cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ISSN : 14118041     EISSN : 24430609     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Islam dengan nomor (Print ISSN 1411-8041) (Online ISSN 2443-0609) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai media pengkajian dan penyajian karya ilmiah terutama bidang hukum Islam. Jurnal ini pertama kali terbit sejak tahun Desember 1998, Jurnal ini terbit 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan Nopember
Arjuna Subject : -
Articles 223 Documents
 8   9   10   11   12 
ANALISIS TENTANG PERANAN PEMERINTAH DAN ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Mei Lan Lestari
Hukum Islam Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v17i1.5865

Abstract

Abstract             Humans are the most perfect creatures of Allah among all creatures who are given two powers, the power of thought and power of sense. Man was created as a personal which born with physically and mentally and also has mind and will. Human nature is to grow and develop into a child who must be protected, educated and respected his rights as a human being, because the child is a trusteeship and also a gift given by Almighty God to Parents. In The 1945 Constitution specifically relating to Child Rights contained in Article 28B paragraph (2) states that "every child has the right to live, grow and develop and obtain protection from violence and discrimination, because the child is an asset and the future generation. Regarding to the poin, the government and parent’s role is very important to protect the children right. Abstraks Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dari makhluk lainnya, yang diberikan dua daya, yaitu daya piker dan daya rasa. Manusia diciptakan sebagai makhluk pribadi yang tersusun dengan  jasmani dan rohani dan juga memiliki akal budi dan kehendak. Kodrat kita sebagai manusia adalah tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang harus dilindungi, dididik dan dihargai hak-hak-nya sebagai seorang manusia, karena Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Orang Tua. Di dalam UUD 1945 secara spesifik yang berkaitan dengan Hak Asasi Anak yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) menyatan bahwa “setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena Anak merupakan aset dan generasi penerus Bangsa. Berdasarkan hal tersebut Peranan Pemerintah dan Orang Tua sangat penting untuk melindungi hak-hak Anak .
ANALISIS PENGEMBALIAN PINJAMAN DENGAN PENYELESAIAN ARBITRASE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Muh Said; Syafi’ah Sukaimi
Hukum Islam Vol 18, No 1 (2018): HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i1.5883

Abstract

Abstrack                                                  In many businesses today, are likely to be in a range of activities that do not through payment in cash, but a lot more done in the debt or through loans. Debt or loans in any form, repayment or repayment remains obligatory at certain times in accordance with the substance of the agreement (contract).  Ideally the loan must be paid or repaid in a timely manner, so as to avoid the maturity period, which is prone to it can cause problems and business disputes in the future. If it is also at a later date, appeared dispute in that regard, various attempts have been made, but there is no meeting point of the settlement between the parties concerned, it is one of the best possible way and should ideally be achieved is through settlement efforts at institution arbitration. Key Words: Repayment of The Loan, Arbitration Institution, and The Perspective of Islamic Law. AbstrakDalam berbagai usaha bisnis hari ini, sangat boleh jadi dalam berbagai  kegiatan yang dilakukan tidak melalui pembayaran secara tunai, melainkan lebih banyak dilakukan secara utang atau melalui pinjaman. Utang atau pinjaman dalam bentuk apapun, pengembaliannya atau pelunasannya tetap wajib hukumnya pada saat tertentu sesuai dengan substansi perjanjian (akad). Idealnya pinjaman seharusnya dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, sehingga dapat menghindarkan dari masa jatuh tempo, yang rawan akan dapat menimbulkan permasalahan dan sengketa bisnis di kemudian hari. Bila ternyata juga di kemudian hari, muncul persengketaan dalam hal tersebut, dengan berbagai upaya telah ditempuh, namun tidak ada titik temu penyelesaiaannya di antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka salah satu cara terbaik yang memungkinkan dan idealnya harus ditempuh adalah melalui upaya penyelesaian pada lembaga arbitrase.            Kata kunci: Pengembalian Pinjaman, Lembaga Arbitrase, dan Perspektif Hukum Islam.
TELAAH POLIGAMI PERSPEKTIF SYAHRUR; MIA ELKARIMAH
Hukum Islam Vol 18, No 1 (2018): HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i1.5415

Abstract

Realitas praktik poligami banyak yang masih melenceng dari kehendak teks al-Qur’an. Muhammad Syahrur salah satu ulama penghujung abad 20 mencoba menarik jaring relasi antara pengertian teks qur’an dan realitas poligami.  Disini dia  memperkenalkan teori limit (nazariyyah hudūdiyah) yang dianggap memiliki cara pandang baru  untuk merekonstruksi konsep poligami, sehingga tampilan poligami adalah  solusi permasalahan sosial bukan ajang pemenuhan kebutuhan biologis. Poligami dianggap sebagai sarana untuk memberi perlindungan bagi janda-janda yang mempunyai anak yatim. Karena Syahrur mensyaratkan bagi pelaku poligami untuk mengambil istri kedua, ketiga dan keempat seorang janda yang memiliki anak yatim. Berbeda dengan syarat poligami dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).  Dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia seorang pria yang berpoligami wajib mengajukan permohonan terlebih dulu ke pengadilan,  sedangkan  permohonan itu didapatkan dari pengadilan harus memenuhi  persyaratan pokok diantaranya ketidakfungsinya seorang istri. Secara umum pemikiran Syahrur sejalan dengan apa yang diupayakan pemerintah Indonesia, yakni mendudukkan poligami dalam posisi antara diperbolehkan tetapi dipersulit.  tetapi secara khusus pandangan syahrur berbeda terutama adanya syarat melindungi  anak yatim (dari istri kedua dan seterusnya) pada perkawinan poligami. Ini bisa dijadikan perhatian dalam penyusunan UU Perkawinan, penambahan syarat anak menjadi faktor pertimbangan yang kuat dalam proses poligami. Sehingga pelaku poligami yang mengakibatkan anak menjadi terlantar bisa ditindak pemerintah.
IMPLEMENTATION OF RAHN IN SHARIA GOLD FINANCING AT MODERN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS (CASE STUDY IN BANK BRI SYARIAH BRANCH OF PEKANBARU). AHMAD MAULIDIZEN
Hukum Islam Vol 18, No 1 (2018): HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i1.5220

Abstract

Islamic Financing Products have started to grow rapidly in the current banking and financial industry at this time. This situation can be seen through the increase of Islamic banking assets for several years, in addition to the inclusion of more institutions offering Islamic products. Sharia Gold Pawn Products is the delivery of marhun (collateral goods) from the rahin (customers using mortgage financing) to the bank as a guarantee of part or all of the debt. This research is field (field research) with data collection method through observation, interview and documentation study in data collection. The author concludes that the application of Rahn's contract on Sharia gold mortgage financing at Bank BRI Syariah has been in accordance with the National Sharia Board Fatwa and there are several things that must be improved so as not to conflict with Sharia principles
MEDIASI PENAL: ALTERNATIFf PENYELESAIAN PERKARA KDRT Ludfi Ludfi; Jumati Jumiati; Febriana Hidayati
Hukum Islam Vol 18, No 1 (2018): HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i1.6168

Abstract

AbstractSettlement of domestic violence cases in Indonesia still uses the retributive justice approach, the settlement of these cases is solely intended to impose sanctions on perpetrators of domestic violence without considering the loss suffered by the victim. Therefore, Law Number 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence regulates the rights of victims in obtaining justice through the criminal justice system so that the aim is not only to take action against perpetrators but also protect victims of domestic violence.Further, Government Regulation Number 4 of 2006 concerning the Implementation and Cooperation of the Recovery of Victims of Domestic Violence intersects with the concept of restorative justice. This can be seen by the regulation of the recovery of victims of domestic violence involving collaboration with various parties. However, when compared, it is still considered not enough to provide protection and recover victims of domestic violence, because only one goal is set from restorative justice, the recovery of victims. This regulation still puts victims as objects by putting the victims away to participate in the criminal justice system, and not explaining the recovery process, which is the ultimate goal of restorative justice.
URGENSI ILMU KEDOKTERAN ISLAM DENGAN HUKUM ISLAM: STUDI IDENTIFIKASI DEOXRYBO NUCLEID ACID (DNA) TERHADAP SEPERSUSUAN li'izza diana manzil
Hukum Islam Vol 18, No 1 (2018): HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i1.5327

Abstract

Salah satu tanda berkembang pesatnya dunia ilmu Kedokteran adalah keberhasilannya dalam membuat satu penemuan tentang Deoxrybo Nucleid Acid (DNA). Islam tidak melarang praktek identifikasi DNA karena bisa digunakan dalam menentukan status hukum hubungan nasab dan terkait pengharaman pernikahan antar sesama mahram. Hal ini karena adanya kesamaan gen DNA antara orang tua dan anaknya. Ternyata dalam Islam pengharaman pernikahan juga bisa terjadi diantara saudara sepersususan. Identifikasi DNA bisa dilakukan antar saudara sepersusuan karena adanya unsur gen dalam ASI. Selain itu, ASI juga dapat mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging jika dilakukan penyusuan minimal lima kali hisapan. Namun hasil tes DNA yang dilakukan antar saudara sepersusuan tidak bisa lebih akurat jika dilakukan untuk mencari hubungan nasab orang tua dan anak. Dari sini jelas membuktikan bahwa ilmu Kedokteran Islam memiliki nilai urgent terhadap hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dari salah satu aksiologinya yakni dalam penentuan status saudara sepersusuan dengan catatan dalam praktiknya masih tetap berada dalam koridor Islam.
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS PROYEK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Chamim Tohari
Hukum Islam Vol 18, No 1 (2018): HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i1.6170

Abstract

This research focused to analyze arrangements about implementation of the loss subtitution gift for a land deliverance in the process of the land supplying which is attached in Indonesian‟s Contitution Number 2 Year 2012 in the perspective of Islamic Law. The problem which will answered in the research is about the arrangements is it according to the concept of the loss subtitution gift in Islamic law? The research is a normative law research library research type which is use a comparative analysis method as a method used to supply the answer of the problem in the research. The results of the research there are: First, in the perspective of fiqh problem in the research. The results of the research there are: First, in the perspective of fiqh importance reconstruction has been according to the concept of kafâlah in the conference and the loss substitution gift stage when agreement about the amount of the loss substitution reached . However in the next stage when the owner of land do not agree about amount of the loss substitution gift, the constitution has not been according to the concept ot kafâlah particularly, and the principles of the fiqh muamalah generally. Second, based on the fiqh siyasah perspective, the constitution can be concluded that it has been according to the principles of fiqh siyasah. Because the infra structure development for the general importance has been relevance to the maslahah of the citizen and the nation. Based on this argument, all of the citizen of Indonesia have to obey the constitution for the maslahah realization.
PERILAKU PEDAGANG DAN KONSEP BAI’I MABRUR DALAM FIQIH MUAMALAH Amrul Muzan
Hukum Islam Vol 18, No 1 (2018): HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i1.5412

Abstract

Kata mabrûr lebih familiar di Indonesia digunakan pada kata haji, padahal kata ini juga digunakan secara luas untuk kata yang lainnya, seperti kepada orang tua, dalam berjanji, juga dalam transaksi jual beli. Kata ini dalam hadits menggunakan kata bai’i mabrûr. Jual beli adalah kegiatan mutlak yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Jual beli berkaitan dengan usaha memenuhi kebutuhan, baik pribadi, keluarga, dan lainnya. Jual beli juga berkaitan dengan usaha untuk memperoleh keuntungan. Usaha memenuhi kebutuhan dan usaha untuk memperoleh keuntungan ini dapat membuat manusia menjadi lupa diri dan tidak memperhatikan aturan, apalagi jika pelakunya adalah orang yang tidak berilmu dan memiliki nafsu yang tidak baik.Tulisan ini memuat secara komprehensif  konsep jual beli mabrûr yang memperhatikan setiap sisi kebaikan dalam setiap dimensi sebuah transaksi jual beli. Transaksi jual beli dengan niat dan tujuan yang baik, produk barang dan jasa baik, proses, hasil serta dampak yang baik secara menyeluruh. Hal ini untuk menghilangkan kebiasaan buruk di masyarakat yang mengutamakan mencari keuntungan dengan mengabaikan aspek hukum dan etika dalam transaksi jual beli.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK Sri Warjiyati
Hukum Islam Vol 18, No 1 (2018): HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i1.5429

Abstract

Konsep good governance dalam tinjauan hukum Islam lebih mengarah kepada bagaimana cara mendayagunakan metode yang ditawarkan dalam ilmu Ushul Fikih untuk merumuskan asas-asas hukum Islam untuk merespons berbagai persoalan yang terjadi dalam pemerintahan.. Banyaknya persoalan, yang terjadi dalam tata kelola pemerintah, oleh karena itu kita dituntut untuk mengkaji realitas kondisi pemerintahan saat ini agar lebih baik, professional, bertanggungjawab, amanah,  salah satunya dengan cara membangun konsep good governance dengan harapan memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola birokrasi yang lebih baik sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai dalam hukum Islam, seperti nilai kesetaraan, tasamuh(toleransi), keadilan (justice), kemaslahatan, musyawarah (syura), kejujuran (honesty), objektif (comprehensiveness) dan ini menjadi indikasi terbentuknya pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean governance). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Usul Fikih sebagai landasan epistemologis dan filosofis dalam hukum Islam dengan menjabarkan teori baruushul Fikih sebagai aplikasi teori (applied theory) dalam menggali nilai-nilai menunju pelayanan publik dalam istilah lain dapat disebut clean governance dalam perspektif hukum Islam .
MENINJAU ZAKAT PENGHASILAN PADA FATWA MUI NO. 3 TAHUN 2003 DAN IJTIHAD YUSUF QARADHAWY Muhammad Adiguna Bimasakti
Hukum Islam Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i2.6172

Abstract

AbstrakPembahasan mengenai zakat penghasilan sebetulnya tergolong baru dalam kajian fiqh. Sejak zaman Rasulullah SAW jenis zakat ini belumlah dikenal karena jenis pekerjaan yang dikenal pada masa itu belumlah sekompleks saat ini. Oleh karena itu memang diperlukan kajian khusus mengenai pengenaan zakat terhadap jenis-jenis profesi yang tergolong asing di zaman Rasulullah yang pada masa ini berkembang pesat. Syaikh Yusuf Qaradhawy mencoba membahasnya dan melakukan ijtihad atas problem yang muncul ini, yang ia tuangkan dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Az-Zakat (Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha fii Dhau’al Qur’ana wa Assunnah), yang berarti “Fiqh Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status Hukum dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis)”. Di Indonesia kemudian ijtihad ini diadopsi melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 3 Tahun 2003. Akan tetapi ada hal-hal yang sebetulnya berbeda antara ketentuan zakat penghasilan menurut Yusuf Qaradhawy dan dalam fatwa MUI tersebut, yakni mengenai haul, nishab, dan dasar perhitungan objek zakatnya. Tulisan ini akan mencoba mengkomparasi hal-hal tersebut dengan melihat apakah memang fatwa tersebut didasarkan pada ijtihad Qaradhawy dan sesuai dengan tuntunan syariah atau justru menimbulkan inkonsistensi pengaturan mengenai zakat penghasilan. Tulisan ini dibuat dengan metode studi komparatif antara Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dengan Ijtihad Yusuf Qaradhawy mengenai Zakat Penghasilan. Hal-hal yang dibandingkan adalah mengenai unsur-unsur dalam zakat berdasarkan syariat Islam. Unsur-unsur tersebut adalah mengenai hukum dasar, nishab, haul, dan perhitungan objek zakatnya. Kata Kunci: Zakat Penghasilan, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, Ijtihad Yusuf Qaradhawy AbstractThe discussion on income zakat is actually quite new in the field of fiqh (Islamic Jurisprudence). Since the time of the Prophet Muhammad, this type of zakat has not been recognized because the types of professions known at that time were not as complex as it is today. Therefore, a special study is needed regarding the imposition of zakat on the types of professions that were classified as foreign at the time of the Prophet which at this time developed rapidly. Shaykh Yusuf Qaradhawy tried to discuss it and did ijtihad (Legal Finding) for this emerging problem, which he poured in his book entitled Fiqh Az-Zakat (Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha fii Dhau'al Qur'ana wa Assunnah), which means "Law of Zakat (Comparative Study Regarding the Status and Philosophy of Zakat Based on the Qur'an and Hadith) ". In Indonesia this ijtihad was adopted through the Fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI) on Fatwa No. 3 of 2003. However, there are things that are actually different between provisions of income zakat according to Yusuf Qaradhawy and in the MUI fatwa regarding the haul, nishab, and the basis for calculating the zakat object. This paper will try to compare these matters by looking at whether the fatwa is based on ijtihad Qaradhawy and in accordance with sharia guidelines or it creates inconsistencies in the regulation of income zakat. This paper was made with a comparative study method between Fatwa MUI No. 3 of 2003 with Ijtihad Yusuf Qaradhawy concerning Income Zakat. The things that are compared are about the elements in zakat based on Islamic law. These elements are about the basic law, nishab, haul, and the calculation of the zakat object. Keywords: Income Zakat, Fatwa MUI No. 3 of 2003, Ijtihad of Yusuf Qaradhawy

Page 10 of 23 | Total Record : 223

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 1 (2025): Islamic Law Vol 24, No 2 (2024): ISLAMIC FAMILY AND ACONOMIC LAW Vol 24, No 1 (2024): ISLAMIC LAW Vol 23, No 2 (2023): HUKUM ISLAM Vol 23, No 1 (2023): HUKUM ISLAM Vol 22, No 2 (2022): HUKUM KELUARGA SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH Vol 21, No 2 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 21, No 1 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 2 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 1 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 19, No 2 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 19, No 1 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 1 (2018): HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 17, No 2 (2017): Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA Vol 16, No 2 (2016): VOL 16 NO. 2 (2006) NOPEMBER 2016 Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016 Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015 Vol 15, No 2 (2015): Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Nopember 2015 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 1 (2014): Vol 14, No 1 (2014): Juni 2014 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013 More Issue