasmieta
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Changes in the candidate selection process is a strategy in to improve human resources under the spirit of bureaucratic reform within the Ministry of Religious Affairs of Indonesia. The selection of position selection must pay attention to the competency mapping, as stipulated in Decree of Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 208 the Year 2017 concerning guidelines for adjustment/inpassing, competency test, and determination of functional needs of penghulu. This This research was a descriptive method with a qualitative approach, namely through a diagnosis from the desk research and review of the results of the competency test and core reports on the selection of prospective leaders in the Ministry of Religious Affairs of Republic Indonesia, East Kalimantan and North Kalimantan regional office. The results of the study showed that competency mapping strategies carried out in the selection of functional need of penghulu produce a profile officer that can be source information of candidate capability. This is conducted for the needs of functional development of penghulu in the future Competency mapping strategies need to be carried out continuously so that all the functional positions of penghulu can be optimally enhanced. Keywords: Selection, Strategy, Competence Mapping, Penghulu Abstrak Perubahan proses seleksi calon penghulu merupakan strategi dalam memperbaiki area perubahan sumber daya manusia sesuai dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Seleksi jabatan harus memperhatikan pemetaan kompetensi, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyesuaian/ Inpassing, Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif, yaitu melalui analisis dari desk riset dan telaah hasil laporan uji kompetensi inti dan kompetensi manajerial pada seleksi calon penghulu di Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemetaan kompetensi yang dilakukan dalam seleksi jabatan fungsional penghulu memberikan hasil profil pegawai yang dapat dijadikan salah satu sumber informasi kemampuan peserta seleksi. Hal ini dilakukan untuk kepentingan pengembangan kepegawaian para fungsional penghulu dimasa yang akan datang. Strategi pemetaan kompetensi perlu terus dilakukan sehingga semua jabatan fungsional penghulu ini dapat ditingkatkan kompetensinya secara optimal. Kata Kunci: Seleksi, Strategi, Pemetaan Kompetensi, Penghulu

Pemerintahan Kolaboratif Sebagai Solusi Kasus Deforestasi di Pulau Kalimantan: Kajian Literatur Cahyoko Edi Tando; Sudarmo Sudarmo; Rina Herlina Haryanti
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Indonesia is a country with the largest biodiversityin the world. It has a rich forest both in land and the surface of the land, however the forest-related problemalso occurs in Indonesia. One of the largest islands in the world, namely Kalimantan Island has the largest forest distribution in Indonesia. In fact, it cannot be separated from deforestation issue for plantation, mining, and new residential areas reasons. If there is no monitoring, derforestation will produce increasingly severe forests damage, global climate change, and conservation of native animals in the forest. Collaborative governance is chosen as a means toovercomeg the problem of deforestation, and cooperate to other actors related to the community and jointly reducing this deforestation. Collaborative governance is considered capable to solve problem, especially from actors from the plantantion and mining business sector Further, the expected correlation is to be able to work together without being harmed. Keywords: Deforestation, Kalimantan Island, and Collaborative Governance Abstrak Indonesia merupakan negara dengan kenanekaragaman hayati terbesar di dunia, memiliki hutan yang kaya kandungan di dalam tanah maupun yang di permukaan tanah, namun permasalahan akan hutan pun tidak menutup bahwa juga terjadi di Indonesia, salah satu pulau terbesar di dunia yakni Pulau Kalimantan memiliki persebaran hutan terbesar di Indonenesia, tidak lepas dari deforestasi baik untuk alasan perkebunan, pertambangan, dan kawasan hunian baru. Deforestasi jika di biarkan terus menerus akan mengakibatkan kerusakan hutan yang semakin parah, perubahan iklim dunia, dan mengancam hewan asli yang ada di dalam hutan tersebut. Pemerintahan kolaboratif di pilih sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan deforestasi ini bekerjasama dengan aktor lain yakni swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mengurangi deforestasi ini. Pemerintahan kolaboratif dianggap mampu dalam menyelesaikan permasalahan terutama dari para aktor dari sektor usaha perkebunan maupun pertambangan, korelasi yang di harapkan adalah bisa saling bekerjasama tanpa ada yang dirugikan. Kata Kunci: Deforestasi, Pulau Kalimantan, dan Pemerintahan Kolaboratif

Page 27 of 44 | Total Record : 440

25 26 27 28 29

Filter by Year

2005 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
rustan amarullah

Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com

Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name rustan amarullah

Contact Email rustanamarullah8@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official borneo.jurnal@gmail.com

Editorial Address Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur

Location Kota samarinda, Kalimantan timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
rustan amarullah

Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com

Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA