Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara

jba
Website

Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara

ISSN : 18580300 EISSN : 24076767 DOI : https://doi.org/10.24258/jba

Core Subject : Social,

Social Sciences

Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 440 Documents

27 28 29 30 31

OJREK BARENG: Memperdebatkan Argumen Apati dalam Penyelesaian Masalah Publik (Studi Kasus Bank Sampah Malang) Qurnia Indah Permata Sari; Wawan Sobari; Sukaesi Marianti
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 1 (2020): April 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

The dominant argument about the work of Everyday Makers states that apathy encourages community involvement in solving public problems. This qualitative case study aims to explore the workings of the Everyday Makers practice in the case of Malang Garbage Bank management. Unlike the previous argument, this study found an enthusiastic attitude that encouraged the community to work together in handling the waste problem in Malang city. The enthusiastic attitude that drives the community to work with the government and the private sector is the philosophy of Ojrek Bareng which is based on Arek Culture. This philosophy was reflected in the expression of the community in dealing with waste problems, namely sengkuyung seduluran (brotherhood spirit), ewuh pakewuh (uneasy feelings) and tanpo pamrih (sincere). This study debates the workings of Everyday Makers, that what drives the work of Everyday Makers in solving public problems is public's apathy towards the government. However, this study found that Ojrek Bareng as acommunity enthusiasm in solving waste problems through the Malang Garbage Bank. The practical implications of this study were the governance of public issue. Keywords: Everyday Makers, Governance, Malang Garbage Bank Abstrak Argumen dominan tentang bekerjanya Everyday Makers menyebutkan bahwa sikap apati mendorong keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan publik. Studi kasus kualitatif ini bertujuan mengeksplorasi bekerjanya praktik Everyday Makers dalam kasus pengelolaan Bank Sampah Malang. Berbeda dengan argumen sebelumnya, studi ini menemukan sikap antusias yang mendorong masyarakat untuk bekerjasama dalam penanganan masalah sampah di Kota Malang. Sikap antusias yang mendorong masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah dan swasta adalah filosofi Ojrek Bareng yang dilandasi oleh Budaya Arek. Filosofi ini tercermin dari ungkapan masyarakat dalam menangani permasalahan sampah yaitu sengkuyung seduluran (semangat persaudaraan), ewuh pakewuh (perasaan tidak enak) dan tanpo pamrih (tanpa pamrih). Studi ini mendebat bekerjanya Everyday Makers, bahwa yang mendorong bekerjanya Everyday Makers dalam menyelesaikan permasalahan publik adalah sikap apati masyarakat terhadap pemerintah. Namun, studi ini menemukan bahwa Ojrek Bareng sebagai bentuk antusiasme masyarakat dalam menyelesaikan masalah sampah lewat Bank Sampah Malang. Implikasi praktis dari studi ini adalah tata kelola masalah publik. Kata kunci: Everyday Makers, Governance, Bank Sampah Malang

Analisis Spasial Sektor Pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan Kisfendie Regga Rahmad Igarta; Fitri Handayani
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 1 (2020): April 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

The Indonesian government is focusing on improving the tourism sector, hoping that this sector could become a stepping stone to put Indonesia as a developed country in 2045. Local governments who draw interest for the benefits earned by tourism sector also supported this expectation. Regarding policy design, it would be important if policy makers know the mapping and potential distribution of the sector. Therefore, the purpose of this paper is to identify spatial autocorrelation in the tourism sector in South Kalimantan Province. The analytical method used was a Moran Index. Based on the results of the analysis, each field of business in the tourism sector had a Moran Index value of 0.168 for trade, 0.017 for transportation and storage, 0.114 for the accommodation and food service activities, and 0.003 for other service activities. The Moran Index showed a positive tourism sector autocorrelation between districts/cities. From the results of the spatial autocorrelation analysis, the tourism sector which was a priority for spreading its impact on other regions was on the trade business field. Keywords: Tourism, Spatial Autocorrelation, Moran Index Abstrak Pemerintah Indonesia sedang berfokus pada peningkatan sektor pariwisata dengan harapan sektor ini dapat menjadi tumpuan ekonomi Indonesia yang akhirnya menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Harapan ini pun didukung oleh pemerintah daerah yang juga memiliki ketertarikan terhadap keuntungan yang dihasilkan dengan adanya peningkatan pada sektor pariwisata. Berkaitan dengan rancangan kebijakan, akan menjadi penting jika pembuat kebijakan mengetahui pemetaan dan sebaran potensi sektor tersebut sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi spasial pada sektor pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah Indeks Moran dengan data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan hasil analisis tersebut, tiap-tiap lapangan usaha pada sektor pariwisata memiliki nilai Indeks Moran sebesar 0,168 untuk perdagangan, 0,017 untuk transportasi dan pergudangan, 0,114 untuk penyediaan akomodasi dan makan minum, dan 0,003 untuk jasa lainnya. Nilai Indeks Moran tersebut menunjukkan adanya autokorelasi sektor pariwisata yang positif antarkabupaten/kota satu dengan yang lainnya. Dari hasil analisis autokorelasi spasial, sektor pariwisata yang menjadi prioritas untuk menyebarkan dampaknya pada wilayah lain adalah lapangan usaha perdagangan. Kata Kunci: Pariwisata, Autokorelasi Spasial, Indeks Moran

Marginalisasi Kesejahteraan Hewan Akibat Ambisi Peningkatan Ekspor Minyak Sawit di Indonesia Anggalih Bayu Muh. Kamim; Muhammad Irsyad Abrar
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 1 (2020): April 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

The Indonesia Government has taken various measures to counter the European Union's policies which are considered will harmful the efforts to increase palm oil exports. However, the efforts of the Indonesian government to maintain the image of the palm oil commodity considered a hiding act from animal and human conflicts. One of which arises from the expansion of oil palm plantations. This study would explore the outbreak of animal and human conflicts affected by the expansion of oil palm plantations due to the ambition of increasing palm oil export. This research was a desk study conducted by tracing various journal articles, reports of oil palm plantation guard organizations, reports of civil society organizations related to deforestation of oil palm expansion and various reports of civil society organizations about cases between animal and human conflict. The results of the study showed that there had been a misunderstanding in understanding the European Union's decision, which would not impact on the decline in palm oil exports. Sustainable palm oil governance is not well implemented by oil palm companies and the Indonesian Government so that marginalizing animal life. The intensity of animal-human conflict continues to occur in various areas of oil palm concessions that lead to the threat wild animal life. Keywords: Palm Oil Exports, Animal-Human Conflict, Animal Welfare Abstrak Pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk mengkonter kebijakan Uni Eropa yang dianggap akan merugikan upaya peningkatan ekspor kelapa sawit. Akan tetapi, upaya pemerintah Indonesia menjaga citra komoditas minyak kelapa sawit seolah menutupi permasalahan konflik satwa dan manusia yang salah satunya muncul akibat ekspansi perkebunan sawit. Kajian ini akan mendalami merebaknya konflik satwa dan manusia yang terdampak ekspansi perkebunan sawit akibat ambisi peningkatan ekspor crude palm oil. Penelitian ini adalah desk study yang dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai artikel jurnal, laporan organisasi pengawal perkebunan sawit, laporan organisasi masyarakat sipil yang terkait dengan deforestasi akibat ekspansi sawit, dan berbagai laporan organisasi masyarakat sipil mengenai kasus konflik antara satwa dan manusia. Hasil kajian menunjukan bahwa telah terjadi kesalahpahaman dalam memahami keputusan Uni Eropa yang sama sekali tidak akan berdampak pada berkurangnya ekspor minyak kelapa sawit. Tata kelola sawit berkelanjutan tidak dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan sawit dan Pemerintah Indonesia, sehingga meminggirkan peri kehidupan hewan. Intensitas konflik satwa-manusia terus terjadi di berbagai wilayah konsesi sawit yang berujung pada keterancaman peri kehidupan binatang liar Kata Kunci: Ekspor Sawit, Konflik Satwa-Manusia, Kesejahteraan Hewan

Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran E-Learning pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Muhammad Abdi Rahman; Rustan Amarullah; Kemal Hidayah
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 1 (2020): April 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Technological developments in the industrial 4.0 revolution era have driven changes in the ways of work and use of resources in the digital era. Likewise, training mechanism, from conventional learning patterns to the network learning (online). Training and development in the government environment has discussed aggressively the concept of e-learning to provide new learning alternatives for trainees. This research used a qualitative-descriptive tried to evaluate the effectiveness of e-learning model in the Basic Training of Prospective Civil Servants. The results showed that the implementation of e-learning was effective enough to be used to increase participants' understanding of the training subjects. The quality and sustainability of the use of e-learning need to be improved so that it can effectively complement classical learning (blended learning). Mapping of efforts to optimize e-learning has also been identified starting from revamping the e-learning system/ application, learning facilitators, implementation time, and the need to adapt conventional learning elements. Keywords: E-learning, Training, Basic Training, Prospective Civil Servants (CPNS) Abstrak Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 telah mendorong terjadinya perubahan-perubahan cara kerja dan penggunaan sumber daya ke arah digital. Begitu juga mekanisme pelatihan, dari pola pembelajaran konvensional secara klasikal ke pembelajaran dalam jaringan (daring). Pelatihan dan pengembangan di lingkungan pemerintahan sudah mulai gencar mengadopsi konsep pembelajaran e-learning guna memberikan alternatif pembelajaran baru bagi peserta pelatihan. Penelitian ini secara kualitatif-deskriptif mencoba mengevaluasi efektivitas penerapan model pembelajaran secara e-learning pada lingkup Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Hasil studi ini mengindikasikan bahwa implementasi e-learning cukup efektif digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap mata pelatihan. Kualitas dan keberlangsungan penggunaan e-learning perlu ditingkatkan sehingga dapat secara efektif melengkapi pembelajaran klasikal (blended learning). Pemetaan terhadap upaya mengoptimalkan e-learning juga telah diidentifikasi mulai dari pembenahan sistem/aplikasi e-learning, fasilitator pembelajaran, waktu pelaksanaan, dan perlunya adaptasi unsur-unsur pembelajaran konvensional. Kata kunci: E-learning, Pelatihan, Pelatihan Dasar, CPNS

Front Cover JBA Volume 16 No. 1 2020 Front Cover
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 1 (2020): April 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Preface JBA Vol. 16 No. 1 2020 Tim Redaksi
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 1 (2020): April 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Pengaruh Kemampuan Menyusun Perencanaan dan Memobilisasi Stakeholder terhadap Pencapaian Target Kinerja Pejabat Publik di Indonesia Putri Wulandari Atur Rejeki; Yuyu Yuningsih
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v16i2.651

Public officials as leaders who take care of the interests of many people are bound to have managerial abilities such as planning ability and mobilizing stakeholder ability to achieve organizational goals. This research aims to discover the influence of the ability to formulate plans and mobilize stakeholder in achieving performance targets for public officials in Indonesia. This research used a quantitative approach. The population was all public officials in Indonesia. The sample used was all participants of the Leadership Training in Puslatbang PKASN LAN in 2019. Multiple linear analysis was used to analyze the data. The dependent variable was Performance Target Achievement of Public Officials (PTKPP). The independent variable was Ability to Plan (KMP) and Ability to Mobilize Stakeholder (KMS). The results showed that the R2 value was 0.878. It means that 87.8% of the public official performance targets could be explained by planning and mobilizing stakeholder ability. It also showed that both variables had a positive and significant influence on the achievement of public officialsâ€™ performance targets. Further research needs to be conducted to measure and modelize various aspects related to the achievement of public officialsâ€™ performance targets beside two variables used in this research, such as human resources, budget, and facilities. Keywords: Public Officials, Planning, Mobilizing, Stakeholder, Performance Abstrak Pejabat publik sebagai seorang pemimpin yang mengurusi kepentingan orang banyak dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial, seperti kemampuan menyusun perencanaan dan kemampuan memobilisasi stakeholder dalam rangka pencapaian target kinerjanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemampuan menyusun perencanaan dan memobilisasi stakeholder terhadap pencapaian target kinerja pejabat publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat publik di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan di Puslatbang PKASN LAN pada tahun 2019. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pencapaian Target Kinerja Pejabat Publik (PTKPP). Variabel independen adalah Kemampuan Membuat Perencanaan (KMP) dan Kemampuan Memobilisasi Stakeholder (KMS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai determinasi (R2) sebesar 0,878 yang berarti bahwa sebesar 87,8% variasi pencapaian target kinerja pejabat publik di Indonesia dapat dijelaskan oleh kemampuan menyusun perencanaan dan kemampuan memobilisasi stakeholder. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan siginifikan terhadap pencapaian target kinerja pejabat publik. Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan menambahkan beberapa variabel independen yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja pejabat publik, seperti dukungan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana. Kata kunci: Pejabat Publik, Perencanaan, Mobilisasi, Stakeholder, Kinerja

Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Aceh Melalui Internal Audit Capability Model (IACM) Rati Sumanti
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v16i2.654

Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) is an actor who conducts internal audit. The top level of capability of APIP shows that APIP is getting better in carrying out its role as an internal supervisor. However, not all APIP in Aceh have a good level of capability. Therefore, the Aceh BPKP Representative as the APIP supervisor agency seeks to increase the level of APIP capabilities through the Internal Audit Capability Model (IACM). This study aims to describe how the implementation of IACM in the region is proven to increase the capability level of APIP. Using a qualitative approach with a case study method, interviews were conducted with officials in the Aceh BPKP who were considered being representative so they could provide accurate information on the problem under study. There are 6 elements capability of APIP comprising 24 key process areas to reach level 3. Representatives of BPKP Aceh have improved capabilities of the six elements capability of APIP. Coaching conducted comprehensively has fulfilled 24 key process areas required in IACM including coaching and consulting activities. The findings in this study showed that of the 24 APIP in Aceh, 16 APIP or 67% have increased capability levels. This means that implementing IACM conducted by the Aceh BPKP Representative shows a positive impact on improving the capabilities of APIP. So this research contributes to the practice where other local governments can adopt the efforts and improvements that need to be made according to the six elements of APIP capabilities. Keywords: Internal Audit, Internal Government Supervisory Apparatus (APIP), Capabilityof APIP, Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) Abstrak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah aktor yang melakukan pengawasan intern. Tingginya level kapabilitas APIP menunjukkan semakin baik pula APIP dalam menjalankan perannya sebagai pengawas intern. Namun demikian, belum semua APIP di Aceh memiliki level kapabilitas yang baik. Oleh karenanya, Perwakilan BPKP Aceh selaku instansi pembina APIP berupaya melakukan peningkatan level kapabilitas APIP melalui Internal Audit Capability Model (IACM). Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran bagaimana penerapan IACM di daerah apakah terbukti mampu meningkatkan level kapabilitas APIP. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dilakukan wawancara kepada Pejabat di Perwakilan BPKP Aceh yang dianggap representatif sehingga dapat memberikan informasi yang akurat terhadap masalah yang diteliti. Ada 6 elemen kapabilitas APIP yang terdiri atas 24 area proses kunci untuk mencapai level 3. Perwakilan BPKP Aceh telah meningkatkan kapabilitas pada enam elemen kapabilitas APIP tersebut. Pembinaan yang dilakukan secara komprehensif telah memenuhi 24 area proses kunci yang dipersyaratkan dalam IACM, yang meliputi kegiatan pembinaan dan konsultasi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari 24 APIP di wilayah Aceh, 16 APIP Pemerintah Daerah atau 67% mengalami peningkatan level kapabilitas. Hal ini berarti penerapan IACM yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Aceh menunjukkan dampak positif bagi peningkatan kapabilitas APIP, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi praktik sehingga pemerintah daerah lainnya dapat mengadopsi upaya-upaya serta perbaikan yang perlu dilakukan sesuai enam elemen kapabilitas APIP. Kata kunci: Pengawasan Internal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kapabilitas APIP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Equal Employment Opportunity in Indonesia: Antecedent of Human Resources Management Practices and Service Performance of Government Employees in Tanjungpinang Wayu Eko Yudiatmaja
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v16i2.658

Recently, government employees encountered issues of service performance because of the rising citizenâ€™s demand to get a better service quality. The concern of the researchers to relate employee service performance with equal employment opportunities and the practices of human resource management still limited. Using social exchange theory, recemt study aims to examine the relationship between equal employment opportunity and employee service performance in the public sector. This research also investigates the mediating role of human resource management practices between the equal employment opportunity and employee service performance. This study was conducted among public servants in Tanjungpinang. A total of 258 public servants responded to the survey. The data were analyzed using structured equation modeling. The findings showed a positive relationship between equal employment opportunity and service performance. Besides, this study also claimed that human resource management practices mediate the connection between equal employment opportunity and service performance. The research implications and future research area need further elaboration. Keywords: Social Exchange Theory, Equal Employment Opportunity, Human Resource Management Practices, Service Performance. Abstrak Saat ini, aparatur pemerintah menghadapi permasalahan kinerja pelayanan karena meningkatnya permintaan warga terhadap pelayanan yang berkualitas. Namun, masih sedikit dari para peneliti yang memberikan perhatian terhadap kinerja pelayanan dan keterkaitannya dengan kesempatan kerja yang setara dan praktik manajemen sumber daya manusia. Studi ini menganalisis hubungan antara kesempatan kerja yang setara dan kinerja pelayanan para pegawai di sektor publik dengan menggunakan teori pertukaran sosial. Studi ini juga menguji peranan praktik manajemen sumber daya manusia dalam memediasi pengaruh kesempatan kerja yang setara terhadap kinerja pelayanan. Survei dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Tanjungpinang. Sebanyak 258 pegawai memberikan respon terhadap penelitian ini. Data dianalisis dengan menggunakan model persamaan struktural. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan positif antara kesempatan kerja yang setara dan kinerja pelayanan. Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa praktik manajemen sumber daya manusia memediasi hubungan antara kesempatan kerja yang setara dan kinerja pelayanan. Selanjutnya, bagaimana implikasi studi ini dan area riset di masa depan akan dielaborasi lebih lanjut. Kata Kunci: Teori Pertukaran Sosial, Kesempatan Kerja yang Setara, Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia, Kinerja Pelayanan

Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan EKonomi Khusus Tanjung Kelayang Alvin Rizalsan Chaniago; Vishnu Juwono
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v16i2.676

Tanjung Kelayang, as a tourism SEZ (Special Economic Zone), has some difficulties with land disputes and unfulfilled investment targets. This paper attempts to study the implementation with streams/critical juncture approach and rational implementation model. This study was conducted with a post-positivist approach and data collection by conducting in-depth interviews and literature studies as secondary data. The study showed that the SEZ was BUPP innovation to develop bussiness with incentives from the government. The government sees this as an opportunity to increase community development. The implementation of the policy was carried out with lots of actors from the government and BUPP. The problem with investment in SEZ is that the investors choose to wait and see. In terms of the important factor that influenced the implementation are unclear vision and mission, unfulfilled investment target, and monitoring without the ability to intervene.. Keywords: Special Economic Zone; Tourism; Implementation; Policy Abstrak KEK Tanjung Kelayang yang merupakan KEK pariwisata memiliki beberapa kendala, seperti konflik sengketa tanah dan tidak tercapainya target investasi. Tulisan ini mencoba menganalisis implementasi dari Kebijkan KEK Tanjung Kelayang tersebut dengan menggunakan multiple streams/critical juncture approach dan model implementasi rasional. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta data sekunder dari literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KEK merupakan inisiatif BUPP untuk mengembangkan kawasan dengan insentif dari pemerintah. Pemerintah ikut serta melihat potensi dari pengembangan kawasannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam implementasi kebijakan dilakukan oleh banyak aktor-aktor yang terdiri dari pemerintah dan BUPP. Masalah yang menjadi hambatan KEK adalah lambatnya realisasi investasi karena banyak investor yang wait and see. Karena faktor-faktor penting implementasi yang menghambat ada pada indikator visi, misi yang kurang jelas, perencanaan target investasi yang kurang dan pengawasan tanpa kemampuan intervensi. Kata Kunci: Kawasan Ekonomi Khusus; Pariwisata; Implementasi; Kebijakan

Page 29 of 44 | Total Record : 440

27 28 29 30 31

Filter by Year

2005 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
rustan amarullah

Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com

Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name rustan amarullah

Contact Email rustanamarullah8@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official borneo.jurnal@gmail.com

Editorial Address Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur

Location Kota samarinda, Kalimantan timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
rustan amarullah

Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com

Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA