cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ISSN : 14118041     EISSN : 24430609     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Islam dengan nomor (Print ISSN 1411-8041) (Online ISSN 2443-0609) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai media pengkajian dan penyajian karya ilmiah terutama bidang hukum Islam. Jurnal ini pertama kali terbit sejak tahun Desember 1998, Jurnal ini terbit 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan Nopember
Arjuna Subject : -
Articles 223 Documents
 9   10   11   12   13 
PROFIL KITAB TAFSIR DAN MODEL PEMAHAMANNYA PADA PONDOK PESANTREN DI PROVINSI RIAU erman erman
Hukum Islam Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i2.6218

Abstract

Abstract Pondok Pesantren (classical Islamic educational institution in Indonesia)  uses the classic book strictly and continuously.  Students (santri) fanatically follow the book used by the teacher, including in the use of the book of exegesis.Pondok Pesantren in Riau Province uses the book of tafsir differently according to the grouping of the tradition and the teacher's understanding of the Pondokmya. Most of the Pondok Pesantren in Riau Province, using a translation book that is not a yellow book(Arabic Book. This situation tends to eliminate the character of Pondok Pesantren which makes the yellow book (Arabic Book) as the basis and its main characteristic. This paper seeks to see the profile of the book of tafsir and its model of understanding on Pondok Pesantren in Riau Province PROFIL KITAB TAFSIR DAN MODEL PEMAHAMANNYA PADA PONDOK PESANTREN DI PROVINSI RIAU
URGENSI KEKUASAAN DALAM MENEGAKKAN EKONOMI SYARIAH Nur Hadi
Hukum Islam Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i2.5645

Abstract

AbstrakSecara garis besar paling tidak ada tiga paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan Negara, yaitu: sekuleristik, integralistik dan simbiolistik. Ketiganya secar subtansi saling menguatkan, walaupun sedikit berbeda. Jelasnya peran negara atau kekuasaan dalam menegakkan ekonomi Islam itu sangat penting. Politik Islam dan sistem politik ekonomi Islam merupakan seperangkat instrumen agar ekonomi dapat di wujudkan ekonomi Islam demi kesejahteraan umat dan keharmonisan sesamanya. Namun cita-cita ini sangat sulit untuk diwujudkan mengingat besarnya kekuatan raksasa dari ideologi sekuler yang menghambat, menghalangi dan ingin menghancurkan sistem ekonomi Islam melalui berbagai strategi seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kependudukan, politik dsb. Beberapa strategi yang diterapkan imperialis modern dalam menghalangi berkembangnya sistem kehidupan Islam misalnya: budaya non-Islami. Negara dan ekonomi Islam itu seperti al-Qur’an dan hadis, saling melengkapi, dalam hal ini pemerintah memegang peranan penting di dalam ekonomi Islam, karena kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Peran kekuasaan dalam menegakkan sendi-sendi ekonomi secara Islami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting. Keberadaan para elit politik yang religi serta dorongan para ulama, juga niat baik dari masyarakat untuk membuat sistem ekonomi secara mandiri, dengan keikutsertaan kekuasaan dalam menginterfensi lahirnya undang-undang perekonomian Islam.            Kata Kunci: Kekuasaan, Ekonomi, Syariah
PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nur Cahaya
Hukum Islam Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i2.4973

Abstract

Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut sebahagian dilakukan secara terang-terangan dan sebahagian dilakukan sembunyi-sembunyi. Islam melarang perkawinan beda agama berdasarkan  firman Allah  surat al-Baqarah ayat 221. Perkawinan beda agama juga dilarang oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum pernikahan  beda agama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana hukum pernikahan  beda agama menurut fuqaha. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Sumber data dalam penelitian ini antaralain: al-Quran dan al-hadis, pendapat fuqaha,UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.Untuk mengkaji pemasalahan tersebut yang digunakan penelitian kepustakaan (library research) dan bersifat deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”) menyatakan  bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi, UU 1/1974 tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan.Pasal 40 KHI menyatakan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita tidak beragama Islam. Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah  dengan  pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah.  Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat.
IMPLEMENTATION OF RAHN IN SHARIA GOLD FINANCING AT MODERN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS (CASE STUDY IN BANK BRI SYARIAH BRANCH OF PEKANBARU) Maulidizen, AHMAD
Hukum Islam Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i2.6412

Abstract

Islamic Financing Products have started to grow rapidly in the current banking and financial industry at this time. This situation can be seen through the increase of Islamic banking assets for several years, in addition to the inclusion of more institutions offering Islamic products. Sharia Gold Pawn Products is the delivery of marhun (collateral goods) from the rahin (customers using mortgage financing) to the bank as a guarantee of part or all of the debt. This research is field (field research) with data collection method through observation, interview and documentation study in data collection. The author concludes that the application of Rahn's contract on Sharia gold mortgage financing at Bank BRI Syariah has been in accordance with the National Sharia Board Fatwa and there are several things that must be improved so as not to conflict with Sharia principles
NIKAH NIAT TALAK PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM maswir maswir
Hukum Islam Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i2.6832

Abstract

Alqur’an telah menerangkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah untuk ketenangan dan keselamatan dunia akhirat. Hal demikian juga menyebabkan kaidah hukum Islam dijadikan sebagai pedoman kehidupan,sehingga kajian nikah niat thalaq merupakan suatu permasalahan yang sangat urgen. Di Indonesia yang merupakan negara majemuk, tidaklah merupakan suatu kewajaran ketika terjadi pernikahan dengan niat thalaq/cerai. Nikah niat thalaq/cerai merupakan suatu kezaliman terutama bagi orang-orang yang metode berfikir secara liberal, karena beranggapan telah merampas hak wanita secara qodrati dan tidak menghargai emansipasi wanita serta persamaan gender. Kata Kunci: Nikah, Talak, Antropologi Hukum IslamABSTRAK The Qur'an has explained that marriage aims to create a sakinah mawaddah and warahmah family for the serenity and salvation of the afterlife. It also causes the rule of Islamic law used as a guide of life, so the study of marriage thalaq intention is a very urgent problem. In Indonesia which is a plural country, it is not a fairness when marriage occurs with the intention of thalaq / divorce. Marriage thalaq / divorce is a tyranny especially for people who method of thinking liberally, because the thought has taken the rights of women in a qodrati and do not appreciate the emancipation of women and gender equality.
AL-‘UQUD AL-MURAKKABAH SEBAGAI PROGRESIFITAS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN AKAD-AKAD PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Mawardi Mawardi
Hukum Islam Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i2.6693

Abstract

Al-‘uqud al-murakkabah merupakan tema yang selalu menarik karena ia dianggap sebagai solusi hukum ekonomi syariah di dalam perbankan. Tanpa adanya al-‘uqu>d al-murakkabah, maka perbankan syariah tidak akan bisa berkembang untuk menjawab sistem dan transaksi ekonomi konvensional.Dalam analisis ilmiah, al-‘uqud al-murakkabah merupakan bagian progresifitas hukum ekonomi syariah dalam pengembangan akad-akad perbankan syariah di Indonesia. Karena banyak diterbitkan regulasi perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang mendukung terhadap pelaksanaan al-‘uqud al-murakkabah. 
MENGUAK POTENSI ZAKAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR zuraidah zuraidah
Hukum Islam Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v18i2.6165

Abstract

The potential of Zakat in Indonesia is very large, as well as in Indragiri Hilir Regency. The potential of zakat in this area from the agriculture, plantation, livestock and fisheries sector is estimated to amount to ± Rp. 270.2 Billion). Especially if added to the trade and mining sectors, services, as well as wealth zakat from individuals who have always liked to pay their zakat directly to mustahik, as well as zakat fitrah and zakat mal collected by amil-amil in mosques or mushalla that have not was reported to BAZNAS. Until now, the new can be collected by BAZNAS Indragiri Hilir Regency only 0.85%. Even so, most of them come from ASN profession zakat in Indragiri Hilir Regency.
NAFKAH WAJIB MENURUT PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI DALAM PERSPEKTIF MAQASYID ASY SYARI’AH Husni Fuaddi
Hukum Islam Vol 19, No 1 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v19i1.7234

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the thoughts of Yusuf al-Qaradhawi about the necessity of living for a husband to his wife and career career as well as to analyze the review of maqasyid ash-sharia on obligatory subsistence. This research is a literature study. The primary source in this research is Yusuf al-Qaradhawi's book entitled Min Hadyil Islam Fatawa Mu’ashirah. The secondary data are materials related to research targets and books relating to living. The results of the study are that according to Yusuf al-Qaradhawi regarding the livelihoods and demands of life that are obligatory syara 'for wives that is sufficient levels according to the methods that ma'ruf. What is meant by ma'ruf (proper) is adequate size. Regarding the mandatory livelihood for a husband towards a career wife is if the wife works with the husband's permission, this is more related to the habits and agreements between the husband and wife. Regarding the concept of basic needs that must be a priority in the implementation of obligatory livelihoods are all the minimum basic needs that must exist and are needed to maintain the safety of religion, soul, physical strength, intellect and human property, so that each individual can carry out obligations towards himself, family, society , social and security systems.ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang nafkah wajib bagi seorang suami terhadap istri dan istri yang berkarir serta untuk menganalisis tinjauan maqasyid asy-syariah terhadap nafkah wajib. Penelitian ini bersifat penelitian studi kepustakaan, Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab Yusuf al-Qaradhawi yang berjudul Min Hadyil Islam Fatawa Mu’ashirah. Adapun data sekunder yaitu materi-materi yang berkaitan dengan sasaran penelitian dan buku-buku yang berkaitan mengenai nafkah. Hasil penelitian yaitu bahwasanya menurut Yusuf al-Qaradhawi mengenai nafkah dan tuntutan hidup yang diwajibkan syara’ untuk istri yaitu dengan kadar yang mencukupinya menurut cara yang ma’ruf. Yang dimaksud dengan ma’ruf (patut) itu ialah ukuran yang mencukupi. Mengenai nafkah wajib bagi seorang suami terhadap istri yang berkarir adalah jika istri bekerja atas izin suami, ini lebih terkait dengan kebiasaan dan kesepakatan antara suami istri. Mengenai konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan nafkah wajib adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal dan harta manusia, agar setiap individu dapat melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, sistem sosial dan keamanan.
Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam Suparto Suparto
Hukum Islam Vol 19, No 1 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v19i1.7044

Abstract

ABSTRACTSeparations of Powers theory had just been developed by John Locke and Montesquieu circa 17 A.C. Theory of Constitution had also just been emerged circa 18 A.C., even though in old Greece many people had already discussed about this theory. whereas Islam has recognized the separation of powers and constitutions long before that, namely when Rasulullah SAW rule Madinah and Madinah Constitution circa 7 A.C..  ABSTRAKTeori Pemisahan Kekuasaan yang dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu baru muncul sekitar abad ke 17, demikian juga dengan munculnya teori dan hukum Konstitusi baru berkembang sekitar abad ke 18, walaupun sebelumnya pada masa Yunani kuno Konstitusi telah banyak dibicarakan. Sedangkan Islam telah mengenal adanya Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi jauh sebelum itu yaitu pada masa pemerintahan Rasulullah SAW di Negara Madinah dan Konstitusi Madinah yaitu pada abad ke 7.                      
MENAKAR MASLAHAT OPERASI KELAMIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM aris man
Hukum Islam Vol 19, No 1 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v19i1.7148

Abstract

AbstractHumans are unique creatures and never satisfied. Humans dissatisfaction consist of variety things, including their own physical conditions. This matter caused by the reality that humans are born with various advantages and their respective shortcomings. Some people are born with perfect physical conditions, with perfect genital organs as men or women (with one genital organ). But some of people are born with imperfect physique conditions, with multiple genital organs (penis and vagina), or have an imperfect genitals (have one sex but there are organs the sex is not perfect, so the sex is not clear). Though the clarity gender has a certain legal consequenses. In this case they motivated to do genital surgery. The genital surgery that tend to Tashih or Takmil (repair or refinement) is permitted but sex change is prohibited. This is because people born with abnormal genitals can experiencing psychological and social disorders so that they can be excluded and isolated from the lives of normal people and sometimes to find their own way, like prostitute themselves as transvestites or commit homosexuality and lesbianis.

Page 11 of 23 | Total Record : 223

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 1 (2025): Islamic Law Vol 24, No 2 (2024): ISLAMIC FAMILY AND ACONOMIC LAW Vol 24, No 1 (2024): ISLAMIC LAW Vol 23, No 2 (2023): HUKUM ISLAM Vol 23, No 1 (2023): HUKUM ISLAM Vol 22, No 2 (2022): HUKUM KELUARGA SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH Vol 21, No 2 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 21, No 1 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 2 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 1 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 19, No 2 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 19, No 1 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 1 (2018): HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 17, No 2 (2017): Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA Vol 16, No 2 (2016): VOL 16 NO. 2 (2006) NOPEMBER 2016 Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016 Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015 Vol 15, No 2 (2015): Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Nopember 2015 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 1 (2014): Vol 14, No 1 (2014): Juni 2014 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013 More Issue