cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ISSN : 14118041     EISSN : 24430609     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Islam dengan nomor (Print ISSN 1411-8041) (Online ISSN 2443-0609) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai media pengkajian dan penyajian karya ilmiah terutama bidang hukum Islam. Jurnal ini pertama kali terbit sejak tahun Desember 1998, Jurnal ini terbit 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan Nopember
Arjuna Subject : -
Articles 223 Documents
 10   11   12   13   14 
THE URGENCY OF ISLAMIC LAW SOURCES KNOWLEDGE MAṢĀDIR AL-AḤKĀM AL-MUKHTALAF FĪHĀ ISTIṢAB, SADD AL-DZARĪ’A, AND QAUL AL-ṢAḤABĪ Ahmad Maulidizen
Hukum Islam Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i2.6749

Abstract

This article is the writer’s team thinking result about the importance (urgency) of Islamic law or sharia sources Madasir al-Ahkam al-Mukhtalaf Fiha (ijtihad postulates which are disputed) which focused on Istishab, Sadd al-Dzari’a, and Qaul al-Sahabi. Nowadays, there are still many of Indonesian who are not understand well yet or even not understand at all about these Islamic law sources. This article uses data collection method by observation and library data which then analysed by using inductive, deductive, and comparative method. This article purposes to give knowledge to the readers about Istishab, Sadd al-Dzari’a, and Qaul al-Sahabi, which then can be applied in living their life as a Moslem.
Implementasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah maswir maswir
Hukum Islam Vol 19, No 1 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v19i1.7249

Abstract

AbstractIslamic law is an inseparable part of Islamic teachings, Islamic law is the solution in all life. Because of all the rules that come from God, the purpose is for the benefit of all the people of Russia. However, in its implementation there are still many problems that arise because of the application of Islamic law itself cannot be applied as a whole. Meanwhile, Muslims are scattered in various parts of the world that are not all in the form of an Islamic state. Of course this raises a big problem, because on the one hand of Islam commands that Muslims implement Islamic law in kaphah, on the other hand there are Islamic teachings that cannot be implemented without the involvement of state institutions.AbstrakHukum Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam, Hukum Islam merupakan solusi dalam segala kehidupan. Dikarenakan segala aturan yang berasal dari Allah swt tujuannya adalah untuk kemaslahatan seluruh umat amnusia. Akan tetapi dalam implementasinya masih banyak menimbulkan persoalan disebakan penerapan hukum Islam itu sendiri belum bisa diterapkan secara menyeluruh. Sementara itu, umat Islam tersebar di berbagai penjuru dunia yang tidak semua dalam bentuk negara Islam. Tentu saja hal ini menimbulkan persoalan besar, karena pada satu sisi Islam memerintahkan agar umat Islam melaksanakan syariat Islam secara kâffah, di sisi lain ada ajaran-ajaran Islam yang tidak dapat dilaksanakan tanpa keterlibatan institusi negara.
PENGARUH PEMAHAMAN KEAGAMAAN TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT [Studi Pada Masyarakat Pemukiman Kumuh di Provinsi Riau] Azni Azni; Zulamri Amri; Yefni Yefni
Hukum Islam Vol 19, No 1 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v19i1.6914

Abstract

PENGARUH PEMAHAMAN KEGAMAAN TERHADAPPENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT(Studi Pada Masyarakat Pemukiman Kumuh di Provinsi Riau) Azni, Zulamri, Yefni.Dosen UIN Sultan Syarif Kasim RiauEmail : azni@uin-suska.ac.id  ABSTRACT This research elaborates on the condition of the religious understanding for community who live at Slum Settlements and its influence to their socio-economic  in Riau Province. The problemof the research is  “is there an influence of religious understanding for improving community’s economic who who live at slums Area in Riau Province. This study aims to deteck how big influence of  the religious understanding to  the economic improvement for people living at slums Area in Riau Province. This study uses the survey research method, where data is collected through questionnaires and in-depth interviews with no changes or no special treatment of the variables studied. The type of research used in this study is descriptive quantitative using simple linear regression analysis with the SPSS version 17.0 program. Df or dk (degrees of freedom) = n-2 = 175-2 = 173 (t table 173 = 1,653) it turns out that the value of t is calculated ≥ t table or (12,926 ≥ 1,653), then H0 is rejected and Ha is accepted as significant. Based on the results of research that has been carried out shows that there is an influence of religious understanding of the economic increas for the people who live at slums Area in Riau Province. Keywords: Religious Understanding, Increasing Community Economy ABSTRAKPenelitian ini mengelaborasi kondisi pemahaman keagamaan masyarakat di Pemukiman Kumuh dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi pada  masyarakat pemukiman kumuh di Provinsi Riau. Permasalahan dalam penelitian ini apakah ada pengaruh pemahaman keagamaan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pada pemukiman kumuh di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman keagamaan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang tinggal pada pemukiman kumuh di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Survei, dimana pengambilan datanya dilakukan melalui penyebaran angket [kuesioner] dan wawancara yang mendalam  dengan tidak melakukan perubahan ataupun tidak ada perlakuan khusus terhadap variabel yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan program SPSS versi 17.0. Df atau dk (derajat kebebasan)= n-2= 175-2= 173 (t tabel 173 = 1,653) ternyata nilai t hitung ≥ t tabel atau (12,926 ≥ 1,653), maka H0 di tolak dan Ha diterima artinya signifikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adanya pengaruh pemahaman keagamaan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh di Provinsi Riau. Kata kunci:    Pemahaman Keagamaan, Peningkatan Ekonomi Masyarakat
KERJASAMA DRIVER DENGAN PERUSAHAAN APLIKASI GO-JEK ONLINE PERSPEKTIF FIKIH EKONOMI riri purnama surya; Zainuddin Zainuddin
Hukum Islam Vol 19, No 1 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v19i1.7572

Abstract

AbstractThis study discusses the cooperation of go-jek companies with drivers of the economic fiqh perspective. The problem is that the form of collaboration between the online go-to-go application company and the driver is not clear from the perspective of economic fiqh. On one side there are mudharabah indicators with profit sharing. On the otner hand there is a syirkah indicator, but the form of the syirkah has not been identified. In addition, there is also the ijarah indicator, because the distribution of 20% for the company can be categorized as an application payment service. From this problem, the question arises, how is the essence of cooperation between drivers and online application companies in the perspective of economic jurisprudence?. This research uses field research with qualitative descriptive research methods. Data sources in this study were obtained through interviews. The results of this study found that drivers collaborate with companies, where companies provide application services to obtain services by 20% of each order, while drivers earn 80% of each order. Collaboration between drivers and online go-jek application companies according to economic fiqh including ijarah ad-dzimah is a contract to lease services to drivers to get passengers, where drivers pay for the service.Abstrak Studi ini membahas tentang kerjasama perusahaan go-jek dengan driver perspektif fikih ekonomi. Permasalahannya adalah belum jelasnya bentuk kerjasama yang dilakukan antara perusahaan aplikasi go-jek online dengan driver dilihat dari perspektif fikih ekonomi. Pada satu sisi terdapat indikator mudharabah dengan ada bagi hasil. Pada sisi lain terlihat indikator syirkah, namun belum teridentifikasi bentuk syirkahnya.di samping itu ada juga indikator ijarah, karena pembagian 20% untuk perusahaan dapat dikategorikan sebagai jasa pembayaran aplikasi. Dari persoalan ini timbul pertanyaan bagaimana sesungguhnya hakikat kerjasama antara driver dengan perusahaan aplikasi go-jek online dalam perspektif Fikih Ekonomi? Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui interview atau wawancara. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa driver melakukan kerjasama dengan perusahaan, di mana perusahaan menyediakan jasa aplikasi memperoleh jasa sebesar 20% dari setiap orderan, sedangkan driver memperoleh penghasilan 80% dari setiap orderan. Kerjasama antara driver dengan perusahaan aplikasi go-jek online menurut fikih ekonomi termasuk kepada ijarah ad-dzimah yaitu akad menyewakan jasa kepada pihak driver untuk mendapatkan penumpang, di mana driver membayar jasa tersebut.
PERAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WARIS TANAH DI KECAMATAN TEMPUK TEUNGOH KOTA LHOKSEUMAWE UCHA HADI PUTRI
Hukum Islam Vol 19, No 1 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v19i1.6812

Abstract

AbstractThere are three inheritance law systems in Indonesia, namely the Islamic inheritance system, the customary inheritance law system and the civil inheritance system. Inheritance law of a group of people is strongly influenced by the kinship form of the community itself. The Acehnese adheres to the parental kinship system, which means the inheritance system in providing the position of boys and girls, who both have the opportunity to become heirs. The kinship system in the parental community is based on both parents. Based on Law Number 40 of 1999 concerning the Privileges of Aceh in Article 3 paragraph 2, affirms that Aceh is a Special Region in the fields of custom, religion and education. The government provides space for local communities to revive existing customs in society, one of which is in the settlement of inheritance disputes resolved by the Majelis Adat Aceh (MAA). The author is interested in conducting research on the role of MAA in resolving disputes of land inheritance in the subdistrict of teungoh sub-district in lhokseumawe city, writing theses using empirical juridical methods which in reality in the field are associated with the legal aspects or legislation in force. The role of the MAA in resolving inheritance disputes has not been fully implemented, from the administrative system and the application of decisions from the MAA which are detrimental to the parties.AbstrakSistem hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yaitu, sistem Hukum waris Islam, sistem hukum waris Adat dan sistem hukum waris Perdata. Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat Aceh menganut sistem kekerabatan parental artinya sistem waris dalam memberikan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu sama-sama mempunyai peluang untuk menjadi ahli waris. Sistem kekerabatan pada masyarakat parental didasarkan pada kedua orang tua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh  pada Pasal 3 ayat 2, menegaskan bahwa Aceh adalah Daerah Istimewa dalam bidang adat, agama, dan pendidikan. Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk bangkit kembali adat yang ada dalam masyarakat, salah satunya dalam penyelesaian sengketa waris yang diselesaikan oleh Majelis adat Aceh. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran MAA dalam menyelesaikan sengketa waris tanah di kecamatan tempuk teungoh kota lhokseumawe, penulisan tesis menggunakan metode yuridis empiris yang  pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Peran MAA dalam menyelesaikan sengketa waris belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dari sistem administrasi maupun penerapan keputusan dari MAA.
MAUSU'AH WA MAFHUMUL HADIS BAN RIBA TRANSACTIONS IN MUSNAD AHMAD nurhadi nurhadi
Hukum Islam Vol 19, No 1 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v19i1.7412

Abstract

AbstractIslam is a comprehensive religion that encapsulates all human life including economic activities. This era of modern and sophisticated times, the phenomenon of the development of existing business activities must be vigilant, so as not to fall prey to usury. Then what about the hadith in Ahmad's musnad relating to usury ?. The results of the author's research in the book mausu'ah al-hadis al-Nabawiyah, from the hadith perspective in the book Musnad Ahmad. Then found 6 traditions related to usury property. The hadith is No. Hadith 803 in the Book: Musnad of ten companions guaranteed to enter heaven, Chapter: Musnad Ali bin Abu Talib Radliyallahu 'anhu. Hadith No. 1222 in the Book: Musnad of ten companions who are guaranteed to enter heaven, Chapter: Musnad Ali bin Abu Talib Radliyallahu 'anhu. Hadith No. 1294 in the Book: Musnad of ten companions guaranteed to enter heaven, Chapter: Musnad Ali bin Abu Talib Radliyallahu 'anhu. Hadith No. 3539 in the Book: Musnad companions who have narrated many hadith, Chapter: Musnad Abdullah bin Mas'ud Radliyallahu ta'ala 'anhu. Hadith No. 3567 in the Book: Musnad friends who have narrated many hadith, Chapter: Musnad Abdullah bin Mas'ud Radliyallahu ta'ala 'anhu. Hadith No. 13744 in Ahmad Musnad, it will appear in the Book: Remaining Musnad companions who have narrated many hadith, Chapter: Musnad Jabir bin Abdullah Radliallahu ta'ala 'anhu. So from the hadith it can be drawn the understanding that Allah cursed the eaters of usury, the person who gave food with usury, the witness of the usury contract and the person who wrote it. Even though a lot of usury will eventually be a little.    Abstrak Studi ini membahas tentang kerjasama perusahaan go-jek dengan driver perspektif fikih ekonomi. Permasalahannya adalah belum jelasnya bentuk kerjasama yang dilakukan antara perusahaan aplikasi go-jek online dengan driver dilihat dari perspektif fikih ekonomi. Pada satu sisi terdapat indikator mudharabah dengan ada bagi hasil. Pada sisi lain terlihat indikator syirkah, namun belum teridentifikasi bentuk syirkahnya.di samping itu ada juga indikator ijarah, karena pembagian 20% untuk perusahaan dapat dikategorikan sebagai jasa pembayaran aplikasi. Dari persoalan ini timbul pertanyaan bagaimana sesungguhnya hakikat kerjasama antara driver dengan perusahaan aplikasi go-jek online dalam perspektif Fikih Ekonomi? Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui interview atau wawancara. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa driver melakukan kerjasama dengan perusahaan, di mana perusahaan menyediakan jasa aplikasi memperoleh jasa sebesar 20% dari setiap orderan, sedangkan driver memperoleh penghasilan 80% dari setiap orderan. Kerjasama antara driver dengan perusahaan aplikasi go-jek online menurut fikih ekonomi termasuk kepada ijarah ad-dzimah yaitu akad menyewakan jasa kepada pihak driver untuk mendapatkan penumpang, di mana driver membayar jasa tersebut.
IMPLEMENTASI PASAL 34 UUD 1945 DALAM PRAKTIK KEHIDUPAN BERBANGSA DI PROVINSI RIAU (PERSPEKTIF MAQÂSHID SYARÎ’AH TENTANG NAFKAH DAN HADHANAH) Badrudin Badrudin
Hukum Islam Vol 19, No 2 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v19i1.7459

Abstract

Dalam Pasal 34 UUD 1945 menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Sedangkan fakir miskin, dan anak-anak terlantar masih menjadi masalah yang besar bagi bangsa Indonesia. Di Indonesia di perkirakan jumlah anak terlantar mencapai 4,1 juta jiwa. Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen). Adapun data anak terlantar di Dinas Sosial Propinsi Riau tercatat 3.517 jiwa anak terlantar pada tahun 2017. Sedangkan data fakir miskin di Dinas Sosial Provinsi Riau tercatat sebanyak 303.438 jiwa pada tahun 2017.            Ada tiga masalah pokok yang peneliti bahas (1) Implementasi Pasal 34 UUD 1945 dan Undang-undang perlindungan anak dalam praktik kehidupan berbangsa. (2) Kendala-kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 tentang nafkah dan hadhanah. (3)  Solusi dalam syari’at Islam tentang nafkah dan hadhanah terhadap Pasal 34 UUD 1945 dalam perspektif maqȃshid syarȋ’ah.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (Library Research). Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan pendekatan masalah adalah normatif-yuridis. Peneliti menggunakan dua sumber, yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah kajian isi (content analysis).Hasil penelitian ini berdasarkan fokus masalah adalah Pertama, Penerapan terhadap permasalahan fakir miskin dan anak terlantar tidak lepas dari tingginya tingkat penduduk mulai dari banyaknya pendatang, tingginya tingkat kebutuhan hidup, sempitnya lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga ini menjadi fenomena yang sudah mulai kelihatan di Provinsi Riau.Kedua, Salah satu kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam pelaksaan Pasal 34 UUD 1945 dengan adanya faktor fakir miskin dan anak terlantar adalah Pertama, Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Kedua,  Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat. Ketiga, Biaya kehidupan yang tinggi.Ketiga, Solusi dalam Islam memecahkan problem kemiskinan dibagi  menjadi tiga metode. Metode Pertama: Jalan yang khusus, yang harus ditempuh oleh pihak fakir miskin itu sendiri. Fakir miskin wajib melakukan usaha, selama ia masih mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk bekerja. Bagi masyarakat, orang yang mampu dan pemerintah berkewajiban memberikan bantuan. Metode kedua: Jalan ini berpangkal kepada kesediaan masyarakat Islam untuk membantu. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan fakir miskin, baik yang merupakan sumbangan wajib misalnya zakat dan kafarat, maupun yang tidak wajib misalnya wakaf dan sedekah. Metode ketiga: Jalan khusus, yang harus dilakukan oleh orang kaya dan pihak pemerintah. Secara syari’at Islam, pemerintah berkewajiban mencukupi kebutuhan fakir miskin, baik ia seorang Muslim atau bukan (kafir dzimmi), selama ia masih berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam. 
KEUANGAN PUBLIK ISLAM: ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN UTAMA KEUANGAN NEGARA Rifyal Zuhdi Gultom
Hukum Islam Vol 19, No 2 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v19i2.7977

Abstract

Islam sebagai agama yang memuat ajaran yang bersifat komprehensif. Komprehensif memiliki arti bahwa ajaran Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Berkaitan dengan aspek ekonomi, maka salah satunya adalah keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam merupakan sebuah kaidah dan prinsip yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk mencapai falah. Nilai-nilai yang berasal dari Al-Qur’an dan Hadist yang menjadi dasar dari perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara. Seiring dengan perkembangan zaman, keuangan publik Islam mengalami pembaharuan. Walaupun demikian, mekanisme pengelolaan keuangan publik khususnya kebijakan fiskal tetap dibangun atas dasar prinsip yang sesuai dengan tujuan Islam baik dari segi penerimaan maupun pengeluarannya
IMPLEMENTASI ISTIHSAN DALAM IJTIHAD DEWAN SYARI’AH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA hikmatuloh hikmatuloh
Hukum Islam Vol 19, No 2 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v19i1.7461

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implementasi Konsep Istihsan dalam Ijtihad Dewab Syari’ah Pusat Pa (rtai Keadilan Sejahtera. Latar belakang lahirnya keinginan untuk meneliti ini disebabkan Partai Keadilan Sejahtera adalah satu-satunya Partai Islam yang ada Dewan Syari’ahnya yang fungsinya tidak hanya sekedar mengeluarkan produk fatwa,akan tetapi juga sebagai pengawas Syari’ah agar Partai Keadilan Sejahtera beserta orang-orang yang ada di dalamnya berjalan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.Jenis penelitian ini menrupakan penelitian kepustakaan (Library  Research), yaitu dilakukan dengan menelaah buku yang berisi fatwa-fatwa Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (Selanjutnya penulis DSP PKS) yang sesuai dengan objek kajian disertasi ini. Adapun sumber data yang digunakan sebagai data primernya adalah buku “Fatwa-fatwa Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Disamping itu karena kajian istihsan dan fatwa tersebut tidak terlepas dari kajian Ushul Fiqh dan fiqih pada khususnya, maka untuk itu, penulis menggunakan pula sumber-sumber lain terdekat yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan ditempatlkan sebagai sumber data sekunder.Adapun data sekunder tersebut antara lain ; al-mustasyfa fi Ushul Fiqh karya Imam al-Ghazali, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syar’i karya Imam al-Syatibi, Fiqih al-Sunnah karya Sayyid Sabiq dan kitab-kitab Ushul Fiqih dan Fiqih lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.Pendekatan dan analisa yang digunakan melalui pendekatan studi komperatif, yaitu membandingkan berbagai pendapat imam madzhab yang terkait dengan konsep istihsan dan ijtihad/fatwa. Hasil yang diperoleh penulis transkripkan dalam kalimat yang mudah dan dimengerti serta dijadikan sebuah kesimpulan yang sistematis dan utuh.Langkah-langkah penelitian adalah mengumpulkan data dari beberapa kitab dan buku yang terkait dengan masalah istihsan dan ijtihad/fatwa dan ditempatkan pada sub-sub bahasan penelitia desirtasi ini.Penulis juga mengumpulkan produk fatwa-fatwa DSP PKS, dan mengklasifikasikan fatwa-fatwa yang penulis temukan mengandung konsep istihsan. Selanjutnya fatwa-fatwa tersebut dianalisa secara kritis dan mendalam untuk dapat mengetahui sejauh mana implementasi konsep istihsan tersebut dalam ijtihad DSP PKS.Penelitian ini menghasilkan bahwa konsep istihsan yang digunakan oleh DSP PKS dalam menetapkan fatwanya adalah istihsan qiyasi, istihsan istitsna yang terdiri dari : istihasan bi al-nash, istihsan bi al-ijma’, istihsan bi al-mashlahah al-mursalah, istihsan bi al-‘urf, dan istihsan bi al-Dzarurah. Dari 15 (lima belas sampel yang penulis tulis dalam penelitian ini, konsep istihsan qiyasi digunakan sebanyak 5 kali, istihsan bi al-nash digunakan sebanyak 6 kali, istihsan bi al-ijma’ digunakan sebanyak 1 kali, istihsan bi al-mashlahah al-mursalah  digunakan sebanyak 12 kali, istihsan bi al-‘rrf digunakan sebanyak 2 kali, dan istihsan bi al-Dzarurah digunakan sebanyak 2 kali. Dengan demikian total konsep istihsan yang digunakan oleh DSP PKS pada sampel 15 fatwanya sebanyak 28 kali. 
Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Suska Riau Terhadap Kesesuaian Konsep Syariah Pada Bank Bri Syari’ah ROZI ANDRINI
Hukum Islam Vol 19, No 2 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v19i2.8015

Abstract

AbstrakTulisan ini membahas tentang pemahaman mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau terhadap kesesuaian konsep syariah pada Bank BRI Syari’ah. Kajian ini penting untuk melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang kesesuaian konsep syariah pada Bank Syari’ah. Pada dasarnya mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum memahami bahwa Bank Syari’ah adalah bank yang operasionalnya sesuai dengan konsep syariah atau konsep yang dibenarkan didalam Islam. Pemahaman ini diperoleh melalui pembelajaran dikampus. Sehingga pemahaman mahasiswa terhadap konsep syari’ah pada bank syari’ah ini dapat menjadi tolak ukur mengambil keputusan untuk menggunakan jasa bank syari’ah. Idealnya mahasiswa yang memahami konsep syari’ah akan menggunakan jasa bank syari’ah tersebut.Kata Kunci : Pemahaman, Konsep Syari’ah, Bank Syari’ah.

Page 12 of 23 | Total Record : 223

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 1 (2025): Islamic Law Vol 24, No 2 (2024): ISLAMIC FAMILY AND ACONOMIC LAW Vol 24, No 1 (2024): ISLAMIC LAW Vol 23, No 2 (2023): HUKUM ISLAM Vol 23, No 1 (2023): HUKUM ISLAM Vol 22, No 2 (2022): HUKUM KELUARGA SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH Vol 21, No 2 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 21, No 1 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 2 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 1 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 19, No 2 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 19, No 1 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 1 (2018): HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 17, No 2 (2017): Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA Vol 16, No 2 (2016): VOL 16 NO. 2 (2006) NOPEMBER 2016 Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016 Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015 Vol 15, No 2 (2015): Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Nopember 2015 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 1 (2014): Vol 14, No 1 (2014): Juni 2014 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013 More Issue